Perspektif Hubungan Internasional : Realisme

15 12 2009

Diawali dengan sejarah studi Hubungan Internasional yang muncul antara Perang Dunia I dan II, realisme muncul sebagai arus utama pendekatan hubungan internasional akibat ketidaksempurnaan pendekatan kaum idealis, terutama pembahasan tentang ‘perang’. Pendekatan pemikir Idealis dinilai lemah karena terlalu meremehkan ‘power,’ dan terlalu menyanjung tinggi rasionalitas manusia, bahkan meyakini bahwa negara bangsa telah mencacah sekian besar kepentingan bersama demi mengatasi ‘momok’ perang. Debat-debat mengenai permasalahan power, rasionalitas, kepentingan bersama dan perang, mulai muncul pada masa generasi baru realisme (E.H. Carr, H.J. Morgenthau, Reinhold Niebuhr, Frederick Schuman, George Kennan, dkk.) di akhir 1930-an, dimana mereka menekankan pada kemaha-luasan ‘power’ dan pertarungan alami-politik antar bangsa.

Sebenarnya pemikiran mereka sudah diawali sejak jaman Thucydides (The Melian Dialogue 460-406 BC), N. Machiavelli (1496-1527), T. Hobbes (1588-1679) dan J.J. Rosseau (1712-78), yang disebut classic-realism. Realisme klasik menawarkan konsep raison d’etat (state excuse), dimana negara memiliki dalih untuk melindungi negaranya (Sebagaimana doktrin militer pre-emptative strike AS pasca containment Perang Dingin). Hal ini muncul dari asumsi bahwa lingkungan internasional tidak ada yang ‘superior,’ tidak ada satu-satunya kekuatan yang lebih tinggi yang dapat mengatur seluruh penduduk dunia. Sementara tiap negara akan selalu berusaha memaksimalkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Kondisi dunia yang anarki ini menjadikan ‘Balance of Power’ sedemikian penting untuk dijaga, tentunya dengan kode etik hukum internasional (versi Barat) sebagai konsensusnya. Untuk itu, Meinecke mengatakan, negara perlu menguatkan dan menyehatkan dirinya sebagai langkah pertama. Tetapi Machavelli juga menyarankan agar jangan sampai negara mengorbankan kepentingannya sendiri dalam memenuhi etika internasional karena sesungguhnya realisme memandang prinsip moral universal itu tidak ada, meski di tataran domestik, realis masih mengharapkan adanya etika politik yang menjamin kekuatan internal negara. “Raison d’etat” inilah yang akhirnya menjadi prekursor standar ganda.

Perlu diingat bahwa dalam aliran ini, negara dianggap sebagai aktor utama dan satu-satunya yang legitimate dalam melakukan hubungan antar bangsa, dan peran negarawan menjadi luar biasa penting dalam rekomendasi para pemikir realis. Sementara itu pula, banyak kritik yang dialamatkan pada pendekatan ini. Pertanyaan yang cukup serius seperti, apakah pendekatan ini akan ‘long live’ dalam hubungan internasional? dan Apakah realisme klasik mampu memahami dan diterapkan pada masa sekarang? memunculkan banyak jawaban yang berbeda-beda. Oleh karen itu, kebanyakan teorisi hubungan internasional kontemporer melihat bahwa pusat gravitasi disiplin hubungan internasional akan segera (sedang) beralih pada neo-liberalisme, sebuah tren pendekatan yang mungkin cocok digunakan dalam menganalisa keadaan dunia pasca perang dingin.

Esensi Realisme

Di dalam wacana realisme klasik maupun modern terdapat kesepahaman akan segitiga ‘Tripel S’, yaitu ‘Statism’, ’Survival’, dan ‘Self-help’. Statism adalah fokus dari realisme, dimana terdapat dua ‘klaim’ yang dinamis dalam kestatisan hubungan antar bangsa. Pertama, secara teori, dalam world politics, negara adalah aktor utama dan seluruh aktor yang lainnya tidak memiliki tingkat signifikansi yang sebanding dengan state. Kedua, ‘kedaulatan’ negara menjadi penanda adanya komunitas politik mandiri, di mana ia memiliki otoritas hukum di wilayah tersebut. Namun perlu dicatat bahwa hal ini memiliki ketidaksempurnaan analisa secara empiris, di mana pelaku hubungan internasional bukan hanya negara tetapi juga institusi lain dengan adanya kesepakatan/konsensus umum para pemegang status quo (pemenang perang dunia II), kemudian juga kenyataan bahwa kedaulatan dan kekuasaan itu tidak selamanya ada di tangan rakyat, demi mewujudkan kestabilan domestik. Begitu juga analisis secara normatif (Normativitas yang masih berakar dari pemahaman liberal-secular/capitalism), di mana negara sendiri ternyata tidak mampu mengatasi problem global kolektif semisal kelaparan, kemiskinan serta berkurangnya cadangan makanan dunia, degradasi kondisi lingkungan, dan pelanggaran HAM.

Survival, tujuan utama pengorganisasian negara adalah keteraturan dalam mempertahankan kehidupan masyarakat, ini adalah kepentingan nasional terbesar yang harus disadari setiap pemimpin politik. Pemimpin politik ini jua-lah yang akan menentukan sikap negaranya dalam pandangannya atas keamanan internasional serta kerja sama, apakah offensive atau deffensive. Dan kepentingan ekonomi, budaya, serta yang lain hanyalah dianggap sebagai bagian dari “low politics”. Dalam rangka menyelenggarakan keamanan negara itu pula, pemimpin harus memberlakukan kode etik yang digunakan untuk menghukumi tindakan seseorang/sebuah institusi, yaitu berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, bukan berdasarkan pada benar-tidaknya tindakan tersebut. Jikalau-pun ada sebuah moral universal, bagi politikus realis, hal ini hanya berlaku pada komunitas tertentu saja. Tentunya pandangan ini masih memiliki kelemahan, yaitu pada batasan yang tidak jelas, sampai manakah negara harus berperan dalam rangka memenuhi kebutuhan survival tadi.

Self-help, pemikir realis berasumsi bahwa tidak akan ada satu negara pun di dunia ini yang berani menjamin eksistensi kita secara struktural baik ditingkat domestik maupun internasional (dilema keamanan – meski tidak semua konflik yang terjadi, baik domestik maupun internasional disebabkan oleh security dilemma, akan tetapi secara historis lebih banyak disebabkan oleh negara ‘predator’). Dalam politik internasional tidaklah mungkin ada jalinan persahabatan, kepercayaan, dan kehormatan yang logikanya akan mengurangi power gain sebuah state. Yang terjadi hanyalah kondisi ketidakpastian yang disebabkan tiadanya pemerintahan global. Konsep ko-eksistensi yang dimunculkan oleh dilema keamanan hanya didapatkan melalui pemeliharaan balance of power, dimana balance itu sendiri tidaklah statis. Dan kerjasama yang terbatas akan dilakukan hanya jika state menginginkan sesuatu yang lebih dari negara yang lain. Patut disadari pula akan adanya kritik bahwa self-help ini bukanlah sesuatu yang tak terelakkan bagi sebuah dunia tanpa satu otoritas kekuatan, tetapi lebih merupakan strategi yang dipilih untuk dimainkan oleh aktor negara.

Karena pada faktanya, ada negara yang lebih memilih bergabung dalam sebuah sistem keamanan kolektif atau dalam bentuk integrasi kawasan. Memang ditengarai kondisi politik dunia saat ini yang memunculkan lembaga/organisasi internasional semacam WTO, PBB dan anak cabangnya merupakan isyarat dari kemenangan pendekatan liberalisme, walaupun realisme dan liberalisme Barat tetap merujuk pada satu kepentingan (terjaganya status quo peradaban kapitalisme liberal sekuler).

Secara singkat dapat dijelaskan pandangan-pandangan kaum realis dalam melihat negara dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut :

  1. Negara selalu mempunyai kepentingan yang berbenturan.
  2. Perbedaan kepentingan akan menimbulkan perang atau konflik.
  3. Power yang dimiliki oleh suatu negara sangat mempengaruhi penyelesaian konflik dan menentukan pengaruhnya atas negara lain.
  4. Politik didefinisikan sebagai memperluas power, mempertahankan, dan menunjukan power.
  5. Setiap negara dianjurkan untuk membangun kekuatan, beraliansi dengan negara lain, dan memecah belah kekuatan negara lain (divide and rule).
  6. Perdamaian akan tercapai jika telah terwujud Balance of Power atau keseimbangan kekuatan jika yaitu keadaan ketika tidak ada sutu kekuatan yang mendominasi sistem internasional.
  7. Setiap negara akan selalu bergerak dan berbuat berdasarkan kepentingan nasionalnya.

Realisme dan Perkembangnnya

Ada kesulitan untuk mendapatkan konsensus dalam literatur yang selama ini ada, tentang makna Realisme dalam sebuah teori yang koheren (meski Keohane (1989) dan Gilpin (1986) dalam studinya telah mendapati nilai inti kolektif dalam realisme, yaitu pandangan state sebagai aktor, state sebagai rasionalitas, state sebagai power maximizer). Memang perbedaan yang ada dalam tipe-tipe Realisme memiliki alasan yang baik untuk sengaja diklasifikasikan.

Klasifikasi yang pertama didasarkan pada waktu kemunculannya, yaitu realisme klasik (hingga abad 20), realisme modern (1939-79), dan neo-realisme (1979-sampai sekarang). Tetapi pembagian semacam ini tidaklah memberikan solusi atas perbedaan-perbedaan yang ada dalam pemikir yang satu masa, contohnya ketidaksepakatan para pemikir realisme klasik tentang penyebab perang. Klasifikasi kedua adalah didasarkan pada tema-tema yang diusung, R.B.J. Walker, membuat permbedaan antara ‘historical or practical realism’ dengan structural realism (1993). Pembedaan dilanjutkan setelah menganalisa tulisan Thomas Hobbes, muncul tipe baru dalam realisme, yaitu Liberal realism.

Realism historis/praktis menekankan pemahaman bahwa ‘prinsip’ ada dibawah ‘policies’, kemampuan utama pemimpin negara adalah untuk menerima, menerapkan (adaptasi) dan merubah konfigurasi power politik dalam world politics. Dan realisme dijadikan lisensi state untuk melakukan tindakan demi memenuhi kebutuhan survival. Tokoh utama realisme historis ini adalah Machiavelli (Il Prince, 1532), dan E.H. Carr (The Twenty years crisis 1919-1939, 1939). Robert Ashley membedakan lagi antara Machiavelli sebagai realisme praktik dan E.H. Carr sebagai realisme teknik.

Realisme struktural melihat realisme sebagai kondisi permanen konflik atau persiapan menuju konflik. Terdapat dua sayap di sini, sayap pertama digadangi oleh Thucydides (The Peloponnesian War, 400 BC) dan H.J. Morgenthau (Politics Among Nations, 1948), yang menekankan bahwa sifat alami manusia itu sendirilah yang merupakan struktur, sedangkan hukum, keadilan, dan masyarakat tidak begitu diperhatikan. Sayap kedua diwakili oleh J.J. Rousseau (The State of War, 1750) dan Kenneth Waltz (Theory of International Politics, 1979) yang menyakini bahwa anarki adalah struktur yang menimbulkan ketakutan, kecemburuan, keraguan dan perasaan tidak aman sehingga membentuk dan memaksa perilaku negara. Sementara itu Thomas Hobbes (Leviathan, 1651) dan Hedley Bull (The Anarchial Society, 1977) menawarkan realisme liberal yang menolak pesimisme kaum strukturalis dan praksis, dimana kondisi anakhi (State of War) dapat dikurangi nilai resikonya dengan mengatur power diantara negara negara pemimpin melalui konstruksi aturan-aturan dasar bagi koeksistensi mereka sendiri.

Sebagai varian dari realisme, neorealisme seringkali dikenal dengan realisme struktural, yang dibedakan dengan realisme tradisional. Sebagaimana realisme, neorealisme menjadikan negara dan perilaku negara fokusnya dan berusaha menjawab pertanyaan mengapa perilaku negara selalu terkait dengan kekerasan. Semua tradisi realis berangkat dari filsafat keharusan (the philosophy of necessity) yakni melihat perilaku negara sebagai produk dari sebuah kondisi yang tak terelakkan. Dalam pemikiran realis, baik tradisional maupun struktural, perilaku negara yang keras merupakan konsekuensi dari endemiknya kekuasaan dalam politik internasional, seperti secara jelas diekspresikan oleh Morgenthau, “international politics is… struggle for power”. Dalam artian filsafat keharusan ini, politik internasional bersifat amoral.

Tetapi, realisme tradisional dan realisme struktural menjelaskan secara berbeda mengapa politik internasional memiliki karakter endemik yang ditandai dengan perebutan kekuasaan. Bagi realis tradisional, perebutan kekuasaan yang berlangsung terus menerus dalam politik internasional bersumber pada hakekat manusia. Berangkat dari pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh antara lain Tucydides, Machiavelli dan Hobbes, yang melihat pada dasarnya manusia bersifat self-interested dan dalam kondisi state of nature akan berperang satu sama lain, realis tradisional  memproyeksikan negara akan memiliki karakter yang sama, karena politik internasional pada dasarnya adalah gambaran dari state of nature dalam arti yang sebenarnya, tidak lagi merupakan kondisi hipotetis sebagaimana yang digambarkan oleh Hobbes dalam Leviathan.

Dengan istilah “Leviathan” negara dilukiskan seperti monster raksasa purbakala yang hidup dilautan. Namun dalam gambaran sampul buku itu dilukiskan bukan sebagai monster purba ala kitab suci, melainkan sebagai manusia raksasa ysng terdiri atas banyak manusia kecil. Ini mengingatkan kita akan macroanthropos (manusia besar) dalam buku Plato, politeia. Begini bunyi teks Leviathan:

“Alam telah membuat manusia-manusia sedemikian samanya dalam kemampuan tubuh dan pikiran. Kadang seorang yang jelas-jelas lebih kuat fisiknya atau cepat berpikir daripada yang lain, tetapi jika semua itu dihitung, perbedaan di antara mereka tidak begitu penting… karena dalam hal kekuatan fisik, entah dengan cara rahasia atau dengan persengkokolan dengan orang-orang lain yang berada dalam keadaan bahaya yang sama dengan dirinya… karena itu, jelaslah bahwa selama tidak ada kekuasaan yang mereka takuti bersama, mereka berada dalam keadaan yang disebut perang, dan perang seperti itu adalah perang setiap orang melawan orang…”.

Dari sini Hobbes berhasil menarik suatu perbandingan antara hubungan internasional dan keadaan asli (state of nature), yang menggambarkan sistem negara internasional sebagai negara yang mempunyai “sikap perang” secara terus menerus. Sebagaimana Hobbes mengatakan:

“Pada semua zaman, raja-raja, orang-orang yang mempunyai otoritas tertinggi, disebabkan independensi mereka, berada dalam kecemburuan terus-menerus, dan dalam negara dan sikap gladiator-gladiator, yang mempunyai senjata-senjata mereka yang membidik, dan mata mereka tidak jujur satu sama lain; yakni benteng-benteng, garnisun-garnisun, dan senjata-senjata mereka di perbatasan-perbatasan kerajaan mereka; dan mata mereka diarahkan terus menerus pada tetangga-tetangga mereka”.

Perang “semua lawan semua” dipandang sebagai suatu ancaman yang terus menerus, karena masing-masing negara berada dalam kebebasan bertindak untuk menjamin kepentingan-kepentingannya sendiri tanpa dirintangi oleh kritik agama atau moral yang lebih tinggi:

“Dalam negara-negara dan persemakmuran-persemakmuran yang tidak tergantung sama lain, setiap persemakmuran (bukan setiap orang) mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat apa yang akan dipertimbangkan (yakni apa yang akan dipertimbangkan orang, atau majelis yang mewakilinya) paling baik hasilnya bagi keuntungan mereka”.

Kemungkinan perang yang selalu ada ini membuat persemakmuran bersifat permanen, karena hal itu memungkinkan negara untuk memperbesar kekuasaannya dengan mengorbankan negara-negara lain. Akan merupakan kekeliruan belaka kalau kita percaya pada pandangan sekilas bahwa terdapat ketidak-konsistenan mencolok antara dukungan Hobbes bagi perlunya keamanan individu dengan ketidakstabilan yang inheren dalam konsepnya tentang persemakmuran. Di sini pun lagi-lagi ia mencoba meyakinkan kita, mencoba menarik perhatian kita pada naluri dasar tertentu, yakni naluri untuk mendapatkan rasa aman, yang dia ketahui betul-betul hanya dapat bersemi dalam diri para warga Leviathan, berbentuk ketaatan mutlak terhadap kekuasaan yang “mempesona mereka semua”, yakni dalam ketakutan yang memukau dan mencekam-yang jelas bukan merupakan sentimen dasar manusia yang betul-betul merasa aman.

Penegasan Hobbes bahwa kekuasaan adalah motor dari semua hal baik yang manusiawi maupun yang ilahi (bukan kekuasaan Tuhan atas manusia “tidak disebabkan karena Tuhan menciptakan mereka … tetapi karena kekuasaan yang tak dapat dielakkan”). Korelasi filosofis dari ketidakstabilan inheren sebuah masyarakat yang didasarkan pada kekuasaan ialah gambaran mengenai proses sejarah yang tak kenal henti yang agar konsisten dengan pertumbuhan kekuasaan yang terus-menerus, mau tak mau mencaplok individu-individu, bangsa-bangsa, dan akhirnya seluruh umat manusia. Sehingga mereka selalu dalam keadaan perang. Perang antara setiap manusia terhadap manusia lainnya (war of every man against every man).

Dalam keadaan seperti ini, setiap manusia akan mengutamakan keselamatan diri sendiri (self-preservation) dengan jalan memperbesar kekuasaan yang ada padanya. Padahal seluruh manusia berkedudukan sama ditinjau dari segi kemampuan, dan kemampuan sama di antara manusia yang terpenting adalah kemampuan untuk saling membunuh. Untuk meningkatkan kemampuan ini sudah barang tentu diperlukan kekuasaan yang terus meningkat. Di samping itu keselamatan diri manusia hanya dapat dijamin bila manusia mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada apa yang telah dimilikinya. Lebih lanjut Hobbes mengatakan:

I pun for a general indication of all mankind, a perpetual and restless desire of power after power, that ceaseth only in death. And the cause of this is not always that a man hopes for a more intensive delight than he has already attained to; or that he cannot be content with a more moderate power: but because he cannot assure the power and means to leave well, which he hath present, without the acquisition of more”.

Bila kita kaitkan pandangan realisme Hobbesian ini dengan situasi internasional yang terus saja begejolak hingga saat ini, pandangannya tentu terasa sangat relevan, mengingat negara-negara modern pada hakikatnya hidup dalam keadaan asali tanpa adanya suatu pemerintahan dunia yang bersifat supranasional dan memiliki otoritas terakhir di atas kedaulatan masing-masing negara. Karena itu Kant dalam karyanya Zum Ewigen Frieden (menuju perdamaian abadi) mencoba mematahkan sikap pesimisme Hobbes dengan usulan filosofis liberalisme: yang salah satu usulan tersebut berupaya menciptakan sebuah otoritas internasional tunggal agar dapat menjadi sistem rambu lalu lintas tertinggi yang dapat mengatur jalannya roda hubungan internasional.

Bagi realisme struktural, penjelasan terhadap endemiknya perebutan kekuasaan dalam politik internasional bukan berasal dari hakekat manusia (negara), melainkan dari struktur yang menjadi konteks dari perilaku negara-negara. Dalam sebuah sistem yang secara struktural anarkhi, negara harus bertindak semata-mata berdasarkan kepentingannya sendiri, yang berarti mengejar kekuasaan sebesar-besarnya. Dalam sistem yang anarkhi, negara tidak bisa menggantungkan keamanan dan kelangsungan hidupnya pada negara atau institusi lain, melainkan pada kemampuannya sendiri (self-help), yakni mengumpulkan berbagai sarana terutama (tetapi bukan satu-satunya) militer untuk berperang melawan negara lain. Tetapi, kebutuhan sebuah negara untuk mempertahankan diri dengan memperkuat kekekuatan militernya, bagi negara lain merupakan sumber acaman dan menuntut negara lain tersebut melakukan hal yang sama, dan dikenal sebagai dilema keamanan (security dilemma).

Untuk menekankan pentingnya struktur sebagai pembentuk perilaku negara, neorealis membedakan secara tegas karakter politik internasional yang anarkhis dengan politik domestik yang hirarkhis, yang menggambarkan dua prinsip pengorganisasian sistem yang berbeda (the ordering principle of the system). Dua karakteristik lain yang membentuk pemikiran neorealis adalah karakter unit dalam sistem dan distribusi kapasitas unit dalam sistem (Waltz, 1979). Karakter unit dalam sistem mengacu pada fungsi yang dijalankan oleh unit-unit dalam sistem, yakni negara. Dalam pandangan neorealis, semua unit memiliki fungsi yang sama yakni menjamin kelangsungan hidupnya. Tetapi, sekalipun semua negara memiliki fungsi yang sama, negara-negara tersebut berbeda dalam kemampuan, sebagaimana tercermin dalam distribusi kekuasaan yang seringkali tidak seimbang dan sering berubah. Singkatnya, seperti ditulis oleh Waltz, semua negara ‚memiliki kesamaan tugas,  tetapi tidak dalam kemampuan untuk menjalankannya. Perbedaannya terletak pada kapabilitas, bukan pada fungsi mereka.

Beberapa tokoh utama neorealisme antara lain Kenneth Waltz, Stephen Krasner, Robert Gilpin, Barry Buzan, Richard Little dan Charles Jones. Diantara tokoh-tokoh ini, Kenneth Waltz merupakan yang paling menonjol dalam kaitannya dengan perkembangan teoretis studi hubungan internasional. Karyanya, Theory of International Politics, bukan hanya dianggap sebagai karya yang paling komprehensif dan elaboratif yang menggambarkan pemikiran dan posisi neorealism, tetapi juga merupakan produk dari upaya yang sangat ambisius untuk menjadikan Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin yang mapan, yang sederajat dengan disiplin lain.

Theory of Internasional Politics dimaksudkan oleh Waltz untuk memberikan kemampuan eksplanasi yang sangat tinggi (dalam bentuk hubungan kausalitas antar variabel) terhadap fenomena-fenomena politik internasional. Kemampuan ini merupakan kriteria yang sangat penting yang harus dimiliki oleh Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin, tetapi gagal ditunjukkan oleh realisme. Realisme gagal menjelaskan  mengapa berbagai negara yang berbeda atau bahkan bertentangan, misalnya, secara ideologis ataupun politik, tetap berperilaku sama. Mengapa Uni Soviet yang komunis dan Amerika yang liberal kapitalis sama-sama teribat dalam kompetisi merebut kekuasaan, membangun kekuatan militer, atau mengembangkan pengaruh (sphere of influence)? Menurut Waltz, kegagalan realisme menjelaskan kesamaan perilaku berasal dari metodologi yang digunakannya, yakni metodologi behaviouris. Metodologi ini terlalu mengabaikan aspek faktor penting yang menjadi batas-batas kebijakan luar negeri atau perilaku negara. Aspek penting yang menjadikan perilaku negara homogin, dalam pemikiran Waltz, terletak pada kekuatan sistemik, yakni struktur internasional.

Secara metodologis, pemikiran Waltz berbeda dengan metodologi behaviouris dalam artian bahwa mereka memberi penekanan pada peringkat analisa yang berbeda: unit dan struktur. Metodologi behaviouris berusaha menjelaskan produk politik (perilaku atau kebijakan negara) dengan jalan mengamati unit-unit atau bagian-bagian yang membentuk sistem. Dengan cara ini, semua yang terjadi dalam politik internasional dijelaskan dengan melihat perilaku dan hubungan antar unit dalam politik internasional (negara), yakni perilaku dan interaksi yang didasari oleh tuntutan alami yang dimiliki oleh negara (prinsip-prinsip hakekat manusia) untuk berperilaku sesuai dengan kepentingannya (self-interested), yang dalam prakteknya didefinisikan dengan kekuasaan. Metodologi behaviouris oleh Waltz dikategorikan sebagai teori yang reduksionis.

Metodologi strukturalis Waltz bersifat sistemik, yakni menempatkan sistem sebagai unit analisanya. Karakter sistemik lebih menjanjikan daripada karakter reduksionis karena mampu menjelaskan politik internasional, melalui hubungan kausal, yang sangat membatasi dan menentukan perilaku negara.

Ambisi Waltz untuk menghasilkan sebuah teori Hubungan Internasional yang sederajat dengan teori dalam disiplin-disiplin yang lebih mapan, menghasilkan reaksi yang sangat keras dari para ilmuwan Hubungan Internasional. Bahkan, tidak terlalu berlebihan juga ada kecenderungan untuk melihat perdebatan ketiga dalam Hubungan Internasional pada dasarnya adalah perdebatan antara Waltz dengan hampir semua teoritisi lain dengan tradisi pemikiran yang sangat berbeda-beda.

Perbedaan mendasar lain antara realisme klasik dan neorealisme adalah realisme lebih mendasarkan pusat perhatiannya pada aktor utama politin internasional sedangkan neorealisme lebih mendasarkan perhatiannya pada struktur. Sebab neorealis berasumsi bahwa struktur-struktur itulah yang mendasari tindakan. Inilah yang mendasari teori Waltz sebagai teori realis-sturktualism.

Teori yang ditawarkan oleh Waltz adalah tentang pentingnya stuktur anarki yang memberikan pembatasan pada tindakan para aktor politik. Negera-negara memiliki kesamaan dalam segala fungsinya seperti mengumpulkan pajak, dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Waltz berpendapat bahwa negara dibedakan dari besar kecilnya kapabilitas yang dimiliki dan struktur akan dapat berubah dari besar kecilnya kapabilitas yang dimiliki dan stuktur akan dapat berubah sesuai dengan distribusi kepabilitas antar unit-sistem. Perubahan ini merupakan bentuk pergeseran posisi kapabilitas dan kekuatan negara-negara besar yang mendominasi.

Ontologi atau asumsi dasar neorealisme Waltz tidak jauh berbeda dari realisme klasik yaitu :

  1. Keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan pada akhirnya diselesaikan melalui perang.
  2. Menjungjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara.
  3. Skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik.
  4. Sifat alamiah suatu negara adalah anarki.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa teori yang dikemukakan Waltz ini memiliki perbedaan asumsi dasar pada bagian pemahaman sifat dasar manusia. Karena Waltz tidak beranggapan bahwa setiap manusia tidak digambarkan sebagai orang yang selalu cemas akan keselamatan dan kelangsungan hidupnya. Neorealisme ini lebih memfokuskan pada struktur internasional yang dapat memanage masalah internasional. Struktur itu sendiri memberikan batasan-batasan para pemimpin negara dalam menentukan arah kebijakannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa neorealisme yang diusung oleh Waltz lebih membahas tentang hambatan-hambatan struktural kebijakan luar negeri. Dari asumsi dasar tentang keselamatan dan kelangsungan hidup dan poin lain yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dibagi menjadi beberapa konsep. Konsep-konsep itu memiliki nilai normatif. Konsep-konsep yang berkaitan dengan aspek tersebut adalah :

  1. Konsep kedaulatan negara konsep ini menyatakan bahwa negara adalah berdaulat jadi negara tersebut menentukan sendiri bagaimana negara tersebut akan menentukan kebijakan internal dan eksternalnya. Negara yang berdaulat biasanya dicirikan sebagai negara yang merdeka atau dengan istilah kemerdekaan, dimana negara tersebut merdeka dari negara berdaulat lain. Dalam pemberian gelar bukan hanya sekedar diperhatikan dari sisi empiriknya saja namum juga harus dipandang dari sisi normatifnya. Pernyataan ini didukung oleh Waltz dengan pernyataannya bahwa semua negara adalah sederajat hanya dalam legal formal saja, bahkan sangat jauh berbeda, mereka tidak sederajat baik dari subtansi maupun materi. Dengan kata lain Waltz mengakui bahwa suatu norma tentang persamaan memang ada dan diharapkan oleh negara-negara tersebut. Inilah yang menunjukan bahwa Waltzian diilhami oleh aspek-aspek normatif, salah satunya adalah keselamatan dan kelangsungan hidup.
  2. Konsep kepentingan nasional konsep ini mengacu pada pilihan dimana setiap negara menetapkan cara yang terbaik untuk mendapatkan kepentingannya. Perbedaan konsep kepentingan antara realisme dan neorealisme Waltz adalah pemimpin negara dalam pandangan realisme memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan mengacu pada petunjuk yang digariskan oleh kepentingan nasional, dan mereka dapat dipersalahkan apabila terjadi kegagalan ketika melakukannya sedangkan realis-strukturalisme berpendapat bahwa para pemimpin negara akan secara otomatis melakukan hal tersebut.
  3. Pendapat Waltz mengenai ketertiban internasional dan kebijkan luar negeri, ketertiban nasional dapat dihubungkan dengan sistem internasional yang mengaturnya. Realis klasik berpendapat bahwa pemimpin negara dapat dikritik apabila pemimpin negara tersebut melakukan kegagalan dalam menjalankan sistem internasional terutama saat gagal memelihara ketertiban internasional. Sedangkan Waltz menyatakan bahwa kepentingan besar dalam sistem dan manajemen mereka bukan saja sesuatu yang menjanjikan tetapi juga sesuatu yang bermanfaat. Waltz mengganggap itu semua sebagai “ought to be”.

Selain neorealisme yang dibawa oleh Waltz yang dikenal sebagai realis strukturalisme seorang tokoh neorealisme lain yaitu Schelling yang membawakan bentuk yang sedikit berbeda yang dikenal dengan istilah realisme strategis. Keduanya sama-sama berkembang di era perang dingin. Inti yang diuraikan Schelling adalah mengenai logika dan kiat membuat pilihan rasional tentang kebijakan luar negeri. Dalam kaitannya dengan perang dingin Schelling mencoba untuk menunjukan strategi yang didasarkan pada “teori permainan” dapat menjelaskan persaingan nuklir diantara dua negara super power.

Jadi pada sarnya paham yang dibawa oleh Waltz dan Schelling adalah sama termasuk dalam asumsinya dan letak perbedaannya terdapat pada titik konsentrasinya jika jika Waltz lebih memilih dengan strukturalisme sedangkan Schelling lebih menekankan rasionalitas dalam merancang strategi.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: