Analisis Berita : Pengantar Ilmu Hukum

15 12 2009

Analisis “Dephuk dan HAM Paling Buruk”

Harian Kompas, Sabtu 29 Maret 2008

Buruknya pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat pada Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia serta pada Badan Pertahanan Nasional jelas sangat bertentangan dengan maksuud dan tujuan pendirian instansi tersebut dan tidak sesuai dengan kode etik nya. Tidak berhenti pada Departemen Hukum dan Ham serta BPN saja beberapa instansi diantaranya Departeman Kelautan, Depertemen Perikanan, Mahkamah Agung, Departemen Kesehatan, PT PLN, Departemen Agama, Depertemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, Polri, PT Pelabuhan Indonesia, dan Departemen Perhubungan.

Berdasarkan survei integritas KPK, di Dephuk dan HAM pelayanan publik yang buruk ada tiga sektor, yaitu kenotariatan, keimigrasian dan pengurusan paspor, lembaga permasyarakatan.

Pada awalnya usaha untuk mmperbaiki system pelayanan sudah ada, namun BPN, DepHuk dan HAM tidak mengubah sistem administrasinya.BPN sendiri sudah memberikan rekomendasi, namun budaya korupsi masih begitu kuat yang pada akhirnya KPK menagkap Kepala BPN Surabaya yang tertangkap tangan menerima suap.  Yakni pelanggaran atas Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku peraturan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau mufakat yang jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 dan pasal 14.

Analisis “Buruk, Jaksa Hukum Dibelah”

Harian Republika, Senin 17 Maret 2008

Tindakan kontaktor yang merekam pembicaran pada saat transaksi Delapan Enam dijadikan sebagai bukti adanya dugaan tindakan pemerasan oleh oknum Jaksa Kenjari Karawang dalam hal ini bukan saja kontaraktor yang menjadi korban namun beberapa penjabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Dengan bukti tersebut IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) cabang Karawang melaporkan tiga penjabat Kenjari Karawang. Proses pemerasaan tersebut terkait dengan pembatalan keterlibatan dan kasus pemotongan dana bantuan operasional fasilitas (BOPF) 2007 untuk membantu siswa miskin.

IKADIN juga melaporkan dugaan pemerasan terhadap beberapa dokter yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang atas sangkaan penggalapan APBD Program kesehatan tahun 2006 sebesar 6 miliar.

Aturan mengenai Pemerasan dan penggelapan sejumlah uang diatur dalam KUHP diatur dalam Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman pasal 369- 371. Sedangkan Pengelapan diatur dalam Bab XXIV Tentang Pengelapan pasal 372-377.

Sedangkan memberikan uang pelicin kepada oknum jaksa di Kenjari Kuningan yang dilakukan oleh Yogi seorang pengusaha Mini Market Kuningan dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang harus di pertnggung jawabkan olehnya. Walaupun uang tersebut kini kembali kepadanya. Hal ini tidak membuat Yogi ataupun oknum jaksa tersebut lepasa dari segala tuntutan.

Pasal 55  Bab V Penyertaan dalam Delik

(1)   Dipidana sebagai pembuat delik:

  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau maratabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2)   Terhadap pengajur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta aakibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

  1. meraka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
  2. mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Beberapa kasus mengenai “Jaksa Nakal” merupakan suatu pelanggaran atas kode etik  etika dan tanggung jawab profesi hukum. Dalam menjalanakan tugasnya seorang jaksa harus tunduk dan patuh terhadap tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1991 yang berbunyi  di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

  1. melakukan penuntutan dalam perkasa pidana ;
  2. melaksanakan keputusan hakim dan putusan pengadilan,
  3. melakukan pengawasan terhadap keputusan pelepasan bersyarat,
  4. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik,

Analisis “Menunggu Kiprah Komisi Kejaksaan”

Berdasarkan pada pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004 Presiden mengeluarkan PerPres (Peraturan presiden) RI.No.18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Komisi tersebut dibentuk sejak 7 Februari 2005 sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri, bebas, dan kekuasaan manapun, dan bertanggungjawab kepada presiden. Namun lembaga ini baru resmi setelah di lantik pada 16 Maret 2006 dengan tugas utama melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dan melaksanakan tugas kedinasannya.

Dalam Pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden No.18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan Menyatakan: “Hal memeriksa perilaku dan atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan kejaksaan pemeriksaan tersebut harus dilaporkan pada Komisi Kejaksaan, walaupun hasil kerja di bidang pengawasan  sering terlambat sehingga tidak bisa rekomendasi sanksi kepada jaksa agung”.

Perpres No.18 Tahun 2005 memungkinkan Komisi Kejaksaan mengambil alih proses pemeriksaan jaksa nakal jika terdapat indikasi ketidaksanggupan pengawasan atau pemeriksaan perkara yang berlarut-larut.

Daftar Pustaka :

Hamzah, Andi, KUHP & KUHAP, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Supriada, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: