Peranan Uni Afrika dalam Mengelola Konflik Darfur di Sudan 2005-2007

5 04 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak memperoleh kemerdekaan di tahun 1956, Sudan telah mengalami berbagai peperangan di negerinya. Perang saudara yang terjadi dari tahun 1955 sampai tahun 1972 dan pada tahun 1983 sampai 2005. Perang-perang ini secara umum dijelaskan sebagai suatu bentuk perjuangan atas sumber daya alam dan kekuasaan terhadap otoritas Khartoum yang dikemudian terlahirlah John Garang’s Sudan People’s Liberation Army (SPLA). Pada awalnya perang ini dikarenakan oleh orang-orang di Selatang yang tertarik untuk meningkatkan pengaruh politik mereka di negeri Sudan, namun seiringin dengan semakin menurunnya konflik, keinginan mereka bergeser dari yang semula ingin menamcapkan pengaruh politik di Khartoum menjadi tuntutan untuk memperoleh self-determination yang memungkinnya terjadinya kemerdekaan. Segera setelah hidupnya kembali konflik disana pada tahun 1983, beberapa kelompok yang terdiri dari negara-negara Afrika mencoba untuk membicarakan perdamaian, namun hal ini selalu gagal. Pembicaraan mengenai proses perdamaian pun berlanjut seiringan dengan berkecamuknya perang disana yang akhirnya menciptakan “literature of accord”, perjanjian ini memberikan solusi bersama terhadap konflik yang akan diterima oleh berbagai pihak. Pada bulan Mei 2004, The Comprehensive Peace Agreement (PCA) ditandatangani yang menyediakan pembagian kekuasaan bersama antara pihak Utara dan Selatan dan penentuan nasib sendiri lewat referendum bagi Selatan. Disini Utara didefinisikan sebagai otoritas Khartoum atau pemerintah negara Sudan dan Selatan sebagai pihak pemberontak yang berada di daerah Darfur.

Seiring dengan berjalannya perjanjian tersebut pun tidak memberikan perdamaian di Sudan karena konflik Darfur telah semakin memuncak yang dimana konflik ini telah terjadi selama beberapa dekade.

Darfur adalah sebuah provinsi di barat Sudan di mana tiga kelompok etnis mendominasi daerah dan mayoritas orang muslim. Sebagian besar penduduknya hitam petani sementara Arab yang nomaden. Menurut banyak sarjana dan ahli Sudan, situasi di Darfur telah banyak disalahpahami dan disederhanakan sebagai konflik antara Muslim Arab dan Afrika hitam. Disini memerlukan perjelasan karena populasi di Darfur terdari dari beberapa suku yang semuanya bekerja sebagai petani dan pengembala unta serta sapi. Mayoritas suku yang bekerja sebagai petani adalah suku Fur dan Masalit, dan mayoritas suku yang bekerja sebagai pengembala adalah suku Zaghawa, Baqqaram dan Abbala. Iklim yang ekstrim di  Darfur menciptakan suku-suku ini harus belajar untuk berbagi air dan tanah untuk perternakan dan pertanian mereka. Pada awal tahun 1980-an, terjadinya kekeringan parah yang menyebabkan ketidakseimbangan ini terjadi di Darfur. Di tahun yang sama pula, Libya mulai menggunakan Darfur sebagai medan bagi perang melawan Chad, yang membawa ideologi supremasi Arab ke Darfur. Keterlibatan Libya juga mengakibatkan arus masuk senjata kecil ke Darfur. Ini adalah unsur utama letusan kekerasan di Darfur. Pada pertengahan 1987, perang pecah antara Fur dan nomadenArab, yang dimana pada saat itu  Tentara Sudan memberikan nomaden Arab persenjataan dan kuda layaknya “para ksatria” yang disebut dengan Janjaweed, mulai menyerang petani desa. Ini juga pertama kalinya kata Janjaweed ini digunakan untuk menggambarkan milisi Arab. Dengan diabaikannya situasi ini oleh pemerintah pusat, perang terus berlanjut sampai Mei 1989.

Faktor lain yang memicu hal ini adalah latar belakang sejarah pada masa kolonial Inggris yang dimana otoritas penjajah memberikan suku-suku asli setempat kekuasaan untuk menjalankan kontrol di wilayahnya sesuai dengan suku masing-masing. Memasuki era kemerdekaan hal ini berubah yang dimana kontrol atas wilayah dipegang sepenuhnya oleh otoritas pusat.

Semenjak Sudan memperoleh kemerdekaannya, Darfur secara politik dan ekonomi termajinalkan oleh pemerintah pusat. Sejumlah kaum terpelajar Darfur membentuk suatu pergerakan politik di tahun 1960-an untuk memperjuangkan Darfur sejajar dengan yang lain, terkait dengan hal ini, pada akhir tahun 1980-an suku-suku petani disana seperti Fur dan Masalah menghadapi konflik tidak hanya dengan suku Arab namun juga dengan pemerintah pusat. Sebagai akibatnya, suku-suku Afrika (Fur, Masalit, dan Zaghawa) ini membentuk kelompok perlawanan yang bersenjata di akhir tahun 1990-an dan di tahun 2001 mereka melancarkan serangan sporadis terhadap gedung-gedung kepolisian dan markas tentara. Pada tahun 2002, ketiga suku ini memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pemberontakan yaitu Pasukan Pembebasan Sudan atau Sudanese Liberation Army (SLA) atau Jaisy Tahrir al-Sudan dan Gerakan Keadilan Persamaan atau  The Justice and Equality Movement (JEM) atau Jaisy Tahrir al-Sudan. Dan pada tanggal 25 April 2003, serangan terhadap Bandar Udara El Fasher dinilai sebagai titik dimulainya dari perang saudara di Darfur ini.

Pemerintah Sudan telah memberikan dukungan terhadap Janjaweed sejak dari sebelum-sebelumnya, peningkatan serangan oleh pemberontak terhadap instalasi pemerintah membuat langkah Khartoum atas dukungannya, dengan dikuasasi situasi di Sudan Selatan dan di berbagai daerah lainnya, hal ini menyebabkan spekulasi bahwa pemerintah telah memasukan Janjaweed menjadi penumpas pemberontakan karena kurangnya tentara yang dimiliki pemerintah Sudan. Janjaweed menerima persenjataan, alat komunikasi, artileri, dan penasihat militer dari pemerintah Sudan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam membedakan antara Janjaweed dengan pasukan penumpas pemberontak dari pemerintah.

Semenjak Oktober 2003 sampai sekarang, Janjaweed merubah fokus kampanyenya memerangi para pemberontak menjadi penargetan para warga sipil. Dengan menyerang dan menggusur warga sipil yang dimana dilakukan didaerah yang merupakan pusat para pemberontak. Penyerangan ini dilakukan dengan peluncuran bom-bom dari pesawat militer dan diikuti dengan menghujani peluru lewat helicopter, kemudian Janjaweed memasuki desa-desa dengan berjalan kaki, menunggangi kuda atau unta, dan mobil, untuk menjarah, memperkosa, dan membunuh. Kerap kali desa-desa tersebut dibakar untuk mencegah para penduduk kembali lagi.

Terhitung sejak tahun 2005, hampir 2 juta penduduk telah mengungsi dan 200.000 penduduk melarikan diri ke Chad.[1]

Dengan meluaskan konflik ini serta banyaknya tekanan dari dunia internasional, banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan intervensi kemanusiaan akan konflik darfur ini. Uni Afrika sebagai wadah perhimpunan negara-negara di Afrika merasa perlu untuk melakukan intervensi karena bukan hanya Sudan bagian dari Uni Afrika namun juga karena dianggapnya masalah ini bisa mengarah pada hal yang lebih rumit lagi.

The African Union Mission in Sudan (AMIS) adalah pasukan penjaga perdamaian milik Uni Afrika yang beroperasi di daerah darfur dengan tujuan untuk melakukan penjagaan perdamaian terkait dengan konflik yang terjadi di darfur ini. Badan ini dibentuk pada tahun 2004 dengan pasukan sebanyak 150 tentara, dan pada pertengahan tahun 2005 jumlahnya meningkat menjadi 7000 tentara. AMIS terbentuk atas Resolusi PBB No. 1564 yang bekerjasama dengan badan misi PBB di Sudan yaitu United Nations Mission in Sudan (UNMIS).

Tertarik dengan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan hubungan internasional dengan judul “PERANAN UNI AFRIKA DALAM MENGELOLA KONFLIK DARFUR DI SUDAN 2006-2009”.

B. Pokok Permasalahan

Semakin meningkatnya konflik di Darfur dan banyaknya pemberitaan akan masalah ini yang berujung pada internasionalisasi masalah serta banyaknya tekanan dari dunia internasional yang menyatakan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan karena menyangkut pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, penjarahan, pemerkosaan, dan bahkan dianggap sebagai suatu bentuk genosida. Sehingga lewat dari mandat PBB terhadap masalah Darfur yang memerintahkan Uni Afrika untuk melakukan misi perdamaian dan penyelesaian konflik atas masalah ini.

Dari uraian tersebut diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian dalam karya ilmiah ini, adalah bagaimana peranan Uni Afrika dalam mengelola konflik Darfur di Sudan antara tahun 2005 – 2007.

C. Tinjuan dan Manfaat Penulisan

Dengan menelaah judul penulisan hubungan internasional di atas, dapatlah diketahui apa yang menjadi maksud dan tujuan penulisan ini.

Maksud dari penulisan ini, yaitu :

  1. Untuk mengetahui asal mula terjadinya konflik di Darfur;
  2. Untuk mengetahui peranan Uni Afrika dalam mengelola konflik di Darfur antara tahun 2005 – 2007;
  3. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Uni Afrika dalam pengelolaan konflik tersebut.

D. Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah dibutuhkan data-data yang sifatnya menunjang dan melengkapi pembahasan yang merupakan suatu upaya untuk menjawab apa, siapa, dimana, dan kapan. Jadi kita dikatakan merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi.[2]

Metode yang digunakan dalam hal ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia.

  1. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam memecahkan suatu masalah yang akan diteliti, diperlukan adanya data-data yang menunjang. Tehnik yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan membaca, membandingkan serta menganalisis buku-buku ilmiah, artikel dalam majalah, dan kliping koran.

2. Tehnik Pengolahan Data

Data-data yang kemudian diolah. Pertama-tama dilakukan penyeleksian terhadap data dilakukan berdasarkan pada dasar-dasar kebenaran dan bobot data tersebut. Kemudian data-data tersebut dikualifikasikan berdasarkan masalah yang akan dibahas.

3.  Tehnik Analisa Data

Tehnik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data-data yang dipakai adalah tehnik deduktif, yaitu menganalisa hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus. Analisa ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang ada, sehingga hasil penelitian data-data yang diperoleh tersebut dapat memberikan dukungan terhadap teori yang digunakan. Tehnik analisa ini dapat juga disebut sebagai tehnik deskriptif analitis.[3]

E. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan sebuah karya tulis, baik yang bersifat ilmiah dan non ilmiah diperlukan suatu sistematika tertentu agar dapat menguraikan dengan jelas isi dari tulisan tersebut. Adapun sistematika tersebut ini disusun sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, ruang lingkup dan pembatasan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tehnik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menggambarkan sejarah dan perkembangan negara Turki, termasuk lahirnya negara republik Turki. Didalam bab ini terdapat beberapa sub-bab yaitu mula Turki, kerajaan Utsmani di akhir abad 18, hancurnya kekaisaran Ottoman, munculnya negara dengan sistem satu partai, transisi menuju demokrasi, peranan Turki pada masa perang dingin.

BAB III : Bab ini akan membahas mengenai persyaratan keanggotaan Uni Eropa, yang meliputi dasar terbentuknya Uni Eropa, masyarakat ekonomi Eropa, pasar tunggal Eropa, mata uang Eropa, integrasi Eropa, persyaratan keanggotaan Uni Eropa berdasarkan konstitusi dan Kriteria Kopenhagen, peluasan Uni Eropa.

BAB IV : Bab ini akan membahas upaya-upaya dan hambatan-hambatan yang dihadapi Turki untuk memasuki dan diakui sebagai salah satu negara Eropa, yang meliputi hubungan Turki dengan Uni Eropa pada masa perang dingin, kepentingan Turki masuk Uni Eropa, upaya Turki masuk Uni Eropa, hambatan-hambatan Turki masuk Uni Eropa.

BAB V :   Merupakan bab penutup, dimana penulis berusaha untuk menarik kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada sebuah karya tulis ilmiah, fungsi dari teori adalah sebagai jawaban atas persamalahan-permasalahan yang telah diajukan. Kerangka teori disini bertujuan sebagai landasan-landasan pemikiran dari teori yang akan dipergunakan bagi persoalan-persoalan yang muncul dalam penulisan karya ilmiah ini.

Kerangka teori yang digunakan untuk menguraikan permasalahan didalam skripsi ini antara lain teori konflik, teori penyelesaian konflik, dan teori regionalisme. Diharapkan ketiga teori ini mampu memberikan paparan sistematis dan menjawab konteks masalah yang diuraikan dalam karya ilmiah.

Teori yang pertama adalah teori Peter Wallenstein yang mendefinisikan konflik sebagai situasi sosial dimana terdapat minimal dua aktor.[4]

Dalam konteks internasional secara umum konflik dikategorikan dalam konflik antar negara (inter-state conflict) dan konflik intra negara (intra-state). Michael E. Brown mendefinisikan konflik integral sebagai sengketa politik dengan kekerasan yang berpotensi menimbulkan kekerasan yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam negara daripada faktor eksternal yang terjadi didalam batas-batas satu negara.[5]

Ada beberapa tipe dari konflik internal yang antara lainnya adalah perjuangan dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh penduduk sipil atau pemimpin militer yang memperjuangkan edaulatan negara dan ideologi mereka yang diyakininya, ada juga konflik etnis yang menimbulkan kekerasan. Kebanyakan konflik internal data diselesaikan melalui pembangunan mekanisme politik, ekonomi, dan social. Adapun, konflik internal yang diselesaikan dengan cara-cara kekuatan dan kekerasan dapat berupa perlawanan terhadap gerilya yang berdampak pada perang sipil ataupun genosida. Pada umumnya konflik internal aktor utamanya adalah pemerintah dan kelompok pemberontak.

Dalam menjelaskan konflik Darfur yang terjadi di wilayah Sudan paling Barat ini merupakan contoh dari konflik internal. Konflik ini lebih disebabkan oleh adanya faktor-faktor dalam negara seperti tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat akibat kelangkaan untuk mendapatkan sumber alam yang menyebabkan konflik dalam skala dan intensitas kecil terjadi antara etnis Arab dan etnis Afrika antar tahun 1970-an hingga 1990-an di Darfur. Namun, pada awal Februari 2003 kelompok pemberontak yang menamakan diri mereka SLM dan JEM melakukan penyerangan terhadap pusat pemerintahan dan militer yang ada di Darfur untuk menuntut pembagian nilai yang tidak merata kepada pemerintah Sudan atas praktek marjinalisasi ekonomi dan politik yang dialami oleh rakyat Darfur. Hal ini menyebabkan lumpuhnya pemerintahan yang ada di Darfur, sehingga pemerintah menempatkan militer untuk melawan kaum pemberontak yang kemudian menyebabkan banyaknya korban sipil yang tewas. Hal ini terjadi karena adanya kelompok militan yang disinyalir pro-pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Janjaweed melakukan kekerasan disertai dengan aksi terror dengan membakar desa-desa, memperkosa wanita, dan membunuh banyak rakyat Darfur yang membuat konflik Darfur semakin kompleks dan tidak terkendali.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi pada tahun 1970-an hingga 1990-an di Darfur dapat dikategorikan konflik horizontal antara kelompok etnis di Darfur, maka konflik yang bereskalasi kekerasan sejak tahun 2003 tersebut merupakan konflik vertikal yang menghadapkan kelompok pemberontakan dengan pemerintah Sudan dan Janjaweed. Adapun faktor perebutan sumber daya alam serta diskriminasi ekonomi di wilayah Darfur merupakan faktor ekonomi yang menimbulkan konflik. Selain itu, konflik antar etnik yang disertai militerisasi oleh pemerintah merefleksikan adanya hubungan sejarah etnik yang bermasalah dan keamanan internal serta klaim pemberontakan mengenai pembagian kekuasaan yang tidak berimbang menandakan adanya sistem politik yang tidak aspiratif.

Dalam membicarakan konflik Darfur harus dipahami bahwa upaya perundingan selalu diambil oleh pemerintah Sudan sejak masuknya peranan internasional. Didalam upaya penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Peter Wallenstein dimana terdapat 7 mekanisme untuk menyelesaikan konflik, yaitu :

  1. Pihak-pihak yang bertikai melakukan modifikasi tujuan dan menggeser prioritasnya masing-masing.
  2. Pihak-pihak yang bertikai pada tujuannya masing-masing namun menemukan satu titik dimana tercapainya kompromi terhadap situasi isu.
  3. Taktir Horse Trading, yaitu suatu kondisi dimana satu pihak memperoleh semua tuntutannya terhadap isu sementara pihak yang lain mendapatkannya pada isu yang lain.
  4. Kedua pihak sepakat untuk melakukan kontrol atau penguasaan secara bersama-sama atas wilayah atau sumber daya yang disengketakan. Pembagian kekuasaan (Power Sharing) dan pembagian kekayaan (Wealth Sharing) merupakan contoh dari mekanisme ini.
  5. Menyerahkan kontrol pada pihak lain. Dalam hal ini pihak yang bertikai pada dasarnya meneirma dan setuju untuk menyelesaikan konflik yang ada melalui pihak ketiga sebagai mediator.
  6. Menyerahkan penyelesaian konflik kepada suatu institusi atau mekanisme tertentu yang disepakati kedua pihak yang bertikai.
  7. Membiarkan permasalahan berbeda dalam status quo dengan harapakan akan adanya perubahan situasi atau kepemimpinan.[6]

Pemerintah sudan nampaknya lebih menggunakan bagian kelima dalam upaya menyelesaikan konflik internal yang terjadi diwilayah negaranya dalam hal ini konflik yang terjadi di Darfur. Hal ini dapat dilihat dari upaya secara internal yang memperbolehkan Uni Afrika untuk melakukan misi-misinya di Sudan lewat kebijakan PBB yang tertuang dalam Resolusi No. 1564. Selain menjaga perdamaian disana, Uni Afrika juga terlibat langsung sebagai mediator yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang mendamaian aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini.

Menurut pandangan Mohammed Ayoob, aktor eksternal atau pihak asing dapat terlibat dalam penyelesaian suatu konflik internal dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

  1. Mempunyai niat dan itikad untuk mendamaikan aktor-aktor yang terlibat konflik.
  2. Mempunyai kemampuan militer dan pengaruh politik yang kuat di level regional maupun internasional.
  3. Mempunyai kemampuan menjadi mediator untuk mencegah diintegrasi disuatu negara.[7]

Dengan berkaca terhadap konsep yang dicetuskan oleh Mohammed Ayoob pada bagian kedua, dapat dilihat bahwa Uni Afrika sebagai suatu organisasi regional yang kuat di Afrika memiliki pengaruh yang kuat pula sebagai suatu wadah yang mengorganisir negara-negara anggotanya. Selanjutnya, untuk mengetahui pola hubungan yang terjalin antara kedua aktor, selain menggunakan teori konflik, juga digunakan suatu teori lain yang dinamakan teori regionalisme.

Regionalisme dapat diartikan sebagai negara-negara yang terletak di area geografis yang sama, dimana dapat bekerjasama satu sama lain untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan bersama dan mencapai tujuan jauh diatas kapasitas yang dapat dicapai oleh negara. Organisasi regional meliputi organisasi aliansi militer, perjanjian ekonomi, dan organisasi politik. Piagam PBB mendoronong regionalisme sebagai pelengkap dari organisasi global ini.[8]

Regionalisme terdeskripsikan lewat berbagai kriteria seperti secara geografis, militer/politik, ekonomi, dan transnasional. Diluar hal-hal pokok tersebut, regionalisme juga secara kontemporer dapat dimasukan ke dalam kriteria lain, seperi bahasa, agama, kebudayaan, kepadatan penduduk, dan iklim.[9]

Kerjasama regional tersebut sudah barang tentu memerlukan pengaturan secara regional pula. Negara-negara yang biasanya tergabung dalam suatu kerjasama regional dapat bersumber dari beberapa kepentingan dengan pandangan serta perasaan kedaerahan dan identitas yang sama seperti yang dikatakan oleh Michael Leifer dalam tulisannya Regionalism The Global Balance and Southeast Asia bahwa :

“The actual manifestation of regionalist behavior on the part of state may derive from a variety of sources. It may arise from a common sense of place and identity, from the prospect of mutual advantage in corporation and from a perception of common external danger. But, however, a common sense of region represented in institutional from by sovereign state contiguous to one another is, above all a political expressions.” [10]

(Suatu wujud nyata manifestasi dari perilaku regional suatu negara dapat berasal dari berbagai sumber. Dapat timbul dari rasa persamaan identitas dan tempat tinggal, dari prospek keuntungan timbale balik dalam kerjasama dan permasaan persepsi mengenai bahaya eksternal bersama. Namun secara logika merupakan sebuah regional yang diwakili oleh institusi dari sebuah negara yang berdaulat, yang bersifat menular satu dengan yang lainnya, adalah sebuah bentuk dari ekspresi politis)

Selain itu disebutkan pula kondisi-kondisi yang mendorong terjadinya integrasi atau pra kondisi tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mencapai integrasi, yaitu :

  1. Asimiasi sosial ; misalnya berupa toleransi budaya timbal balik, identitas bersama atas tujuan-tujuan kebijakan luar negeri, dan kedekatan hubungan antar pemerintah dan antar bangsa pada umumnya.
  2. Kesamaan nilai ; terutama diantara kaum elite, seperti kapitalisme, sosialisme, atau pasar bebas.
  3. Keuntungan bersama ; beberapa negara tertentu mengharapkan keuntungan si suatu sektor, sementara negara lain mencari keuntungan di sektor lain.
  4. Kedekatan hubungan di masa lampau ; sejarah tingkat kedekatan hubungan secara damai suatu negara dengan negara lain akan mendorong terjadinya integrasi.
  5. Pentingnya dari integrasi itu sendiri ; manfaat dari kedekatan hubungan yang akan terjadi menumbuhkan dorongan akan integrasi.
  6. Biaya relatif rendah ; karena selalu ada perhitungan untung rugi, maka harus ada jaminan bahwa keuntungan integrasi lebih banyak dari biayanya, baik ekonomi, sosial maupun nasionalistik (kepentingan negara atau pemerintah).
  7. Pengaruh-pengaruh eksternal yang mendorong terjadinya integrasi, misalnya ancaman komunisme, dan berakhirnya perang dingin.[11]

BAB III

GAMBARAN UMUM

Dengan semakin mencuat ke permukaan dan semakin kompleksnya konflik yang terjadi di Darfur maka menimbulkan konflik ini menjadi topik yang selalu diangkat ke dalam forum internasional untuk mencari penyelesaiannya. Dengan hal ini konflik Darfur yang tadinya hanya menjadi konflik internal suatu negara digeser oleh dunia internasional menjadi masalah internasional yang harus mendapatkan intervensi langsung oleh pihak-pihak luar.

Disini pihak-pihak luar yang terkait dan dominan adalah PBB dan Uni Afrika. PBB sebagai suatu organisasi global yang selalu ingin melakukan perdamaian di setiap negara-negara anggotanya, mengeluarkan Resolusi No. 1564 yang menyatakan bahwa PBB telah menunjuk Uni Afrika sebagai mediator dan penjaga perdamaian di Darfur. Dengan ini, Uni Afrika mendapatkan mandat untuk segera menyelesaikan konflik internal ini serta menjaga perdamaian dan menurunkan eskalasi kekerasan yang terjadi disana.

Uni Afrika sendiri adalah sebuah organisasi antar-pemerintah yang bertujuan menyebarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerintahan yang baik (Good Governance), pembangunan di penjuru Afrika, mempercepat integrasi politik dan sosial-ekonomi, memajukan dan mempertahankan posisi Afrika secara bersama dalam masalah-masalah kepentingan terhadap rakyat Afrika, serta perdamaian dan keamanan di Afrika. Uni Afrika merupakan penerus Organisasi Persatuan Afrika atau Organisation of African Unity. Ketua Uni Afrika pertama ialah Presiden Afrika Selatan yang bernama Thabo Mbeki. Uni Afrika bermarkas di Addis Ababa, Ethiopia.

Uni afrika beranggotakan 52 negara dan 1 wilayah yang belum merdeka, yaitu Sahara barat. Maroko menolak menjadi anggota Uni Afrika karena keikutsertaan Sahara Barat, wilayah yang diklaim Maroko. Sedangkan Somaliland tidak diikutsertakan karena kedaulatan negaranya tidak diakui dunia internasional.

Anggota-anggota Uni Afrika: Aljazair, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Chad, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Khatulistiwa, Kamerun, Kenya, Komoro, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Lesotho, Liberia, Libya, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania (keanggotaan dibekukan setelah insiden kudeta militer), Mauritius, Mesir, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Pantai Gading, Republik Afrika Tengah, Rwanda, Sahara Barat, Sao Tome dan Principe, Afrika Selatan, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanjung Verde, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, dan Uganda.

Salah satu tujuan dari Uni Afrika adalah untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kontinen, dan salah satu dari prinsip-prinsipnya adalah resolusi konflik untuk perdamaian diantara negara-negara anggota dilakukan dengan cara yang terbaik dan diputuskan oleh Dewan Majelis.

Intervensi militer untuk perdamaian dilakukan pertama kali paad Mei 2003 dengan menempatkan pasukan penjaga perdamaian dari Afrika Selatan, Ethiopia, dan Mozambik, untuk ditempatkan di Burundi.[12]

BAB IV

ANALISIS

Dengan merespon Resolusi PBB No. 1564, Uni Afrika yang ditunjuk oleh PBB untuk melakukan penyelesaian konflik di Darfur lewat menggunaan pasukan penjagaannya untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah yang telah dilanda konflik tersebut. Uni Afrika segera meresponnya dengan membentuk badan khusus yang dikenal dengan nama The African Mission in Sudan (AMIS). AMIS pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004, dengan jumlah 150 tentara, dan pada pertengahan tahun 2005 jumlahnya ditambah sebesar 7000 tentara. Dibawah Resolusi PBB No. 1564, selain menunjuk Uni Afrika untuk menyelesaikan konflik di Darfur juga disertakan bekerjasama dengan United Nations Mission in Sudan (UNMIS).

AMIS dibentuk setelah adanya pengiriman pemantau terhadap krisis Darfur dari Uni Afrika dan Uni Eropa pasca ditandatanganinya genjatan senjata pada April 2004. Pada Agustus 2004, Uni Afrika mengirim 150 tentara Rwanda untuk menjaga hasil genjatan senjata, dan diputuskan bahwa hanya dengan mengirimkan 150 tentara dirasa tidak cukup dan selanjutnya dikirim tentara dari Nigeria sebanyak 150 tentara juga. Selama April 2005, setelah Pemerintah Sudan melakukan genjatan senjata dengan SLA, yang dimana menghentikan perang saudara disana, AMIS kembali melakukan penambahan tentara sejumlah 600 dan 70 pemantau militer.

Pada November 2005, Uni Afrika melalui Pemerintah Sudan dan para pemberontak dari JEM dan SLA menandatangani perjanjian perdamaian sementara yang bertujuan untuk menghentikan konflik yang terjadi di Darfur. Perjanjian ini terdiri dari pembentukan zona larangan terbang atas wilayah yang diduduki oleh pemberontak di Darfur, penghentikan pemboman yang dilakukan oleh Pemerintah Sudan atas desa-desa yang ada didaerah pemberontak, dan pemberian jaminan terhadap badan-badan kemanusian internasional untuk mendapatkan akses terhadap korban-korban di Darfur. Perjanjian ini disponsori oleh Uni Afrika dalam perundingan perdamaian di Abuja yang dimulai sejak pada tanggal 25 Oktober 2004.

Untuk mendukung perjanjian perdamaian antara Pemerintah Sudan dan pemberontak, pada tanggal 9 Januari 2005, AMIS dan pihak-pihak yang terkait dalam konflik Sudan secara bersama melakukan bantuan kemanusiaan, perlindungan terhadap sipil, mempromosikan hak asasi manusia. Namun pada 24 Maret 2005, Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan Resolusi No. 1590 yang berisikan situasi di Darfur merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional

Melihat tidak adanya konflik bersar sejak pada Januari dan menurunkan sejumlah penyerangan terhadap desa-desa, pada waktu yang sama, AMIS mengirimkan kembali 3000 tentara yang terhitung pada bulan April mencapai 7000 tentara. Dalam rangka menjaga perdamaian atas komando DK PBB, Nigeria mengirimkan batalionnya sejumlah 680 tentara pada 13 Juli 2005, dan dua batalion dalam kedepannya. Rwanda juga mengirimkan satu batalion, yang diikuti oleh Senegal, Gambia, Kenya, dan Afrika Selatan. Untuk mendukung program perdamaian AMIS, Kanada menyiapkan 105 peralatan lapis baja beserta bantuan pelatihan dan pemeliharaanya.

Pada tanggal 15 September 2005, sejumlah mediator Uni Afrika memulai pembicaraan di Abuja, Nigeria dengan menghadirkan perwakilan dari Pemerintah Sudan dan para pemberontak. Namun, wakil dari SLM menolak untuk hadir dalam pertemuan selanjutnya karena terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh Janjaweed pada 28 September yang menewaskan 32 penduduk sipil, dan Uni Afrika pada 1 Oktober menuduh Pemerintah Sudan dan para pemberontak telah merusak gencatan senjata.

Pada 10 Maret 2006, DK PBB memutuskan untuk memperpanjang misi AMIS di Darfur selama 6 bulan kedepan sampai 30 September 2006 yang tertuang dalam Resolusi PBB No. 1706 dan pada 2 Oktober, Uni Afrika memperpanjang masa AMIS di Darfur yang dikarenakan oleh belum stabilnya situasi di daerah konflik tersebut yang pada perkembangannya dilakukan sampai 31 Desember 2006 dan berlanjut sampai 30 Juni 2007.

Pada Mei 2007, Uni Afrika mendeklarasikan AMIS telah diambang kehancuran karena sering terjadinya serangan dan pembunuhan terhadap tentara-tentara ini dan kurangnya pendanaan yang menyebabkan banyaknya para tentara tidak mendapatkan bayaran selama beberapa bulan. Rwanda dan Senegal mengancam akan menarik pasukannya jika PBB tidak menandai dan membantu program AMIS.

Sampai ke Juli 2007, DK PBB akhirnya mengeluarkan Resolusi PBB No. 1979 yang menyatakan bahwa masa AMIS sudah selesai di Darfur dan akan digantikan oleh UNMIS pada 31 Desember 2007.[13]

BAB V

KESIMPULAN

Banyak pemberitaan yang menampilkan konflik Darfur yang berkecamuk di Sudan adalah sebagai konflik internal antara etnis Afrika dengan etnis Arab yang kemudian ditarik menjadi Janjaweed yang diduga disponsori oleh Pemerintahan Sudan dengan para pemberontak yang terdiri dari JEM dan SLA. Namun hal itu dikira salah, karena konflik Sudan lebih tepatnya dijelaskan sebagai konflik yang berasal dari tidak meratanya sumber daya alam yang menyebabkan etnis Afrika termajinalisasikan.

Dengan semakin berkecamuknya konflik Darfur yang mendapatkan sorotan luas dari media dan banyaknya tekanan dari masyarakat internasional untuk segera menyelesaiakn konflik ini, DK PBB mengeluarkan Resolusi No. 1564 yang menyatakan bahwa konflik Darfur akan ditangani oleh Uni Afrika. Uni Afrika sebagai wadah dari negara-negara Afrika merasa memiliki hak untuk menjaga perdamaian di kontinen Afrika itu sendiri.

Dengan dikeluarkan resolusi tersebut, Uni Afrika membentuk badan khusus untuk mengurusi konflik Darfur yaitu AMIS. AMIS bertujuan sebagai intervensi kemanusian dengan penjagaan pasukan perdamaian untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di Darfur. AMIS resmi diperkenalkan oleh Uni Afrika pada tahun 2004, dan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2005.

Selain berfungsi sebagai penjaga perdamaian, AMIS pun ikut serta dalam proses perdamaian yang berlangsung diantara pihak-pihak yang terkait dalam konflik Darfur ini. Seperti pada November 2005 yang dimana adanya perjanjian perdamaian sementara antara Pemerintah Sudan dengan para pemberontak JEM dan SLA untuk mengakhiri konflik, dan 15 September 2005 Uni Afrika bertindak sebagai mediator untuk proses perundingan perdamaian antara Pemerintah Sudan dengan para pemberontak. Selain itu juga AMIS melakukan bantuan kemanusiaan, perlindungan terhadap sipil, mempromosikan hak asasi manusia.

Akhirnya lewat Resolusi PBB No. 1979 yang menyatakan bahwa misi AMIS di Darfur sudah selesai dan digantikan oleh UNMIS, menyebabkan berakhirnya peranan Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik Darfur di Sudan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

Chin, Shally dan Jonatahn Morgenstein. No Power to Protect: The African Union Mission in Sudan. Refugees International, 2005.

Ayoob, Mohammad. The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and The Internasional System. Colorado: Lyenne Rinner Publisher Inc., 1995.

Couloumbis, Theodore A.  dan James H. Wolfe. Introduction to International Relations. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1982.

Crocker, Chester A. dan Fen Osler Hampson dan Pamela Aall. The Challenges of Managing International Conflict. Washington D.C.,: United State Institute of Peace, 2001.

Ekengard, Arvid. The African Union Mission in SUDAN (AMIS): Experiences and Lessons Learned. Swedish Defence Research Agency, 2008.

Hehir, Aidan. Humanitarian intervention after Kosovo : Iraq, Darfur and the record of

global civil society. London : Palgrave Macmillan, 2008.

Jok, Jok Madut. War and Slavery in Sudan: Ethnography of Political Violence. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2001.

Jones, Walter S. Logika Hubungan Internasional. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Leifer, Michael. Regionalism in Southeast Asia. CSIS, 1975.

Mamdani, Mahmood. Saviours and Survivors: Darfur, Politics, and the War on Terror. Cape Town : HSRC Press, 2009.

Mos’eod, Mochtar. Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin, dan Metodologi. Jakarta : LP3ES, 1990.

Nazir, Muhammad. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Reeves, Eric. Getting Darfur Wrong. ProQuest Sociology, 2009

Wallenstein, Peter. Understanding Conflict Resolution: War, Peace, and The Global System. London: SAGE Publisher Ltd., 2002.

Weigall, David. International Relations. London: Arnold Publisher, 2002.

Website :

www.amnestyusa.org

http://www.wikipedia.org


[1] Arvid Ekengard, The African Union Mission in SUDAN (AMIS): Experiences and Lessons Learned, dalam Swedish Defence Research Agency, Agustus 2008, hal. 11-13.

[2] Mochtar Mos’eod, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin, dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 7.

[3] Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 63.

[4] Peter Wallenstein, Understanding Conflict Resolution: War, Peace, and The Global System, (London: SAGE Publisher Ltd., 2002), hal. 16.

[5] Michael E. Brown, “Ethnic and Internal Conflict: Causes  and Implication”, dalam Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson and Pamela Aall, The Challenges of Managing International Conflict, (Washington D.C.,: United State Institute of Peace, 2001), hal. 212.

[6] Peter Wallenstein, Op. Cit., hal. 54-57

[7] Mohammad Ayoob, The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and The Internasional System, (Colorado: Lyenne Rinner Publisher Inc., 1995), hal. 53.

[8] David Weigall, International Relations, (London: Arnold Publisher, 2002), hal. 191.

[9] Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe, Introduction to International Relations, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1982), hal.295-296.

[10] Michael Leifer, Regionalism in Southeast Asia, (CSIS: 1975), hal. 55

[11] Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 442-445.

[12] “African Union”, http://en.wikipedia.org/wiki/African_Union, diakses 2 April 2010,

[13] “Darfur History”, http://www.amnestyusa.org/annualreport.php?id=ar&yr=2009&c=SDN, diakses tanggal 2 April 2010.





Perbedaan Mendasar ASEAN dengan Uni Eropa

29 01 2010

Semenjak dibentuknya cikal bakal Uni Eropa  ditahun 1973 lewat pembentukan ECSC (European Coal-Steel Community) dengan sampai saat ini, sangat terlihat jelas bagaimana keutuhan integrasi negara-negara eropa ini membentuk suatu entitas tunggal dan bersedia untuk melepaskan kedaulatan nasional negara masing-masing demi mencapai terbentuknya suatu kawasan tanpa batas-batas negara dan birokrasi tunggal melalui organisasi supranasional ini.

Uni Eropa telah membuktikan kepada dunia internasional sebagai wadah politik internasional bahwa regionalism utuh dapat tercapai layaknya proses konfederasi-federalisme di Amerika Serikat yang memakan waktu lebih dari 100 tahun, namun Uni Eropa hanya membutuhkan waktu kurang dari 50 tahun. Apabila kita bandingkan dengan kasus penyatuan Amerika Serikat yang notabene bukan merupakan negara-negara berdaulat baik secara de facto dan de jure, namun hanya terdiri dari negara-negara bagian tunggal yang bersatu menjadi suatu negara berdaulat (Amerika Serikat pada saat ini). Kasus penyatuan Uni Eropa jelas lebih rumit karena terdiri dari beberapa negara berdaulat yang memiliki kualitas sejarah yang tinggi dimasa lalunya, mungkin terkesan sangat merendahkan diri apabila negara-negara tersebut bersatu, seperti masa lalu Jerman dengan Kekaisaran Jerman dan Prussia-nya, Austria dengan Kekaisarannya, dan Kerajaan Inggris dengan kemahsyuran hegemoninya. Namun disini terlihat bagaimana faktor masa lalu bisa dikesampingkan dan ditransformasikan menjadi suatu fondasi pemikiran yang sama yaitu “kemakmuran”.

Fakta berbicara bahwa melalui penggunaan mata uang Euro semenjak 1999, moneter dan finansial Uni Eropa berubah drastic menjadi kekuatan ekonomi dan politik dunia, serta neraca perdagangan yang selalu bersebrangan sebagai surplus dengan Amerika Serikat, akibat dari semakin dilibasnya komoditi ekspor dan rontoknya bursa saham Wall Street akibat dari krisis global.

Melalui penjabarna diatas, munculah beberapa organisasi regional yang pada awal pembentukannya kehilangan arah dan hanya sebagai wadah untuk saling ber-silaturahmi-nya para pemimpin negara dan sebagai panggung untuk menyaksikan tari-tarian antar negara yang kerap kali dilakukan walaupun masih banyak isu-isu krusial yang kerap menghapiri. ASEAN.

ASEAN, semenjakmelihat kematangan Uni Eropa terkesan sangat iri dan ingin untuk mencoba model integrasi regional ala barat ini. Dengan adanya agenda penyatuan mata uang dan pasar modal tunggal, penegakan ham, dan yang paling menariknya adalah pembentukan keamanan bersama. Ironisnya justru agenda-agenda tersebut malah memunculkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kehilangan arah dan jati diri ASEAN itu sendiri, hal ini terlihat dengan banyaknya bentrokan antar negara; Indonesia-Malaysia, Malaysia-Singapura, Thailand-Kamboja, Thailand-Myanmar, serta konflik internal di masing-masing negara; Thailand Selatan, Filipina Selatan, isu rasial di Malaysia, pelanggaran HAM di Myanmar.

Dengan banyaknya bentrokan antar negara, konflik internal, dan kurang sejahteranya kondisi rakyat ASEAN semakin menjauhkan ASEAN dari agenda-agenda yang akan dicapai tersebut. Memang dalam Uni Eropa pun banyak bentrokan antar negara; Jerman-Polandia, Inggris-Uni Eropa, Inggris-Skotlandia, namun negara-negara Uni Eropa ini selalu mencapai kesepakatan bersama dalam hal memajukan apa yang mereka percayai hingga terbentuknya Uni Eropa yang sekarang ini. Berbeda dengan ASEAN yang selalu bertabrakan kepentingan nasionalnya antar negara walaupun mereka tahu bahwa dalam kelompok negara bangsa harus mengedepankan kepentingan regional atas kepentingan nasional.

ASEAN dalam hal ini ingin meniru Uni Eropa terkesan mengabaikan beberapa faktor fundamental yang sangat penting walaupun hanya sekedar filosofi semata. Mengabaikan hal-hal fundamental sangat fatal dalam membangun suatu organisasi besar karena hanya berkiblat pada satu pandangan saja (Uni Eropa), yang dimana pengabaikan hal-hal tersebut dilegalisasi oleh pemimpin negara masing-masing dan keinginan rakyatnya sendiri karena kurangnya sosialisasi politik terhadap rakyat oleh otoritas negara masing-masing.

Hemat saya faktor-faktor yang diabaikan tersebut adalah :

  1. Landasan pembentukan yang berbeda. Uni Eropa walaupun dibentuk atas upaya Amerika Serikat melalui Containment Policy untuk menghalau laju komunisme Uni Soviet ke negara-negara Eropa Barat pasca Perang Dunia II, namun Uni Eropa didalam perkumpulan negara-negaranya memiliki landasan atas “kemakmuran”, yaitu untuk memakmurkan kesejahteraan rakyatnya sebagai akibat dari kemiskinan dan keterpurukan Perang Dunia II. Melalui pemahaman tersebut dicita-citakan agar Uni Eropa dapat menjadi kawasan yang maju di berbagai bidang dan hal ini pun terbukti dimasa sekarang. Berbeda dengan ASEAN, dimana ASEAN dibentuk atas dasar sama-sama pernah dijajah (kecuali Thailand) dan ingin segera memajukan kawasan Asia Tenggara dari sejarah kolonialisme yang panjang, namun hal ini terkesan klise karena tak ada agenda-agenda yang jelas sejak dari awal pembentukan hingga pada saat ini.
  2. Perbedaan nilai-nilai. Akibat dari proses sejarah yang panjang dan pengaruh beberapa kebudayaan besar, Uni Eropa terbentuk oleh suatu nilai-nilai Barat dan suatu pendekatan hegemoni yang dibawa oleh Amerika Serikat ketika berakhirnya Perang Dunia II, sehingga menciptakan suatu suasana kehidupan politik regional yang sepenuhnya berakar pada tradisi Barat yang dimana sangat jauh berbeda dengan ASEAN yang “menjunjung tinggi” nilai-nilai dan tradisi Timur yang sangat berseberangan. Hal inilah kemudian yang menciptakan beberapa sub-faktor sistemik yang tidak bisa menjadikan ASEAN layaknya seperti Uni Eropa.
  3. Perbedaan perilaku beragama. Apabila Uni Eropa hanya dipengaruhi oleh suatu kebudayaan kristiani saja yang dimana merupakan mayoritas penduduknya disana, berbeda layaknya dengan ASEAN yang lebih heterogen dimana terdapat beberapa pengaruh agama di dalam kehidupan berpolitiknya seperti pengaruh Islam, Buddha, dan Konfusianisme. Sehingga hal ini menjadikan iklan politik regional yang lebih kompleks dibanding dengan yang ada di Uni Eropa.

Secara kesimpulan dapat ditarik bahwa ASEAN tidak dapat menjadi suatu organisasi yang dapat menopang semua anggotanya dan beranjak dari posisi seperti sekarang yang akan ditransformasikannya ke bentuk supranasional layaknya seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa. Banyak yang harus dilakukan oleh ASEAN jika ingin mentransformasikan menjadi suatu model yang inginkan tersebut, perubahan tersebut harus rombak dari dalam organisasi itu sendiri dan lanjut ke hierarki kekuasaan yang lebih besar. Tidak perlu dilakukan perombakan dimasing-masing negara yang justru akan menciptakan konflik yang lebih luas karena masyarakat Asia Tenggara berbeda dari segala macam aspek dengan yang masyarakat di Uni Eropa.





Perspektif Hubungan Internasional: Strukturalisme

28 01 2010

STRUKTURALISME

  1. Pendahuluan (Sejarah dan Perkembangan)

Strukturalisme atau yang juga dikenal dengan nama Neo-Marxisme, Marxisme Struktural, dan Marxisme Ilmiah[1] dalam Ilmu Hubungan Internasional merupakan suatu ajaran yang percaya akan bahwa struktur sistem internasional sangat ditentukan oleh tingkah laku individu antar negara dan ditujukan sebagai batasan atas pembuatan berbagai keputusan sebelum diputuskan oleh pemerintahan suatu negara. Di dalam pandangan ini terdapat aktor lain selain negara. Dalam hal pengambilan keputusan didasarkan pada isu-isu yang memiliki pengaruh lebih besar atau lebih kecil terhadap struktur[2]. Strukturalisme secara akademisi dimulai dari pendekatan ilmu budaya dan sosial yang berusaha untuk membuka pola-pola dan struktur yang tertutup dari elemen-elemen penting terhadap pola-pola tersebut yang telah dibangun[3].

Strukturalisme berakar pada pemikiran Karl Marx akhir atau Neo-Klasik yang banyak bernaung pada organisasi dibawah gerakan Kiri Baru (New Left)[4]. Terdapat dua unsur dalam pemikiran Marx yang sangat berpengaruh terhadap pendekatan ini. Pertama, ramalannya mengenai runtuhnya kapitalisme yang tidak terelakan. Kedua, etika humanis yang meyakini bahwa manusia pada hakikatnya baik, dan dalam keadaan tertentu yang menguntungkan akan dapat membebaskan diri dari lembaga-lembaga yang menindas, menghina dan menyesatkan[5].

Strukturalisme lahir dari pemikiran Marx dengan menempatkan keterkaitan antara ekonomi dengan politik sebagai elemen terpenting dalam melihat segala hal dalam hubungannya untuk mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan politik itu sendiri dengan harapan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh kelas. Terdapat tiga pokok dari ajaran Marx mengenai stukturalisme yaitu mengenai kelas-kelas sosial yang terbagi antara kaum borjuis (kaum pemilik modal) dan kaum proletar (kaum tertindas:buruh dan petani), mengenai model produksi (pengaturan perekonomian dan hubungan ekonomi) yang dimana membentuk dasar materi bagi masyarakat yang didasarkan pada produksi barang dan jasa manufaktur secara besar-besar sebagai prinsip utama Kapitalisme, dan teori nilai pekerja yang mengatakan bahwa upah buruh tidak sesuai dengan nilai barang yang diproduksi (menurut Marx nilai barang terbentuk oleh nilai guna, nilai tukar, dan nilai tambah).[6]

Strukturalisme dianggap sebagai kritikan terhadap realisme dan liberalisme dengan tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil karena kelahiran kapitalisme telah menciptakan tatapan yang tidak adil, dan hubungan ekonomi global yang sekarang ini merupakan rancangan sedemikian rupa untuk menguntungkan kelas-kelas sosial tertentu sehingga menciptakan kelas-kelas sosial yang dimana dalam perspektif strukturalisme hal ini harus dihapuskan. Walaupun Strukturalisme dianggap sebagai kritikan terhadap realisme dan liberalisme, ketiga perspektif ini memiliki berbagai persamaan seperti kesamaan antara strukturalisme dengan realisme yaitu terdapatnya konflik, namun letak konfliknya berbeda dimana dalam realisme konflik diciptakan karena “conventional state to state” (bentrokan kepentingan antar negara), sedangkan dalam strukturalisme konflik diciptakan karena adanya perebutan sumber daya alam. Strukturalisme memiliki persamaan dengan liberalisme karena sama-sama mengakui adanya aktor non-negara, namun strukturalisme memandangan institusi internasional sebagai kaki-tangan kapitalisme[7].

2.   Tokoh dan Pemikirannya

  1. Henrique Fernando Cardoso dan Enzo Felatto – Teori Ketergantungan.

Berasal dari konsep Lenin mengenai imperialisme, berpendapat bahwa imperialisme masih hidup, namun dalam bentuk lain yaitu dominasi ekonomi negara-negara kaya terhadap negara-negara yang kurang maju. Pembangunan ekonomi negara-negara kurang maju erat kaitannya dengan kepentingan negara-negara maju, karena negara bekas jajahan dapat menyediakan sumber daya alam manusia dan sumber daya alam, dan juga negara kurang maju dapat menjadi pasar untuk hasil produksi negara maju, sedangkan produksi untuk ekspor sering ditentukan oleh negara maju. Teori ini berusaha untuk mengatakan bahwa negara-negara kurang maju secara terus-menerus akan mengalami kemiskinan karena pengaruh dari strategi ekonomi dan politik dari negara maju[8]. Objek kajian teori ketergantungan terutama adalah pengalaman negara-negara Amerika Latin yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan walaupun telah merdeka sejak awal abad XIX[9].

2. Immanuel Wallerstein – Teori Sistem Dunia.

Menurut teori ini kapitalisme telah menyebar ke seluruh dunia sehingga menciptakan negara pusat (core), negara semi pinggiran (semi pheri-pheri), dan negara pinggiran (pheri-pheri)[10]. Wallerstein memahami Teori Sistem Dunia sebagai perkembangan ekonomi kapitalis dunia yang saling bertautan, dimana tumbuh dalam bentuk modern pada abad ke XVI. Konsepsi Wallerstein tentang kapitalisme ditopang oleh gagasan mengenai ekspansi perdagangan internasional[11]. Teori ini berpendapat bahwa tidak meratanya pembangunan di dunia dan adanya pembagian dunia pertama dan ketiga merupakan penerapan fungsi dari sistem dunia yang kapitalis, bukan akibat dari ketertinggalan sejarah atau suatu masalah teknis[12].

3.  Point-Point Penting Strukturalisme

  1. Karakteristik Hubungan Internasional sangat dibentuk oleh struktur perekonomian dunia yang kapitalistik.
  2. Politik Internasional dibentuk atau ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi.
  3. Aktor utama dalam Hubungan Internasional adalah negara dan aktor non-negara.
  4. Negara lebih mencerminkan kepentingan kelas-kelas dominan daripada kepentingan nasional murni.
  5. Kapitalisme adalah suatu tatanan sosial dan ekonomi yang tidak adil sehingga menghasilkan konflik dan ketidakharmonisan.
  6. Kapitalisme ditandai dengan kontradiksi-kontradiksi internal dan merupakan sasaran bagi krisis periodik[13].

4. Kritikan Terhadap Strukturalisme

  1. Negara-negara yang lebih miskin mempunyai hanya sedikit kemungkinan untuk meningkatkan posisi mereka, seolah-olah menyepelekan perjuangan negara-negara tersebut untuk mengatasi tekanan dari dunia (tekanan dari dunia kapitalisme).
  2. Strukturalisme mampu untuk menjabarkan kejahatan kapitalisme internasional, namun tidak memiliki cara untuk mengubah tatanan tersebut.
  3. Segala sesuatu dijelaskan berdasarkan kelas sosial, sehingga mengesampingkan berbagai fenomena (perang, krisis ekonomi, kesenjangan, dan aspek-aspek indentitas: gender, etnisitas, dan identitas lainnya).
  4. Strukturalisme secara emplisit menyakatakan bahwa akhir dari sejarah adalah sosialisme (sesuai dengan tesis Karl Marx dalam Historical Materialism) yang merupakan suatu hal yang sangat jauh dari kenyataan karena tidak melihat dinamika perubahan sejarah dan sosial[14].

5.  Studi Kasus

03 Maret, 2009 – Published 20:33 GMT

Negara miskin perlu bantuan

IMF memperingatkan negara miskin semakin menderita karena krisis ekonomi dunia, kemungkinan memerlukan tambahan bantuan.

Dana Moneter Internasional, IMF mengeluarkan laporan baru yang menyatakan negara negara miskin lebih dipengaruhi krisis ekonomi dunia saat ini, dibandingkan masa lalu.

Mereka lebih terintegrasi ke dalam ekonomi internasional dibandingkan sebelumnya.

Pengaruhnya kemungkinan akan lebih kecil dirasakan karena berkurangnya perdagangan, penanaman modal asing dan dana yang dikirimkan penduduk yang bekerja di luar negeri.

Direktur IMF Dominique Strauss Kahn mengatakan negara negara pendonor perlu meningkatkan dukungan, bukannya mengurangi.

Dia mengatakan pada saat dimana mereka mengeluarkan ratusan milyar dolar bagi paket stimulus dan bantuan, seharusnya mereka lebih banyak memberikan bantuan kepada negara berpenghasilan rendah.

Strauss Kahn menambahkan krisis ini membawa pengaruh negatif kepada keuntungan yang baru didapat dengan susah payah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, kemiskinan yang memburuk dan peningkatan stabiltas ekonomi.

Dia mengatakan IMF sudah meningkatkan bantuan bagi negara berpenghasilan rendah tahun lalu, dan sudah siap untuk memberikan bantuan tambahan. Tetapi jumlahnya masih rendah.

Tahun lalu pinjaman bagi negara negara tersebut berjumlah lima setengah milyar dolar.

IMF sudah menjanjikan bantuan yang lebih besar 45 milyar dolar kepada enam negara, sebagian besar negara berpenghasilan menengah, yang mengalami akibat langsung krisis ekonomi[15].

*****

Berdasarkan pemberitaan diatas mengenai adanya program pemberian bantuan dana (utang luar negeri) dari IMF kepada negara-negara miskin dan menghimbau negara-negara pemdonor untuk meningkatkan bantuannya sehubungan dengan dampak dari krisis global yang sedang terjadi saat ini. IMF menyebutkan bahwa negara-negara miskin pada saat ini telah terintegrasi dengan perekonomian internasional, dengan alasan inilah kemudian IMF menyerukan agar dunia internasional memberikan perhatian yang lebih besar terhadap negara-negara miskin, lebih banyak memberikan bantuan ekonomi dan finansial untuk mereka. Menurut IMF, dampak krisis global telah menghilangkan keuntungan yang diperoleh negara-negara berpendapatan rendah tersebut pada saat pertumbuhan ekonomi mereka lebih cepat, sehingga kemiskinan semakin bertambah sementara ekonomi tidak stabil.

IMF merupakan suatu alat kebijakan negara pusat kapitalisme yaitu Amerika Serikat dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan mobilitas modal dengan tujuan akhir untuk menciptakan arus investasi yang baik, namun pada prakteknya IMF malah merusak pasar negara-negara miskin dengan menerapkan utang luar negeri tanpa menimbang efek-efek yang akan terjadi di negara-negara tersebut[16].

Melalui kacamata strukturalisme, fenomena diatas dianggap sebagai suatu jebakan yang dibuat oleh IMF agar negara-negara miskin tetap dalam cengkraman kapitalisme global meskipun posisi negara-negara kapitalis sedang terjerambat krisis[17]. Penarikan kesimpulan ini merupakan hal yang sesuai dengan pandangan strukturalisme yang menyatakan bahwa institusi internasional seperti layaknya IMF merupakan kepanjangan tangan dari kapitalisme.

Asumsi ini berdasar Teori Ketergantungan, yang menganggap ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara miskin, disebabkan faktor eksternal, lebih sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi global (Barat dan Non-Barat,negara industri dan negara ketiga, atau utara-selatan), dan kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan atau tak akan pernah melahirkan pembangunan dan tidak lebih merupakan bentuk imprialisme baru. Keterbelakangan adalah label untuk negara dengan kondisi teknologi dan ekonomi yang rendah diukur dari sistem standarisasi negara maju penganut kapitalisme.

Karakteristik struktur ekonomi internasional tersebut, memungkinkan negara yang memiliki power yang dominan untuk menciptakan aturan-aturan yang mengendalikan aktifitas-aktifitas ekonomi internasional dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan yang dimilikinya. Sebagai akibatnya terciptalah pola hubungan yang bersifat asimetris di antara negara hegemon dengan negara lainnya yang berujung pada ketergantungan negara dunia ketiga kepada negara hegemon, baik itu dari segi ekonomi maupun politik, bahkan tidak jarang perubahan pada struktur domestik sebuah negara yang tergantung ditentukan oleh pola hubungan yang asimetris tersebut[18].

Disini IMF dianggap sebagai perwakilan dari kapitalisme yang hanya mewakili kepentingan negara-negara kaya dengan tujuan untuk terus memiskinkan negara-negara miskin dan memperkuat dominasi negara-negara kaya terhadap berbagai kepentingan negara-negara kaya tersebut. Bahaya dari Kapitalisme melalui IMF-nya telah beberapa dibuktikan oleh sejarah seperti krisis moneter yang melanda Indonesia 1997, krisis moneter Venezuela 1989, dan penyesuaian struktural IMF di Ethiopia yang menyebabkan 8 juta rakyatnya menderita kelaparan meskipun produksi pangan di negara tersebut mencapai 90% kebutuhannya dan di beberapa tempat di negeri tersebut malah terjadi surplus produksi pangan[19].

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,  2008.

Elliott, P. Stephen dan Alan Isaacs. New Webster’s Universal Encyclopedia. New York : Bonanza Books, 1987.

Steans, Jill dan Llyod Pettiford. Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

Suhelmi, Ahmad. Pemikiran Politik Barat. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Weigall, David. International Relations: A Concise Companion. New York : Oxford University Press Inc, 2002.

Jurnal :

KAPITALISME&NEOLIBERALISME: Sebuah Tinjauan Singkat, karya Eko Prasetya, (Ekonomi Politik Journal Al-Manär Edisi I/2004).

Website :

http://www.scribd.com/doc/20849818/neo-marxis-n-pendekatan-kekuasaan?autodown=pdf

http://www.scribd.com/doc17676264/Strukturalis-Ringkasan-Perenungan-Dan-Analisis-Teori-Hubungan-Internasional-I

http://robinmandagie.blogspot.com/2009/05/critical-theory-asumsi-neomarxisme.html

http://jurnal-ekonomi.org/2006/09/09/imf-dan-bahaya-yang-ditimbulkannya/

http://internationalrelationstheory.googlepages.com/structuralism.htm

http://jurnal-ekonomi.org/2009/03/04/jangan-tertipu-dengan-perhatian-imf-terhadap-negara-negara-miskin/

http://www.selamatkan-indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=2

http://andre.pinkynet.web.id/2009/03/31/marxisme-dan-teori-hubungan-internasional/

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/03/printable/090303_monetary.shtml

http://pengelanakecil.blogspot.com/2009/08/organisasi-internasional-dilihat-dari.html

http://prari007luck.wordpress.com/tag/neo-marxisme/


[1] Jill Steans dan Lloyd Pettiford, “Strukturalisme” dalam Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 151.

[2]David Weigall, “Structural Determinist” dalam International Relations: A Concise Companion, (New York: Oxford University Press Inc., 2002), hal. 214.

[3] Stephen P. Elliott dan Alan Isaacs, “Structuralism” dalam New Webster’s Universal Encyclopedia, (New York: Bonanza Books, 1987), hal. 940.

[4] Miriam Budiardjo, “Berbagai Pendekatan dalam Ilmu Politik” dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 85. Untuk bacaan lebih lanjut mengenai “Kiri Baru” lihat Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 363-381.

[5] Ibid.

[6] Jill Steans dan Lloyd Pettiford, Ibid., hal. 152-155.

[7] Hana Nurhasanah, “Strukturalisme”, Catatan Perkuliahan, (Jakarta: FISIP UNAS, 22 Oktober 2009)

[8] Miriam Budiardjo, Ibid., hal. 90-91.

[9] “Marxisme dan Teori Hubungan Internasional”, http://andre.pinkynet.web.id/2009/03/31/marxisme-dan-teori-hubungan-internasional/, diakses 20 November 2009.

[10] Hana Nurhasanah, Ibid.

[11] “Marxisme dan Teori Hubungan Internasional”, Ibid.

[12] Jill Steans dan Lloyd Pettiford, Ibid., hal. 172.

[13] Hana Nurhasanah, Ibid.

[14] Jill Steans dan Lloyd Pettiford, Ibid., hal. 203-205.

[15] “Negara Miskin Perlu Bantuan”, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/03/printable/090303_monetary.shtml, diakses 22 November 2009.

[16] Eko Prasetyo, KAPITALISME&NEOLIBERALISME: Sebuah Tinjauan Singkat, (Ekonomi Politik Journal Al-Manär, 2004)

[17] “Jangan Tertipu dengan Perhatian IMF terhadap Negara-Negara Miskin”, http://jurnal-ekonomi.org/2009/03/04/jangan-tertipu-dengan-perhatian-imf-terhadap-negara-negara-miskin/, diakses 22 November 2009.

[18] “Lawan ! Cengkraman Globalisasi-Neoliberalisme”, http://www.selamatkan-indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=2, diakses 22 November 2009.

[19] “IMF dan Bahaya yang Ditimbulkannya”, http://jurnal-ekonomi.org/2006/09/09/imf-dan-bahaya-yang-ditimbulkannya/, diakses 22 November 2009.





Akankah Turki Menjadi Anggota Tetap Uni Eropa?

18 12 2009

Runtuhnya kekaisaran Ottoman telah mengubah strategi politik Turki untuk lebih mendekatkan diri pada negara-negara Eropa (Barat) yang pada saat itu dianggap sebagai sebuah negara yang dapat menjamin kesejahteraan Turki di masa depan. Sejak bangkitnya gerakan Nasionalisme Turki dengan sekulerisme di segala bidang, Turki telah berupaya keras untuk dapat diterima sebagai anggota Uni Eropa, hal ini berlanjut pada Perang Dunia ke dua bahkan sampai Perang Dunia ke dua usai. Keinginan negara-negara Eropa untuk tidak bergantung pada bantuan asing telah merubah sistem internasional dari bipolar menjadi multipolar, perubahan tersebut tentu saja mempengaruhi hubungan Uni Eropa dan Turki, yang sudah dianggap tidak terlalu berguna pasca Perang Dunia ke dua.

Keinginan negara-negara Eropa untuk mandiri dan memajukan perekonomian negara-negara Eropa tersebutlah yang melatar belakangi terbentuknya Uni Eropa, hal ini ditandai dengan ditandatanganinya kerjasama Masyarakat Batu Bara dan Baja pada tahun 1951. Turki menyadari bahwa organisasi Uni Eropa tersebut sangat berguna bagi Turki untuk memajukan perekonomiannya, dan dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Turki adalah negara Eropa (walaupun mempunyai identitas yang berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya).

Turki telah memalukan segala macam upaya untuk dapat bergabung menjadi anggota tetap Uni Eropa. Lamaran yang diajukan Turki tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Uni Eropa, Uni Eropa tidak pernah menolak secara tegas dan tidak pula langsung menerima Turki. Uni Eropa hanya memberikan janji-janji untuk segera menetapkan tanggal untuk menerima Turki dan memasukan Turki ke dalam daftar anggota yang paling potensial. Sejak status tersebut dikeluarkan pada 1987 hingga sekarang Turki belum mengalami kemajuan dimata Uni Eropa dan selalu menjadi kandidat dari setiap pertemuan Uni Eropa.

Kegagalan Turki untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa memang patut dipertanyakan dan menjadi suatu pembahasan yang menarik. Selain karena Turki tidak mempu untuk memenuhi persyarakatan yang diajukan oleh Uni Eropa, ketidaksukaan Uni Eropa terhadap Turki juga menjadi salah satu faktor yang menghambat Turki untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa.

Kondisi politik dan ekonomi Turki memang selalu menjadi alasan kuat Uni Eropa untuk selalu menolak keanggotaan Turki. Ekonomi Turki yang jauh berbeda dengan negara-negara Uni Eropa lainnya dikhawatirkan akan menjadi suatu masalah bagi Uni Eropa dan menjadi beban bagi Uni Eropa di masa yang akan datang. Sebagai negara anggota Uni Eropa (jika Turki diterima) maka Turki berhak mendapatkan bantuan perekonomian dari negara-negara Uni Eropa melalui Regional Polcicy-nya. Pertimbangan untung rugi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keputusan Uni Eropa menolak keanggotaan Turki.

Kondisi demokrasi Turki juga menjadi sorotan Uni Eropa, Turki dianggap belum mampu untuk menegakan demokratisasi di negaranya, hal ini ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran HAM yang sering terjadi di negara tersebut. Kekuatan militer yang sangat dominan terhadap sipil di Turki dan metode militerisme yang kerap digunakan untuk menangani berbagai masalah yang terjadi di negara tersebut menjadi tolak ukur lemahnya demokrasi di Turki. Kedua alasan diatas menjadi hambatan utama dan selalu dikemukakan Uni Eropa untuk menolak keanggotaan Turki. Namun bukan berarti penolakan yang tidak hanya sekali tersebut diartikan bahwa Turki tidak melakukan perbaikan dalam kedua hal tersebut, namun sebaliknya Turki selalu melakukan perubahan sesuai yang diinginkan Uni Eropa. RUU pezinahan telah dibatalkan, siaran bahasa Kurdi mulai diperbolehkan di beberapa radio bahkan kaum sekuler Turki mengeluarkan pernyataan dan melarang istri kepala negara untuk menggunakan jilbab. Dalam hal militer masih kuat pengaruhnya, namun masih dapat dikontrol oleh kekuatan masyarakat madani. Turki telah melakukan segala cara untuk dapat menjadi anggota tetap Uni Eropa, bahkan Turki telah membuktikan dirinya menjadi satu-satunya negara Islam yang demokrasinya telah memasuki tahap yang relatif matang.

Selain hambatan yang selalu dikemukakan Uni Eropa untuk menolak keanggotaan Turki selama ini, penulis menganggap masih ada faktor lain yang lebih disebabkan ketidaksukaan Uni Eropa teradap Turki dan tidak pernah diakui secara resmi oleh lembaga Uni Eropa.

Pertama, alasan penolakan Uni Eropa berdasarkan perbedaan ekonomi, hal ini memang menjadi syarat untuk bergabung dengan Uni Eropa dapat diterima, tapi kendala hal tersebut tidak berlaku pada Yunani dan Portugal yang pada saat diterima menjadi anggota tetap Uni Eropa juga mempunyai masalah perekonomian yang hampir sama pada saat Turki mengajukan lamaran. Kedua, alasan mengenai lemahnya demokratisasi dan penegakan HAM di Turki memang sulit dibantah dan menjadi fokus Uni Eropa terhadap Turki. Namun sekali lagi penulis menanggap ada diskriminasi terhadap hal tersebut, hal ini ditunjukan dengan diterimanya Irlandia pada tahun 1972 dimana pada saat itu kondisi dalam negeri negara tersebut, yang sangat dipengaruhi oleh keputusan gereja tidak lebih baik dari Turki. Hal ini sekali lagi membuktikan ketidaksukaan Uni Eropa terhadap Turki

Faktor lain yang menyebabkan Turki belum juga diterima menjadi anggota Uni Eropa adalah faktor sejarah, kebudayaan dan agama di Turki yang bertolak belakang dengan negara-negara Eropa pada umumnya. Turki memiliki latar belakang budaya yang cukup berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya, sejarah Islam yang sangat kaya dan sangat penting yang menjadi suatu sejarah besar bagi perkembangan Islam di Eropa dan Timur tengah terumata pada zaman Kekaisaran Ottoman. Kekayaan sejarah Islam tersebut disatu pihak menjadi suatu kebanggaan yang sangat besar bagi Turki sebagai negara yang berhasil menyebarluaskan Islam ke hampir seluruh penjuru dunia, namun dilain pihak hal tersebut juga mempengaruhi cara pandang negara-negara Eropa bahkan keputusan Uni Eropa dalam hal penolakan Turki untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa. Hambatan terbesar Turki bukanlah masalah perekonomian atau masalah demokratisasi yang lemah di negara tersebut. Faktor sentimen-sentimen menjadi suatu hal yang menyudutkan Turki sebagaimana yang ditunjukan oleh negara-negara Eropa lainnya, Turki dianggap tidak termasuk dalam Christian Community. Hal ini diperkuat dengan sejarah yang buruk antara Turki dan beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya, seperti Inggris dan Yunani, dimana keduanya dapat saja menggunakan hak veto-nya untuk menolak keanggotaan Turki, sebagaimana yang pernah dilakukan Yunani pada Turki. Bahkan baru-baru ini Perancis dan Austria menjadi negara yang secara tegas menolak keangotaan Turki.

Sejak berdirinya negara republik Turki, Kemal Attaturk, yang pada saat itu menjadi Presiden pertama Turki memutuskan untuk berkiblat pada Barat khususnya masyarakat Eropa dan bergabung dengan NATO dengan bantuan Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan terhadap Turki. Keputusan ini didukung oleh letak geografis Turki yang sangat strategis; dimana pada saat itu terdapat dua Blok (Barat dan Timur) yang sama-sama menginnginkan Turki bergabung bersama mereka.

Keinginan Turki untuk disejajarkan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya dengan bergabung menjadi anggota tetap Uni Eropa memang mendapat suatu kesulitan, bahkan hal ini diperparah setelah Perang Dingin berakhir dimana fungsi dan posisi politik Turki bagi bangsa-bangsa Eropa anggota NATO sudah tidak lagi terlalu penting. Bubar dan berakhirnya Pakta Warsawa sebagai akibat kekalahan pihak Soviet dan sekutu, telah memandai bahwa fungsi utama Turki sebagai ujung tombak NATO telah berakhir pula.

Dengan banyaknya hambatan yang dihadapi Turki yang coba dihembuskan oleh Uni Eropa, tampaknya Turki harus menunda atau bahkan melupakan keinginannya untuk segera diterima menjadi anggota tetap Uni Eropa, butuh waktu yang sangat lama, 15-20 tahun, untuk Turki benar-benar menjadi anggota tetap Uni Eropa dan disejajarkan dengan negara-negara Eropa lainnya.





The Changes for American Diplomacy

18 12 2009

We are all agreed that every challenges faced to the US should be not taken by military action or forces. Secretary of Defense Robert M. Gates said, “But these new threats require our government to operate as a whole differently – to act with unity, agility, creativity. And they will require considerably more resources devoted to America’s non-military instruments of power”. He further said, “The Department of Defense has taken on many of these burdens that might have been assumed by civilian involvement and expertise”. The speech are directly means that US military should be less operating in the major line of international politics and replace it with something more cooperative which is the military always made it get more into complex conflicts. Another that can be said from the speech is not every outrage, not every aggression, nor every crisis can or should elicit US military response.

In any case, one must accept enthusiastically these admissions on the part of the leaders of the military establishment that there are limits to be efficacy of the military’s capability to deal with the challenges facing US. It is also gratifying that they seem to recognize that there must be a reallocation of resources in the federal budget. This seems to mean that they are willing to see the Department of Defense receive a smaller share of the financial resources of the government.

So, the question is the Department of State ready to assume a greater role in maintaining the national security? To answer this question must’ve be comes up with lots of federal budgets which can be receive from President and Congress to Department of State.

There are four steps that should be taken in order to achieve more power in diplomacy (Department of State) as the aftermath of Department of Defense approach are leaved :

  1. Increasing Staffing and Funding

First, staffing and funding must be increased. So, now the question is: Where are the necessary funds to come from? In Ambassador Charles W. Freeman writing “Debt, Defense, and Diplomacy: Foreign Policy Dilemmas before the President-Elect” , are mentioned some area that could be significant to contribute the financial budgets, here’s the major:

  • Withdrawal and reduce requirements for operations in Iraq. There is good reason to believe that  a reduction in combat operations can occur in the immediate future by expanding the role of the Iraqi army. If the US were to move vigorously in the diplomatic area, the presently envisioned 16 months withdrawal term could be significantly reduced.
  • Install an anti-missile defense system. There is absolutely no indication that the presently envisioned system would be more than marginally effective in eliminating missiles directed at US territory.
  • Withdraw US forces from South Korea and Germany. The reasons for their emplacement in those countries no longer exist. South Korea is today quite capable of defending itself against North Korea. Germany and the European Union are under no threat of a Russian attack. The size of the forces involved adds virtually nothing to the defense capabilities to the host countries. In other words, they have been quite superfluous in meeting the challenges that have faces the US in this century.
  • The manned space flight portion of the NASA budget. Believe that a presidential commission needs to be created to study the manned flight portion of the NASA programs in order to determine definitely whether the costs are justified in comparison to the costs of unmanned space exploration and the knowledge to be gained from both.
  • New taxes. There are two areas. First, a federal tax for gambling revenue that amounted to about $90 billion to 1-2% on all wages. The second one is federal luxury taxes that 2-5% tax could be levied on all luxuries accessories that costing more than $1,000.

2. Enhance Professionalism

The second step that needs to be taken is to enhance the professionalism of the Foreign Service and to transform it into a flexible, mission-and-career-oriented service. so, how can this be achieved? In order to achieve the goals, service the recruitment methods used to bring individuals into the Foreign Service must be changed. These should comprise a competitive examination to select students to attend selected universities at the expense of the US Government. The number of students would be a function of the needs of the Service. A specific program of studies would be established for each successful candidate to include specific foreign language studies. The individual arriving in the Foreign Service after the educational program prescribed above should be fluent in one foreign language and moderately fluent in a second. Fluency in these languages should be improved by judicious assignments, but their career should be not be limited to those countries in which those languages are spoken.

3. Reorganize State

At present, they are buried in the office of the Under Secretary for Political Affairs in several of the geographical bureaus, such as Near Eastern Affairs, European and Eurasian Affairs, South and Central Asian and pacific Affairs. It would be far more logical and efficient, to create several Under Secretaries for Political Affairs. One would be the Under Secretary for Political Affairs, Task Force I, whose responsibilities would cover the major powers, Russia, to include the ex-Soviet republics that are not members of the European Union; China, India, and possibly Brazil. The Under Secretary State, Task Force II, would be responsible for the Middle East from Egypt to Iran. The Under Secretary for Political Affairs, Task Force III, would be responsible for Europe, to include Turkey, and the countries along the south shore of the Mediterranean less Egypt, and so forth. With such an organization, the critical areas in international relations calling for forceful American diplomacy are brought to the forefront where the Secretary can have ready access to her expert in these areas and where these areas are not buried in the outmoded geographical arrangements.

4. Reactive and Proactive

This for step is a complete transformation of the American diplomatic mind set from reactive to proactive. The US needs to recognize the issues that are creating instability in international relations and the issues that are eroding the possibilities for the majority of the world’s population to live useful, well-developed lives. The federal government needs to attempt to address these issues before they become crises. It needs to address them by developing and proposing long term solutions (proactive) rather than coming up with spur-of-the-moment short term solutions to alleviate a crisis (reactive). One of the most important tools for the President and the Secretary of State to become proactive would be the development of the country-specific, long term goals I have been cited.

What can be done in the short, medium, and long term to take the four steps that been described above? In the short term, the Secretary, using the authority as the head of the Department of State, can:

  1. Develop a budget to eliminate the shortfall in staffing and funding requirements going out at least five years and with the support of the President prevail upon Congress to accept this increased funding.
  2. Prevail upon the President to appoint only professional diplomatic personnel to ambassadorship.
  3. Create a Departmental ad hoc group to begin the development of country-specific, long term goals pending the creation of an organizational structure that will include policy development elements.
  4. Launch an effort to create an intelligence capability in the Department, again on and ad hoc basis pending a department reorganization.
  5. Set up a study group to develop a new concept for the Foreign Service, to include recruitment, terms of service, and a career program.
  6. Set up a study group to revamp the Foreign Service Institute, its proposals to be coordinated with the Foreign Service study group with regard to meeting educational requirements for Foreign Service officers.
  7. Set up a study group a develop a plan for the organization of the Department of State.

In the medium term, the groups’ recommendations need to be transformed into bills for Congressional action. Congressional adoption of these bills should occur within one year from their presentation to Congress.

In the long term, the restricting of the Foreign Service and the Foreign Service Institute and the reorganization of the Department should be completed within two years after the adoption of the respective bills by the Congress and the signature of the law by the President.

***

The twenty-first century may well be one of the most critical centuries the world will face for many hundreds of years. The US is in the position of being one of the major factors in successfully met through diplomacy.

Sources : The American Diplomacy Journals.





The Role of Youth in Building the ASEAN Community 2015

15 12 2009

The role of youth in ASEAN countries is very important since they in fact the next leaders in the highly strategic area where economy-politic and military blends. As the aim of ASEAN association first was to curb the communist’s tentacles to grab the whole South-East Asia, countries like Vietnam, Laos, and Cambodia looked at the association as a menace. Beijing, as the protector of those countries were always fanning sentiments against the association as a toll of “Warmonger and Exploiters” i.e. the US. But now, even Beijing embraced capitalism, followed by the Vietnam, Laos, and Cambodia. In very short time Vietnam emerged fantastically into a developed country and joined the association. Still embraced the old and tattered religion of socialism, Vietnam, Laos, and Cambodia at first found the road to capitalism not so easy to tread, but step by step they danced to the tune of free world.

So, the association changed from politic and military aims toward economy and better understanding the role of youth is to build a bridge of cooperation without any suspicion, it easy because the association is a loose one. In this area, the Western standards will not fit nicely, the youth must always aware about that. As the next leaders they have to build understanding and personal friendship with the other. In the past Soeharto and Lee Kuan Yew’, were fast friends and always discussed in Malayan, they trust each other solidly. The youth in Indonesia, Malaysia, and Brunei, with dominant Muslim population must recognize the way of thinking with their counter parts in Vietnam, Laos, Cambodia, and Thailand, whose culture deeply influenced by Buddhism. The youth must not allergic to these differences. Not only Buddhism, but Confucianism has strong root here especially in Singapore. So the youth must learn the “Asian Values”, which are more flexible compared with the Western standards with rigid rules. As the next problems is not annexation by belligerent doctrine but to develop the countries, the youth must direct their attention and energies to fight together the very dangerous menace that already germinating in each country i.e. : Narcotics, Human Trafficking, Illegal Logging, Illegal Fishing, and Terrorism.

The menace of narcotics is very real and able to ruin the young generation. Human trafficking is a very cruel and inhuman that needed strong actions against them. Illegal logging is dangerous, not only for any country but for the whole planet, they rapidly disappearance of rain forest in the area directly support the carbon emission unchecked into more and more dangerous level and rapid global climatic change. Illegal fishing is a heinous crime since it robbed the poor fishermen’s right to feed their family. Forward human rights violations, the youth must be cautious. Democracies in this area are still a baby. The Mexican, highly irritated by American prodding in the 1960’s said “you can not pour hot soup into mouth of a baby, it will kill it”. ASEAN countries still in the process of practicing democracy and they have many problems. Myanmar, Thailand, and Philippines all have nasty domestic problems with insurgents. To meddle in this problem without the accord of a country involved are not only unwise but detrimental for the association. Even Malaysia, relatively a prosperous member have a strict policy, I.S.A. or Internal Security Act with a large population of Chinese and Indians which sometimes  went to the road protesting what they called as discriminating policy. The youth have to build a strong friendship with the Myanmar next leaders. The West, always very eager to paint the Myanmar military leaders as monsters, in effect makes the strong mans there angrier and choose to become more silence to harsh critics. The role of youth in ASEAN countries is to glean the experience of the past as well as avoid the wrongs. Only with warm personal friendship and full toleration, the next generations will success to make ASEAN brighter and prosperous.

The doctrine of the West will never of any use if practiced with rigid formula “Freedom for Freedom” in the area with strong Muslim, Buddhism, and Confucianism influences. Those deeply rooted religions are strange to the Western’s standard, for them (very rightly) the mantra “Freedom for Freedom” is nothing but a philosophy of a cancer cell. Non-Governmental Organizations, many of them doing good works, but to irritate, to pricks the governments with toxic to reign’s supported injections, in not only unwise but downright treason in any language.

The next generation youths are students, writers, politicians, merchants, and military students ought to learn the culture and the way of thinking of the area. In the past, the only warmly welcomed delegations are dancers and acrobats, since they were classified as colorless and relatively very tame species. Of course, exchange tours of singers, dancers, sword swallowers, wire walkers, still good medicines to ease tensions, biologically, or politically.

But in these very rapid developments in every field of sciences, the role of youth is always to builds cooperation honestly in order to keep out dangers of misunderstanding that can burst into unnecessary conflicts. ASEAN youths have much greater responsibilities in the next, the next generation’s leader is better to call his counter part on the phone by the name such as “Hello Procheangmung !” than the hypochondriac greetings “His Excellency Prime Minister of Thailand….”. A hearty answer with loud guffaws at the end of the phone is the best medicine for the countries involves and the rest of the association.





Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Mengenai Program Instalasi Anti-Misil Balistik di Polandia dan Republik Ceko Terhadap Rusia Pasca Terpilihnya Presiden Barack H. Obama (2009)

15 12 2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 16 Desember 2002 Bush mengeluarkan “Pengarahan Presiden no. 23 tentang Keamanan Nasional”. Ini merupakan rencana global membangun sistem-sistem pertahanan terhadap rudal balistik yang siap diluncurkan. Pada hari berikutnya Amerika secara resmi meminta kepada Inggris dan Denmark untuk menggunakan fasilitas di kedua negara itu sebagai bagian dari aktifitas pembangunan ulang sistem pertahanan rudal nasional (NMD-National Missile Defense). Bush mengubah nama Sistem Pertahanan Rudal Nasional (NMD) menjadi GMD-Ground-based Midcourse Defense. Secara praktis Sistem Pertahanan Rudal Nasional mencakup rencana-rencana pangkalan luar angkasa, laut dan udara. Pada Februari 2007 Amerika secara resmi mulai melakukan pembahasan dengan Polandia dan Republik Ceko tentang dimulainya pembangunan pangkalan penangkal rudal untuk mempermudah aktifitas sistem GMD. Amerika menjustfikasi sebab dimulainya program GMD karena terdapat negara-negara poros setan, seperti Korea Utara dan Iran secara khusus, yang berupaya mengembangkan rudal-rudal jarak jauh yang mampu mengusung hulu ledak nuklir yang mengancam kepentingan Amerika di Eropa dan Timur Tengah[1].

Dengan adanya agenda pembangungan instalasi anti-misil di Polandia dan Republik Ceko oleh Amerika Serikat, Rusia pun menjadi berang karena program ini dianggap mengancam kedaulatan negaranya dan berusaha untuk mengurangi kekuatan militer dan pengaruh politik Rusia di Eropa Timur, selanjutnya pemerintah Rusia menanggapi hal ini dengan pendekatan yang sangat mudah untuk terciptanya suatu konflik.

Seiring dengan berakhirnya pemerintahan George W. Bush dan dilantiknya presiden Barack Obama, menyebabkan beberapa peralihan dalam beberapa, terutama dalam kebijakannya mengenai program instalasi anti-misil di Eropa Timur. Beberapa kebijakannya terlihat sangat jauh berbeda dengan presiden Amerika Serikat sebelumnya.

Tertarik dengan latar belakang tersebut, maka tim penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam makalah dengan judul “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Mengenai Program Instalasi Anti-Misil Balistik di Polandia dan Republik Ceko Terhadap Rusia Pasca Terpilihnya Presiden Barack H. Obama (2009)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi topik pembahasan  dalam penulisan Politik Luar Negeri Amerika Serikat ini, yaitu :

  1. Bagaimana kebijakan-kebijakan Barack Obama mengenai program instalasi anti-misil di Polandia dan Republik Ceko?
  2. Bagaimana hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap hubungan luar negeri Amerika Serikat dengan Rusia?

C. Pokok Masalah

Semenjak Mei 2002, Washington dan Warsawa telah melakukan negosiasi mengenai perincian-perincian mengenai proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat untuk membangun strategi militernya yaitu program instalasi anti-misil di teritori Polandia (yang dikemudian menyusul mengikutsertakan Republik Ceko). Pemerintahan George W. Bush bersikeras dengan rencana ini karena melihat adanya kekhawatiran atas serangan rudal dari Timur Tengah, terutama dari Iran[2].

Rusia mengecam keras instalasi radar anti-rudal yang akan dipasang di Republik Ceko dan pencegat rudal di Polandia berdasarkan rencana yang disusun oleh presiden George W. Bush, dan mengancam akan menggelar rudal jarak dekat di perbatasan NATO sebagai tindakan balasan[3]. Hal ini menyebabkan kekicruhan antara hubungan Washington dengan Moskow. Rusia melihat hal ini sebagai penyulut konflik diantara kedua negara yang notabene memiliki pengaruh yang besar di kawasan Eropa.

Sehubungan dengan berahirnya masa jabatan presiden George W. Bush, dan dilantiknya presiden Barack Obama, Amerika Serikat merombak kebijakannya mengenai hal ini yang ditandai dengan dilakukannya beberapa kontak dengan otoritas Moskow dan dilakukannya dialog dua arah demi menemukan titik terang[4].

D. Tujuan Penulisan

Dengan menelaah judul penulisan Politik Luar Negeri Amerika Serikat di atas, dapatlah diketahui apa yang menjadi maksud dan tujuan penulisan ini.

Maksud dari penulisan ini, yaitu :

  1. Untuk mengetahui latar belakang dimulainya program instalasi anti-misil balistik Amerika Serikat di Polandia dan Republik Ceko;
  2. Untuk mengetahui apa itu anti-misil balistik;
  3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan Amerika Serikat di Rusia, dan dampaknya terhadap instalasi pertahanan tersebut;
  4. Untuk mengetahui nasib dari kebijakan Amerika Serikat mengenai program instalasi anti-misil.

E. Ruang Lingkup dan Batasan

Di dalam mengkaji kebijakan-kebijakan Amerika Serikat mengenai instalasi program anti-misil di Polandia dan Republik Ceko, tim penulis membatasi ruang lingkup pada permasalahan politik luar negeri saja. Tim penulis membasi batasan pada tahun 2009 saja. Tim penulis mengawali dan mengakhiri di tahun 2009 karena selain diangkatnya Barack Obama menjadi presiden, juga karena di tahun tersebut berbagai dialog mulai dilakukan untuk meredakan ketegangan akibat dari program ini, dan juga di tahun ini ketegangan tersebut sudah berakhir.

BAB II

DESKRIPSI UMUM

A. Tinjauan Teoritik

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya, yang dapat dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (policies) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah[5].

Kebijakan luar negeri suatu negara, yang juga disebut kebijakan hubungan internasional, adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer; serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara atau merupakan strategi implementasi yang diterapkan dengan variasi yang bergantung pada pendekatan, gaya, dan keinginan pemerintahan terpilih. Dalam wilayah ini pilihan-pilihan diambil dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan (finansial dan sumber daya) yang dimiliki[6]. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi[7].

Dalam hal mengenai kebijakan luar negeri suatu negara maka kebijakan-kebijakan yang dianut ditujukan sebagai usaha untuk memenuhi dan mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Kebijakan luar negeri suatu negara bergaris lurus dengan kepentingan nasional, dengan demikian kebijakan luar negeri yang di adopsi oleh suatu negara dianggap sebagai haluan terhadap berbagai masalah politik, ekonomi, sosial-budaya, serta mengenai pertahanan dan ketahanan. Implementasi dari kebijakan yang telah dihasilkan oleh suatu negara kerap kali berbenturan dengan kepentingan dari negara lain sehingga dapat menyebabkan suatu konflik[8] (seperti yang akan dibahas dalam makalah ini mengenai benturan antara kepentingan Amerika Serikat dan Rusia mengenai penempatan anti-misil balistik di Polandia dan Republik Ceko).

B. Pengertian Anti-Misil Balistik

Anti-misil balistik (Anti-Ballistic Missile/ABM) adalah sebuah misil yang didesain untuk melawan misil balistik (misil yang diciptakan untuk misil pertahanan). Misil balistik digunakan untuk membawa nuklir, senyawa kimia dan biologi atau hulu ledak konvensional dalam sebuah peluncur peluru balistik. Terminologi “anti-misil balistik” menggambarkan segala sistem anti-misil yang didesain untuk melawan misil-misil balistik, meskipun pada umumnya terminologi ini erat kaitannya dengan anti-misil balistik yang didesain untuk perlawanan jarak jauh yang membawa hulu ledak nuklir atau Interncontinental Ballistic Missiles (ICBMs)[9]

Anti-Balistik Misil ditujukan sebagai senjata untuk menghadang rudal jelajah yang pada saat ini kerap kali pada rudalnya membawa hulu ledak nuklir. Rudal jelajah digolongkan berdasarkan titik serang yang dinginkan, dan cara peluncuran. Dua kategori yang paling umum adalah rudal jelajah yang digunakan untuk serangan darat dan rudal jelajah anti kapal. Tiap tipe rudal tersebut bisa diluncurkan baik dari pesawat, kapal laut, kapal selam maupun dari pelontar yang ada di daratan. Rudal jelajah untuk serangan darat adalah rudal yang tidak berawak dan dirancang untuk menghantam sasaran tertentu ataupun target bergerak yang berada di darat. Rudal ini diluncurkan setelah terlebih dulu diprogram untuk mengenali target. Tenaga untuk daya dorong rudal ini biasanya berasal dari mesin jet kecil. Karena rudal jenis ini dilengkapi dengan sistem pemandu yang sangat akurat, rudal ini efektif untuk menyerang target yang kecil sekalipun, bahkan jika hulu ledaknya konvensional.[10]

Tapi, sebetulnya rudal canggih tersebut sejauh ini justru baru dimiliki oleh Amerika Serikat, Rusia dan Prancis. Mereka juga tidak mengekspor rudal jenis ini ke negara lain. Irak, dikabarkan sedang menggarap modifikasi pesawat latih Czech L-29 menjadi pesawat tak berawak untuk membawa hulu ledak kimia dan bilogis. Selain Irak, Amerika memberi kewaspadaan khusus pada Korea Utara dan Iran. Itulah sebabnya, ketiga negara itu, diberi label “Axis of Evil”, Poros Setan alias Poros Kejahatan.[11]

C. Latar Belakang Penempatan Instalasi Anti-Misil Balistik oleh George W. Bush

Pasca runtuhnya menara WTC di New York, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld meminta Presiden Bush memberi perhatian khusus kepada perkembangan teknologi rudal penjelajah yang dimiliki negara musuh AS, serta kerentanan tentara dan warga AS terhadap serangan. Surat tersebut dikirim Rumsfeld, sebagai bukti kepedulian tingkat tinggi jajaran Departemen Pertahanan terhadap perkembangan teknologi rudal penjelajah, yang mengancam Amerika Serikat. Presiden Bush diminta bertindak keras terhadap musuh-musuh Amerika Serikat[12].

Sebelum fokus terhadap rudal penjelajah, Pemerintahan Bush sebetulnya sudah mengembangkan sistem anti rudal. Tetapi fokusnya lebih kepada pertahanan terhadap serangan rudal balistik, sebab rudal ini memiliki kemampuan jelajah tinggi, mampu terbang rendah, dan bisa diterbangkan tanpa pilot. Amerika menyadari, perkembangan rudal balistik makin mengancam negaranya. Sebab kini, sudah ada rudal yang dapat diluncurkan dari kapal menuju pantai, mampu mengelabui radar, dan dilengkapi hulu ledak berbahan biologi, kimia, dan nuklir[13].

Rumsfeld menggunakan isu terorisme, untuk menggugah semangat Bush menuruti kemauan Departemen Pertahanan, menyikapi perkembangan rudal penjelajah. Sebab dengan kemampuan jelajahnya yang makin tinggi, instalasi Amerika Serikat di berbagai negara terancam. Bahkan bukan tak mungkin, tanah Amerika pun diserang, seperti rubuhnya Menara kembar WTC setahun silam[14].

Dalam memo dua halamannya, Rumsfeld juga mengajak Dewan Keamanan Nasional Amerika, segera membahas pembentukan semacam Satuan Tugas, menangani masalah rudal jelajah ini. Padahal Amerika sudah mengatur tentang kontrol pengembangan peralatan nuklir, dibawah Missile Technology Control Regime (MTCR) yang dibentuk tahun 1987. MTCR tak Cuma mengatur rudal balistik, tapi juga rudal penjelajah. Hanya saja kontrol terhadap penjualan dan produksi tidak diatur[15].

Koran Washington Post yang pertama kali melansir tentang memo itu juga menulis, seorang pejabat yang dekat dengan Rumsfeld yakin bahwa kebijakan yang diusulkan bos Departemen Pertahanan itu, bukan didasarkan pada informasi intelejen. Tapi hanya pada laporan akumulatif, bahwa negara-negara yang selama ini di cap sebagai musuh Amerika, memiliki mesin gas turbin, peralatan navigasi yang presitif, satelit indraja teknologi tinggi, yang kesemuanya bermuara pada kemudahan membuat senjata jelajah[16].

Rencana Amerika Serikat untuk membangun instalasi anti-misil balistik di Eropa Timur telah memunculkan perdebatan yang berujung pada konflik, yang dimana menarik berbagai pihak seperti Rusia dan negara-negara anti-Amerika Serikat, dan beberapa aspek dari kontroversi mengenai penempatan instalasi ini telah mengejutkan beberapa pihak. Dimulai dari reaksi Moskow yang sangat menentang akan hal ini, yang kemudian mengatakan bahwa rencana Amerika Serikat tersebut akan menggangu stategi nuklir Rusia sejauh ini[17].

Banyak yang berkata bahwa sebenarnya aksi Amerika Serikat itu merupakan pengepungan Rusia dan melanggengkan Rusia berada pada daerah ancaman penangkal rudal Amerika. Rusia memahami hakikat perkara tersebut. Rusia menilai sistem ini sebagai ancaman mematikan terhadap keamanan Rusia. Pada November 2008 duta besar Rusia untuk NATO Dmitry Rogozin mengatakan “Rudal Amerika Serikat di Polandia bisa menghujani Moskow hanya dalam waktu empat detik. Dan untuk mengeluarkan Amerika dan membongkar kepalsuan klaim Amerika bahwa fasilitas rudal di Polandia dan Ceko itu untuk menangkal Iran, Rusia menawarkan kepada Amerika untuk menyebar radarnya disamping radar Rusia di pangkalan radar Rusia di Gabala, Azerbaijan dan itu lebih dekat ke Iran dari pada Polandia dan Ceko, jika memang targetnya adalah Iran!”, selanjutnya Dmitry Rogozin beragumen bahwa Amerika Serikat tidak menyetujuinya karena target Amerika adalah menancapkan pangkalan di Eropa Timur untuk mengancam Rusia dan Amerika Serikat tidak ingin Rusia ikut berkontribusi di pangkalannya sehingga pangkalan Amerika akan berada dalam pengamatan Rusia, selama targetnya adalah Rusia itu sendiri[18].

Rusia beranggapan bahwa penangkal rudal Amerika Serikat itu diarahkan untuk melawan Rusia, bukan untuk melawan ngara-negara poros setan (Axis of Evil). Karena itu, Vladimir Putin pada April 2007 telah mengancam akan terjadinya perang dingin baru jika Amerika Serikat tetap berkeras menyebarkan penangkal rudal di Eropa Tengah. Sebagai tambahan, sebagai reaksi atas berbagai ancaman Amerika, Putin mengancam akan menarik diri dari Perjanjian Kekuatan Nuklir (NFT-Nuclear Forces Treaty) yang ditandatangani dengan Amerika pada tahun 1987, selanjutnya Putin mengancam akan menyebar rudal-rudal di perbatasan Kaliningrad di laut Baltik yang dekat dengan Polandia. Salah seorang jenderal Rusia berpendapat lebih jauh di mana ia mengancam akan menghujani Polandia jika tetap berkeras menjadi bagian dari penangkal rudal Amerika. Pada tanggal 15 Agustus 2008, jenderal Rusia Anatoly Nogovitsyn mengatakan: “Dengan masuknya Polandia dalam penangkal rudal, maka itu menjadikan Polandia sebagai target. Ini saya yakin 100 %. Sungguh Polandia telah menjadi target serangan dan penghancuran target ini menjadi salah satu prioritas“[19].

BAB III

PEMBAHASAN

Semenjak serangan teroris pada 11 September 2001, pemerintah Amerika Serikat mendeklarasikan perang internasional terhadap terorisme yang diketuai oleh Osama Bin Laden yang dicurigai telah bersembunyi di Afghanistan. Perang ini dideklarasikan sebagai perang jangka panjang dan memakanan biaya banyak yang mengikutsertakan beberapa negara dalam menghadapi beberapa ancaman.[20]

Di tahun 2002, pemerintahan Bush memulai melakukan pembicaraan dengan pemerintah Polandia dan Republik Ceko mengenai instalasi fasilitas pertahanan misil di teritori negara mereka, dengan detailnya berupa bahwa akan ditempatkan rada di Republik Ceko dan peluncur pengcegat rudal di Polandia, yang rencananya akan dilakukan pada akhir 2006. Masalah ini kemudian mencuat menjadi suatu perdebatan sengit diantara kedua negara. Pada bulan Januari 2007, pemerintahan Amerika Serikat meminta untuk dilakukannya dialog formal, walaupun banyaknya penolakan tetapi jika parlemen Polandia dan Republik Ceko menyetujuinya maka instalasi ini akan segera dibangun sesuai dengan persetujuan pertahanan misil.[21]

Pada Era George W. Bush ini, beliau menginginkan suatu sistem pertahanan yang dapat menghalau rudal balistik atau misil pembawa hulu ledak yang berbahaya (nuklir, senjata kimia, dan senjata biologi) yang kemungkinan ditujukan terdapat kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah dan Eropa. Amerika Serikat beranggapan bahwa negara-negara musuh Amerika Serikat seperti Iran, sudah memiliki teknologi militer yang maju yang dapat meluncurkan rudal-rudalnya kapan saja. Menurut Alexander Khramchikhin (analisis kebijakan luar negeri Rusia untuk RIA Novosti) berargumen bahwa ada 5 penjelasan mengapa Amerika Serikat menginginkan suatu sistem pertahanan ini, yaitu :

  1. Setelah tragedi 11 September, para pemimpin dan masyarakat Amerika Serikat menjadi khawatir sehingga mereka menginginkan untuk menyerang terlebih dahulu, walaupun terhadap ancaman-ancaman yang bersifat mitos terhadap keamanan dalam negerinya.
  2. Anggaran belanja Pentagon semakin membengkak dan terus membebani APBN Amerika Serikat. Departemen Pertahanan dan industri-industri militer secara kompleks menampilkan ancaman-ancaman yang bersifat mitos belaka sebagai sesuatu yang nyata, dengan mencoba untuk memahami keamanan nasional yang bersumber pada dana pajak masyarakat Amerika Serikat.
  3. Militer Amerika Serikat dan para pemimpin politik percaya bahwa dalam kedepannya mereka akan membangun instalasi anti-misil balistik secara bertahadap yang akan menjadi suatu ancaman terhadap kekuatan strategi nuklir Rusia, yang akan membuat Rusia membentuk suatu pencegat rudal balistik (Ground-Based Interceptors/GBIs).
  4. Otoritas Washington ingin untuk mengulang kembali kesuksesannya dalam stategi di tahun 1980an, ketika berhasil untuk memaksa Moskow untuk menghabiskan dana besar-besaran untuk melawan ancaman mitos. Hampir seperempat abad telah berlalu semenjak Amerika Serikat mengumumkan perang antariksa, terhitung dengan ekonominya yang besar, dan potensi ilmiah dan teknologi, Amerika Serikat telah menyusun untuk membuat sesuatu hal yang sebetulnya tidak memiliki apa-apa sejak negeri ini mengumumkan hal tersebut.
  5. Kemungkinan terakhir adalah bahwa Amerika Serikat sesungguhnya tidak terlalu perduli terhadap Rusia ataupun Iran, namun sesungguhnya secara empiris telah diketahui bahwa NATO sudah tidak memiliki masa depan dan ingin untuk menciptakan suatu sistem keamanan yang lebih kecil namun lebih koheren. Sistem ini harus mengikutsertakan negara-negara yang setia terhadap otoritas Washington, dan pengembangan instalasi anti-misil balistik ini merupakan tes terhadap kesetiaan dari negara-negara tersebut terhadap Amerika Serikat[22].

Mengenai hal penempatan instalasi ini di Polandia dan Republik Ceko, yang keduanya merupakan negara-negara eks-komunis dan memiliki hubungan historis yang sangat erat dengan otoritas Moskow dan juga letak geografisnya pun berdekatan dengan Rusia, Rusia melihat bahwa penempatan anti-misil balistik di Polandia dan radar di Republik Ceko sebagai sebuah ancaman yang serius. Walaupun sistem ini terlihat kecil namun akan berkembang menjadi besar dan radar yang akan ditempatkan di Republik Ceko diguna sebagai suatu aktifitas spionase terhadap Rusia. Selanjutnya Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengancam bahwa negaranya tidak akan bersikap histeris mengenai ini tetapi akan menghadapinya dengan tindakan balasa. Untuk menanggapi perihal yang dikatakan oleh Medvedev, Pentagon memberikan statement bahwa hal ini merupakan suatu pidato yang mengadu-domba dari Rusia yang diciptakan untuk membuat kawasan Eropa menjadi khawatir[23].

Untuk menanggapi hal ini Rusia segera memperingatkan Republik Ceko mengenai konsekuensi negative yang akan ditempuh oleh negeri ini apalagi menyetujui proposal sistem anti-misil balistik diteritorinya. Moskow memperingatkan Praha melalui parlemen Rusia, Duma, bahwa Rusia siap untuk “mencoba” sistem pertahanan tersebut dengan menempatkan beberapa misil balistik di Rusia, Belarus, dan Kalingrad[24]. Republik Ceko mengkhawatirkan adanya perluasan pengaruh kuat Rusia di dalam negerinya yang semakin terasa di masyarakat Republik Ceko akhir-akhir ini[25].

***

Habisnya masa jabatan presiden George W. Bush pada akhir 2008 dan naiknya presiden Barack Obama menjadi presiden Amerika Serikat pada Januari 2009. Dengan presiden Amerika Serikat yang baru itu banyak memunculkan pertanyaan mengenai program instalasi pertahanan ini, apakah akan melakukan kebijakan baru atau melanjutkan penempatan instalasi pertahanan tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut mencuat akibat dari kebijakan presiden sebelumnya yang menjadikan kawasan Eropa Timur layaknya sebagai kawasan pengujicobaan dan bentrokan antara kepentingan kedua kubu.

Respon Rusia terhadap terpilihnya Obama sebagai presiden Amerika Serikat adalah segera mengumumkan akan menempatkan rudal Rusia “Iskander” di perbatasan dengan Polandia dan Lithuania[26] menanggapi rencana Amerika membangun tameng rudal di wilayah Polandia dan Ceko yang langsung dikomandoi oleh presiden Rusia Dmitry Medvedev. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap pemberitaan yang mengatakan bahwa presiden Polandia Lech Kaczynski telah dihubungi oleh presiden Obama lewat telepon menjamin akan melanjutkan penempatan perisai anti rudal. Tapi berita ini dibantah oleh para juru bicara Obama : ”Obama akan mendukung proyek ini kalau sudah terbukti teknologinya berfungsi”[27].

Hal yang mengejutkan terjadi pada tanggal 17 September 2009, secara resmi Obama mengumumkan bahwa meninggalkan rencana penanaman rudal Amerika di Polandia dan Republik Ceko, Obama telah menyatakan pada awal tahun 2009 bahwa ia akan membatalkan rencana pertahanan rudal di Eropa Timur demi kepentingan sistem pertahanan rudal bergerak yang dibangun di atas kapal perang Amerika. Di dalam pidato nya mengenai hal ini, Obama mengatakan: “Saya setuju dengan sejumlah rekomendasi dari Menteri Pertahanan dan Kepala Staf untuk memperkuat perlindungan Amerika menghadapi kemungkinan serangan rudal balistik. Pendekatan ini akan melahirkan kemampuan yang lebih cepat, membangun sistem yang lebih efisien, memberikan bentuk yang lebih defensif menghadapi rudal, dari pada program pertahanan rudal Eropa tahun 2007”, selanjutnya beliau menambahkan: “Kita berhasil membuat kemajuan besar dalam mengembangkan rudal pertahanan kita dan khususnya dalam mengembangkan pemancar rudal darat dan laut serta peralatan pendukungnya. Pendekatan kita yang baru akan memungkinkan kita untuk menggunakan teknologi baru termodern dalam bentuk yang lebih cepat dari sistem sebelumnya. Sistem yang baru di Eropa akan lebih kuat, lebih cerdas dan lebih cepat melindungi militer Amerika dan sekutu-sekutunya, dari sistem sebelumnya. Pendekatan baru kita akan memberikan kemampuan yang lebih efisien dan efektif. Pendekatan baru kita akan membangun kepercayaan dalam komitmen kita untuk melindungi Amerika dari ancaman rudal balistik serta menjamin dan memperkuat perlindungan sekutu-sekutu kita di NATO”[28].

Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Jumat, memuji tindakan “berani” presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk membatalkan satu perisai rudal Eropa sementara pemimpin NATO mengatakan aliansi itu harus bekerja sama lebih erat dengan Moskow menyangkut keamanan global. Putin mengatakan : “Keputusan presiden AS Barack Obama, yang membatalkan rencana untuk membangun instalasi pertahanan rudal di Eropa Timur, membuat kami lega”, selanjutnya ia menambahkan : “Dan saya sangat mengharapkan bahwa keputusan yang benar dan berani ini akan diikuti oleh yang lain”[29].

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Rusia adalah dengan membatalkan penempatan misil Iskander didekat perbatasan dengan Polandia[30], hal ini dilihat sebagai strategi Rusia untuk menjadikan masalah nuklir Iran sebagai harga-tawar dengan Amerika Serikat. Banyak analis yang beranggapan bahwa hal ini merupakan kemenangan terhadap diplomasi Rusia, dan selanjutnya banyak pula yang mengatakan bahwa ini merupakan pukulan telak terhadap Amerika Serikat[31]. Amerika Serikat banyak mendapat kritikan dari dalam negeri mengenai kebijakan Obama ini, terutama dari lawan-lawan politiknya dari partai Republik dan dari para akademisi[32]. Menurut ketua oposisi Rusia Garry Kasparov, Rusia telah mendapat keuntungan dengan mempertahankan krisis Iran sebagai harga tawar, karema ancaman di Timur Tengah telah membawa kenaikan harga minyak yang menyebabkan Amerika Serikat merugi. Rusia juga telah meraup keuntungan mengenai berbagai konsensi di PBB terhadap pihak-pihak Barat, kali ini konsensi itu merupakan pertahanan misil Amerika Serikat yang berdampak pada kebijakan Rusia terhadap Amerika Serikat untuk mengucilkan perdagangan dengan negara-negara eks-Uni Soviet yang pro-Barat seperti Georgia dan Ukraina[33].

Mengenai banyaknya kritikan terhadap kebijakan yang dibuat oleh presiden Obama, banyak spekulasi terhadap kebijakan ini salah satunya mengenai adanya agenda tersembunyi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu bahwa ditinggalkannya sistem pertahanan GMD di Polandia dan Ceko akan bersifat sementara untuk menyenangkan Rusia. Dalam pidato Menteri Pertahanan Amerika Serikat Roberth Gates[34] tersirat telah berlaku cerdik dengan tidak menyebutkan dibukanya pembahasan Pentagon dengan Polandia dan Ceko tentang dimasukkannya model darat untuk sistem SM-3 dan peralatan lain untuk sistem tersebut. Demikian pula Gates tidak menyebutkan pembahasan-pembahasan seputar berita yang bocor bahwa Turki, Georgia, dan Azerbaijan bisa masuk di dalam organisasi penyebaran rudal Amerika. Bocoran berita itu telah membuat resah Rusia karena itu artinya bahwa penyebaran pangkalan rudal darat telah meluas ke kebun belakang Rusia.

Karena itu, juru bicara di kantor berita Rusia menjawab pidato Obama dan menteri pertahanan Robert Gates dengan komentar: “Seperti yang kami perhitungkan, Barack Obama dalam pidatonya pada tanggal 24 September 2009, dia tidak akan berbicara tentang meninggalkan atau menunda sesuatu pun. Akan tetapi ia justru mengadopsi rencana partahanan rudal baru yang dibangun di atas asas-asas teknologi yang sedang berkembang dan modern yang mampu secara labih baik untuk menghadapi ancaman rudal kontemporer. Obama mengatakan bahwa rencana tersebut lebih memiliki kapabilitas dari rencana sebelumnya yang menggabungkan Polandia dan Ceko”[35]

Sedangkan komparatif keunggulan Amerika secara militer telah goyah dan kemudian kontrol Amerika Serikat di dalam konstelasi internasional melemah, dan Amerika Serikat akhirnya memperhitungkan peningkatan kekuatan Rusia secara militer, maka jelas bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki kontrol atas dunia sebagaimana kontrol yang dimilikinya sebelum menginvasi Irak. Karena Irak dan Afganistan menyedot kekuatan militer dan pendapatan Amerika. Ditambah lagi krisis ekonomi global makin memperparah pelemahan posisi Amerika di dunia. Akan tetapi meski semua itu, Amerika Serikat tetap lebih unggul dalam bidang militer dan memiliki kontrol yang lebih kuat di dalam konstelasi internasional. Namun Amerika menghadapi sejumlah tantangan dan persaingan dari kekuatan utama lainnya di dunia. Akibat meletusnya berbagai krisis sebelumnya, maka tantangan dari saingannya makin dramatis.

Meskipun pihak Rusia menilai hal ini sebagai suatu kemenangan diplomasi dan militer, sesungguhnya Amerika Serikat menginginkan hal yang lebih daripada program instalasi anti-misil balistik yaitu dengan menempatkan dan membangun kapal induk pencegat yang dapat lebih leluasa untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak dapat terjangkau oleh anti-misil balistik[36]

Sementara itu pihak Polandia merasa kecewa dengan kebijakan Obama ini dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat selalu saja memperhatikan diri sendiri dengan kepentingan dan tindakanan ekspoitasinya terhadap negara lain, menilai Amerika Serikat sebagai negara yang hanya peduli terhadap kepentingannya sendiri tidak lebih. Dengan dibatalkannya sistem pertahanan ini membuat Moskow dengan bebas menempatkan misil-misilnya di perbatasan Polandia dan pencegat balistik pun sudah dibuat di Kalingrad yang membuat Polandia semakin resah akhir-akhir ini[37]. Republik Ceko juga merasa kecewa dengan kebijakan Obama ini, bahwa dengan dibatalkannya kesepatakan penempatan sistem pertahanan radar di Republik Ceko merupakan tindakan yang akan mendatangkan suasana seperti pada perang dingin karena pengaruh Rusia yang semakin kuat di Eropa Timur, hal ini merupakan siatuasi yang sebetulnya harus diblokade oleh Amerika Serikat seperti yang dilakukan pada pasca perang dunia kedua.[38]

Dalam penjelasannya dikatakan oleh Obama bahwa anggapan Polandia dan republik Ceko meninggalkan mereka dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Rusia merupakan bukal hal yang harus untuk dikhawatirkan karena Obama telah mengajukan proposal untuk pembuatan arsitektur misil pertahanan baru di Eropa yang akan siap lebih cepat dengan teknologi militer yang lebih cangih dan akan menyuplai berbagai misil yang lebih baik, jauh berbeda dengan apa yang direncanakan oleh George W. Bush. Sistem pertahanan yang direncanakan oleh George W. Bush tidakbisa mengangkis misil jarak jauh dan sistem pencegatnya pun hanya untuk misil jarak menengah saja. Hal ini berbeda dengan sistem pertahanan yang diajukan oleh Obama[39].

BAB IV

KESIMPULAN

Demi memperbaiki diplomasi dengan Rusia, Presiden Obama membatalkan penempatan sistem radar dan anti rudal Amerika Serikat di Polandia dan Ceko. Ini kemenangan diplomatik bagi Rusia.

Tahun 2009 adalah akhir dari masa panjang aliansi erat Polandia-AS, yang berlangsung selama sembilan tahun. Awal 1990an, Amerika Serikat dan Polandia punya kepentingan sama. Kedua negara ingin menancapkan demokrasi di Eropa Tengah, sekaligus menggiring bagian timur benua ini ke dalam struktur politik dan ekonomi Eropa Barat. Sekarang, Polandia menjadi korban keberhasilannya sendiri. Eropa Tengah sudah stabil, Polandia masuk NATO dan Uni Eropa. Praktis tidak ada ancaman yang menakutkan lagi. Amerika Serikat tidak harus menjadi pelindung lagi dan punya masalah lebih besar di Afghanistan, di Iran, dengan China dan Israel.

Di lain sisi, dengan satu jurus saja, Rusia berhasil mendapat beberapa keuntungan sekaligus. Serdadu Amerika Serikat tidak muncul pada jarak 200 kilometer dari perbatasannya. Polandia yang dianggapnya bersikap bermusuhan sekarang direndahkan dan peran Moskow sebagai aktor di panggung internasional meningkat bobotnya. Sebagai imbalannya, Moskow akan menyetujui tuntutan Amerika Serikat untuk memberlakukan sanksi lebih ketat terhadap Iran. Rusia juga akan menyetujui pembatasan hulu ledak nuklir. Tapi ini harga yang terlalu murah bagi demikian banyak keuntungan yang didapat Rusia. Barack Obama tampaknya membayangkan dunia ajaib bebas senjata nuklir, tanpa negara-negara jahat dan tanpa terorisme. Tapi ia bisa keliru dengan gagasan-gagasan utopisnya.

Pembatalan Amerika Serikat untuk menempatkan sistem radar di Ceko dan sistem penangkal rudal di Polandia mengubah secara mendasar hubungan Amerika Serikat-Rusia. Langkah ini malah bisa dilihat sebagai sinyal pertama dari suatu ‘babak baru’ yang dicanangkan Washington. Juga sebagai perubahan haluan yang tegas dari politik George W Bush, yang sangat mendorong proyek penangkal rudal di Eropa. Ini merupakan alasan utama mengapa hubungan Amerika Serikat dan Rusia jadi demikian tegang. Moskow tidak percaya, bahwa Washington menjalankan proyek ini hanya untuk menghadapi ancaman nuklir dari Iran.

Namun ada asumsi bahwa sebetulnya Pemerintahan Obama dengan cerdik menjadikan proyek penangkis rudal sebagai kompromi. Ia tidak menyerah pada tuntutan Rusia. Ia juga tidak menghapus rencana itu sama sekali. Upaya membangun sistem penangkis rudal, yang bisa menghancurkan roket musuh sebelum mencapai tujuannya, adalah bagian penting dari strategi keamanan Barat. Ini logis, efektif dan perlu, sehubungan dengan ancaman dari negara-negara jahat. Dan negara-negara seperti Iran dan Korea Utara harus melihat, bahwa dalam upaya menetralkan sikap agresif mereka, tidak ada teknologi yang dikesampingkan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Steans, Jill dan Llyod Pettiford. 2009. Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Website :

http://en.rian.ru/analysis/20070425/64384966.html

http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=12240&Itemid=48

http://azizsutan.blogspot.com/2002_05_01_archive.html

http://www.antaranews.com/berita/1234050423/eropa-dalam-jangkauan-rudal-iran-kata-nato

http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/amerika/as/harapan_dunia_obama081110-redirected

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=1&jd=Obama+Siapkan+Peralihan&dn=20081107083731

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6720153.stm

http://politikinternational.wordpress.com/2009/09/18/rusia-puji-sikap-obama-yang-membatalkan-perisai-rudal-nuklir-di-eropa-timur/

http://www.russiatoday.ru/Top_News/2009-09-17/us-drops-anti-missile.html

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4705803,00.html

http://ja-jp.facebook.com/note.php?note_id=174230547566&ref=mf

http://www.dailyestimate.com/article.asp?id=10887

http://csis.org/files/publication/0903qus_russia.pdf

http://www.ceeisaconf.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=166438/bossong.pdf

http://www.icds.ee/fileadmin/failid/Maria%20M%E4lksoo%20-%20EU2008.pdf

http://www.cer.org.uk/pdf/pb_TV_obama_russia_june09.pdf

http://www.academyofdiplomacy.org/programs/Merrill_Fellowship/Ponyaeva_2009.pdf

http://italy.usembassy.gov/pdf/other/RL34051.pdf

http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL34051.pdf

http://www.carlisle.army.mil/library/bibs/SecurityStrategy07.pdf

http://www.libertas.bham.ac.uk/publications/Essays/Microsoft%20Word%20-%209%5B1%5D.11%20brought%20about%20a%20revolution%20in%20american%20foreign%20policy%20discuss.pdf

http://www.heritage.org/Research/RussiaandEurasia/upload/wm_2139.pdf

http://www.heritage.org/Research/BallisticMissileDefense/upload/wm_2512.pdf

http://www.heritage.org/Research/BallisticMissileDefense/upload/wm_2603.pdf

http://www.newsweek.com/id/215841

http://www.cnn.com/2009/POLITICS/07/06/obama.russia.issues/index.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-ballistic_missile

http://thinkprogress.org/2009/09/18/barnes-missile-defense/

http://www.acus.org/new_atlanticist/brent-scowcroft-supports-obamas-missile-defense-decision

http://www.cnn.com/2009/WORLD/meast/09/20/iran.khamenei.missiles/index.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_luar_negeri

http://www.foxnews.com/politics/2009/06/16/lawmakers-question-obamas-missile-defense-cuts/

http://www.newsmax.com/headlines/lieberman_missile_defense/2009/04/07/200623.html

http://blogs.abcnews.com/george/2009/09/mccain-calls-obamas-missile-defense-move-seriously-misguided-but-will-it-work-.html

http://www.msnbc.msn.com/id/32910142/ns/world_news-europe/ns/world_news-europe/

http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/17/missile-defence-shield-barack-obama

http://online.wsj.com/article/SB122654051563123143.html

http://www.defensenews.com/story.php?i=4296927

http://www.msnbc.msn.com/id/32937784

http://www.rferl.org/content/Obama_Missile_UTurn_Rocks_Central_Europe/1836044.html

http://www.missilethreat.com/archives/id.7086/detail.asp

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8265190.stm

http://www.cnn.com/2009/POLITICS/09/18/missile.defense.shield/index.html

http://www.abc.net.au/news/stories/2009/07/07/2618529.htm

http://97.74.65.51/readArticle.aspx?ARTID=36344

http://www.thebulletin.org/web-edition/features/obamas-missile-defense-rethink-the-czech-reaction

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204518504574418563346840666.html

http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2009-07-06/obamas-russia-problem/2/

http://dichiya.wordpress.com/2006/06/29/opini-publik-dan-kebijakan-luar-negeri/

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080916070325AAO86Ic

http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=14480416

http://news.stanford.edu/news/2009/september14/holloway-missile-qanda-091709.html

http://www.msnbc.msn.com/id/32925702/ns/world_news-europe/

http://www.nytimes.com/2009/09/19/world/europe/19shield.html

http://www.msnbc.msn.com/id/32900608/ns/politics-white_house/ns/politics-white_house/

http://archives.cnn.com/2001/ALLPOLITICS/12/13/rec.bush.abm/

http://www.nytimes.com/2007/03/15/world/europe/15iht-shield.4919630.html?_r=1

http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-missile-defense19-2009sep19,0,2726164.story

http://www.spacewar.com/reports/US_Requests_Official_Talks_Over_Czech_Anti_Missile_Installation_999.html


[1] “Soal Jawab: Sistem Pertahanan Rudal AS”, http://ja-jp.facebook.com/note.php?note_id=174230547566&ref=mf, diakses tanggal 15 November 2009.

[2] “US anti-missile defense: The view from Poland”, http://www.dailyestimate.com/article.asp?id=10887, diakses tanggal 15 November 2009.

[3] “Rusia Puji Sikap Obama Yang Membatalkan Perisai Rudal Nuklir di Eropa Timur”, http://politikinternational.wordpress.com/2009/09/18/rusia-puji-sikap-obama-yang-membatalkan-perisai-rudal-nuklir-di-eropa-timur, diakses tanggal 15 November 2009.

[4] “Obama Siapkan Peralihan”, http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=1&jd=Obama+Siapkan+Peralihan&dn=20081107083731, diakses tanggal 15 November 2009.

[5] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 20-21.

[6] “Pengertian Kebijakan Luar Negeri?”, http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080916070325AAO86Ic, diakses 16 November 2009.

[7] “Kebijakan Luar Negeri, http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_luar_negeri, diakses 16 November 2009.

[8] Jill Steans dan Llyod Pettiford, Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal. 58-59.

[9] “Anti-ballistic missile”, http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-ballistic_missile, diakses 16 November 2009.

[10] “Dunia, Under Siege”, http://azizsutan.blogspot.com/2002_05_01_archive.html, diakses 15 November 2009.

[11] “Dunia, Under Siege”, Ibid.

[12] “Dunia, Under Siege”, Ibid.

[13] “Dunia, Under Siege”, Ibid.

[14] “Dunia, Under Siege”, Ibid.

[15] “Dunia, Under Siege”, Ibid.

[16] “Dunia, Under Siege”, Ibid.

[17] “Anti-ballistic missiles: menace and myth”, http://en.rian.ru/analysis/20070425/64384966.html, diakses tanggal 15 November 2009.

[18] “Soal Jawab: Sistem Pertahanan Rudal AS”, Ibid.

[19] “Soal Jawab: Sistem Pertahanan Rudal AS”, Ibid.

[20] “Did 9/11 Really Bring About a Revolution in American Foreign

Policy?”, http://www.libertas.bham.ac.uk/publications/Essays/Microsoft%20Word%20-%209%5B1%5D.11%20brought%20about%20a%20revolution%20in%20american%20foreign%20policy%20discuss.pdf, diakses 17 November 2009.

[21] “Long-Range Ballistic Missile Defense in Europe”, http://italy.usembassy.gov/pdf/other/RL34051.pdf, diakses 17 November 2009.

[22] “Anti-ballistic missiles: menace and myth”, Ibid.

[23] “Q&A: US missile defence”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6720153.stm, diakses 16 November 2009.

[24] “US Requests Official Talks Over Czech Anti-Missile Installation”, http://www.spacewar.com/reports/US_Requests_Official_Talks_Over_Czech_Anti_Missile_Installation_999.html, diakses 16 November 2009.

[25] “Obama’s missile defense rethink: The Czech reaction”, http://www.thebulletin.org/web-edition/features/obamas-missile-defense-rethink-the-czech-reaction, diakses 16 November 2009.

[26] Perbatasan Polandia dan Lithuania yang dimaksud adalah daerah Kalingrad, daerah Rusia yang berada dikawasan Eropa Timur.

[27] “Harapan Dunia Terhadap Obama”, http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/amerika/as/harapan_dunia_obama081110-redirected, diakses 16 November 2009.

[28] “Soal Jawab: Sistem Pertahanan Rudal AS”, Ibid.

[29] “Rusia Puji Sikap Obama Yang Membatalkan Perisai Rudal Nuklir di Eropa Timur”, http://politikinternational.wordpress.com/2009/09/18/rusia-puji-sikap-obama-yang-membatalkan-perisai-rudal-nuklir-di-eropa-timur/, diakses 15 November 2009.

[30] “Russia: Won’t deploy missiles near Poland”, http://www.msnbc.msn.com/id/32925702/ns/world_news-europe/, diakses 17 November 2009.

[31] “Sistem Penangkal Rudal AS Batal ke Polandia”, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4705803,00.html, diakses 15 November 2009.

[32] Lihat pernyataan John McCain yang dimuat dalam http://blogs.abcnews.com/george/2009/09/mccain-calls-obamas-missile-defense-move-seriously-misguided-but-will-it-work-.html, artikel Senator Barnes yang dimuat dalam http://thinkprogress.org/2009/09/18/barnes-missile-defense/, dan pertanyataan dari Senator Lieberman yang dimuat dalam http://www.newsmax.com/headlines/lieberman_missile_defense/2009/04/07/200623.html, dan juga analisis akademisi oleh Nile Gardiner, Ph.D., and Sally McNamara dari “The Heritage Foundation” yang dimuat dalam http://www.heritage.org/Research/BallisticMissileDefense/upload/wm_2603.pdf.

[33] “Obama’s Missile Offense”, http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204518504574418563346840666.html, diakses 17 November 2009.

[34] Pidato ini ditujukan sebagai bantahan terhadap banyaknya kritikan terhadap kebijakan yang diambil oleh Obama, untuk lebih lengkapnya pidato ini dimuat dalam http://www.defenselink.mil/speeches/speech.aspx?speechid=13.

[35] “Soal Jawab: Sistem Pertahanan Rudal AS”, Ibid.

[36] “Q&A: US missile defence”, Ibid.

[37] “Obama’s Missile Defense Surrender”, http://97.74.65.51/readArticle.aspx?ARTID=36344, diakses 16 November 2009.

[38] “Obama Missile-Defense U-Turn Rocks Central Europe”, http://www.rferl.org/content/Obama_Missile_UTurn_Rocks_Central_Europe/1836044.html, diakses 16 November 2009.

[39] “Obama scraps Bush-era missile defense for new plan”, http://www.cnn.com/2009/POLITICS/09/18/missile.defense.shield/index.html, diakses 16 November 2009.








Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.