PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak memperoleh kemerdekaan di tahun 1956, Sudan telah mengalami berbagai peperangan di negerinya. Perang saudara yang terjadi dari tahun 1955 sampai tahun 1972 dan pada tahun 1983 sampai 2005. Perang-perang ini secara umum dijelaskan sebagai suatu bentuk perjuangan atas sumber daya alam dan kekuasaan terhadap otoritas Khartoum yang dikemudian terlahirlah John Garang’s Sudan People’s Liberation Army (SPLA). Pada awalnya perang ini dikarenakan oleh orang-orang di Selatang yang tertarik untuk meningkatkan pengaruh politik mereka di negeri Sudan, namun seiringin dengan semakin menurunnya konflik, keinginan mereka bergeser dari yang semula ingin menamcapkan pengaruh politik di Khartoum menjadi tuntutan untuk memperoleh self-determination yang memungkinnya terjadinya kemerdekaan. Segera setelah hidupnya kembali konflik disana pada tahun 1983, beberapa kelompok yang terdiri dari negara-negara Afrika mencoba untuk membicarakan perdamaian, namun hal ini selalu gagal. Pembicaraan mengenai proses perdamaian pun berlanjut seiringan dengan berkecamuknya perang disana yang akhirnya menciptakan “literature of accord”, perjanjian ini memberikan solusi bersama terhadap konflik yang akan diterima oleh berbagai pihak. Pada bulan Mei 2004, The Comprehensive Peace Agreement (PCA) ditandatangani yang menyediakan pembagian kekuasaan bersama antara pihak Utara dan Selatan dan penentuan nasib sendiri lewat referendum bagi Selatan. Disini Utara didefinisikan sebagai otoritas Khartoum atau pemerintah negara Sudan dan Selatan sebagai pihak pemberontak yang berada di daerah Darfur.

Seiring dengan berjalannya perjanjian tersebut pun tidak memberikan perdamaian di Sudan karena konflik Darfur telah semakin memuncak yang dimana konflik ini telah terjadi selama beberapa dekade.

Darfur adalah sebuah provinsi di barat Sudan di mana tiga kelompok etnis mendominasi daerah dan mayoritas orang muslim. Sebagian besar penduduknya hitam petani sementara Arab yang nomaden. Menurut banyak sarjana dan ahli Sudan, situasi di Darfur telah banyak disalahpahami dan disederhanakan sebagai konflik antara Muslim Arab dan Afrika hitam. Disini memerlukan perjelasan karena populasi di Darfur terdari dari beberapa suku yang semuanya bekerja sebagai petani dan pengembala unta serta sapi. Mayoritas suku yang bekerja sebagai petani adalah suku Fur dan Masalit, dan mayoritas suku yang bekerja sebagai pengembala adalah suku Zaghawa, Baqqaram dan Abbala. Iklim yang ekstrim di  Darfur menciptakan suku-suku ini harus belajar untuk berbagi air dan tanah untuk perternakan dan pertanian mereka. Pada awal tahun 1980-an, terjadinya kekeringan parah yang menyebabkan ketidakseimbangan ini terjadi di Darfur. Di tahun yang sama pula, Libya mulai menggunakan Darfur sebagai medan bagi perang melawan Chad, yang membawa ideologi supremasi Arab ke Darfur. Keterlibatan Libya juga mengakibatkan arus masuk senjata kecil ke Darfur. Ini adalah unsur utama letusan kekerasan di Darfur. Pada pertengahan 1987, perang pecah antara Fur dan nomadenArab, yang dimana pada saat itu  Tentara Sudan memberikan nomaden Arab persenjataan dan kuda layaknya “para ksatria” yang disebut dengan Janjaweed, mulai menyerang petani desa. Ini juga pertama kalinya kata Janjaweed ini digunakan untuk menggambarkan milisi Arab. Dengan diabaikannya situasi ini oleh pemerintah pusat, perang terus berlanjut sampai Mei 1989.

Faktor lain yang memicu hal ini adalah latar belakang sejarah pada masa kolonial Inggris yang dimana otoritas penjajah memberikan suku-suku asli setempat kekuasaan untuk menjalankan kontrol di wilayahnya sesuai dengan suku masing-masing. Memasuki era kemerdekaan hal ini berubah yang dimana kontrol atas wilayah dipegang sepenuhnya oleh otoritas pusat.

Semenjak Sudan memperoleh kemerdekaannya, Darfur secara politik dan ekonomi termajinalkan oleh pemerintah pusat. Sejumlah kaum terpelajar Darfur membentuk suatu pergerakan politik di tahun 1960-an untuk memperjuangkan Darfur sejajar dengan yang lain, terkait dengan hal ini, pada akhir tahun 1980-an suku-suku petani disana seperti Fur dan Masalah menghadapi konflik tidak hanya dengan suku Arab namun juga dengan pemerintah pusat. Sebagai akibatnya, suku-suku Afrika (Fur, Masalit, dan Zaghawa) ini membentuk kelompok perlawanan yang bersenjata di akhir tahun 1990-an dan di tahun 2001 mereka melancarkan serangan sporadis terhadap gedung-gedung kepolisian dan markas tentara. Pada tahun 2002, ketiga suku ini memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pemberontakan yaitu Pasukan Pembebasan Sudan atau Sudanese Liberation Army (SLA) atau Jaisy Tahrir al-Sudan dan Gerakan Keadilan Persamaan atau  The Justice and Equality Movement (JEM) atau Jaisy Tahrir al-Sudan. Dan pada tanggal 25 April 2003, serangan terhadap Bandar Udara El Fasher dinilai sebagai titik dimulainya dari perang saudara di Darfur ini.

Pemerintah Sudan telah memberikan dukungan terhadap Janjaweed sejak dari sebelum-sebelumnya, peningkatan serangan oleh pemberontak terhadap instalasi pemerintah membuat langkah Khartoum atas dukungannya, dengan dikuasasi situasi di Sudan Selatan dan di berbagai daerah lainnya, hal ini menyebabkan spekulasi bahwa pemerintah telah memasukan Janjaweed menjadi penumpas pemberontakan karena kurangnya tentara yang dimiliki pemerintah Sudan. Janjaweed menerima persenjataan, alat komunikasi, artileri, dan penasihat militer dari pemerintah Sudan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam membedakan antara Janjaweed dengan pasukan penumpas pemberontak dari pemerintah.

Semenjak Oktober 2003 sampai sekarang, Janjaweed merubah fokus kampanyenya memerangi para pemberontak menjadi penargetan para warga sipil. Dengan menyerang dan menggusur warga sipil yang dimana dilakukan didaerah yang merupakan pusat para pemberontak. Penyerangan ini dilakukan dengan peluncuran bom-bom dari pesawat militer dan diikuti dengan menghujani peluru lewat helicopter, kemudian Janjaweed memasuki desa-desa dengan berjalan kaki, menunggangi kuda atau unta, dan mobil, untuk menjarah, memperkosa, dan membunuh. Kerap kali desa-desa tersebut dibakar untuk mencegah para penduduk kembali lagi.

Terhitung sejak tahun 2005, hampir 2 juta penduduk telah mengungsi dan 200.000 penduduk melarikan diri ke Chad.[1]

Dengan meluaskan konflik ini serta banyaknya tekanan dari dunia internasional, banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan intervensi kemanusiaan akan konflik darfur ini. Uni Afrika sebagai wadah perhimpunan negara-negara di Afrika merasa perlu untuk melakukan intervensi karena bukan hanya Sudan bagian dari Uni Afrika namun juga karena dianggapnya masalah ini bisa mengarah pada hal yang lebih rumit lagi.

The African Union Mission in Sudan (AMIS) adalah pasukan penjaga perdamaian milik Uni Afrika yang beroperasi di daerah darfur dengan tujuan untuk melakukan penjagaan perdamaian terkait dengan konflik yang terjadi di darfur ini. Badan ini dibentuk pada tahun 2004 dengan pasukan sebanyak 150 tentara, dan pada pertengahan tahun 2005 jumlahnya meningkat menjadi 7000 tentara. AMIS terbentuk atas Resolusi PBB No. 1564 yang bekerjasama dengan badan misi PBB di Sudan yaitu United Nations Mission in Sudan (UNMIS).

Tertarik dengan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan hubungan internasional dengan judul “PERANAN UNI AFRIKA DALAM MENGELOLA KONFLIK DARFUR DI SUDAN 2006-2009”.

B. Pokok Permasalahan

Semakin meningkatnya konflik di Darfur dan banyaknya pemberitaan akan masalah ini yang berujung pada internasionalisasi masalah serta banyaknya tekanan dari dunia internasional yang menyatakan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan karena menyangkut pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, penjarahan, pemerkosaan, dan bahkan dianggap sebagai suatu bentuk genosida. Sehingga lewat dari mandat PBB terhadap masalah Darfur yang memerintahkan Uni Afrika untuk melakukan misi perdamaian dan penyelesaian konflik atas masalah ini.

Dari uraian tersebut diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian dalam karya ilmiah ini, adalah bagaimana peranan Uni Afrika dalam mengelola konflik Darfur di Sudan antara tahun 2005 – 2007.

C. Tinjuan dan Manfaat Penulisan

Dengan menelaah judul penulisan hubungan internasional di atas, dapatlah diketahui apa yang menjadi maksud dan tujuan penulisan ini.

Maksud dari penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui asal mula terjadinya konflik di Darfur;
2. Untuk mengetahui peranan Uni Afrika dalam mengelola konflik di Darfur antara tahun 2005 – 2007;
3. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Uni Afrika dalam pengelolaan konflik tersebut.

D. Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah dibutuhkan data-data yang sifatnya menunjang dan melengkapi pembahasan yang merupakan suatu upaya untuk menjawab apa, siapa, dimana, dan kapan. Jadi kita dikatakan merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi.[2]

Metode yang digunakan dalam hal ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia.

1. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam memecahkan suatu masalah yang akan diteliti, diperlukan adanya data-data yang menunjang. Tehnik yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan membaca, membandingkan serta menganalisis buku-buku ilmiah, artikel dalam majalah, dan kliping koran.

2. Tehnik Pengolahan Data

Data-data yang kemudian diolah. Pertama-tama dilakukan penyeleksian terhadap data dilakukan berdasarkan pada dasar-dasar kebenaran dan bobot data tersebut. Kemudian data-data tersebut dikualifikasikan berdasarkan masalah yang akan dibahas.

3.  Tehnik Analisa Data

Tehnik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data-data yang dipakai adalah tehnik deduktif, yaitu menganalisa hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus. Analisa ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang ada, sehingga hasil penelitian data-data yang diperoleh tersebut dapat memberikan dukungan terhadap teori yang digunakan. Tehnik analisa ini dapat juga disebut sebagai tehnik deskriptif analitis.[3]

E. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan sebuah karya tulis, baik yang bersifat ilmiah dan non ilmiah diperlukan suatu sistematika tertentu agar dapat menguraikan dengan jelas isi dari tulisan tersebut. Adapun sistematika tersebut ini disusun sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, ruang lingkup dan pembatasan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tehnik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menggambarkan sejarah dan perkembangan negara Turki, termasuk lahirnya negara republik Turki. Didalam bab ini terdapat beberapa sub-bab yaitu mula Turki, kerajaan Utsmani di akhir abad 18, hancurnya kekaisaran Ottoman, munculnya negara dengan sistem satu partai, transisi menuju demokrasi, peranan Turki pada masa perang dingin.

BAB III : Bab ini akan membahas mengenai persyaratan keanggotaan Uni Eropa, yang meliputi dasar terbentuknya Uni Eropa, masyarakat ekonomi Eropa, pasar tunggal Eropa, mata uang Eropa, integrasi Eropa, persyaratan keanggotaan Uni Eropa berdasarkan konstitusi dan Kriteria Kopenhagen, peluasan Uni Eropa.

BAB IV : Bab ini akan membahas upaya-upaya dan hambatan-hambatan yang dihadapi Turki untuk memasuki dan diakui sebagai salah satu negara Eropa, yang meliputi hubungan Turki dengan Uni Eropa pada masa perang dingin, kepentingan Turki masuk Uni Eropa, upaya Turki masuk Uni Eropa, hambatan-hambatan Turki masuk Uni Eropa.

BAB V :   Merupakan bab penutup, dimana penulis berusaha untuk menarik kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada sebuah karya tulis ilmiah, fungsi dari teori adalah sebagai jawaban atas persamalahan-permasalahan yang telah diajukan. Kerangka teori disini bertujuan sebagai landasan-landasan pemikiran dari teori yang akan dipergunakan bagi persoalan-persoalan yang muncul dalam penulisan karya ilmiah ini.

Kerangka teori yang digunakan untuk menguraikan permasalahan didalam skripsi ini antara lain teori konflik, teori penyelesaian konflik, dan teori regionalisme. Diharapkan ketiga teori ini mampu memberikan paparan sistematis dan menjawab konteks masalah yang diuraikan dalam karya ilmiah.

Teori yang pertama adalah teori Peter Wallenstein yang mendefinisikan konflik sebagai situasi sosial dimana terdapat minimal dua aktor.[4]

Dalam konteks internasional secara umum konflik dikategorikan dalam konflik antar negara (inter-state conflict) dan konflik intra negara (intra-state). Michael E. Brown mendefinisikan konflik integral sebagai sengketa politik dengan kekerasan yang berpotensi menimbulkan kekerasan yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam negara daripada faktor eksternal yang terjadi didalam batas-batas satu negara.[5]

Ada beberapa tipe dari konflik internal yang antara lainnya adalah perjuangan dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh penduduk sipil atau pemimpin militer yang memperjuangkan edaulatan negara dan ideologi mereka yang diyakininya, ada juga konflik etnis yang menimbulkan kekerasan. Kebanyakan konflik internal data diselesaikan melalui pembangunan mekanisme politik, ekonomi, dan social. Adapun, konflik internal yang diselesaikan dengan cara-cara kekuatan dan kekerasan dapat berupa perlawanan terhadap gerilya yang berdampak pada perang sipil ataupun genosida. Pada umumnya konflik internal aktor utamanya adalah pemerintah dan kelompok pemberontak.

Dalam menjelaskan konflik Darfur yang terjadi di wilayah Sudan paling Barat ini merupakan contoh dari konflik internal. Konflik ini lebih disebabkan oleh adanya faktor-faktor dalam negara seperti tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat akibat kelangkaan untuk mendapatkan sumber alam yang menyebabkan konflik dalam skala dan intensitas kecil terjadi antara etnis Arab dan etnis Afrika antar tahun 1970-an hingga 1990-an di Darfur. Namun, pada awal Februari 2003 kelompok pemberontak yang menamakan diri mereka SLM dan JEM melakukan penyerangan terhadap pusat pemerintahan dan militer yang ada di Darfur untuk menuntut pembagian nilai yang tidak merata kepada pemerintah Sudan atas praktek marjinalisasi ekonomi dan politik yang dialami oleh rakyat Darfur. Hal ini menyebabkan lumpuhnya pemerintahan yang ada di Darfur, sehingga pemerintah menempatkan militer untuk melawan kaum pemberontak yang kemudian menyebabkan banyaknya korban sipil yang tewas. Hal ini terjadi karena adanya kelompok militan yang disinyalir pro-pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Janjaweed melakukan kekerasan disertai dengan aksi terror dengan membakar desa-desa, memperkosa wanita, dan membunuh banyak rakyat Darfur yang membuat konflik Darfur semakin kompleks dan tidak terkendali.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi pada tahun 1970-an hingga 1990-an di Darfur dapat dikategorikan konflik horizontal antara kelompok etnis di Darfur, maka konflik yang bereskalasi kekerasan sejak tahun 2003 tersebut merupakan konflik vertikal yang menghadapkan kelompok pemberontakan dengan pemerintah Sudan dan Janjaweed. Adapun faktor perebutan sumber daya alam serta diskriminasi ekonomi di wilayah Darfur merupakan faktor ekonomi yang menimbulkan konflik. Selain itu, konflik antar etnik yang disertai militerisasi oleh pemerintah merefleksikan adanya hubungan sejarah etnik yang bermasalah dan keamanan internal serta klaim pemberontakan mengenai pembagian kekuasaan yang tidak berimbang menandakan adanya sistem politik yang tidak aspiratif.

Dalam membicarakan konflik Darfur harus dipahami bahwa upaya perundingan selalu diambil oleh pemerintah Sudan sejak masuknya peranan internasional. Didalam upaya penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Peter Wallenstein dimana terdapat 7 mekanisme untuk menyelesaikan konflik, yaitu :

1. Pihak-pihak yang bertikai melakukan modifikasi tujuan dan menggeser prioritasnya masing-masing.
2. Pihak-pihak yang bertikai pada tujuannya masing-masing namun menemukan satu titik dimana tercapainya kompromi terhadap situasi isu.
3. Taktir Horse Trading, yaitu suatu kondisi dimana satu pihak memperoleh semua tuntutannya terhadap isu sementara pihak yang lain mendapatkannya pada isu yang lain.
4. Kedua pihak sepakat untuk melakukan kontrol atau penguasaan secara bersama-sama atas wilayah atau sumber daya yang disengketakan. Pembagian kekuasaan (Power Sharing) dan pembagian kekayaan (Wealth Sharing) merupakan contoh dari mekanisme ini.
5. Menyerahkan kontrol pada pihak lain. Dalam hal ini pihak yang bertikai pada dasarnya meneirma dan setuju untuk menyelesaikan konflik yang ada melalui pihak ketiga sebagai mediator.
6. Menyerahkan penyelesaian konflik kepada suatu institusi atau mekanisme tertentu yang disepakati kedua pihak yang bertikai.
7. Membiarkan permasalahan berbeda dalam status quo dengan harapakan akan adanya perubahan situasi atau kepemimpinan.[6]

Pemerintah sudan nampaknya lebih menggunakan bagian kelima dalam upaya menyelesaikan konflik internal yang terjadi diwilayah negaranya dalam hal ini konflik yang terjadi di Darfur. Hal ini dapat dilihat dari upaya secara internal yang memperbolehkan Uni Afrika untuk melakukan misi-misinya di Sudan lewat kebijakan PBB yang tertuang dalam Resolusi No. 1564. Selain menjaga perdamaian disana, Uni Afrika juga terlibat langsung sebagai mediator yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang mendamaian aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini.

Menurut pandangan Mohammed Ayoob, aktor eksternal atau pihak asing dapat terlibat dalam penyelesaian suatu konflik internal dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai niat dan itikad untuk mendamaikan aktor-aktor yang terlibat konflik.
2. Mempunyai kemampuan militer dan pengaruh politik yang kuat di level regional maupun internasional.
3. Mempunyai kemampuan menjadi mediator untuk mencegah diintegrasi disuatu negara.[7]

Dengan berkaca terhadap konsep yang dicetuskan oleh Mohammed Ayoob pada bagian kedua, dapat dilihat bahwa Uni Afrika sebagai suatu organisasi regional yang kuat di Afrika memiliki pengaruh yang kuat pula sebagai suatu wadah yang mengorganisir negara-negara anggotanya. Selanjutnya, untuk mengetahui pola hubungan yang terjalin antara kedua aktor, selain menggunakan teori konflik, juga digunakan suatu teori lain yang dinamakan teori regionalisme.

Regionalisme dapat diartikan sebagai negara-negara yang terletak di area geografis yang sama, dimana dapat bekerjasama satu sama lain untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan bersama dan mencapai tujuan jauh diatas kapasitas yang dapat dicapai oleh negara. Organisasi regional meliputi organisasi aliansi militer, perjanjian ekonomi, dan organisasi politik. Piagam PBB mendoronong regionalisme sebagai pelengkap dari organisasi global ini.[8]

Regionalisme terdeskripsikan lewat berbagai kriteria seperti secara geografis, militer/politik, ekonomi, dan transnasional. Diluar hal-hal pokok tersebut, regionalisme juga secara kontemporer dapat dimasukan ke dalam kriteria lain, seperi bahasa, agama, kebudayaan, kepadatan penduduk, dan iklim.[9]

Kerjasama regional tersebut sudah barang tentu memerlukan pengaturan secara regional pula. Negara-negara yang biasanya tergabung dalam suatu kerjasama regional dapat bersumber dari beberapa kepentingan dengan pandangan serta perasaan kedaerahan dan identitas yang sama seperti yang dikatakan oleh Michael Leifer dalam tulisannya Regionalism The Global Balance and Southeast Asia bahwa :

“The actual manifestation of regionalist behavior on the part of state may derive from a variety of sources. It may arise from a common sense of place and identity, from the prospect of mutual advantage in corporation and from a perception of common external danger. But, however, a common sense of region represented in institutional from by sovereign state contiguous to one another is, above all a political expressions.” [10]

(Suatu wujud nyata manifestasi dari perilaku regional suatu negara dapat berasal dari berbagai sumber. Dapat timbul dari rasa persamaan identitas dan tempat tinggal, dari prospek keuntungan timbale balik dalam kerjasama dan permasaan persepsi mengenai bahaya eksternal bersama. Namun secara logika merupakan sebuah regional yang diwakili oleh institusi dari sebuah negara yang berdaulat, yang bersifat menular satu dengan yang lainnya, adalah sebuah bentuk dari ekspresi politis)

Selain itu disebutkan pula kondisi-kondisi yang mendorong terjadinya integrasi atau pra kondisi tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mencapai integrasi, yaitu :

1. Asimiasi sosial ; misalnya berupa toleransi budaya timbal balik, identitas bersama atas tujuan-tujuan kebijakan luar negeri, dan kedekatan hubungan antar pemerintah dan antar bangsa pada umumnya.
2. Kesamaan nilai ; terutama diantara kaum elite, seperti kapitalisme, sosialisme, atau pasar bebas.
3. Keuntungan bersama ; beberapa negara tertentu mengharapkan keuntungan si suatu sektor, sementara negara lain mencari keuntungan di sektor lain.
4. Kedekatan hubungan di masa lampau ; sejarah tingkat kedekatan hubungan secara damai suatu negara dengan negara lain akan mendorong terjadinya integrasi.
5. Pentingnya dari integrasi itu sendiri ; manfaat dari kedekatan hubungan yang akan terjadi menumbuhkan dorongan akan integrasi.
6. Biaya relatif rendah ; karena selalu ada perhitungan untung rugi, maka harus ada jaminan bahwa keuntungan integrasi lebih banyak dari biayanya, baik ekonomi, sosial maupun nasionalistik (kepentingan negara atau pemerintah).
7. Pengaruh-pengaruh eksternal yang mendorong terjadinya integrasi, misalnya ancaman komunisme, dan berakhirnya perang dingin.[11]

BAB III

GAMBARAN UMUM

Dengan semakin mencuat ke permukaan dan semakin kompleksnya konflik yang terjadi di Darfur maka menimbulkan konflik ini menjadi topik yang selalu diangkat ke dalam forum internasional untuk mencari penyelesaiannya. Dengan hal ini konflik Darfur yang tadinya hanya menjadi konflik internal suatu negara digeser oleh dunia internasional menjadi masalah internasional yang harus mendapatkan intervensi langsung oleh pihak-pihak luar.

Disini pihak-pihak luar yang terkait dan dominan adalah PBB dan Uni Afrika. PBB sebagai suatu organisasi global yang selalu ingin melakukan perdamaian di setiap negara-negara anggotanya, mengeluarkan Resolusi No. 1564 yang menyatakan bahwa PBB telah menunjuk Uni Afrika sebagai mediator dan penjaga perdamaian di Darfur. Dengan ini, Uni Afrika mendapatkan mandat untuk segera menyelesaikan konflik internal ini serta menjaga perdamaian dan menurunkan eskalasi kekerasan yang terjadi disana.

Uni Afrika sendiri adalah sebuah organisasi antar-pemerintah yang bertujuan menyebarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerintahan yang baik (Good Governance), pembangunan di penjuru Afrika, mempercepat integrasi politik dan sosial-ekonomi, memajukan dan mempertahankan posisi Afrika secara bersama dalam masalah-masalah kepentingan terhadap rakyat Afrika, serta perdamaian dan keamanan di Afrika. Uni Afrika merupakan penerus Organisasi Persatuan Afrika atau Organisation of African Unity. Ketua Uni Afrika pertama ialah Presiden Afrika Selatan yang bernama Thabo Mbeki. Uni Afrika bermarkas di Addis Ababa, Ethiopia.

Uni afrika beranggotakan 52 negara dan 1 wilayah yang belum merdeka, yaitu Sahara barat. Maroko menolak menjadi anggota Uni Afrika karena keikutsertaan Sahara Barat, wilayah yang diklaim Maroko. Sedangkan Somaliland tidak diikutsertakan karena kedaulatan negaranya tidak diakui dunia internasional.

Anggota-anggota Uni Afrika: Aljazair, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Chad, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Khatulistiwa, Kamerun, Kenya, Komoro, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Lesotho, Liberia, Libya, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania (keanggotaan dibekukan setelah insiden kudeta militer), Mauritius, Mesir, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Pantai Gading, Republik Afrika Tengah, Rwanda, Sahara Barat, Sao Tome dan Principe, Afrika Selatan, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanjung Verde, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, dan Uganda.

Salah satu tujuan dari Uni Afrika adalah untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kontinen, dan salah satu dari prinsip-prinsipnya adalah resolusi konflik untuk perdamaian diantara negara-negara anggota dilakukan dengan cara yang terbaik dan diputuskan oleh Dewan Majelis.

Intervensi militer untuk perdamaian dilakukan pertama kali paad Mei 2003 dengan menempatkan pasukan penjaga perdamaian dari Afrika Selatan, Ethiopia, dan Mozambik, untuk ditempatkan di Burundi.[12]

BAB IV

ANALISIS

Dengan merespon Resolusi PBB No. 1564, Uni Afrika yang ditunjuk oleh PBB untuk melakukan penyelesaian konflik di Darfur lewat menggunaan pasukan penjagaannya untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah yang telah dilanda konflik tersebut. Uni Afrika segera meresponnya dengan membentuk badan khusus yang dikenal dengan nama The African Mission in Sudan (AMIS). AMIS pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004, dengan jumlah 150 tentara, dan pada pertengahan tahun 2005 jumlahnya ditambah sebesar 7000 tentara. Dibawah Resolusi PBB No. 1564, selain menunjuk Uni Afrika untuk menyelesaikan konflik di Darfur juga disertakan bekerjasama dengan United Nations Mission in Sudan (UNMIS).

AMIS dibentuk setelah adanya pengiriman pemantau terhadap krisis Darfur dari Uni Afrika dan Uni Eropa pasca ditandatanganinya genjatan senjata pada April 2004. Pada Agustus 2004, Uni Afrika mengirim 150 tentara Rwanda untuk menjaga hasil genjatan senjata, dan diputuskan bahwa hanya dengan mengirimkan 150 tentara dirasa tidak cukup dan selanjutnya dikirim tentara dari Nigeria sebanyak 150 tentara juga. Selama April 2005, setelah Pemerintah Sudan melakukan genjatan senjata dengan SLA, yang dimana menghentikan perang saudara disana, AMIS kembali melakukan penambahan tentara sejumlah 600 dan 70 pemantau militer.

Pada November 2005, Uni Afrika melalui Pemerintah Sudan dan para pemberontak dari JEM dan SLA menandatangani perjanjian perdamaian sementara yang bertujuan untuk menghentikan konflik yang terjadi di Darfur. Perjanjian ini terdiri dari pembentukan zona larangan terbang atas wilayah yang diduduki oleh pemberontak di Darfur, penghentikan pemboman yang dilakukan oleh Pemerintah Sudan atas desa-desa yang ada didaerah pemberontak, dan pemberian jaminan terhadap badan-badan kemanusian internasional untuk mendapatkan akses terhadap korban-korban di Darfur. Perjanjian ini disponsori oleh Uni Afrika dalam perundingan perdamaian di Abuja yang dimulai sejak pada tanggal 25 Oktober 2004.

Untuk mendukung perjanjian perdamaian antara Pemerintah Sudan dan pemberontak, pada tanggal 9 Januari 2005, AMIS dan pihak-pihak yang terkait dalam konflik Sudan secara bersama melakukan bantuan kemanusiaan, perlindungan terhadap sipil, mempromosikan hak asasi manusia. Namun pada 24 Maret 2005, Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan Resolusi No. 1590 yang berisikan situasi di Darfur merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional

Melihat tidak adanya konflik bersar sejak pada Januari dan menurunkan sejumlah penyerangan terhadap desa-desa, pada waktu yang sama, AMIS mengirimkan kembali 3000 tentara yang terhitung pada bulan April mencapai 7000 tentara. Dalam rangka menjaga perdamaian atas komando DK PBB, Nigeria mengirimkan batalionnya sejumlah 680 tentara pada 13 Juli 2005, dan dua batalion dalam kedepannya. Rwanda juga mengirimkan satu batalion, yang diikuti oleh Senegal, Gambia, Kenya, dan Afrika Selatan. Untuk mendukung program perdamaian AMIS, Kanada menyiapkan 105 peralatan lapis baja beserta bantuan pelatihan dan pemeliharaanya.

Pada tanggal 15 September 2005, sejumlah mediator Uni Afrika memulai pembicaraan di Abuja, Nigeria dengan menghadirkan perwakilan dari Pemerintah Sudan dan para pemberontak. Namun, wakil dari SLM menolak untuk hadir dalam pertemuan selanjutnya karena terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh Janjaweed pada 28 September yang menewaskan 32 penduduk sipil, dan Uni Afrika pada 1 Oktober menuduh Pemerintah Sudan dan para pemberontak telah merusak gencatan senjata.

Pada 10 Maret 2006, DK PBB memutuskan untuk memperpanjang misi AMIS di Darfur selama 6 bulan kedepan sampai 30 September 2006 yang tertuang dalam Resolusi PBB No. 1706 dan pada 2 Oktober, Uni Afrika memperpanjang masa AMIS di Darfur yang dikarenakan oleh belum stabilnya situasi di daerah konflik tersebut yang pada perkembangannya dilakukan sampai 31 Desember 2006 dan berlanjut sampai 30 Juni 2007.

Pada Mei 2007, Uni Afrika mendeklarasikan AMIS telah diambang kehancuran karena sering terjadinya serangan dan pembunuhan terhadap tentara-tentara ini dan kurangnya pendanaan yang menyebabkan banyaknya para tentara tidak mendapatkan bayaran selama beberapa bulan. Rwanda dan Senegal mengancam akan menarik pasukannya jika PBB tidak menandai dan membantu program AMIS.

Sampai ke Juli 2007, DK PBB akhirnya mengeluarkan Resolusi PBB No. 1979 yang menyatakan bahwa masa AMIS sudah selesai di Darfur dan akan digantikan oleh UNMIS pada 31 Desember 2007.[13]

BAB V

KESIMPULAN

Banyak pemberitaan yang menampilkan konflik Darfur yang berkecamuk di Sudan adalah sebagai konflik internal antara etnis Afrika dengan etnis Arab yang kemudian ditarik menjadi Janjaweed yang diduga disponsori oleh Pemerintahan Sudan dengan para pemberontak yang terdiri dari JEM dan SLA. Namun hal itu dikira salah, karena konflik Sudan lebih tepatnya dijelaskan sebagai konflik yang berasal dari tidak meratanya sumber daya alam yang menyebabkan etnis Afrika termajinalisasikan.

Dengan semakin berkecamuknya konflik Darfur yang mendapatkan sorotan luas dari media dan banyaknya tekanan dari masyarakat internasional untuk segera menyelesaiakn konflik ini, DK PBB mengeluarkan Resolusi No. 1564 yang menyatakan bahwa konflik Darfur akan ditangani oleh Uni Afrika. Uni Afrika sebagai wadah dari negara-negara Afrika merasa memiliki hak untuk menjaga perdamaian di kontinen Afrika itu sendiri.

Dengan dikeluarkan resolusi tersebut, Uni Afrika membentuk badan khusus untuk mengurusi konflik Darfur yaitu AMIS. AMIS bertujuan sebagai intervensi kemanusian dengan penjagaan pasukan perdamaian untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di Darfur. AMIS resmi diperkenalkan oleh Uni Afrika pada tahun 2004, dan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2005.

Selain berfungsi sebagai penjaga perdamaian, AMIS pun ikut serta dalam proses perdamaian yang berlangsung diantara pihak-pihak yang terkait dalam konflik Darfur ini. Seperti pada November 2005 yang dimana adanya perjanjian perdamaian sementara antara Pemerintah Sudan dengan para pemberontak JEM dan SLA untuk mengakhiri konflik, dan 15 September 2005 Uni Afrika bertindak sebagai mediator untuk proses perundingan perdamaian antara Pemerintah Sudan dengan para pemberontak. Selain itu juga AMIS melakukan bantuan kemanusiaan, perlindungan terhadap sipil, mempromosikan hak asasi manusia.

Akhirnya lewat Resolusi PBB No. 1979 yang menyatakan bahwa misi AMIS di Darfur sudah selesai dan digantikan oleh UNMIS, menyebabkan berakhirnya peranan Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik Darfur di Sudan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

Chin, Shally dan Jonatahn Morgenstein. No Power to Protect: The African Union Mission in Sudan. Refugees International, 2005.

Ayoob, Mohammad. The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and The Internasional System. Colorado: Lyenne Rinner Publisher Inc., 1995.

Couloumbis, Theodore A.  dan James H. Wolfe. Introduction to International Relations. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1982.

Crocker, Chester A. dan Fen Osler Hampson dan Pamela Aall. The Challenges of Managing International Conflict. Washington D.C.,: United State Institute of Peace, 2001.

Ekengard, Arvid. The African Union Mission in SUDAN (AMIS): Experiences and Lessons Learned. Swedish Defence Research Agency, 2008.

Hehir, Aidan. Humanitarian intervention after Kosovo : Iraq, Darfur and the record of

global civil society. London : Palgrave Macmillan, 2008.

Jok, Jok Madut. War and Slavery in Sudan: Ethnography of Political Violence. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2001.

Jones, Walter S. Logika Hubungan Internasional. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Leifer, Michael. Regionalism in Southeast Asia. CSIS, 1975.

Mamdani, Mahmood. Saviours and Survivors: Darfur, Politics, and the War on Terror. Cape Town : HSRC Press, 2009.

Mos’eod, Mochtar. Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin, dan Metodologi. Jakarta : LP3ES, 1990.

Nazir, Muhammad. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Reeves, Eric. Getting Darfur Wrong. ProQuest Sociology, 2009

Wallenstein, Peter. Understanding Conflict Resolution: War, Peace, and The Global System. London: SAGE Publisher Ltd., 2002.

Weigall, David. International Relations. London: Arnold Publisher, 2002.

Website :

www.amnestyusa.org

www.wikipedia.org

[2] Mochtar Mos’eod, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin, dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 7.

[3] Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 63.

[4] Peter Wallenstein, Understanding Conflict Resolution: War, Peace, and The Global System, (London: SAGE Publisher Ltd., 2002), hal. 16.

[5] Michael E. Brown, “Ethnic and Internal Conflict: Causes  and Implication”, dalam Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson and Pamela Aall, The Challenges of Managing International Conflict, (Washington D.C.,: United State Institute of Peace, 2001), hal. 212.

[6] Peter Wallenstein, Op. Cit., hal. 54-57

[7] Mohammad Ayoob, The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and The Internasional System, (Colorado: Lyenne Rinner Publisher Inc., 1995), hal. 53.

[8] David Weigall, International Relations, (London: Arnold Publisher, 2002), hal. 191.

[9] Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe, Introduction to International Relations, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1982), hal.295-296.

[10] Michael Leifer, Regionalism in Southeast Asia, (CSIS: 1975), hal. 55

[11] Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 442-445.

[12] “African Union”, http://en.wikipedia.org/wiki/African_Union, diakses 2 April 2010,

[13] “Darfur History”, http://www.amnestyusa.org/annualreport.php?id=ar&yr=2009&c=SDN, diakses tanggal 2 April 2010.

Uni Eropa telah membuktikan kepada dunia internasional sebagai wadah politik internasional bahwa regionalism utuh dapat tercapai layaknya proses konfederasi-federalisme di Amerika Serikat yang memakan waktu lebih dari 100 tahun, namun Uni Eropa hanya membutuhkan waktu kurang dari 50 tahun. Apabila kita bandingkan dengan kasus penyatuan Amerika Serikat yang notabene bukan merupakan negara-negara berdaulat baik secara de facto dan de jure, namun hanya terdiri dari negara-negara bagian tunggal yang bersatu menjadi suatu negara berdaulat (Amerika Serikat pada saat ini). Kasus penyatuan Uni Eropa jelas lebih rumit karena terdiri dari beberapa negara berdaulat yang memiliki kualitas sejarah yang tinggi dimasa lalunya, mungkin terkesan sangat merendahkan diri apabila negara-negara tersebut bersatu, seperti masa lalu Jerman dengan Kekaisaran Jerman dan Prussia-nya, Austria dengan Kekaisarannya, dan Kerajaan Inggris dengan kemahsyuran hegemoninya. Namun disini terlihat bagaimana faktor masa lalu bisa dikesampingkan dan ditransformasikan menjadi suatu fondasi pemikiran yang sama yaitu “kemakmuran”.

Fakta berbicara bahwa melalui penggunaan mata uang Euro semenjak 1999, moneter dan finansial Uni Eropa berubah drastic menjadi kekuatan ekonomi dan politik dunia, serta neraca perdagangan yang selalu bersebrangan sebagai surplus dengan Amerika Serikat, akibat dari semakin dilibasnya komoditi ekspor dan rontoknya bursa saham Wall Street akibat dari krisis global.

Melalui penjabarna diatas, munculah beberapa organisasi regional yang pada awal pembentukannya kehilangan arah dan hanya sebagai wadah untuk saling ber-silaturahmi-nya para pemimpin negara dan sebagai panggung untuk menyaksikan tari-tarian antar negara yang kerap kali dilakukan walaupun masih banyak isu-isu krusial yang kerap menghapiri. ASEAN.

ASEAN, semenjakmelihat kematangan Uni Eropa terkesan sangat iri dan ingin untuk mencoba model integrasi regional ala barat ini. Dengan adanya agenda penyatuan mata uang dan pasar modal tunggal, penegakan ham, dan yang paling menariknya adalah pembentukan keamanan bersama. Ironisnya justru agenda-agenda tersebut malah memunculkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kehilangan arah dan jati diri ASEAN itu sendiri, hal ini terlihat dengan banyaknya bentrokan antar negara; Indonesia-Malaysia, Malaysia-Singapura, Thailand-Kamboja, Thailand-Myanmar, serta konflik internal di masing-masing negara; Thailand Selatan, Filipina Selatan, isu rasial di Malaysia, pelanggaran HAM di Myanmar.

Dengan banyaknya bentrokan antar negara, konflik internal, dan kurang sejahteranya kondisi rakyat ASEAN semakin menjauhkan ASEAN dari agenda-agenda yang akan dicapai tersebut. Memang dalam Uni Eropa pun banyak bentrokan antar negara; Jerman-Polandia, Inggris-Uni Eropa, Inggris-Skotlandia, namun negara-negara Uni Eropa ini selalu mencapai kesepakatan bersama dalam hal memajukan apa yang mereka percayai hingga terbentuknya Uni Eropa yang sekarang ini. Berbeda dengan ASEAN yang selalu bertabrakan kepentingan nasionalnya antar negara walaupun mereka tahu bahwa dalam kelompok negara bangsa harus mengedepankan kepentingan regional atas kepentingan nasional.

ASEAN dalam hal ini ingin meniru Uni Eropa terkesan mengabaikan beberapa faktor fundamental yang sangat penting walaupun hanya sekedar filosofi semata. Mengabaikan hal-hal fundamental sangat fatal dalam membangun suatu organisasi besar karena hanya berkiblat pada satu pandangan saja (Uni Eropa), yang dimana pengabaikan hal-hal tersebut dilegalisasi oleh pemimpin negara masing-masing dan keinginan rakyatnya sendiri karena kurangnya sosialisasi politik terhadap rakyat oleh otoritas negara masing-masing.

Hemat saya faktor-faktor yang diabaikan tersebut adalah :

1. Landasan pembentukan yang berbeda. Uni Eropa walaupun dibentuk atas upaya Amerika Serikat melalui Containment Policy untuk menghalau laju komunisme Uni Soviet ke negara-negara Eropa Barat pasca Perang Dunia II, namun Uni Eropa didalam perkumpulan negara-negaranya memiliki landasan atas “kemakmuran”, yaitu untuk memakmurkan kesejahteraan rakyatnya sebagai akibat dari kemiskinan dan keterpurukan Perang Dunia II. Melalui pemahaman tersebut dicita-citakan agar Uni Eropa dapat menjadi kawasan yang maju di berbagai bidang dan hal ini pun terbukti dimasa sekarang. Berbeda dengan ASEAN, dimana ASEAN dibentuk atas dasar sama-sama pernah dijajah (kecuali Thailand) dan ingin segera memajukan kawasan Asia Tenggara dari sejarah kolonialisme yang panjang, namun hal ini terkesan klise karena tak ada agenda-agenda yang jelas sejak dari awal pembentukan hingga pada saat ini.
2. Perbedaan nilai-nilai. Akibat dari proses sejarah yang panjang dan pengaruh beberapa kebudayaan besar, Uni Eropa terbentuk oleh suatu nilai-nilai Barat dan suatu pendekatan hegemoni yang dibawa oleh Amerika Serikat ketika berakhirnya Perang Dunia II, sehingga menciptakan suatu suasana kehidupan politik regional yang sepenuhnya berakar pada tradisi Barat yang dimana sangat jauh berbeda dengan ASEAN yang “menjunjung tinggi” nilai-nilai dan tradisi Timur yang sangat berseberangan. Hal inilah kemudian yang menciptakan beberapa sub-faktor sistemik yang tidak bisa menjadikan ASEAN layaknya seperti Uni Eropa.
3. Perbedaan perilaku beragama. Apabila Uni Eropa hanya dipengaruhi oleh suatu kebudayaan kristiani saja yang dimana merupakan mayoritas penduduknya disana, berbeda layaknya dengan ASEAN yang lebih heterogen dimana terdapat beberapa pengaruh agama di dalam kehidupan berpolitiknya seperti pengaruh Islam, Buddha, dan Konfusianisme. Sehingga hal ini menjadikan iklan politik regional yang lebih kompleks dibanding dengan yang ada di Uni Eropa.

Secara kesimpulan dapat ditarik bahwa ASEAN tidak dapat menjadi suatu organisasi yang dapat menopang semua anggotanya dan beranjak dari posisi seperti sekarang yang akan ditransformasikannya ke bentuk supranasional layaknya seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa. Banyak yang harus dilakukan oleh ASEAN jika ingin mentransformasikan menjadi suatu model yang inginkan tersebut, perubahan tersebut harus rombak dari dalam organisasi itu sendiri dan lanjut ke hierarki kekuasaan yang lebih besar. Tidak perlu dilakukan perombakan dimasing-masing negara yang justru akan menciptakan konflik yang lebih luas karena masyarakat Asia Tenggara berbeda dari segala macam aspek dengan yang masyarakat di Uni Eropa.

1. Pendahuluan (Sejarah dan Perkembangan)

Strukturalisme atau yang juga dikenal dengan nama Neo-Marxisme, Marxisme Struktural, dan Marxisme Ilmiah[1] dalam Ilmu Hubungan Internasional merupakan suatu ajaran yang percaya akan bahwa struktur sistem internasional sangat ditentukan oleh tingkah laku individu antar negara dan ditujukan sebagai batasan atas pembuatan berbagai keputusan sebelum diputuskan oleh pemerintahan suatu negara. Di dalam pandangan ini terdapat aktor lain selain negara. Dalam hal pengambilan keputusan didasarkan pada isu-isu yang memiliki pengaruh lebih besar atau lebih kecil terhadap struktur[2]. Strukturalisme secara akademisi dimulai dari pendekatan ilmu budaya dan sosial yang berusaha untuk membuka pola-pola dan struktur yang tertutup dari elemen-elemen penting terhadap pola-pola tersebut yang telah dibangun[3].

Strukturalisme berakar pada pemikiran Karl Marx akhir atau Neo-Klasik yang banyak bernaung pada organisasi dibawah gerakan Kiri Baru (New Left)[4]. Terdapat dua unsur dalam pemikiran Marx yang sangat berpengaruh terhadap pendekatan ini. Pertama, ramalannya mengenai runtuhnya kapitalisme yang tidak terelakan. Kedua, etika humanis yang meyakini bahwa manusia pada hakikatnya baik, dan dalam keadaan tertentu yang menguntungkan akan dapat membebaskan diri dari lembaga-lembaga yang menindas, menghina dan menyesatkan[5].

Strukturalisme lahir dari pemikiran Marx dengan menempatkan keterkaitan antara ekonomi dengan politik sebagai elemen terpenting dalam melihat segala hal dalam hubungannya untuk mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan politik itu sendiri dengan harapan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh kelas. Terdapat tiga pokok dari ajaran Marx mengenai stukturalisme yaitu mengenai kelas-kelas sosial yang terbagi antara kaum borjuis (kaum pemilik modal) dan kaum proletar (kaum tertindas:buruh dan petani), mengenai model produksi (pengaturan perekonomian dan hubungan ekonomi) yang dimana membentuk dasar materi bagi masyarakat yang didasarkan pada produksi barang dan jasa manufaktur secara besar-besar sebagai prinsip utama Kapitalisme, dan teori nilai pekerja yang mengatakan bahwa upah buruh tidak sesuai dengan nilai barang yang diproduksi (menurut Marx nilai barang terbentuk oleh nilai guna, nilai tukar, dan nilai tambah).[6]

Strukturalisme dianggap sebagai kritikan terhadap realisme dan liberalisme dengan tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil karena kelahiran kapitalisme telah menciptakan tatapan yang tidak adil, dan hubungan ekonomi global yang sekarang ini merupakan rancangan sedemikian rupa untuk menguntungkan kelas-kelas sosial tertentu sehingga menciptakan kelas-kelas sosial yang dimana dalam perspektif strukturalisme hal ini harus dihapuskan. Walaupun Strukturalisme dianggap sebagai kritikan terhadap realisme dan liberalisme, ketiga perspektif ini memiliki berbagai persamaan seperti kesamaan antara strukturalisme dengan realisme yaitu terdapatnya konflik, namun letak konfliknya berbeda dimana dalam realisme konflik diciptakan karena “conventional state to state” (bentrokan kepentingan antar negara), sedangkan dalam strukturalisme konflik diciptakan karena adanya perebutan sumber daya alam. Strukturalisme memiliki persamaan dengan liberalisme karena sama-sama mengakui adanya aktor non-negara, namun strukturalisme memandangan institusi internasional sebagai kaki-tangan kapitalisme[7].

2.   Tokoh dan Pemikirannya

1. Henrique Fernando Cardoso dan Enzo Felatto – Teori Ketergantungan.

Berasal dari konsep Lenin mengenai imperialisme, berpendapat bahwa imperialisme masih hidup, namun dalam bentuk lain yaitu dominasi ekonomi negara-negara kaya terhadap negara-negara yang kurang maju. Pembangunan ekonomi negara-negara kurang maju erat kaitannya dengan kepentingan negara-negara maju, karena negara bekas jajahan dapat menyediakan sumber daya alam manusia dan sumber daya alam, dan juga negara kurang maju dapat menjadi pasar untuk hasil produksi negara maju, sedangkan produksi untuk ekspor sering ditentukan oleh negara maju. Teori ini berusaha untuk mengatakan bahwa negara-negara kurang maju secara terus-menerus akan mengalami kemiskinan karena pengaruh dari strategi ekonomi dan politik dari negara maju[8]. Objek kajian teori ketergantungan terutama adalah pengalaman negara-negara Amerika Latin yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan walaupun telah merdeka sejak awal abad XIX[9].

2. Immanuel Wallerstein – Teori Sistem Dunia.

Menurut teori ini kapitalisme telah menyebar ke seluruh dunia sehingga menciptakan negara pusat (core), negara semi pinggiran (semi pheri-pheri), dan negara pinggiran (pheri-pheri)[10]. Wallerstein memahami Teori Sistem Dunia sebagai perkembangan ekonomi kapitalis dunia yang saling bertautan, dimana tumbuh dalam bentuk modern pada abad ke XVI. Konsepsi Wallerstein tentang kapitalisme ditopang oleh gagasan mengenai ekspansi perdagangan internasional[11]. Teori ini berpendapat bahwa tidak meratanya pembangunan di dunia dan adanya pembagian dunia pertama dan ketiga merupakan penerapan fungsi dari sistem dunia yang kapitalis, bukan akibat dari ketertinggalan sejarah atau suatu masalah teknis[12].

3.  Point-Point Penting Strukturalisme

1. Karakteristik Hubungan Internasional sangat dibentuk oleh struktur perekonomian dunia yang kapitalistik.
2. Politik Internasional dibentuk atau ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi.
3. Aktor utama dalam Hubungan Internasional adalah negara dan aktor non-negara.
4. Negara lebih mencerminkan kepentingan kelas-kelas dominan daripada kepentingan nasional murni.
5. Kapitalisme adalah suatu tatanan sosial dan ekonomi yang tidak adil sehingga menghasilkan konflik dan ketidakharmonisan.
6. Kapitalisme ditandai dengan kontradiksi-kontradiksi internal dan merupakan sasaran bagi krisis periodik[13].

4. Kritikan Terhadap Strukturalisme

1. Negara-negara yang lebih miskin mempunyai hanya sedikit kemungkinan untuk meningkatkan posisi mereka, seolah-olah menyepelekan perjuangan negara-negara tersebut untuk mengatasi tekanan dari dunia (tekanan dari dunia kapitalisme).
2. Strukturalisme mampu untuk menjabarkan kejahatan kapitalisme internasional, namun tidak memiliki cara untuk mengubah tatanan tersebut.
3. Segala sesuatu dijelaskan berdasarkan kelas sosial, sehingga mengesampingkan berbagai fenomena (perang, krisis ekonomi, kesenjangan, dan aspek-aspek indentitas: gender, etnisitas, dan identitas lainnya).
4. Strukturalisme secara emplisit menyakatakan bahwa akhir dari sejarah adalah sosialisme (sesuai dengan tesis Karl Marx dalam Historical Materialism) yang merupakan suatu hal yang sangat jauh dari kenyataan karena tidak melihat dinamika perubahan sejarah dan sosial[14].

5.  Studi Kasus

03 Maret, 2009 – Published 20:33 GMT

Negara miskin perlu bantuan

IMF memperingatkan negara miskin semakin menderita karena krisis ekonomi dunia, kemungkinan memerlukan tambahan bantuan.

Dana Moneter Internasional, IMF mengeluarkan laporan baru yang menyatakan negara negara miskin lebih dipengaruhi krisis ekonomi dunia saat ini, dibandingkan masa lalu.

Mereka lebih terintegrasi ke dalam ekonomi internasional dibandingkan sebelumnya.

Pengaruhnya kemungkinan akan lebih kecil dirasakan karena berkurangnya perdagangan, penanaman modal asing dan dana yang dikirimkan penduduk yang bekerja di luar negeri.

Direktur IMF Dominique Strauss Kahn mengatakan negara negara pendonor perlu meningkatkan dukungan, bukannya mengurangi.

Dia mengatakan pada saat dimana mereka mengeluarkan ratusan milyar dolar bagi paket stimulus dan bantuan, seharusnya mereka lebih banyak memberikan bantuan kepada negara berpenghasilan rendah.

Strauss Kahn menambahkan krisis ini membawa pengaruh negatif kepada keuntungan yang baru didapat dengan susah payah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, kemiskinan yang memburuk dan peningkatan stabiltas ekonomi.

Dia mengatakan IMF sudah meningkatkan bantuan bagi negara berpenghasilan rendah tahun lalu, dan sudah siap untuk memberikan bantuan tambahan. Tetapi jumlahnya masih rendah.

Tahun lalu pinjaman bagi negara negara tersebut berjumlah lima setengah milyar dolar.

IMF sudah menjanjikan bantuan yang lebih besar 45 milyar dolar kepada enam negara, sebagian besar negara berpenghasilan menengah, yang mengalami akibat langsung krisis ekonomi[15].

*****

Berdasarkan pemberitaan diatas mengenai adanya program pemberian bantuan dana (utang luar negeri) dari IMF kepada negara-negara miskin dan menghimbau negara-negara pemdonor untuk meningkatkan bantuannya sehubungan dengan dampak dari krisis global yang sedang terjadi saat ini. IMF menyebutkan bahwa negara-negara miskin pada saat ini telah terintegrasi dengan perekonomian internasional, dengan alasan inilah kemudian IMF menyerukan agar dunia internasional memberikan perhatian yang lebih besar terhadap negara-negara miskin, lebih banyak memberikan bantuan ekonomi dan finansial untuk mereka. Menurut IMF, dampak krisis global telah menghilangkan keuntungan yang diperoleh negara-negara berpendapatan rendah tersebut pada saat pertumbuhan ekonomi mereka lebih cepat, sehingga kemiskinan semakin bertambah sementara ekonomi tidak stabil.

IMF merupakan suatu alat kebijakan negara pusat kapitalisme yaitu Amerika Serikat dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan mobilitas modal dengan tujuan akhir untuk menciptakan arus investasi yang baik, namun pada prakteknya IMF malah merusak pasar negara-negara miskin dengan menerapkan utang luar negeri tanpa menimbang efek-efek yang akan terjadi di negara-negara tersebut[16].

Melalui kacamata strukturalisme, fenomena diatas dianggap sebagai suatu jebakan yang dibuat oleh IMF agar negara-negara miskin tetap dalam cengkraman kapitalisme global meskipun posisi negara-negara kapitalis sedang terjerambat krisis[17]. Penarikan kesimpulan ini merupakan hal yang sesuai dengan pandangan strukturalisme yang menyatakan bahwa institusi internasional seperti layaknya IMF merupakan kepanjangan tangan dari kapitalisme.

Asumsi ini berdasar Teori Ketergantungan, yang menganggap ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara miskin, disebabkan faktor eksternal, lebih sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi global (Barat dan Non-Barat,negara industri dan negara ketiga, atau utara-selatan), dan kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan atau tak akan pernah melahirkan pembangunan dan tidak lebih merupakan bentuk imprialisme baru. Keterbelakangan adalah label untuk negara dengan kondisi teknologi dan ekonomi yang rendah diukur dari sistem standarisasi negara maju penganut kapitalisme.

Karakteristik struktur ekonomi internasional tersebut, memungkinkan negara yang memiliki power yang dominan untuk menciptakan aturan-aturan yang mengendalikan aktifitas-aktifitas ekonomi internasional dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan yang dimilikinya. Sebagai akibatnya terciptalah pola hubungan yang bersifat asimetris di antara negara hegemon dengan negara lainnya yang berujung pada ketergantungan negara dunia ketiga kepada negara hegemon, baik itu dari segi ekonomi maupun politik, bahkan tidak jarang perubahan pada struktur domestik sebuah negara yang tergantung ditentukan oleh pola hubungan yang asimetris tersebut[18].

Disini IMF dianggap sebagai perwakilan dari kapitalisme yang hanya mewakili kepentingan negara-negara kaya dengan tujuan untuk terus memiskinkan negara-negara miskin dan memperkuat dominasi negara-negara kaya terhadap berbagai kepentingan negara-negara kaya tersebut. Bahaya dari Kapitalisme melalui IMF-nya telah beberapa dibuktikan oleh sejarah seperti krisis moneter yang melanda Indonesia 1997, krisis moneter Venezuela 1989, dan penyesuaian struktural IMF di Ethiopia yang menyebabkan 8 juta rakyatnya menderita kelaparan meskipun produksi pangan di negara tersebut mencapai 90% kebutuhannya dan di beberapa tempat di negeri tersebut malah terjadi surplus produksi pangan[19].

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,  2008.

Elliott, P. Stephen dan Alan Isaacs. New Webster’s Universal Encyclopedia. New York : Bonanza Books, 1987.

Steans, Jill dan Llyod Pettiford. Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

Suhelmi, Ahmad. Pemikiran Politik Barat. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Weigall, David. International Relations: A Concise Companion. New York : Oxford University Press Inc, 2002.

Jurnal :

KAPITALISME&NEOLIBERALISME: Sebuah Tinjauan Singkat, karya Eko Prasetya, (Ekonomi Politik Journal Al-Manär Edisi I/2004).

Website :

http://www.scribd.com/doc/20849818/neo-marxis-n-pendekatan-kekuasaan?autodown=pdf

http://www.scribd.com/doc17676264/Strukturalis-Ringkasan-Perenungan-Dan-Analisis-Teori-Hubungan-Internasional-I

http://robinmandagie.blogspot.com/2009/05/critical-theory-asumsi-neomarxisme.html

http://jurnal-ekonomi.org/2006/09/09/imf-dan-bahaya-yang-ditimbulkannya/

http://internationalrelationstheory.googlepages.com/structuralism.htm

http://jurnal-ekonomi.org/2009/03/04/jangan-tertipu-dengan-perhatian-imf-terhadap-negara-negara-miskin/

http://www.selamatkan-indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=2

http://andre.pinkynet.web.id/2009/03/31/marxisme-dan-teori-hubungan-internasional/

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/03/printable/090303_monetary.shtml

http://pengelanakecil.blogspot.com/2009/08/organisasi-internasional-dilihat-dari.html

http://prari007luck.wordpress.com/tag/neo-marxisme/

[2]David Weigall, “Structural Determinist” dalam International Relations: A Concise Companion, (New York: Oxford University Press Inc., 2002), hal. 214.

[3] Stephen P. Elliott dan Alan Isaacs, “Structuralism” dalam New Webster’s Universal Encyclopedia, (New York: Bonanza Books, 1987), hal. 940.

[4] Miriam Budiardjo, “Berbagai Pendekatan dalam Ilmu Politik” dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 85. Untuk bacaan lebih lanjut mengenai “Kiri Baru” lihat Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 363-381.

[5] Ibid.

[6] Jill Steans dan Lloyd Pettiford, Ibid., hal. 152-155.

[7] Hana Nurhasanah, “Strukturalisme”, Catatan Perkuliahan, (Jakarta: FISIP UNAS, 22 Oktober 2009)

[8] Miriam Budiardjo, Ibid., hal. 90-91.

[9] “Marxisme dan Teori Hubungan Internasional”, http://andre.pinkynet.web.id/2009/03/31/marxisme-dan-teori-hubungan-internasional/, diakses 20 November 2009.

[10] Hana Nurhasanah, Ibid.

[11] “Marxisme dan Teori Hubungan Internasional”, Ibid.

[12] Jill Steans dan Lloyd Pettiford, Ibid., hal. 172.

[13] Hana Nurhasanah, Ibid.

[14] Jill Steans dan Lloyd Pettiford, Ibid., hal. 203-205.

[15] “Negara Miskin Perlu Bantuan”, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/03/printable/090303_monetary.shtml, diakses 22 November 2009.

[16] Eko Prasetyo, KAPITALISME&NEOLIBERALISME: Sebuah Tinjauan Singkat, (Ekonomi Politik Journal Al-Manär, 2004)

[17] “Jangan Tertipu dengan Perhatian IMF terhadap Negara-Negara Miskin”, http://jurnal-ekonomi.org/2009/03/04/jangan-tertipu-dengan-perhatian-imf-terhadap-negara-negara-miskin/, diakses 22 November 2009.

[18] “Lawan ! Cengkraman Globalisasi-Neoliberalisme”, http://www.selamatkan-indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=2, diakses 22 November 2009.

[19] “IMF dan Bahaya yang Ditimbulkannya”, http://jurnal-ekonomi.org/2006/09/09/imf-dan-bahaya-yang-ditimbulkannya/, diakses 22 November 2009.

Keinginan negara-negara Eropa untuk mandiri dan memajukan perekonomian negara-negara Eropa tersebutlah yang melatar belakangi terbentuknya Uni Eropa, hal ini ditandai dengan ditandatanganinya kerjasama Masyarakat Batu Bara dan Baja pada tahun 1951. Turki menyadari bahwa organisasi Uni Eropa tersebut sangat berguna bagi Turki untuk memajukan perekonomiannya, dan dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Turki adalah negara Eropa (walaupun mempunyai identitas yang berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya).

Turki telah memalukan segala macam upaya untuk dapat bergabung menjadi anggota tetap Uni Eropa. Lamaran yang diajukan Turki tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Uni Eropa, Uni Eropa tidak pernah menolak secara tegas dan tidak pula langsung menerima Turki. Uni Eropa hanya memberikan janji-janji untuk segera menetapkan tanggal untuk menerima Turki dan memasukan Turki ke dalam daftar anggota yang paling potensial. Sejak status tersebut dikeluarkan pada 1987 hingga sekarang Turki belum mengalami kemajuan dimata Uni Eropa dan selalu menjadi kandidat dari setiap pertemuan Uni Eropa.

Kegagalan Turki untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa memang patut dipertanyakan dan menjadi suatu pembahasan yang menarik. Selain karena Turki tidak mempu untuk memenuhi persyarakatan yang diajukan oleh Uni Eropa, ketidaksukaan Uni Eropa terhadap Turki juga menjadi salah satu faktor yang menghambat Turki untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa.

Kondisi politik dan ekonomi Turki memang selalu menjadi alasan kuat Uni Eropa untuk selalu menolak keanggotaan Turki. Ekonomi Turki yang jauh berbeda dengan negara-negara Uni Eropa lainnya dikhawatirkan akan menjadi suatu masalah bagi Uni Eropa dan menjadi beban bagi Uni Eropa di masa yang akan datang. Sebagai negara anggota Uni Eropa (jika Turki diterima) maka Turki berhak mendapatkan bantuan perekonomian dari negara-negara Uni Eropa melalui Regional Polcicy-nya. Pertimbangan untung rugi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keputusan Uni Eropa menolak keanggotaan Turki.

Kondisi demokrasi Turki juga menjadi sorotan Uni Eropa, Turki dianggap belum mampu untuk menegakan demokratisasi di negaranya, hal ini ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran HAM yang sering terjadi di negara tersebut. Kekuatan militer yang sangat dominan terhadap sipil di Turki dan metode militerisme yang kerap digunakan untuk menangani berbagai masalah yang terjadi di negara tersebut menjadi tolak ukur lemahnya demokrasi di Turki. Kedua alasan diatas menjadi hambatan utama dan selalu dikemukakan Uni Eropa untuk menolak keanggotaan Turki. Namun bukan berarti penolakan yang tidak hanya sekali tersebut diartikan bahwa Turki tidak melakukan perbaikan dalam kedua hal tersebut, namun sebaliknya Turki selalu melakukan perubahan sesuai yang diinginkan Uni Eropa. RUU pezinahan telah dibatalkan, siaran bahasa Kurdi mulai diperbolehkan di beberapa radio bahkan kaum sekuler Turki mengeluarkan pernyataan dan melarang istri kepala negara untuk menggunakan jilbab. Dalam hal militer masih kuat pengaruhnya, namun masih dapat dikontrol oleh kekuatan masyarakat madani. Turki telah melakukan segala cara untuk dapat menjadi anggota tetap Uni Eropa, bahkan Turki telah membuktikan dirinya menjadi satu-satunya negara Islam yang demokrasinya telah memasuki tahap yang relatif matang.

Selain hambatan yang selalu dikemukakan Uni Eropa untuk menolak keanggotaan Turki selama ini, penulis menganggap masih ada faktor lain yang lebih disebabkan ketidaksukaan Uni Eropa teradap Turki dan tidak pernah diakui secara resmi oleh lembaga Uni Eropa.

Pertama, alasan penolakan Uni Eropa berdasarkan perbedaan ekonomi, hal ini memang menjadi syarat untuk bergabung dengan Uni Eropa dapat diterima, tapi kendala hal tersebut tidak berlaku pada Yunani dan Portugal yang pada saat diterima menjadi anggota tetap Uni Eropa juga mempunyai masalah perekonomian yang hampir sama pada saat Turki mengajukan lamaran. Kedua, alasan mengenai lemahnya demokratisasi dan penegakan HAM di Turki memang sulit dibantah dan menjadi fokus Uni Eropa terhadap Turki. Namun sekali lagi penulis menanggap ada diskriminasi terhadap hal tersebut, hal ini ditunjukan dengan diterimanya Irlandia pada tahun 1972 dimana pada saat itu kondisi dalam negeri negara tersebut, yang sangat dipengaruhi oleh keputusan gereja tidak lebih baik dari Turki. Hal ini sekali lagi membuktikan ketidaksukaan Uni Eropa terhadap Turki

Faktor lain yang menyebabkan Turki belum juga diterima menjadi anggota Uni Eropa adalah faktor sejarah, kebudayaan dan agama di Turki yang bertolak belakang dengan negara-negara Eropa pada umumnya. Turki memiliki latar belakang budaya yang cukup berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya, sejarah Islam yang sangat kaya dan sangat penting yang menjadi suatu sejarah besar bagi perkembangan Islam di Eropa dan Timur tengah terumata pada zaman Kekaisaran Ottoman. Kekayaan sejarah Islam tersebut disatu pihak menjadi suatu kebanggaan yang sangat besar bagi Turki sebagai negara yang berhasil menyebarluaskan Islam ke hampir seluruh penjuru dunia, namun dilain pihak hal tersebut juga mempengaruhi cara pandang negara-negara Eropa bahkan keputusan Uni Eropa dalam hal penolakan Turki untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa. Hambatan terbesar Turki bukanlah masalah perekonomian atau masalah demokratisasi yang lemah di negara tersebut. Faktor sentimen-sentimen menjadi suatu hal yang menyudutkan Turki sebagaimana yang ditunjukan oleh negara-negara Eropa lainnya, Turki dianggap tidak termasuk dalam Christian Community. Hal ini diperkuat dengan sejarah yang buruk antara Turki dan beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya, seperti Inggris dan Yunani, dimana keduanya dapat saja menggunakan hak veto-nya untuk menolak keanggotaan Turki, sebagaimana yang pernah dilakukan Yunani pada Turki. Bahkan baru-baru ini Perancis dan Austria menjadi negara yang secara tegas menolak keangotaan Turki.

Sejak berdirinya negara republik Turki, Kemal Attaturk, yang pada saat itu menjadi Presiden pertama Turki memutuskan untuk berkiblat pada Barat khususnya masyarakat Eropa dan bergabung dengan NATO dengan bantuan Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan terhadap Turki. Keputusan ini didukung oleh letak geografis Turki yang sangat strategis; dimana pada saat itu terdapat dua Blok (Barat dan Timur) yang sama-sama menginnginkan Turki bergabung bersama mereka.

Keinginan Turki untuk disejajarkan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya dengan bergabung menjadi anggota tetap Uni Eropa memang mendapat suatu kesulitan, bahkan hal ini diperparah setelah Perang Dingin berakhir dimana fungsi dan posisi politik Turki bagi bangsa-bangsa Eropa anggota NATO sudah tidak lagi terlalu penting. Bubar dan berakhirnya Pakta Warsawa sebagai akibat kekalahan pihak Soviet dan sekutu, telah memandai bahwa fungsi utama Turki sebagai ujung tombak NATO telah berakhir pula.

Dengan banyaknya hambatan yang dihadapi Turki yang coba dihembuskan oleh Uni Eropa, tampaknya Turki harus menunda atau bahkan melupakan keinginannya untuk segera diterima menjadi anggota tetap Uni Eropa, butuh waktu yang sangat lama, 15-20 tahun, untuk Turki benar-benar menjadi anggota tetap Uni Eropa dan disejajarkan dengan negara-negara Eropa lainnya.

In any case, one must accept enthusiastically these admissions on the part of the leaders of the military establishment that there are limits to be efficacy of the military’s capability to deal with the challenges facing US. It is also gratifying that they seem to recognize that there must be a reallocation of resources in the federal budget. This seems to mean that they are willing to see the Department of Defense receive a smaller share of the financial resources of the government.

So, the question is the Department of State ready to assume a greater role in maintaining the national security? To answer this question must’ve be comes up with lots of federal budgets which can be receive from President and Congress to Department of State.

There are four steps that should be taken in order to achieve more power in diplomacy (Department of State) as the aftermath of Department of Defense approach are leaved :

1. Increasing Staffing and Funding

First, staffing and funding must be increased. So, now the question is: Where are the necessary funds to come from? In Ambassador Charles W. Freeman writing “Debt, Defense, and Diplomacy: Foreign Policy Dilemmas before the President-Elect” , are mentioned some area that could be significant to contribute the financial budgets, here’s the major:

• Withdrawal and reduce requirements for operations in Iraq. There is good reason to believe that  a reduction in combat operations can occur in the immediate future by expanding the role of the Iraqi army. If the US were to move vigorously in the diplomatic area, the presently envisioned 16 months withdrawal term could be significantly reduced.
• Install an anti-missile defense system. There is absolutely no indication that the presently envisioned system would be more than marginally effective in eliminating missiles directed at US territory.
• Withdraw US forces from South Korea and Germany. The reasons for their emplacement in those countries no longer exist. South Korea is today quite capable of defending itself against North Korea. Germany and the European Union are under no threat of a Russian attack. The size of the forces involved adds virtually nothing to the defense capabilities to the host countries. In other words, they have been quite superfluous in meeting the challenges that have faces the US in this century.
• The manned space flight portion of the NASA budget. Believe that a presidential commission needs to be created to study the manned flight portion of the NASA programs in order to determine definitely whether the costs are justified in comparison to the costs of unmanned space exploration and the knowledge to be gained from both.
• New taxes. There are two areas. First, a federal tax for gambling revenue that amounted to about $90 billion to 1-2% on all wages. The second one is federal luxury taxes that 2-5% tax could be levied on all luxuries accessories that costing more than $1,000.

2. Enhance Professionalism

The second step that needs to be taken is to enhance the professionalism of the Foreign Service and to transform it into a flexible, mission-and-career-oriented service. so, how can this be achieved? In order to achieve the goals, service the recruitment methods used to bring individuals into the Foreign Service must be changed. These should comprise a competitive examination to select students to attend selected universities at the expense of the US Government. The number of students would be a function of the needs of the Service. A specific program of studies would be established for each successful candidate to include specific foreign language studies. The individual arriving in the Foreign Service after the educational program prescribed above should be fluent in one foreign language and moderately fluent in a second. Fluency in these languages should be improved by judicious assignments, but their career should be not be limited to those countries in which those languages are spoken.

3. Reorganize State

At present, they are buried in the office of the Under Secretary for Political Affairs in several of the geographical bureaus, such as Near Eastern Affairs, European and Eurasian Affairs, South and Central Asian and pacific Affairs. It would be far more logical and efficient, to create several Under Secretaries for Political Affairs. One would be the Under Secretary for Political Affairs, Task Force I, whose responsibilities would cover the major powers, Russia, to include the ex-Soviet republics that are not members of the European Union; China, India, and possibly Brazil. The Under Secretary State, Task Force II, would be responsible for the Middle East from Egypt to Iran. The Under Secretary for Political Affairs, Task Force III, would be responsible for Europe, to include Turkey, and the countries along the south shore of the Mediterranean less Egypt, and so forth. With such an organization, the critical areas in international relations calling for forceful American diplomacy are brought to the forefront where the Secretary can have ready access to her expert in these areas and where these areas are not buried in the outmoded geographical arrangements.

4. Reactive and Proactive

This for step is a complete transformation of the American diplomatic mind set from reactive to proactive. The US needs to recognize the issues that are creating instability in international relations and the issues that are eroding the possibilities for the majority of the world’s population to live useful, well-developed lives. The federal government needs to attempt to address these issues before they become crises. It needs to address them by developing and proposing long term solutions (proactive) rather than coming up with spur-of-the-moment short term solutions to alleviate a crisis (reactive). One of the most important tools for the President and the Secretary of State to become proactive would be the development of the country-specific, long term goals I have been cited.

What can be done in the short, medium, and long term to take the four steps that been described above? In the short term, the Secretary, using the authority as the head of the Department of State, can:

1. Develop a budget to eliminate the shortfall in staffing and funding requirements going out at least five years and with the support of the President prevail upon Congress to accept this increased funding.
2. Prevail upon the President to appoint only professional diplomatic personnel to ambassadorship.
3. Create a Departmental ad hoc group to begin the development of country-specific, long term goals pending the creation of an organizational structure that will include policy development elements.
4. Launch an effort to create an intelligence capability in the Department, again on and ad hoc basis pending a department reorganization.
5. Set up a study group to develop a new concept for the Foreign Service, to include recruitment, terms of service, and a career program.
6. Set up a study group to revamp the Foreign Service Institute, its proposals to be coordinated with the Foreign Service study group with regard to meeting educational requirements for Foreign Service officers.
7. Set up a study group a develop a plan for the organization of the Department of State.

In the medium term, the groups’ recommendations need to be transformed into bills for Congressional action. Congressional adoption of these bills should occur within one year from their presentation to Congress.

In the long term, the restricting of the Foreign Service and the Foreign Service Institute and the reorganization of the Department should be completed within two years after the adoption of the respective bills by the Congress and the signature of the law by the President.

***

The twenty-first century may well be one of the most critical centuries the world will face for many hundreds of years. The US is in the position of being one of the major factors in successfully met through diplomacy.

Sources : The American Diplomacy Journals.

So, the association changed from politic and military aims toward economy and better understanding the role of youth is to build a bridge of cooperation without any suspicion, it easy because the association is a loose one. In this area, the Western standards will not fit nicely, the youth must always aware about that. As the next leaders they have to build understanding and personal friendship with the other. In the past Soeharto and Lee Kuan Yew’, were fast friends and always discussed in Malayan, they trust each other solidly. The youth in Indonesia, Malaysia, and Brunei, with dominant Muslim population must recognize the way of thinking with their counter parts in Vietnam, Laos, Cambodia, and Thailand, whose culture deeply influenced by Buddhism. The youth must not allergic to these differences. Not only Buddhism, but Confucianism has strong root here especially in Singapore. So the youth must learn the “Asian Values”, which are more flexible compared with the Western standards with rigid rules. As the next problems is not annexation by belligerent doctrine but to develop the countries, the youth must direct their attention and energies to fight together the very dangerous menace that already germinating in each country i.e. : Narcotics, Human Trafficking, Illegal Logging, Illegal Fishing, and Terrorism.

The menace of narcotics is very real and able to ruin the young generation. Human trafficking is a very cruel and inhuman that needed strong actions against them. Illegal logging is dangerous, not only for any country but for the whole planet, they rapidly disappearance of rain forest in the area directly support the carbon emission unchecked into more and more dangerous level and rapid global climatic change. Illegal fishing is a heinous crime since it robbed the poor fishermen’s right to feed their family. Forward human rights violations, the youth must be cautious. Democracies in this area are still a baby. The Mexican, highly irritated by American prodding in the 1960’s said “you can not pour hot soup into mouth of a baby, it will kill it”. ASEAN countries still in the process of practicing democracy and they have many problems. Myanmar, Thailand, and Philippines all have nasty domestic problems with insurgents. To meddle in this problem without the accord of a country involved are not only unwise but detrimental for the association. Even Malaysia, relatively a prosperous member have a strict policy, I.S.A. or Internal Security Act with a large population of Chinese and Indians which sometimes  went to the road protesting what they called as discriminating policy. The youth have to build a strong friendship with the Myanmar next leaders. The West, always very eager to paint the Myanmar military leaders as monsters, in effect makes the strong mans there angrier and choose to become more silence to harsh critics. The role of youth in ASEAN countries is to glean the experience of the past as well as avoid the wrongs. Only with warm personal friendship and full toleration, the next generations will success to make ASEAN brighter and prosperous.

The doctrine of the West will never of any use if practiced with rigid formula “Freedom for Freedom” in the area with strong Muslim, Buddhism, and Confucianism influences. Those deeply rooted religions are strange to the Western’s standard, for them (very rightly) the mantra “Freedom for Freedom” is nothing but a philosophy of a cancer cell. Non-Governmental Organizations, many of them doing good works, but to irritate, to pricks the governments with toxic to reign’s supported injections, in not only unwise but downright treason in any language.

The next generation youths are students, writers, politicians, merchants, and military students ought to learn the culture and the way of thinking of the area. In the past, the only warmly welcomed delegations are dancers and acrobats, since they were classified as colorless and relatively very tame species. Of course, exchange tours of singers, dancers, sword swallowers, wire walkers, still good medicines to ease tensions, biologically, or politically.

But in these very rapid developments in every field of sciences, the role of youth is always to builds cooperation honestly in order to keep out dangers of misunderstanding that can burst into unnecessary conflicts. ASEAN youths have much greater responsibilities in the next, the next generation’s leader is better to call his counter part on the phone by the name such as “Hello Procheangmung !” than the hypochondriac greetings “His Excellency Prime Minister of Thailand….”. A hearty answer with loud guffaws at the end of the phone is the best medicine for the countries involves and the rest of the association.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 16 Desember 2002 Bush mengeluarkan “Pengarahan Presiden no. 23 tentang Keamanan Nasional”. Ini merupakan rencana global membangun sistem-sistem pertahanan terhadap rudal balistik yang siap diluncurkan. Pada hari berikutnya Amerika secara resmi meminta kepada Inggris dan Denmark untuk menggunakan fasilitas di kedua negara itu sebagai bagian dari aktifitas pembangunan ulang sistem pertahanan rudal nasional (NMD-National Missile Defense). Bush mengubah nama Sistem Pertahanan Rudal Nasional (NMD) menjadi GMD-Ground-based Midcourse Defense. Secara praktis Sistem Pertahanan Rudal Nasional mencakup rencana-rencana pangkalan luar angkasa, laut dan udara. Pada Februari 2007 Amerika secara resmi mulai melakukan pembahasan dengan Polandia dan Republik Ceko tentang dimulainya pembangunan pangkalan penangkal rudal untuk mempermudah aktifitas sistem GMD. Amerika menjustfikasi sebab dimulainya program GMD karena terdapat negara-negara poros setan, seperti Korea Utara dan Iran secara khusus, yang berupaya mengembangkan rudal-rudal jarak jauh yang mampu mengusung hulu ledak nuklir yang mengancam kepentingan Amerika di Eropa dan Timur Tengah[1].

Dengan adanya agenda pembangungan instalasi anti-misil di Polandia dan Republik Ceko oleh Amerika Serikat, Rusia pun menjadi berang karena program ini dianggap mengancam kedaulatan negaranya dan berusaha untuk mengurangi kekuatan militer dan pengaruh politik Rusia di Eropa Timur, selanjutnya pemerintah Rusia menanggapi hal ini dengan pendekatan yang sangat mudah untuk terciptanya suatu konflik.

Seiring dengan berakhirnya pemerintahan George W. Bush dan dilantiknya presiden Barack Obama, menyebabkan beberapa peralihan dalam beberapa, terutama dalam kebijakannya mengenai program instalasi anti-misil di Eropa Timur. Beberapa kebijakannya terlihat sangat jauh berbeda dengan presiden Amerika Serikat sebelumnya.

Tertarik dengan latar belakang tersebut, maka tim penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam makalah dengan judul “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Mengenai Program Instalasi Anti-Misil Balistik di Polandia dan Republik Ceko Terhadap Rusia Pasca Terpilihnya Presiden Barack H. Obama (2009)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi topik pembahasan  dalam penulisan Politik Luar Negeri Amerika Serikat ini, yaitu :

1. Bagaimana kebijakan-kebijakan Barack Obama mengenai program instalasi anti-misil di Polandia dan Republik Ceko?
2. Bagaimana hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap hubungan luar negeri Amerika Serikat dengan Rusia?
   

C. Pokok Masalah

Semenjak Mei 2002, Washington dan Warsawa telah melakukan negosiasi mengenai perincian-perincian mengenai proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat untuk membangun strategi militernya yaitu program instalasi anti-misil di teritori Polandia (yang dikemudian menyusul mengikutsertakan Republik Ceko). Pemerintahan George W. Bush bersikeras dengan rencana ini karena melihat adanya kekhawatiran atas serangan rudal dari Timur Tengah, terutama dari Iran[2].

Rusia mengecam keras instalasi radar anti-rudal yang akan dipasang di Republik Ceko dan pencegat rudal di Polandia berdasarkan rencana yang disusun oleh presiden George W. Bush, dan mengancam akan menggelar rudal jarak dekat di perbatasan NATO sebagai tindakan balasan[3]. Hal ini menyebabkan kekicruhan antara hubungan Washington dengan Moskow. Rusia melihat hal ini sebagai penyulut konflik diantara kedua negara yang notabene memiliki pengaruh yang besar di kawasan Eropa.

Sehubungan dengan berahirnya masa jabatan presiden George W. Bush, dan dilantiknya presiden Barack Obama, Amerika Serikat merombak kebijakannya mengenai hal ini yang ditandai dengan dilakukannya beberapa kontak dengan otoritas Moskow dan dilakukannya dialog dua arah demi menemukan titik terang[4].

D. Tujuan Penulisan

Dengan menelaah judul penulisan Politik Luar Negeri Amerika Serikat di atas, dapatlah diketahui apa yang menjadi maksud dan tujuan penulisan ini.

Maksud dari penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui latar belakang dimulainya program instalasi anti-misil balistik Amerika Serikat di Polandia dan Republik Ceko;
2. Untuk mengetahui apa itu anti-misil balistik;
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan Amerika Serikat di Rusia, dan dampaknya terhadap instalasi pertahanan tersebut;
4. Untuk mengetahui nasib dari kebijakan Amerika Serikat mengenai program instalasi anti-misil.

E. Ruang Lingkup dan Batasan

Di dalam mengkaji kebijakan-kebijakan Amerika Serikat mengenai instalasi program anti-misil di Polandia dan Republik Ceko, tim penulis membatasi ruang lingkup pada permasalahan politik luar negeri saja. Tim penulis membasi batasan pada tahun 2009 saja. Tim penulis mengawali dan mengakhiri di tahun 2009 karena selain diangkatnya Barack Obama menjadi presiden, juga karena di tahun tersebut berbagai dialog mulai dilakukan untuk meredakan ketegangan akibat dari program ini, dan juga di tahun ini ketegangan tersebut sudah berakhir.

BAB II

DESKRIPSI UMUM

A. Tinjauan Teoritik

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya, yang dapat dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (policies) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah[5].

Kebijakan luar negeri suatu negara, yang juga disebut kebijakan hubungan internasional, adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer; serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara atau merupakan strategi implementasi yang diterapkan dengan variasi yang bergantung pada pendekatan, gaya, dan keinginan pemerintahan terpilih. Dalam wilayah ini pilihan-pilihan diambil dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan (finansial dan sumber daya) yang dimiliki[6]. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi[7].

Dalam hal mengenai kebijakan luar negeri suatu negara maka kebijakan-kebijakan yang dianut ditujukan sebagai usaha untuk memenuhi dan mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Kebijakan luar negeri suatu negara bergaris lurus dengan kepentingan nasional, dengan demikian kebijakan luar negeri yang di adopsi oleh suatu negara dianggap sebagai haluan terhadap berbagai masalah politik, ekonomi, sosial-budaya, serta mengenai pertahanan dan ketahanan. Implementasi dari kebijakan yang telah dihasilkan oleh suatu negara kerap kali berbenturan dengan kepentingan dari negara lain sehingga dapat menyebabkan suatu konflik[8] (seperti yang akan dibahas dalam makalah ini mengenai benturan antara kepentingan Amerika Serikat dan Rusia mengenai penempatan anti-misil balistik di Polandia dan Republik Ceko).

B. Pengertian Anti-Misil Balistik

Anti-misil balistik (Anti-Ballistic Missile/ABM) adalah sebuah misil yang didesain untuk melawan misil balistik (misil yang diciptakan untuk misil pertahanan). Misil balistik digunakan untuk membawa nuklir, senyawa kimia dan biologi atau hulu ledak konvensional dalam sebuah peluncur peluru balistik. Terminologi “anti-misil balistik” menggambarkan segala sistem anti-misil yang didesain untuk melawan misil-misil balistik, meskipun pada umumnya terminologi ini erat kaitannya dengan anti-misil balistik yang didesain untuk perlawanan jarak jauh yang membawa hulu ledak nuklir atau Interncontinental Ballistic Missiles (ICBMs)[9]

Anti-Balistik Misil ditujukan sebagai senjata untuk menghadang rudal jelajah yang pada saat ini kerap kali pada rudalnya membawa hulu ledak nuklir. Rudal jelajah digolongkan berdasarkan titik serang yang dinginkan, dan cara peluncuran. Dua kategori yang paling umum adalah rudal jelajah yang digunakan untuk serangan darat dan rudal jelajah anti kapal. Tiap tipe rudal tersebut bisa diluncurkan baik dari pesawat, kapal laut, kapal selam maupun dari pelontar yang ada di daratan. Rudal jelajah untuk serangan darat adalah rudal yang tidak berawak dan dirancang untuk menghantam sasaran tertentu ataupun target bergerak yang berada di darat. Rudal ini diluncurkan setelah terlebih dulu diprogram untuk mengenali target. Tenaga untuk daya dorong rudal ini biasanya berasal dari mesin jet kecil. Karena rudal jenis ini dilengkapi dengan sistem pemandu yang sangat akurat, rudal ini efektif untuk menyerang target yang kecil sekalipun, bahkan jika hulu ledaknya konvensional.[10]

Tapi, sebetulnya rudal canggih tersebut sejauh ini justru baru dimiliki oleh Amerika Serikat, Rusia dan Prancis. Mereka juga tidak mengekspor rudal jenis ini ke negara lain. Irak, dikabarkan sedang menggarap modifikasi pesawat latih Czech L-29 menjadi pesawat tak berawak untuk membawa hulu ledak kimia dan bilogis. Selain Irak, Amerika memberi kewaspadaan khusus pada Korea Utara dan Iran. Itulah sebabnya, ketiga negara itu, diberi label “Axis of Evil”, Poros Setan alias Poros Kejahatan.[11]

C. Latar Belakang Penempatan Instalasi Anti-Misil Balistik oleh George W. Bush

Pasca runtuhnya menara WTC di New York, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld meminta Presiden Bush memberi perhatian khusus kepada perkembangan teknologi rudal penjelajah yang dimiliki negara musuh AS, serta kerentanan tentara dan warga AS terhadap serangan. Surat tersebut dikirim Rumsfeld, sebagai bukti kepedulian tingkat tinggi jajaran Departemen Pertahanan terhadap perkembangan teknologi rudal penjelajah, yang mengancam Amerika Serikat. Presiden Bush diminta bertindak keras terhadap musuh-musuh Amerika Serikat[12].

Sebelum fokus terhadap rudal penjelajah, Pemerintahan Bush sebetulnya sudah mengembangkan sistem anti rudal. Tetapi fokusnya lebih kepada pertahanan terhadap serangan rudal balistik, sebab rudal ini memiliki kemampuan jelajah tinggi, mampu terbang rendah, dan bisa diterbangkan tanpa pilot. Amerika menyadari, perkembangan rudal balistik makin mengancam negaranya. Sebab kini, sudah ada rudal yang dapat diluncurkan dari kapal menuju pantai, mampu mengelabui radar, dan dilengkapi hulu ledak berbahan biologi, kimia, dan nuklir[13].

Rumsfeld menggunakan isu terorisme, untuk menggugah semangat Bush menuruti kemauan Departemen Pertahanan, menyikapi perkembangan rudal penjelajah. Sebab dengan kemampuan jelajahnya yang makin tinggi, instalasi Amerika Serikat di berbagai negara terancam. Bahkan bukan tak mungkin, tanah Amerika pun diserang, seperti rubuhnya Menara kembar WTC setahun silam[14].

Dalam memo dua halamannya, Rumsfeld juga mengajak Dewan Keamanan Nasional Amerika, segera membahas pembentukan semacam Satuan Tugas, menangani masalah rudal jelajah ini. Padahal Amerika sudah mengatur tentang kontrol pengembangan peralatan nuklir, dibawah Missile Technology Control Regime (MTCR) yang dibentuk tahun 1987. MTCR tak Cuma mengatur rudal balistik, tapi juga rudal penjelajah. Hanya saja kontrol terhadap penjualan dan produksi tidak diatur[15].

Koran Washington Post yang pertama kali melansir tentang memo itu juga menulis, seorang pejabat yang dekat dengan Rumsfeld yakin bahwa kebijakan yang diusulkan bos Departemen Pertahanan itu, bukan didasarkan pada informasi intelejen. Tapi hanya pada laporan akumulatif, bahwa negara-negara yang selama ini di cap sebagai musuh Amerika, memiliki mesin gas turbin, peralatan navigasi yang presitif, satelit indraja teknologi tinggi, yang kesemuanya bermuara pada kemudahan membuat senjata jelajah[16].

Rencana Amerika Serikat untuk membangun instalasi anti-misil balistik di Eropa Timur telah memunculkan perdebatan yang berujung pada konflik, yang dimana menarik berbagai pihak seperti Rusia dan negara-negara anti-Amerika Serikat, dan beberapa aspek dari kontroversi mengenai penempatan instalasi ini telah mengejutkan beberapa pihak. Dimulai dari reaksi Moskow yang sangat menentang akan hal ini, yang kemudian mengatakan bahwa rencana Amerika Serikat tersebut akan menggangu stategi nuklir Rusia sejauh ini[17].

Banyak yang berkata bahwa sebenarnya aksi Amerika Serikat itu merupakan pengepungan Rusia dan melanggengkan Rusia berada pada daerah ancaman penangkal rudal Amerika. Rusia memahami hakikat perkara tersebut. Rusia menilai sistem ini sebagai ancaman mematikan terhadap keamanan Rusia. Pada November 2008 duta besar Rusia untuk NATO Dmitry Rogozin mengatakan “Rudal Amerika Serikat di Polandia bisa menghujani Moskow hanya dalam waktu empat detik. Dan untuk mengeluarkan Amerika dan membongkar kepalsuan klaim Amerika bahwa fasilitas rudal di Polandia dan Ceko itu untuk menangkal Iran, Rusia menawarkan kepada Amerika untuk menyebar radarnya disamping radar Rusia di pangkalan radar Rusia di Gabala, Azerbaijan dan itu lebih dekat ke Iran dari pada Polandia dan Ceko, jika memang targetnya adalah Iran!”, selanjutnya Dmitry Rogozin beragumen bahwa Amerika Serikat tidak menyetujuinya karena target Amerika adalah menancapkan pangkalan di Eropa Timur untuk mengancam Rusia dan Amerika Serikat tidak ingin Rusia ikut berkontribusi di pangkalannya sehingga pangkalan Amerika akan berada dalam pengamatan Rusia, selama targetnya adalah Rusia itu sendiri[18].

Rusia beranggapan bahwa penangkal rudal Amerika Serikat itu diarahkan untuk melawan Rusia, bukan untuk melawan ngara-negara poros setan (Axis of Evil). Karena itu, Vladimir Putin pada April 2007 telah mengancam akan terjadinya perang dingin baru jika Amerika Serikat tetap berkeras menyebarkan penangkal rudal di Eropa Tengah. Sebagai tambahan, sebagai reaksi atas berbagai ancaman Amerika, Putin mengancam akan menarik diri dari Perjanjian Kekuatan Nuklir (NFT-Nuclear Forces Treaty) yang ditandatangani dengan Amerika pada tahun 1987, selanjutnya Putin mengancam akan menyebar rudal-rudal di perbatasan Kaliningrad di laut Baltik yang dekat dengan Polandia. Salah seorang jenderal Rusia berpendapat lebih jauh di mana ia mengancam akan menghujani Polandia jika tetap berkeras menjadi bagian dari penangkal rudal Amerika. Pada tanggal 15 Agustus 2008, jenderal Rusia Anatoly Nogovitsyn mengatakan: “Dengan masuknya Polandia dalam penangkal rudal, maka itu menjadikan Polandia sebagai target. Ini saya yakin 100 %. Sungguh Polandia telah menjadi target serangan dan penghancuran target ini menjadi salah satu prioritas“[19].

BAB III

PEMBAHASAN

Semenjak serangan teroris pada 11 September 2001, pemerintah Amerika Serikat mendeklarasikan perang internasional terhadap terorisme yang diketuai oleh Osama Bin Laden yang dicurigai telah bersembunyi di Afghanistan. Perang ini dideklarasikan sebagai perang jangka panjang dan memakanan biaya banyak yang mengikutsertakan beberapa negara dalam menghadapi beberapa ancaman.[20]

Di tahun 2002, pemerintahan Bush memulai melakukan pembicaraan dengan pemerintah Polandia dan Republik Ceko mengenai instalasi fasilitas pertahanan misil di teritori negara mereka, dengan detailnya berupa bahwa akan ditempatkan rada di Republik Ceko dan peluncur pengcegat rudal di Polandia, yang rencananya akan dilakukan pada akhir 2006. Masalah ini kemudian mencuat menjadi suatu perdebatan sengit diantara kedua negara. Pada bulan Januari 2007, pemerintahan Amerika Serikat meminta untuk dilakukannya dialog formal, walaupun banyaknya penolakan tetapi jika parlemen Polandia dan Republik Ceko menyetujuinya maka instalasi ini akan segera dibangun sesuai dengan persetujuan pertahanan misil.[21]

Pada Era George W. Bush ini, beliau menginginkan suatu sistem pertahanan yang dapat menghalau rudal balistik atau misil pembawa hulu ledak yang berbahaya (nuklir, senjata kimia, dan senjata biologi) yang kemungkinan ditujukan terdapat kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah dan Eropa. Amerika Serikat beranggapan bahwa negara-negara musuh Amerika Serikat seperti Iran, sudah memiliki teknologi militer yang maju yang dapat meluncurkan rudal-rudalnya kapan saja. Menurut Alexander Khramchikhin (analisis kebijakan luar negeri Rusia untuk RIA Novosti) berargumen bahwa ada 5 penjelasan mengapa Amerika Serikat menginginkan suatu sistem pertahanan ini, yaitu :

1. Setelah tragedi 11 September, para pemimpin dan masyarakat Amerika Serikat menjadi khawatir sehingga mereka menginginkan untuk menyerang terlebih dahulu, walaupun terhadap ancaman-ancaman yang bersifat mitos terhadap keamanan dalam negerinya.
2. Anggaran belanja Pentagon semakin membengkak dan terus membebani APBN Amerika Serikat. Departemen Pertahanan dan industri-industri militer secara kompleks menampilkan ancaman-ancaman yang bersifat mitos belaka sebagai sesuatu yang nyata, dengan mencoba untuk memahami keamanan nasional yang bersumber pada dana pajak masyarakat Amerika Serikat.
3. Militer Amerika Serikat dan para pemimpin politik percaya bahwa dalam kedepannya mereka akan membangun instalasi anti-misil balistik secara bertahadap yang akan menjadi suatu ancaman terhadap kekuatan strategi nuklir Rusia, yang akan membuat Rusia membentuk suatu pencegat rudal balistik (Ground-Based Interceptors/GBIs).
4. Otoritas Washington ingin untuk mengulang kembali kesuksesannya dalam stategi di tahun 1980an, ketika berhasil untuk memaksa Moskow untuk menghabiskan dana besar-besaran untuk melawan ancaman mitos. Hampir seperempat abad telah berlalu semenjak Amerika Serikat mengumumkan perang antariksa, terhitung dengan ekonominya yang besar, dan potensi ilmiah dan teknologi, Amerika Serikat telah menyusun untuk membuat sesuatu hal yang sebetulnya tidak memiliki apa-apa sejak negeri ini mengumumkan hal tersebut.
5. Kemungkinan terakhir adalah bahwa Amerika Serikat sesungguhnya tidak terlalu perduli terhadap Rusia ataupun Iran, namun sesungguhnya secara empiris telah diketahui bahwa NATO sudah tidak memiliki masa depan dan ingin untuk menciptakan suatu sistem keamanan yang lebih kecil namun lebih koheren. Sistem ini harus mengikutsertakan negara-negara yang setia terhadap otoritas Washington, dan pengembangan instalasi anti-misil balistik ini merupakan tes terhadap kesetiaan dari negara-negara tersebut terhadap Amerika Serikat[22].

Mengenai hal penempatan instalasi ini di Polandia dan Republik Ceko, yang keduanya merupakan negara-negara eks-komunis dan memiliki hubungan historis yang sangat erat dengan otoritas Moskow dan juga letak geografisnya pun berdekatan dengan Rusia, Rusia melihat bahwa penempatan anti-misil balistik di Polandia dan radar di Republik Ceko sebagai sebuah ancaman yang serius. Walaupun sistem ini terlihat kecil namun akan berkembang menjadi besar dan radar yang akan ditempatkan di Republik Ceko diguna sebagai suatu aktifitas spionase terhadap Rusia. Selanjutnya Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengancam bahwa negaranya tidak akan bersikap histeris mengenai ini tetapi akan menghadapinya dengan tindakan balasa. Untuk menanggapi perihal yang dikatakan oleh Medvedev, Pentagon memberikan statement bahwa hal ini merupakan suatu pidato yang mengadu-domba dari Rusia yang diciptakan untuk membuat kawasan Eropa menjadi khawatir[23].

Untuk menanggapi hal ini Rusia segera memperingatkan Republik Ceko mengenai konsekuensi negative yang akan ditempuh oleh negeri ini apalagi menyetujui proposal sistem anti-misil balistik diteritorinya. Moskow memperingatkan Praha melalui parlemen Rusia, Duma, bahwa Rusia siap untuk “mencoba” sistem pertahanan tersebut dengan menempatkan beberapa misil balistik di Rusia, Belarus, dan Kalingrad[24]. Republik Ceko mengkhawatirkan adanya perluasan pengaruh kuat Rusia di dalam negerinya yang semakin terasa di masyarakat Republik Ceko akhir-akhir ini[25].

***

Habisnya masa jabatan presiden George W. Bush pada akhir 2008 dan naiknya presiden Barack Obama menjadi presiden Amerika Serikat pada Januari 2009. Dengan presiden Amerika Serikat yang baru itu banyak memunculkan pertanyaan mengenai program instalasi pertahanan ini, apakah akan melakukan kebijakan baru atau melanjutkan penempatan instalasi pertahanan tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut mencuat akibat dari kebijakan presiden sebelumnya yang menjadikan kawasan Eropa Timur layaknya sebagai kawasan pengujicobaan dan bentrokan antara kepentingan kedua kubu.

Respon Rusia terhadap terpilihnya Obama sebagai presiden Amerika Serikat adalah segera mengumumkan akan menempatkan rudal Rusia “Iskander” di perbatasan dengan Polandia dan Lithuania[26] menanggapi rencana Amerika membangun tameng rudal di wilayah Polandia dan Ceko yang langsung dikomandoi oleh presiden Rusia Dmitry Medvedev. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap pemberitaan yang mengatakan bahwa presiden Polandia Lech Kaczynski telah dihubungi oleh presiden Obama lewat telepon menjamin akan melanjutkan penempatan perisai anti rudal. Tapi berita ini dibantah oleh para juru bicara Obama : ”Obama akan mendukung proyek ini kalau sudah terbukti teknologinya berfungsi”[27].

Hal yang mengejutkan terjadi pada tanggal 17 September 2009, secara resmi Obama mengumumkan bahwa meninggalkan rencana penanaman rudal Amerika di Polandia dan Republik Ceko, Obama telah menyatakan pada awal tahun 2009 bahwa ia akan membatalkan rencana pertahanan rudal di Eropa Timur demi kepentingan sistem pertahanan rudal bergerak yang dibangun di atas kapal perang Amerika. Di dalam pidato nya mengenai hal ini, Obama mengatakan: “Saya setuju dengan sejumlah rekomendasi dari Menteri Pertahanan dan Kepala Staf untuk memperkuat perlindungan Amerika menghadapi kemungkinan serangan rudal balistik. Pendekatan ini akan melahirkan kemampuan yang lebih cepat, membangun sistem yang lebih efisien, memberikan bentuk yang lebih defensif menghadapi rudal, dari pada program pertahanan rudal Eropa tahun 2007”, selanjutnya beliau menambahkan: “Kita berhasil membuat kemajuan besar dalam mengembangkan rudal pertahanan kita dan khususnya dalam mengembangkan pemancar rudal darat dan laut serta peralatan pendukungnya. Pendekatan kita yang baru akan memungkinkan kita untuk menggunakan teknologi baru termodern dalam bentuk yang lebih cepat dari sistem sebelumnya. Sistem yang baru di Eropa akan lebih kuat, lebih cerdas dan lebih cepat melindungi militer Amerika dan sekutu-sekutunya, dari sistem sebelumnya. Pendekatan baru kita akan memberikan kemampuan yang lebih efisien dan efektif. Pendekatan baru kita akan membangun kepercayaan dalam komitmen kita untuk melindungi Amerika dari ancaman rudal balistik serta menjamin dan memperkuat perlindungan sekutu-sekutu kita di NATO”[28].

Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Jumat, memuji tindakan “berani” presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk membatalkan satu perisai rudal Eropa sementara pemimpin NATO mengatakan aliansi itu harus bekerja sama lebih erat dengan Moskow menyangkut keamanan global. Putin mengatakan : “Keputusan presiden AS Barack Obama, yang membatalkan rencana untuk membangun instalasi pertahanan rudal di Eropa Timur, membuat kami lega”, selanjutnya ia menambahkan : “Dan saya sangat mengharapkan bahwa keputusan yang benar dan berani ini akan diikuti oleh yang lain”[29].

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Rusia adalah dengan membatalkan penempatan misil Iskander didekat perbatasan dengan Polandia[30], hal ini dilihat sebagai strategi Rusia untuk menjadikan masalah nuklir Iran sebagai harga-tawar dengan Amerika Serikat. Banyak analis yang beranggapan bahwa hal ini merupakan kemenangan terhadap diplomasi Rusia, dan selanjutnya banyak pula yang mengatakan bahwa ini merupakan pukulan telak terhadap Amerika Serikat[31]. Amerika Serikat banyak mendapat kritikan dari dalam negeri mengenai kebijakan Obama ini, terutama dari lawan-lawan politiknya dari partai Republik dan dari para akademisi[32]. Menurut ketua oposisi Rusia Garry Kasparov, Rusia telah mendapat keuntungan dengan mempertahankan krisis Iran sebagai harga tawar, karema ancaman di Timur Tengah telah membawa kenaikan harga minyak yang menyebabkan Amerika Serikat merugi. Rusia juga telah meraup keuntungan mengenai berbagai konsensi di PBB terhadap pihak-pihak Barat, kali ini konsensi itu merupakan pertahanan misil Amerika Serikat yang berdampak pada kebijakan Rusia terhadap Amerika Serikat untuk mengucilkan perdagangan dengan negara-negara eks-Uni Soviet yang pro-Barat seperti Georgia dan Ukraina[33].

Mengenai banyaknya kritikan terhadap kebijakan yang dibuat oleh presiden Obama, banyak spekulasi terhadap kebijakan ini salah satunya mengenai adanya agenda tersembunyi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu bahwa ditinggalkannya sistem pertahanan GMD di Polandia dan Ceko akan bersifat sementara untuk menyenangkan Rusia. Dalam pidato Menteri Pertahanan Amerika Serikat Roberth Gates[34] tersirat telah berlaku cerdik dengan tidak menyebutkan dibukanya pembahasan Pentagon dengan Polandia dan Ceko tentang dimasukkannya model darat untuk sistem SM-3 dan peralatan lain untuk sistem tersebut. Demikian pula Gates tidak menyebutkan pembahasan-pembahasan seputar berita yang bocor bahwa Turki, Georgia, dan Azerbaijan bisa masuk di dalam organisasi penyebaran rudal Amerika. Bocoran berita itu telah membuat resah Rusia karena itu artinya bahwa penyebaran pangkalan rudal darat telah meluas ke kebun belakang Rusia.

Karena itu, juru bicara di kantor berita Rusia menjawab pidato Obama dan menteri pertahanan Robert Gates dengan komentar: “Seperti yang kami perhitungkan, Barack Obama dalam pidatonya pada tanggal 24 September 2009, dia tidak akan berbicara tentang meninggalkan atau menunda sesuatu pun. Akan tetapi ia justru mengadopsi rencana partahanan rudal baru yang dibangun di atas asas-asas teknologi yang sedang berkembang dan modern yang mampu secara labih baik untuk menghadapi ancaman rudal kontemporer. Obama mengatakan bahwa rencana tersebut lebih memiliki kapabilitas dari rencana sebelumnya yang menggabungkan Polandia dan Ceko”[35]

Sedangkan komparatif keunggulan Amerika secara militer telah goyah dan kemudian kontrol Amerika Serikat di dalam konstelasi internasional melemah, dan Amerika Serikat akhirnya memperhitungkan peningkatan kekuatan Rusia secara militer, maka jelas bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki kontrol atas dunia sebagaimana kontrol yang dimilikinya sebelum menginvasi Irak. Karena Irak dan Afganistan menyedot kekuatan militer dan pendapatan Amerika. Ditambah lagi krisis ekonomi global makin memperparah pelemahan posisi Amerika di dunia. Akan tetapi meski semua itu, Amerika Serikat tetap lebih unggul dalam bidang militer dan memiliki kontrol yang lebih kuat di dalam konstelasi internasional. Namun Amerika menghadapi sejumlah tantangan dan persaingan dari kekuatan utama lainnya di dunia. Akibat meletusnya berbagai krisis sebelumnya, maka tantangan dari saingannya makin dramatis.

Meskipun pihak Rusia menilai hal ini sebagai suatu kemenangan diplomasi dan militer, sesungguhnya Amerika Serikat menginginkan hal yang lebih daripada program instalasi anti-misil balistik yaitu dengan menempatkan dan membangun kapal induk pencegat yang dapat lebih leluasa untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak dapat terjangkau oleh anti-misil balistik[36]

Sementara itu pihak Polandia merasa kecewa dengan kebijakan Obama ini dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat selalu saja memperhatikan diri sendiri dengan kepentingan dan tindakanan ekspoitasinya terhadap negara lain, menilai Amerika Serikat sebagai negara yang hanya peduli terhadap kepentingannya sendiri tidak lebih. Dengan dibatalkannya sistem pertahanan ini membuat Moskow dengan bebas menempatkan misil-misilnya di perbatasan Polandia dan pencegat balistik pun sudah dibuat di Kalingrad yang membuat Polandia semakin resah akhir-akhir ini[37]. Republik Ceko juga merasa kecewa dengan kebijakan Obama ini, bahwa dengan dibatalkannya kesepatakan penempatan sistem pertahanan radar di Republik Ceko merupakan tindakan yang akan mendatangkan suasana seperti pada perang dingin karena pengaruh Rusia yang semakin kuat di Eropa Timur, hal ini merupakan siatuasi yang sebetulnya harus diblokade oleh Amerika Serikat seperti yang dilakukan pada pasca perang dunia kedua.[38]

Dalam penjelasannya dikatakan oleh Obama bahwa anggapan Polandia dan republik Ceko meninggalkan mereka dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Rusia merupakan bukal hal yang harus untuk dikhawatirkan karena Obama telah mengajukan proposal untuk pembuatan arsitektur misil pertahanan baru di Eropa yang akan siap lebih cepat dengan teknologi militer yang lebih cangih dan akan menyuplai berbagai misil yang lebih baik, jauh berbeda dengan apa yang direncanakan oleh George W. Bush. Sistem pertahanan yang direncanakan oleh George W. Bush tidakbisa mengangkis misil jarak jauh dan sistem pencegatnya pun hanya untuk misil jarak menengah saja. Hal ini berbeda dengan sistem pertahanan yang diajukan oleh Obama[39].

BAB IV

KESIMPULAN

Demi memperbaiki diplomasi dengan Rusia, Presiden Obama membatalkan penempatan sistem radar dan anti rudal Amerika Serikat di Polandia dan Ceko. Ini kemenangan diplomatik bagi Rusia.

Tahun 2009 adalah akhir dari masa panjang aliansi erat Polandia-AS, yang berlangsung selama sembilan tahun. Awal 1990an, Amerika Serikat dan Polandia punya kepentingan sama. Kedua negara ingin menancapkan demokrasi di Eropa Tengah, sekaligus menggiring bagian timur benua ini ke dalam struktur politik dan ekonomi Eropa Barat. Sekarang, Polandia menjadi korban keberhasilannya sendiri. Eropa Tengah sudah stabil, Polandia masuk NATO dan Uni Eropa. Praktis tidak ada ancaman yang menakutkan lagi. Amerika Serikat tidak harus menjadi pelindung lagi dan punya masalah lebih besar di Afghanistan, di Iran, dengan China dan Israel.

Di lain sisi, dengan satu jurus saja, Rusia berhasil mendapat beberapa keuntungan sekaligus. Serdadu Amerika Serikat tidak muncul pada jarak 200 kilometer dari perbatasannya. Polandia yang dianggapnya bersikap bermusuhan sekarang direndahkan dan peran Moskow sebagai aktor di panggung internasional meningkat bobotnya. Sebagai imbalannya, Moskow akan menyetujui tuntutan Amerika Serikat untuk memberlakukan sanksi lebih ketat terhadap Iran. Rusia juga akan menyetujui pembatasan hulu ledak nuklir. Tapi ini harga yang terlalu murah bagi demikian banyak keuntungan yang didapat Rusia. Barack Obama tampaknya membayangkan dunia ajaib bebas senjata nuklir, tanpa negara-negara jahat dan tanpa terorisme. Tapi ia bisa keliru dengan gagasan-gagasan utopisnya.

Pembatalan Amerika Serikat untuk menempatkan sistem radar di Ceko dan sistem penangkal rudal di Polandia mengubah secara mendasar hubungan Amerika Serikat-Rusia. Langkah ini malah bisa dilihat sebagai sinyal pertama dari suatu ‘babak baru’ yang dicanangkan Washington. Juga sebagai perubahan haluan yang tegas dari politik George W Bush, yang sangat mendorong proyek penangkal rudal di Eropa. Ini merupakan alasan utama mengapa hubungan Amerika Serikat dan Rusia jadi demikian tegang. Moskow tidak percaya, bahwa Washington menjalankan proyek ini hanya untuk menghadapi ancaman nuklir dari Iran.

Namun ada asumsi bahwa sebetulnya Pemerintahan Obama dengan cerdik menjadikan proyek penangkis rudal sebagai kompromi. Ia tidak menyerah pada tuntutan Rusia. Ia juga tidak menghapus rencana itu sama sekali. Upaya membangun sistem penangkis rudal, yang bisa menghancurkan roket musuh sebelum mencapai tujuannya, adalah bagian penting dari strategi keamanan Barat. Ini logis, efektif dan perlu, sehubungan dengan ancaman dari negara-negara jahat. Dan negara-negara seperti Iran dan Korea Utara harus melihat, bahwa dalam upaya menetralkan sikap agresif mereka, tidak ada teknologi yang dikesampingkan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Steans, Jill dan Llyod Pettiford. 2009. Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Website :

http://en.rian.ru/analysis/20070425/64384966.html

http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=12240&Itemid=48

http://azizsutan.blogspot.com/2002_05_01_archive.html

http://www.antaranews.com/berita/1234050423/eropa-dalam-jangkauan-rudal-iran-kata-nato

http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/amerika/as/harapan_dunia_obama081110-redirected

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=1&jd=Obama+Siapkan+Peralihan&dn=20081107083731

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6720153.stm

http://politikinternational.wordpress.com/2009/09/18/rusia-puji-sikap-obama-yang-membatalkan-perisai-rudal-nuklir-di-eropa-timur/

http://www.russiatoday.ru/Top_News/2009-09-17/us-drops-anti-missile.html

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4705803,00.html

http://ja-jp.facebook.com/note.php?note_id=174230547566&ref=mf

http://www.dailyestimate.com/article.asp?id=10887

http://csis.org/files/publication/0903qus_russia.pdf

http://www.ceeisaconf.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=166438/bossong.pdf

http://www.icds.ee/fileadmin/failid/Maria%20M%E4lksoo%20-%20EU2008.pdf

http://www.cer.org.uk/pdf/pb_TV_obama_russia_june09.pdf

http://www.academyofdiplomacy.org/programs/Merrill_Fellowship/Ponyaeva_2009.pdf

http://italy.usembassy.gov/pdf/other/RL34051.pdf

http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL34051.pdf

http://www.carlisle.army.mil/library/bibs/SecurityStrategy07.pdf

http://www.libertas.bham.ac.uk/publications/Essays/Microsoft%20Word%20-%209%5B1%5D.11%20brought%20about%20a%20revolution%20in%20american%20foreign%20policy%20discuss.pdf

http://www.heritage.org/Research/RussiaandEurasia/upload/wm_2139.pdf

http://www.heritage.org/Research/BallisticMissileDefense/upload/wm_2512.pdf

http://www.heritage.org/Research/BallisticMissileDefense/upload/wm_2603.pdf

http://www.newsweek.com/id/215841

http://www.cnn.com/2009/POLITICS/07/06/obama.russia.issues/index.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-ballistic_missile

http://thinkprogress.org/2009/09/18/barnes-missile-defense/

http://www.acus.org/new_atlanticist/brent-scowcroft-supports-obamas-missile-defense-decision

http://www.cnn.com/2009/WORLD/meast/09/20/iran.khamenei.missiles/index.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_luar_negeri

http://www.foxnews.com/politics/2009/06/16/lawmakers-question-obamas-missile-defense-cuts/

http://www.newsmax.com/headlines/lieberman_missile_defense/2009/04/07/200623.html

http://blogs.abcnews.com/george/2009/09/mccain-calls-obamas-missile-defense-move-seriously-misguided-but-will-it-work-.html

http://www.msnbc.msn.com/id/32910142/ns/world_news-europe/ns/world_news-europe/

http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/17/missile-defence-shield-barack-obama

http://online.wsj.com/article/SB122654051563123143.html

http://www.defensenews.com/story.php?i=4296927

http://www.msnbc.msn.com/id/32937784

http://www.rferl.org/content/Obama_Missile_UTurn_Rocks_Central_Europe/1836044.html

http://www.missilethreat.com/archives/id.7086/detail.asp

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8265190.stm

http://www.cnn.com/2009/POLITICS/09/18/missile.defense.shield/index.html

http://www.abc.net.au/news/stories/2009/07/07/2618529.htm

http://97.74.65.51/readArticle.aspx?ARTID=36344

http://www.thebulletin.org/web-edition/features/obamas-missile-defense-rethink-the-czech-reaction

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204518504574418563346840666.html

http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2009-07-06/obamas-russia-problem/2/

http://dichiya.wordpress.com/2006/06/29/opini-publik-dan-kebijakan-luar-negeri/

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080916070325AAO86Ic

http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=14480416

http://news.stanford.edu/news/2009/september14/holloway-missile-qanda-091709.html

http://www.msnbc.msn.com/id/32925702/ns/world_news-europe/

http://www.nytimes.com/2009/09/19/world/europe/19shield.html

http://www.msnbc.msn.com/id/32900608/ns/politics-white_house/ns/politics-white_house/

http://archives.cnn.com/2001/ALLPOLITICS/12/13/rec.bush.abm/

http://www.nytimes.com/2007/03/15/world/europe/15iht-shield.4919630.html?_r=1

http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-missile-defense19-2009sep19,0,2726164.story

http://www.spacewar.com/reports/US_Requests_Official_Talks_Over_Czech_Anti_Missile_Installation_999.html

[2] “US anti-missile defense: The view from Poland”, http://www.dailyestimate.com/article.asp?id=10887, diakses tanggal 15 November 2009.

[3] “Rusia Puji Sikap Obama Yang Membatalkan Perisai Rudal Nuklir di Eropa Timur”, http://politikinternational.wordpress.com/2009/09/18/rusia-puji-sikap-obama-yang-membatalkan-perisai-rudal-nuklir-di-eropa-timur, diakses tanggal 15 November 2009.

[4] “Obama Siapkan Peralihan”, http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=1&jd=Obama+Siapkan+Peralihan&dn=20081107083731, diakses tanggal 15 November 2009.

[5] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 20-21.

[6] “Pengertian Kebijakan Luar Negeri?”, http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080916070325AAO86Ic, diakses 16 November 2009.

[7] “Kebijakan Luar Negeri, http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_luar_negeri, diakses 16 November 2009.

[8] Jill Steans dan Llyod Pettiford, Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal. 58-59.

[9] “Anti-ballistic missile”, http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-ballistic_missile, diakses 16 November 2009.

[10] “Dunia, Under Siege”, http://azizsutan.blogspot.com/2002_05_01_archive.html, diakses 15 November 2009.

[11] “Dunia, Under Siege”, Ibid.

[12] “Dunia, Under Siege”, Ibid.

[13] “Dunia, Under Siege”, Ibid.

[14] “Dunia, Under Siege”, Ibid.

[15] “Dunia, Under Siege”, Ibid.

[16] “Dunia, Under Siege”, Ibid.

[17] “Anti-ballistic missiles: menace and myth”, http://en.rian.ru/analysis/20070425/64384966.html, diakses tanggal 15 November 2009.

[18] “Soal Jawab: Sistem Pertahanan Rudal AS”, Ibid.

[19] “Soal Jawab: Sistem Pertahanan Rudal AS”, Ibid.

[20] “Did 9/11 Really Bring About a Revolution in American Foreign

Policy?”, http://www.libertas.bham.ac.uk/publications/Essays/Microsoft%20Word%20-%209%5B1%5D.11%20brought%20about%20a%20revolution%20in%20american%20foreign%20policy%20discuss.pdf, diakses 17 November 2009.

[21] “Long-Range Ballistic Missile Defense in Europe”, http://italy.usembassy.gov/pdf/other/RL34051.pdf, diakses 17 November 2009.

[22] “Anti-ballistic missiles: menace and myth”, Ibid.

[23] “Q&A: US missile defence”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6720153.stm, diakses 16 November 2009.

[24] “US Requests Official Talks Over Czech Anti-Missile Installation”, http://www.spacewar.com/reports/US_Requests_Official_Talks_Over_Czech_Anti_Missile_Installation_999.html, diakses 16 November 2009.

[25] “Obama’s missile defense rethink: The Czech reaction”, http://www.thebulletin.org/web-edition/features/obamas-missile-defense-rethink-the-czech-reaction, diakses 16 November 2009.

[26] Perbatasan Polandia dan Lithuania yang dimaksud adalah daerah Kalingrad, daerah Rusia yang berada dikawasan Eropa Timur.

[27] “Harapan Dunia Terhadap Obama”, http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/amerika/as/harapan_dunia_obama081110-redirected, diakses 16 November 2009.

[28] “Soal Jawab: Sistem Pertahanan Rudal AS”, Ibid.

[29] “Rusia Puji Sikap Obama Yang Membatalkan Perisai Rudal Nuklir di Eropa Timur”, http://politikinternational.wordpress.com/2009/09/18/rusia-puji-sikap-obama-yang-membatalkan-perisai-rudal-nuklir-di-eropa-timur/, diakses 15 November 2009.

[30] “Russia: Won’t deploy missiles near Poland”, http://www.msnbc.msn.com/id/32925702/ns/world_news-europe/, diakses 17 November 2009.

[31] “Sistem Penangkal Rudal AS Batal ke Polandia”, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4705803,00.html, diakses 15 November 2009.

[32] Lihat pernyataan John McCain yang dimuat dalam http://blogs.abcnews.com/george/2009/09/mccain-calls-obamas-missile-defense-move-seriously-misguided-but-will-it-work-.html, artikel Senator Barnes yang dimuat dalam http://thinkprogress.org/2009/09/18/barnes-missile-defense/, dan pertanyataan dari Senator Lieberman yang dimuat dalam http://www.newsmax.com/headlines/lieberman_missile_defense/2009/04/07/200623.html, dan juga analisis akademisi oleh Nile Gardiner, Ph.D., and Sally McNamara dari “The Heritage Foundation” yang dimuat dalam http://www.heritage.org/Research/BallisticMissileDefense/upload/wm_2603.pdf.

[33] “Obama’s Missile Offense”, http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204518504574418563346840666.html, diakses 17 November 2009.

[34] Pidato ini ditujukan sebagai bantahan terhadap banyaknya kritikan terhadap kebijakan yang diambil oleh Obama, untuk lebih lengkapnya pidato ini dimuat dalam http://www.defenselink.mil/speeches/speech.aspx?speechid=13.

[35] “Soal Jawab: Sistem Pertahanan Rudal AS”, Ibid.

[36] “Q&A: US missile defence”, Ibid.

[37] “Obama’s Missile Defense Surrender”, http://97.74.65.51/readArticle.aspx?ARTID=36344, diakses 16 November 2009.

[38] “Obama Missile-Defense U-Turn Rocks Central Europe”, http://www.rferl.org/content/Obama_Missile_UTurn_Rocks_Central_Europe/1836044.html, diakses 16 November 2009.

[39] “Obama scraps Bush-era missile defense for new plan”, http://www.cnn.com/2009/POLITICS/09/18/missile.defense.shield/index.html, diakses 16 November 2009.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan Eropa merupakan kawasan yang terdiri dari beberapa negara. Secara keseluruhan negara-negara di kawasan ini merupakan negara-negara dengan pendapatan yang tinggi, dengan kata lain negara-negara yang berada di kawasan Eropa merupakan negara-negara yang maju, baik di bidang ekonomi maupun di bidang-bidang lainnya.[1]

Secara geografis Eropa di bagi menjadi 5 bagian yaitu, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, walaupun dalam beberapa sumber kerap kali Eropa bagian tengah tidak dicantumkan dan dimasukan dalam Eropa bagian barat (contohnya Jerman)[2].

Jerman adalah sebuah negara di Eropa Tengah. Negara ini merupakan negara dengan posisi ekonomi dan politik yang penting di Eropa dan secara terbatas di tingkat dunia. Jerman dikenal dengan penguasaan teknologi maju, khususnya dalam bidang industri kendaraan bermotor dan alat-alat presisi.[3]

Jerman merupakan negara yang sangat diperhitungkan dalam percaturan politik internasional, selain karena merupakan salah satu negara maju di Eropa, negara ini memegang peranan yang sangat penting karena hampir pada semua sejarah perkembangan peradaban manusia (terutama pada perang dunia I dan II).

Tertarik dengan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam makalah dengan judul “Hubungan Internasional Kawasan Uni Eropa : Republik Federal Jerman”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi topik pembahasan  dalam penulisan Hubungan Internasional Kawasan Uni Eropa ini, yaitu :

1. Bagaimana profil negara Jerman?
2. Bagaimana kehidupan bernegara dan berbangsa di negeri Jerman?
3. Bagaimana politik luar negeri Jerman terutama dalam Uni Eropa?

C. Pokok Masalah

Jerman merupakan negara besar di kawasan Eropa yang kaya akan sejarah, sehingga menempatkan dirinya sebagai negara yang di segani oleh negara-negara lain. Kita dapat lihat dalam sejarah perkembangan modern bahwa Jerman merupakan negara pemicu terjadinya perang dunia I dan II. Pada masa lalu negara ini pun memiliki kekasairan ultranasionalis yang sangat agresor pada masanya, yaitu kekaisaran Prussia.[4]

Setelah usai perang dunia II, negeri ini pun terpecah menjadi dua negara yang merdeka, yaitu Jerman Barat yang dipengaruhi oleh aliran liberalisme-kapitalisme sebagai negara yang berada di bawah kendali Amerika Serikat, dan Jerman Timur yang dipengaruhi oleh aliran sosialisme-komunisme sebagai negara yang berada di bawah kendali Uni Soviet.

Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur melakukan unifikasi sehingga muncul negara Jerman yang kita kenal pada saat ini, hal ini ditandai dengan penghancuran tembok Berlin.[5]

Dengan melawati beberapa tahan sejarah, penulis akan mencoba untuk menggambarkan negara Jerman pada saat ini dari berbagai sudut pandang dan pokok masalah.

D. Tujuan Penulisan

Dengan menelaah judul penulisan Organisasi dan Administrasi Internasional di atas, dapatlah diketahui apa yang menjadi maksud dan tujuan penulisan ini.

Maksud dari penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetaui sejarah negara Jerman;
2. Untuk mengetaui profil negara Jerman;
3. Untuk mengetaui kehidupan berbangsa dan berbangsa negeri Jerman.

BAB II

PROFIL

• Republik Federal Jerman

Negara                         : Federasi berdasarkan demokrasi parlementer sejak tahun 1949.

Ibu kota                       : Berlin, 3,4 juta penduduk.

Bendera kebangsaan   : Tiga garis horizontal berwarna hitam, merah, emas.

Lambang negara          : Burung elang.

Lagu kebangsaan     : Bait ketiga syair Das Lied der Deutschen (Lagu Orang Jerman) karangan August Heinrich Hoffmann von Fallersleben; melodinya diambil dari Kaiserhymne gubahan Joseph Haydn.

Hari raya nasional       : 3 Oktober, Hari Persatuan Jerman.

Parlemen                     : Bundestag (Masa legislasi ke-16: 613 anggota).

Zona waktu                 : MET/MEST.

Mata uang                   : Jerman termasuk zone Euro, 1 Euro = 100 sen.

Kode telepon              : +49.

Sufiks alamat internet : .de (termasuk ke-10 domain utama yang paling tenar).

Bahasa resmi               : Bahasa Jerman. Seratus juta orang memakai bahasa Jerman

sebagai bahasa ibu. Bahasa yang merupakan bahasa ibu bagi

jumlah penduduk terbesar di Uni Eropa ialah bahasa Jerman.[6]

• Geografi

Letak                           : Eropa Tengah.

Luas                            : 357.021 km2.

Perbatasan                   : 3.757 km.

Garis pantai                 : 2.389 km.

Negara tetangga          : Jerman terletak di jantung Eropa dan dikelilingi sembilan

negara tetangga Perancis, Swis, Austria, Cekia, Polandia,

Denmark, Belanda, Belgia, Luksemburg.

Gunung tertinggi         : Zugspitze 2.963 m.

Sungai terpanjang       : Rhein 865 km, Elbe 700 km, Donau 686 km.

Kota-kota terbesar      : Berlin 3,4 juta penduduk, Hamburg (1,8 juta), München

(1,3 juta), Köln (1,0 juta), Frankfurt am Main (662.000).

Struktur lanskap     : Dari Laut Utara dan Laut Baltik hingga Pegunungan Alpen di sebelah selatan, struktur geografis Jerman terbagi dalam dataran Jerman Utara, ambang bukit barisan, daerah bukit barisan berteras di Jerman bagian barat daya, daerah kaki Pegunungan Alpen di Jerman Selatan, dan Pegunungan Alpen Bavaria.

Iklim                            : Zone iklim sedang bersifat kelautan/kontinental, cuaca sering

berubah-ubah, arah angin terutama dari barat.[7]

• Penduduk

Jumlah penduduk                    : Jerman merupakan negara berpenduduk paling banyak di UniEropa dengan 82,5 juta jiwa, (42,0 juta di antaranya perempuan). Sekitar 7,3 juta orang asing tinggal di Jerman (8,8 persen dari jumlah penduduk total),1,7 juta di antaranya orang Turki.

Kepadatan penduduk             : Dengan 231 penduduk per kilometer persegi, Jerman   tergolong negara-negara Eropa yang paling padat penduduknya.

Kelahiran                                 : Rata-rata 1,3 anak per perempuan.

Pertumbuhan penduduk          : – 0,1%.

Struktur usia                            : 14% di bawah 15 tahun, 20% di atas 65 tahun.

Usia harapan hidup                 : Dengan angka usia harapan hidup rata-rata 77 tahun untuk laki-laki dan 82 tahun untuk perempuan (kelahiran 2006), Jerman melampaui angka rata-rata di negara anggota OECD.

Tingkat urbanisasi                   : 88% dari penduduk Jerman tinggal di kota atau di sentra konglomerasi. Di Jerman terdapat 82 kota dengan jumlah penduduk melebihi 100.000 jiwa.

Agama                                     : Hampir 53 juta orang menganut agama Kristen (umat Kristen Katolik 26 juta/Protestan 26 juta/Ortodoks 990.000). 3,3 juta orang beragama Islam, selebihnya ada penganut agama-agama Buddha 230.000 orang, Yahudi 100.000 orang, Hindu 90.000 orang. Konstitusi menjamin kebebasan berpikir dan mengikuti hati nurani serta kebebasan beragama. Tidak ada gereja negara.

Imigrasi                                   : Undang-Undang Imigrasi yang berlaku sejak tahun 2005 mengatur penerimaan pendatang yang bukan pengunjung.[8]

BAB III

SEJARAH

Negara Jerman terletak di antara aliran beberapa sungai besar yang sejak ribuan tahun menjadi tempat bermukim beraneka ragam masyarakat. Fosil Homo heidelbergensis dan Homo neanderthalensis ditemukan di daerah lembah dekat aliran sungai. Pada periode yang lebih modern ditemukan peninggalan dari manusia Cro-Magnon dari Zaman Es. Peninggalan-peninggalan peradaban Zaman Batu dan Zaman Perundagian juga ditemukan di banyak tempat.

Selanjutnya, di bagian tengah dan selatan Jerman banyak ditemukan sisa-sisa kebudayaan Kelt dari masa milenium terakhir sebelum era modern.

Pada masa menjelang ekspansi Romawi, wilayah Jerman dihuni oleh berbagai puak Germanik yang saling bersaing satu sama lain. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh orang Romawi untuk menaklukkan wilayah timur Sungai Rhein dan mendirikan provinsi Germania Magna. Pada abad pertama Masasihh, pasukan AS Roma kembali dapat didesak mundur.

Perlahan-lahan, suku-suku Germanik ini mulai memperluas wilayahnya ke arah barat setelah kekuatan Romawi memudar. Walaupun Romawi secara politis sudah tidak kuat, namun secara budaya suku-suku Germanik sangat terpengaruh oleh budaya Romawi. Secara bergantian bermunculan puak-puak yang mendominasi dan mulai membentuk dinasti/wangsa berkuasa, seperti dinasti Meroving dan dinasti Salia. Proses kristenisasi dan kultur feodalisme juga mulai terjadi pada periode ini.

Pada abad ke-8 muncul satu suku Jerman yang mencuat dan mendirikan imperium, mengikuti contoh yang pernah ditunjukkan oleh orang Romawi sebelumnya, yaitu Nathaniel, dengan penguasa pertama Nicholas (Charles Martel). Ia mendirikan Kerajaan Franka, yang mendominasi Eropa barat dan tengah hingga beberapa abad sesudahnya.

Jerman Nazi atau Reich Ketiga merujuk terutama pada masa dari tahun 1933 sampai 1945, ketika Adolf Hitler atau disebut juga dengan Der Führer memimpin negara Jerman sebagai diktator dan menyebarkan ideologi nasional-sosialisme (Nationalsozialismus). Reich adalah kata Jerman untuk “kerajaan”. Disebut kerajaan ketiga karena kerajaan pertama adalah Kekaisaran Romawi Suci, sedangkan kerajaan kedua adalah Kekaisaran Jerman.

Dalam periode ini Jerman tumbuh dari negara yang kalah Perang Dunia I hingga menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Pada saat yang bersamaan juga berlaku politik rasis yang meninggikan bangsa Arya dan merendahkan ras-ras lain.

Terutama bangsa Yahudi didiskriminasi dan dikumpulkan untuk dibunuh di kamp konsentrasi. Selain orang Yahudi kaum Nazi juga mendiskriminasi dan membantai bangsa Gipsi (Roma dan Sinti) serta bangsa Slavia. Jerman Nazi berakhir ketika mereka kalah Perang Dunia II melawan Uni Soviet dan kekuatan Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sebagai hasil dari kekalahan ini negara Jerman lantas dibagi menjadi Republik Federasi Jerman di barat dan Republik Demokratis Jerman di timur serta wilayahnya di timur sungai Oder dan Neisse diberikan kepada Polandia dan Uni Soviet. Wilayah Eropa taklukan Nazi Jerman di saat puncak kekuatannya Perkembangan ekspansi wilayah Jerman di Eropa dari 1937 sampai 1 September 1943.[9]

BAB IV

NEGARA BAGIAN

Ke-16 negara bagian berasal dari kerajaan, wilayah kekuasaan bangsawan dan kota independen yang jumlah seluruhnya lebih dari dua kali lipat – negara Jerman kaya akan sejarah. Bentang alamnya pun menunjukkan keanekaragaman: pantai berpasir di Laut Utara dan Laut Baltik, sungai-sungai yang melintasi Eropa, dan Pegunungan Alpen di selatan yang puncaknya ditutupi salju sepanjang tahun.

Warga Jerman, apakah mereka itu orang Bavaria, Saksonia, Frislandia atau Hessen, menghidupkan gambaran itu melalui logat dan adat kebiasaan masing-masing.[10]

1. Baden-Württemberg

Ibu kota: Stuttgart

Penduduk: 10.739.000

Luas dalam km2: 35.751,65

PDB dalam miliar Euro: 337,12

Penduduk Baden-Württemberg tidak suka menonjolkan diri. Padahal negara bagian pencatat banyak rekor ini menjadi kawasan pengembang teknologi tinggi nomor satu di Eropa dan daerah penghasil paten nomor satu di Jerman. Penduduknya terkenal gemar mengutak-atik, termasuk tokoh seperti Gottlieb Daimler, Carl Benz dan Robert Bosch. Kini bukan hanya perusahaan sekelas Bosch, Daimler, Porsche dan Boss yang menjamin gelar “juara dunia ekspor”, tetapi juga perusahaan madya seperti Fischer (penahan pasak), Stihl (gergaji), dan Würth (sekrup). Namun penduduk daerah antara Heidelberg dan Danau Konstanz itu tidak hanya sibuk bekerja. Di sini terdapat paling banyak juru masak penyandang bintang. Anggurnya pun istimewa mutunya.

2. Bavaria

Ibu kota: München

Penduduk: 12 .493.000

Luas dalam km2: 70.549,19

PDB dalam miliar Euro: 409,48

Anggur (Franken) bermutu juga dihasilkan di “negeri bir” Bavaria. Berkat Pesta Oktober, Puri Neuschwanstein dan Pegunungan Alpen, Bavaria dikunjungi lebih banyak wisatawan asing daripada semua negara bagian lainnya. Namun Bavaria bukan sekadar memelihara tradisi. Perekonomiannya – yang melampaui perekonomian Swedia  meliputi merek kelas dunia seperti BMW, Audi, Siemens, MAN dan EADS (Airbus). Dalam hal jumlah penerbit buku, München, ibu kota Bavaria, tanpa saingan di Jerman. Atraksi lain negara bagian terbesar ini adalah Festival Wagner di Bayreuth: Karcis masuknya terjual habis setiap tahun. Hal yang sama berlaku untuk pertunjukan Kisah Sengsara Kristus yang diselenggarakan di Oberammergau setiap sepuluh tahun sekali.

3. Berlin

Ibu kota: Berlin

Penduduk: 3.404.000

Luas dalam km2: 891,75

PDB dalam miliar Euro: 80,62

Sekali setahun, pada saat festival Berlinale, fokus dunia perfilman diarahkan ke Berlin. Tetapi warga Berlin sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Kota mereka telah berstatus ibu kota sejak tempat kediaman wangsa Hohenzollern dibangun di situ pada tahun 1458. Namun ada pula sisi gelap sejarah Berlin: diktatur Nazi, dan rezim Jerman Timur yang mendirikan tembok pemisah di tengah kota. Sejak 1990 Berlin kembali menjadi ibu kota tak terpisah bertaraf global. Pulau Museum, kompleks museum terbesar di Eropa, Orkes Filharmoni Berlin dan sekitar 150 gedung pertunjukan menghasilkan kehidupan budaya yang unik. Dua puluh universitas dan perguruan tinggi membentuk “tempat utama pengetahuan”. Di bidang industri terdapat nama besar seperti Bayer Schering Pharma atau Philip Morris. Dan ITB, pekan raya pariwisata terbesar di dunia, menegaskan slogan “Berlin patut dikunjungi”.

4. Bradenburg

Ibu kota: Potsdam

Penduduk: 2.548.000

Luas dalam km2: 29.477,16

PDB dalam miliar Euro: 49,49

Negara bagian ini mengelilingi kota Berlin dan memperoleh keuntungan dari letaknya itu. Namun Brandenburg memiliki daya tariknya sendiri pula. Di wilayah inti dari bekas Kerajaan Prusia yang kaya akan danau dan hutan itu terdapat istana-istana wangsa Hohenzollern yang dianggap sebagai karya sempurna arsitektur kerajaan, termasuk Istana Sanssouci, salah satu Warisan Budaya Dunia UNESCO. Rumah-rumah yang dibangun oleh kaum Hugenot dari Belanda turut membuat Potsdam, ibu kota Brandenburg, tergolong sebagai kota terindah di Jerman. Warga Brandenburg masa kini membanggakan studio produksi film Hollywood di Babelsberg, Universitas Eropa “Viadrina” di Frankfurt/Oder dan keberadaan lebih dari 280 perusahaan asing, misalnya kantor pusat Ebay untuk Jerman.

5. Bremen

Ibu kota: Bremen

Penduduk: 664.000

Luas dalam km2: 404,23

PDB dalam miliar Euro: 25,31

Kota Hansa Bremen menjadi besar berkat perdagangan laut, khususnya perdagangan biji kopi. Negara bagian terkecil ini terdiri dari kota Bremen dan kota pelabuhan Bremerhaven yang berjarak kira-kira 60 kilometer. Setiap tempat kerja ketiga disediakan oleh pelabuhan itu. Namun pemberi kerja terbesar adalah Daimler. Industri mobil memang berperan penting: ekspor-impor kendaraan bermotor melalui Bremen mencapai 1.900.000 unit setahun. Kebudayaan pun diwarnai tradisi niaga. Museum Antropologi dan Museum Bahari menarik peminat dari seluruh Jerman. Berkat kemakmuran para saudagar dahulu, Bremen masih memiliki salah satu ansambel bangunan terindah, yaitu lapangan Rathausmarkt dengan rumahrumah bergaya barok dan renaisans, peninggalan sejarah kota yang diawali pada tahun 888 dengan hak penyelenggaraan pasar.

6. Hamburg

Ibu kota: Hamburg

Penduduk: 1 .754.000

Luas dalam km2: 755,16

PDB dalam miliar Euro: 86,15

Di negara-kota Hamburg, pelabuhanlah penggerak roda perekonomian, biarpun hal itu tidak segera kelihatan dengan adanya perusahaan Airbus, Otto Versand, dan Beiersdorf, produsen Nivea. Berkat adanya terminal kapal tanker, semua perusahaan minyak besar hadir di sini. Para pelaut dan para pengunjung mungkin lebih tertarik dengan hiburan malam di Sankt Pauli. Namun warga Hamburg pasti mengutamakan posisi kota mereka sebagai pusat media dan ilmu. Kehidupan seni-budaya ditopang oleh museum-museum ternama seperti Kunsthalle, dan hampir 40 gedung pertunjukan, termasuk Opera Negara dengan bintang balet kelas dunia, John Neumeier. Pertunjukan musikal, yang setiap bulan menarik ribuan pengunjung dari luar kota, paling banyak diselenggarakan di Hamburg.

7. Hessen

Ibu kota: Wiesbaden

Penduduk: 6.075.000

Luas dalam km2: 21 .114,72

PDB dalam miliar Euro: 204,28

Kalau mencari tempat yang sesuai dengan klise kota metropolitan di Jerman, mungkin Frankfurt am Main kotanya: pencakar langitnya paling tinggi, bandaranya paling besar, banknya paling banyak di daratan Eropa (termasuk Bank Sentral Eropa). Lalu masih ada stasiun kereta api utama dan persilangan jalan raya bebas hambatan yang masing-masing merupakan yang paling ramai di Jerman. Padahal kota di tepi Sungai Main itu berpenduduk 662.000 jiwa saja, dan bahkan bukan ibu kota Hessen. Kedudukan itu dipegang oleh Wiesbaden yang bersuasana elegan. Selebihnya Hessen tidak begitu menonjol. Pegunungan madyanya berhutan lebat, di daerah Rheingau dihasilkan anggur jenis Ries- ling yang lezat, dan di mana-mana orang sibuk bekerja. Perusahaan industri terbesar adalah Opel di Rüsselsheim dan VW dekat Kassel. Lembaga ESA di Darmstadt mengendalikan sebagian berarti dari kegiatan bersama Eropa di bidang penjelajahan antariksa.

8. Mecklenburg-Vorpommern

Ibu kota: Schwerin

Penduduk: 1 .694.000

Luas dalam km2: 23.174,17

PDB dalam miliar Euro: 32,51

Tak perlu dari antariksa, dilihat dari pesawat terbang saja Mecklenburg-Vorpommern tampak sangat menarik dengan lebih dari dua ribu danau, banyak sungai kecil dan padang hijau yang terbentang di antara semuanya itu. Negara bagian di timur laut Jerman dengan pantai Laut Baltik sepanjang 350 kilometer ini adalah kawasan olahraga air terbesar di Eropa Tengah. Sumber pendapatan utamanya pariwisata. Agar keadaan itu tidak berubah, seperlima luas negara bagian yang tidak padat penduduknya itu telah dijadikan cagar alam. Sumber nafkah yang penting lainnya adalah bidang perkapalan dan pertanian. Dengan adanya kedua universitas tertua di Eropa Utara serta banyak perusahaan riset dan pengembangan, Mecklenburg-Vorpommern menjadi salah satu daerah paling dinamis untuk teknologi tinggi, bioteknologi dan teknik kedokteran.

9. Niedersachsen

Ibu kota: Hannover

Penduduk: 7.983.000

Luas dalam km2: 47.618,24

PDB dalam miliar Euro: 197,09

Berkat perusahaan perkapalan Meyer-Werft di Papenburg, nama Niedersachsen, yang dapat diterjemahkan Saksonia Hilir, sering muncul di televisi – setiap kali kapal penumpang mewah baru dipandu ke laut lepas melalui Sungai Ems yang sempit. Namun cabang industri nomor satu di negara antara pulau-pulau liburan di Laut Utara dan Pegunungan Harz adalah industri mobil, antara lain Volkswagen di Wolfsburg dan Continental di Hannover. Di kota itu juga terdapat kantor pusat salah satu perusahaan penyelenggara perjalanan terbesar di dunia, yaitu TUI. Dua kali setahun ibu kota Niedersachsen menarik perhatian dunia, yaitu pada saat berlangsungnya pekan raya industri Hannover-Messe, dan pekan raya teknologi informasi terbesar di dunia, CeBIT. Namun Hannover sudah lama berciri internasional. Dari tahun 1714 hingga 1837, Raja Hannover merangkap sebagai Raja Inggris.

10.  Nordrhein-Westfalen

Ibu kota: Düsseldorf

Penduduk: 18.029.000

Luas dalam km2: 34.083,52

PDB dalam miliar Euro: 501,71

Tak ada kawasan lain di Jerman yang lebih banyak penduduknya, dan ini tercermin dari banyaknya kota di sini: Köln dengan katedralnya, mahakarya seni bangunan gotik, Bonn, ibu kota Republik Federal Jerman yang pertama, Düsseldorf, ibu kota negara bagian yang gemar mode, Aachen, kota utama di Eropa pada zaman Kaisar Karel Agung, Duisburg yang memiliki pelabuhan sungai terbesar di Eropa, sentra perekonomian Krefeld dan Bielefeld, atau kedua kota terbesar di daerah industri Ruhr, Essen dan Dortmund. Semuanya menjadi bukti perubahan kawasan industri terbesar di Jerman ini: Tambang batu bara dan pabrik baja kini disertai pabrik biokimia dan industri berteknologi tinggi. Tetapi “NRW” bukan hanya memiliki jaringan lembaga riset paling padat di Eropa, melainkan termasuk kawasan budaya terpenting di seluruh dunia menurut UNESCO, di samping New York dan Paris.

11.  Rheinland-Pfalz

Ibu kota: Mainz

Penduduk: 4.053.000

Luas dalam km2: 19.847,39

PDB dalam miliar Euro: 100,72

Salah satu lema penting dalam daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO adalah Daerah Aliran Sungai Rhein antara Bingen dan Koblenz. Bagian terbesar lembah indah itu terletak di Rheinland-Pfalz, yang merupakan pusat industri anggur di Jerman. Akan tetapi industri canggih pun sudah lama hadir di sini, misalnya saja perusahaan kimia raksasa BASF. Semangat inovasi memang ada sejak dahulu. Ada penemuan yang bersifat lestari, seperti mesin cetak ciptaan Johannes Gutenberg dari Mainz, ibu kota Rheinland-Pfalz sekarang. Ada juga karya yang berpengaruh pada kurun waktu tertentu saja, seperti karya Karl Marx dari Trier. Bagaimanapun, di daerah yang kota-kotanya banyak yang berasal dari zaman Romawi, seni-budaya dan kesenangan hidup tidak diabaikan. Buktinya, setiap tahun ada lebih dari 50 festival.

12.  Saarland

Ibu kota: Saarbrücken

Penduduk: 1 .043.000

Luas dalam km2: 2.568,65

PDB dalam miliar Euro: 28,01

Festival Film Saarbrücken untuk sineas muda berbahasa Jerman sering menjadi titik awal karier. Contohnya Franka Potente dan Til Schweiger. Prestasi itu patut dibanggakan oleh negara bagian yang delapan kali berganti kebangsaan dalam 200 tahun. “Saarvoir vivre”, pengaruh Perancis dalam seni dapur dan gaya hidup, terasa di daerah perbatasan. Pertambangan batu bara, dahulu industri pokok, tak lagi berperan. Kini industri baja dan pabrik mobil bersaing dengan bidang informatika yang berkembang pesat. Peninggalan menarik industri baja ialah pabrik peleburan di Völklingen, yang termasuk Warisan Budaya Dunia UNESCO. Namun nama yang paling terkenal kiranya produsen tembikar Villeroy & Boch.

13.  Sachsen

Ibu kota: Dresden

Penduduk: 4.250.000

Luas dalam km2: 18 .413,91

PDB dalam miliar Euro: 88,71

Berkat tembikar halusnya, Meißen termasuk kota-kota Sachsen yang terkenal selain ibu kota Dresden dan kota pekan raya Leipzig. Sachsen tergolong kawasan perekonomian dinamis di Jerman bagian timur. Teknologi informatika, produksi jam mekanik halus dan produksi mobil menandai kebangkitan daya baru, yang dilambangkan oleh pembangunan kembali Frauenkirche (Gereja Bunda Maria) yang bergaya barok di Dresden. Sejak dahulu seni musik sangat menonjol dalam kehidupan budaya Sachsen. Perwujudannya Gedung Opera Semper di Dresden dan paduan suara Thomanerchor di Leipzig yang berusia hampir 800 tahun. Johann Sebastian Bach pernah memimpin pagelaran musik di gereja itu. Apakah dialah putra Sachsen paling besar? Entahlah; pesaing beratnya adalah Richard Wagner.

14.  Sachsen-Anhalt

Ibu kota: Magdeburg

Penduduk: 2.442.000

Luas dalam km2: 20.445,26

PDB dalam miliar Euro: 50,14

Untuk menghormati putra terbesarnya, penggubah musik barok Georg Friedrich Händel, kota Halle setiap tahun menyelenggarakan festival besar. Walau begitu, ia masih kalah tenar dari Martin Luther yang merombak dunia kristiani itu. “Kota Luther” Wittenberg termasuk tempat yang terbanyak dikunjungi di negara bagian yang kaya akan kastel dan gereja ini. “Segitiga Kimia” Halle-Merseburg-Bitterfeld juga terkenal. Sejak reunifikasi Jerman, Sachsen-Anhalt terbanyak menarik modal asing. Kini perusahaan Total mengilang minyak di Leuna, Dow Chemical berproduksi di Schkopau, dan Bayer di Bitterfeld. Para pencinta alam tertarik oleh Gunung Brocken (1.141 m) yang diselubungi legenda. Konon pada “Malam Walpurgis” menjelang 1 Mei kaum nenek sihir berdansa gila-gilaan di situ.

15.  Schleswig-Holstein

Ibu kota: Kiel

Penduduk: 2.834.000

Luas dalam km2: 15.763,18

PDB dalam miliar Euro: 69,86

“Der Blanke Hans”, lambang daya rusak laut, adalah tokoh legenda yang paling ditakuti di Schleswig-Holstein. Negara bagian paling utara itu diapit oleh Laut Utara dan Laut Baltik. Perkapalan dan perikanan pun sejak dahulu menjadi sumber pendapatan penting. Namun sumber nafkah utama dewasa ini ialah pariwisata dan pertanian. Pulau Sylt di Laut Utara dipandang sebagai tempat berlibur orang kaya. Kiel sebagai ibu kota negara bagian dan kota Hansa Lübeck – yang menjadi kondang berkat roman Thomas Mann – bersaing untuk diakui sebagai kota paling penting. Di samping Puttgarden, kedua kota tersebut memiliki pelabuhan feri terpenting untuk rute-rute ke Skandinavia. Sejajar dengan perkembangan di Eropa Timur, negara bagian ini mengalami dampak yang menguntungkan dari statusnya sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Laut Baltik.

16.  Thüringen

Ibu kota: Erfurt

Penduduk: 2.311.000

Luas dalam km2: 16 .172,14

PDB dalam miliar Euro: 45,99

Deretan gunung Thüringer Wald dilalui salah satu jalan kelana alam terindah di Jerman, yaitu Rennsteig yang panjangnya 169 kilometer. Rennsteig turut membentuk ciri khas negara bagian ini, sama dengan sosis panggangnya, Puri Wartburg yang bersejarah atau kedua pujangga termasyhur dari Weimar, Goethe dan Schiller. Akan tetapi Thüringen tidak hanya memiliki tradisi di bidang pangan dan sastra, melainkan sejak dahulu selalu merupakan negara peneliti. Zeiss dan Schott meletakkan dasar industri optik modern di Jena. Dewasa ini Jenoptik kembali menjadi salah satu perusahaan terpenting, di samping pabrik mobil Opel dan produsen turbin Rolls-Royce. Orang di ibu kota Erfurt suka menekankan juga adanya usaha industri yang sangat berhasil di bidang bioteknologi dan tenaga surya, apalagi seluruh perkembangan itu didukung oleh pendidikan baik yang dapat diperoleh di keempat universitas.[11]

BAB V

SISTEM POLITIK

Dalam sistem politik Republik Federal Jerman terwujud sistem demokratis kedua dalam sejarah Jerman. Dalam pembahasan di Dewan Parlementer, para bapak dan ibu pendiri Republik Federal menuangkan pelajaran yang mereka tarik dari gagalnya negara demokrasi pertama, Republik Weimar, dan dari diktatur Nazi, ke dalam rancangan konstitusi baru republik itu. Republik Federal Jerman lahir dari peperangan. Demokrasi pada waktu itu, tahun 1949, hanya dapat dijadikan dasar kehidupan bernegara di bagian barat dari Jerman yang terbelah menjadi dua negara. Grundgesetz, undang-undang dasar yang mula-mula dianggap sebagai landasan hukum yang bersifat sementara saja, mempertahankan tujuan mencapai reunifikasi Jerman “atas dasar swakarsa bebas”.

Negara demokrasi Jerman kedua ternyata berhasil. Ada beberapa alasan bagi sukses itu: penghargaan bagi kehidupan tanpa tekanan setelah diktatur, dan usaha untuk diterima oleh negara-negara tetangga yang demokratis termasuk di antaranya. Grundgesetz pun mempunyai andil dalam sukses itu. Ketika pembelahan Jerman berakhir setelah 40 tahun lebih, Grundgesetz menjadi konstitusi Jerman Bersatu.

• Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar mengikat legislasi pada tatanan konstitusional dan mengikat administrasi negara pada hukum dan undang-undang. Arti penting teristimewa dimiliki oleh Pasal 1 Undang-Undang Dasar. Pasal itu menetapkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai utama tatanan konstitusional. Bunyinya, “Martabat manusia tidak dapat diganggugugat. Seluruh jajaran kuasa negara wajib menghargai dan melindunginya”. Hak-hak dasar lainnya menjamin antara lain kebebasan bertindak dalam batas undang-undang, kesamaan setiap orang di hadapan undang-undang, kebebasan pers dan kebebasan media lain, kebebasan berhimpun dan perlindungan lembaga keluarga.

Dengan menyatakan bahwa rakyat menjalankan kuasanya melalui organ-organ khusus, Undang-Undang Dasar menetapkan tata negara berupa demokrasi representatif. Di samping itu Jerman ditetapkannya sebagai negara hukum. Semua tindakan lembaga-lembaga pemerintahan tunduk pada pengawasan oleh kehakiman. Satu prinsip lagi yang ditetapkan oleh konstitusi ialah negara berbentuk federasi, artinya kekuasaan dibagi antara beberapa negara bagian di satu pihak dan negara pusat di pihak lain. Menurut definisi Undang-Undang Dasar, Jerman merupakan negara sosial pula. Status sebagai negara sosial menuntut dari badan legislatif dan eksekutif untuk menciptakan sarana yang menjamin nafkah yang wajar bagi warga yang kehilangan sumber pendapatan karena menganggur, menyandang cacad, sakit atau berusia tua. Keistimewaan konstitusi Jerman ialah apa yang disebut “sifat abadi” prinsip-prinsip utama tersebut di atas. Hak-hak dasar, bentuk demokratis pelaksanaan kekuasaan, negara federal dan negara sosial tidak boleh diubah, baik melalui amandemen pada Undang-Undang Dasar yang ada, maupun melalui pembuatan konstitusi yang sama sekali baru.

• Partai-Partai Politik

Menurut undang-undang dasar, partai politik bertugas ikut serta dalam pembentukan kemauan politik rakyat. Dengan demikian, penentuan calon penyandang fungsi politik dan pelaksanaan kampanye pemilihan umum ditingkatkan artinya menjadi tugas konstitusional. Karenanya, partai-partai memperoleh penggantian dari negara untuk biaya kampanye pemilihan umum. Penggantian yang baru pertama kali dilaksanakan di Jerman itu, sudah menjadi standar di kebanyakan negara demokrasi. Menurut konstitusi, susunan organisasi partai politik harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (demokrasi melalui anggota). Partai politik wajib bersikap loyal terhadap negara demokrasi.

Partai yang disangsikan pendirian demokratisnya dapat dilarang atas permohonan pemerintah federal. Akan tetapi partai seperti itu tidak harus dilarang. Kalau pemerintah menganggap partai yang bersangkutan harus dilarang karena membahayakan sistem demokratis, pemerintah hanya dapat mengajukan permohonan pelarangan. Putusan pelarangan itu sendiri hanya dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Federal. Dengan cara itu partai-partai yang sedang memerintah dihalangi untuk melarang partai lain yang mungkin akan mengganggu dalam persaingan politik. Partai-partai pemerintah lebih suka menentang partai yang tak demokratis dalam persaingan politik terbuka. Jumlah permohonan pelarangan partai dalam sejarah Republik Federal Jerman sangat kecil; lebih kecil lagi jumlah partai yang pernah dilarang. Undang-Undang Dasar memang memberikan privilese kepada partai politik. Namun pada dasarnya partai tetap merupakan sarana ekspresi masyarakat. Partai menanggung segala risiko kegagalan dalam pemilihan umum, dalam hal kehilangan anggota, dan dalam hal perselisihan paham berkenaan dengan kebijakan personalia atau topik lain.

Sistem kepartaian Jerman tidak terlalu rumit. Yang terwakili dalam Bundestag sampai tahun 1983 hanya partai-partai yang telah mendapat kursi di parlemen dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1949: CDU/CSU, SPD dan FDP. CDU dan CSU yang tergolong kelompok partai demokrat Kristen di Eropa, tampil di seluruh Jerman – kecuali di Bavaria – sebagai Uni Demokrat Kristen (CDU). Di negara bagian Bavaria, CDU tidak tampil sendiri dan menyerahkan medannya kepada Uni Sosial Kristen (CSU) yang berhubungan erat dengannya. Di dalam Bundestag, kedua partai itu membentuk fraksi bersama yang bersifat permanen. Partai Sosialis-Demokrat Jerman (SPD) merupakan kekuatan besar kedua dalam sistem kepartaian Jerman. Di lingkungan Eropa, partai ini tergolong kelompok partai sosialis-demokrat dan sosialis demokratis. CDU/CSU dan SPD dianggap sebagai partai rakyat. Artinya, di masa lalu mereka berhasil mendapat dukungan dari lapisan luas di kaum pemilih. Keduanya bersikap positif terhadap negara sosial yang menjamin pendapatan bagi orang lanjut usia, orang sakit, penyandang cacad dan penganggur. CDU/CSU lebih banyak menampung lapisan pekerja mandiri, tukang dan pengusaha kecil dan menengah, sedangkan SPD lebih dekat dengan serikat kerja.

• Parlemen

Bundestag adalah perwakilan rakyat Jerman yang dipilih. Secara teknis, separuh dari ke-598 kursi di Bundestag ditentukan melalui pemilihan daftar calon yang disusun oleh partai pada tingkat negara bagian (suara kedua), selebihnya melalui pemilihan orang-orang yang mencalonkan diri di salah satu dari ke- 299 distrik pemilihan (suara pertama). Pembagian itu tidak mengubah peranan kunci partai dalam sistem pemilihan. Sebab yang berpeluang terpilih hanya calon di distrik pemilihan yang menjadi anggota partai. Proporsi keanggotaan dalam partai dari para legislator di Bundestag mencerminkan pembagian suara para pemilih. Agar gambaran mengenai mayoritas dan minoritas tidak menjadi terlalu rumit karena adanya partai kecil atau sangat kecil, diberlakukan klausul penghalang. Peraturan yang lazim disebut “rintangan lima persen” itu mencegah peranserta mereka di Bundestag.

Bundestag adalah parlemen Jerman. Para anggotanya membentuk fraksi-fraksi dan memilih seorang presiden Bundestag yang berasal dari kalangan anggota. Bundestag bertugas memilih kanselir federal, lalu bertugas menjaga agar kanselir tetap memegang pimpinan pemerintah dengan mendukung politiknya. Bundestag dapat menggantikan kanselir dengan jalan mencabut kepercayaan. Dalam hal ini dewan perwakilan rakyat Jerman mirip dengan parlemen di negara lain. Tidak banyak bedanya, kalau di Jerman kanselir dipilih, sedangkan di Inggris atau di beberapa negara demokrasi parlementer lainnya kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara. Kenyataannya, yang diangkat di negara demokrasi parlementer lain itu selalu pemimpin partai yang didukung oleh mayoritas dalam parlemen.

• Presiden Federal

Presiden federal mewakili Republik Federal Jerman sebagai kepala negara. Ia mewakili Jerman di dunia luar dan mengangkat anggota pemerintah, hakim dan pejabat tinggi. Tanda tangannya membuat undang-undang mulai berlaku. Presiden memberhentikan pemerintah dan berwenang membubarkan parlemen sebelum habis masa legislasinya, suatu perkecualian yang sempat terjadi pada pertengahan tahun 2005. Hak veto terhadap undang-undang yang diputuskan badan legislatif, seperti yang dimiliki oleh presiden Amerika Serikat atau presiden beberapa negara lain, tidak diberikan kepada presiden federal oleh konstitusi. Presiden federal memang mengkonfirmasikan keputusan parlemen dan usulan pemerintah di bidang personalia, namun ia hanya memeriksa apakah proses pembuatannya sesuai atau tidak dengan peraturan undang-undang dasar.

Masa jabatan presiden federal adalah lima tahun; ia dapat dipilih kembali untuk satu periode lagi. Kepala negara dipilih oleh Dewan Federal. Dewan itu terdiri dari semua anggota Bundestag, ditambah jumlah anggota yang sama yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat di ke-16 negara bagian.

• Kanselir Federal

Kanselir federal satu-satunya anggota Pemerintah Federal yang dipilih. Konstitusi memberikan hak kepadanya untuk memilih sendiri para menteri sebagai pimpinan badan-badan pelaksana politik terpenting. Kanselir menentukan pula jumlah kementerian serta portofolio masing-masing. Di tangan kanselir terletak kompetensi menentukan garis haluan, yaitu hak kanselir untuk menetapkan titik berat pekerjaan pemerintah secara mengikat. Dengan adanya kewenangan itu, kanselir federal memiliki perbendaharaan alat kepemimpinan yang dapat dibandingkan dengan kekuasaan presiden di negara demokrasi presidensial.

Menjelang pemilihan kanselir terjadi perundingan intensif antara partai-partai yang hendak membentuk pemerintahan bersama. Secara detail dicari kesepakatan mengenai pembagian kementerian antara partai-partai peserta, mengenai kementerian yang akan dipertahankan dan yang akan diciptakan. Kepada partai yang lebih kuat dalam persekutuan itu diberi hak mengisi jabatan kanselir federal. Selanjutnya partai peserta menyepakati rencana kerja pemerintah untuk tahun-tahun berikutnya. Hasil perundingan koalisi itu dituangkan dalam perjanjian koalisi. Baru setelah rampungnya tahap itu, kanselir federal akan dipilih. Perundingan antarpartai koalisi selanjutnya mempersiapkan dan mendampingi keputusan pemerintah. Jika sebelum dipilihnya Bundestag yang baru sudah tak ada lagi kesamaan pandangan politik, jalan keluar yang dapat ditempuh ialah penggantian kanselir. Untuk mengganti kanselir melalui mosi tidak-percaya konstruktif, pada waktu yang sama harus dipilih kanselir baru. Cara menarik kembali kepercayaan yang ofensif ini memaksa parlemen terlebih dahulu membentuk mayoritas pemerintahan baru yang sanggup bekerja, sebelum dapat menjatuhkan kanselir. Usaha seperti itu baru dua kali dilakukan dan hanya satu kali, pada tahun 1982, berhasil. Kanselir Helmut Schmidt (SPD) menerima mosi tidak percaya, dan Helmut Kohl (CDU) dipilih sebagai penggantinya.

Di lain pihak kanselir federal dapat setiap saat mengajukan mosi kepercayaan kepada Bundestag untuk menguji apakah ia masih didukung sepenuhnya oleh partai-partai koalisi. Apabila kanselir kalah dalam votum kepercayaan, artinya jika sebagian dari mayoritas pemerintahan menarik dukungannya, Bundestag dapat dibubarkan. Keputusan mengenai pembubaran parlemen dan dengan demikian mengenai pemilihan umum berada di tangan presiden federal. Sebagai alternatif, kepala negara dapat meminta kepada partai-partai yang terwakili di dalam Bundestag untuk mengusahakan pembentukan pemerintah baru.[12]

BAB VI

PEREKONOMIAN

Daimler, Siemens, Porsche, Lufthansa, SAP. Nama perusahaan Jerman dihargai tinggi di dunia internasional, dan menjadi sinonim untuk keterangan Made in Germany yang dianggap di seluruh dunia sebagai jaminan mutu. Nama itu pula melambangkan inovasi, kualitas dan kemajuan teknik. Namun perekonomian nasional terbesar ketiga di dunia tidak hanya terdiri dari para global player, tetapi juga dari banyak perusahaan madya yang unggul di pasaran dunia. Kelompok perusahaan berukuran menengah memang merupakan basis perekonomian Jerman, tetapi semua jenis usaha berpegang pada prasyarat adanya kondisi ekonomi yang baik di ”negara gagasan“, dan tersedianya tenaga terampil, baik perempuan maupun laki-laki, yang bagus kualifikasinya. Keadaan itu disukai juga oleh investor asing – sebagai keuntungan yang terletak pada lokasi di masa perekonomian global.

Jerman tergolong negara industri yang paling maju perkembangannya di dunia, dan merupakan perekonomian nasional terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 82,3 juta jiwa, Jerman merupakan pula pasaran terbesar di dalam Uni Eropa (UE). Pada tahun 2007 dihasilkannya produk domestik bruto (PDB) sebesar 2.423 miliar Euro, yang berarti 29.455 Euro per kapita. Prestasi itu terutama dapat dicapai berkat perdagangan luar negeri. Dengan volume ekspor sebesar 969 miliar Ero (2007), sepertiga dari PDB-nya, Jerman adalah negara pengekspor barang terbesar di dunia dan mendapat julukan “juara dunia ekspor”. Maka perekonomian Jerman, berbeda dengan keadaan di kebanyakan negara lain, berorientasi global dan berpautan sangat erat dengan perekonomian dunia. Lebih dari setiap Ero keempat diperoleh sebagai imbalan untuk ekspor barang dan jasa – dan lebih dari setiap tempat kerja kelima tergantung dari perdagangan luar negeri. Pusat-pusat ekonomi terpenting di Jerman ialah Daerah Ruhr (daerah industri yang sedang berubah menjadi pusat teknologi tinggi dan jasa), kawasan di sekitar kota-kota München dan Stuttgart (teknologi tinggi, mobil), Rhein-Neckar (kimia) Frankfurt am Main (keuangan), Köln, Hamburg (pelabuhan, industri pesawat terbang Airbus, media), Berlin dan Leipzig.

Akhir-akhir ini perekonomian Jerman mengalami pertumbuhan mantap yang disebabkan oleh perkembangan konyungtur. Laju pertumbuhan pada tahun 2007 mencapai 2,5 persen. Peningkatan yang sangat jelas dicatat untuk investasi perusahaan yang naik dengan 8,4 persen. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh impuls-impuls dari luar maupun dari dalam negeri, jumlah warga yang terdaftar sebagai penganggur terus menurun. Pada bulan Desember 2007 dicatat angka pengangguran sebesar 3,4 juta orang – angka paling rendah yang dicatat untuk bulan Desember sejak tahun 1992. Ada beberapa faktor yang telah mempengaruhi perkembangan positif di bidang ekonomi dan pasaran tenaga kerja ini. Melalui kebijakan ekonomi telah diperbaiki kondisi umum, dan dunia usaha telah memperbaiki daya saing perusahaan. Umpamanya terjadi penurunan biaya-samping upah, pasaran kerja diatur dengan cara lebih fleksibel, dan birokrasi disederhanakan. Selain itu diberlakukan pembaruan pajak perusahaan mulai tahun 2008. Langkah-langkah itu berarti keringanan selanjutnya bagi perusahaan. Di lain pihak para pengusaha pun mengoptimalkan struktur biaya dan pengadaan barang produksi, menanamkan modal untuk pengembangan produk inovatif, serta memperkuat posisi dalam menghadapi persaingan.

Karena orientasi ekspornya yang tinggi, Jerman berkepentingan akan pasaran terbuka. Mitra-mitra perdagangan terpenting ialah Perancis, Amerika Serikat dan Inggris. Pada tahun 2006 diekspor barang dan jasa senilai 85 miliar uEro ke Perancis, senilai 78 miliar Euro ke AS dan senilai 65 miliar ke Inggris. Setelah Uni Eropa diperluas ke arah timur (2004 dan 2007) dapat dicatat peningkatan besar dalam volume perdagangan dengan negara-negara anggota UE di di Eropa Timur. Secara keseluruhan, 10 persen lebih dari ekspor total dilakukan ke negara-negara tersebut.

Yang meningkat terus artinya juga ialah hubungan dagang dan ekonomi dengan negara Asia seperti Cina dan India. Pada tahun 1993, volume ekspor Jerman ke kawasan tersebut masih berkisar sekitar 33 miliar Euro. Sementara itu angka itu meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi 104 miliar Euro (2006). Jumlah perusahaan Jerman yang berkegiatan di Asia meningkat dalam kurun waktu yang sama dari 1.800 menjadi 3.500, dan investasi langsung naik lebih dari empat kali lipat

Sistem yang berlaku di Jerman ialah Ekonomi Pasaran Berorientasi Sosial. Artinya: Negara menjamin kebebasan bertindak di bidang ekonomi, akan tetapi berusaha menyediakan sarana penyeimbangan sosial. Berkat konsep itu pula Jerman menikmati keadaan tenteram di bidang sosial, hal yang tercermin dalam kelangkaan aksi mogok. Menurut nilai rata-rata periode 1996-2005, di Jerman diadakan pemogokan selama hanya 2,4 hari per seribu pekerja, angka yang bahkan lebih rendah daripada angka perbandingannya di Swis, yaitu 3,1 hari pemogokan. Kemitraan sosial antara serikat kerja dan organisasi majikan telah ditetapkan oleh hukum tenaga kerja kolektif yang melembagakan proses penyelesaian konflik. Undang-Undang Dasar menjamin otonomi penetapan tarif upah yang memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk menyepakati persyaratan kerja dalam perjanjian tarif yang menjadi tanggung jawab mereka sendiri.[13]

BAB VII

POLITIK LUAR NEGERI

Dalam era globalisasi, politik luar negeri telah berubah menjadi politik dalam negeri sedunia. Negara-negara, masyarakat dan kawasan perekonomian membentuk jaringan. Dengan berakhirnya konflik Timur-Barat, politik luar negeri Jerman memperoleh peluang baru, baik di Eropa maupun di seluruh dunia. Sejalan dengan perubahan yang terjadi di gelanggang politik dunia, tanggung jawab internasional Jerman meningkat. Jerman menerima tanggung jawab itu dan – dengan bekerja sama dengan mitranya di Eropa dan di seberang Atlantik – berupaya sungguh-sungguh demi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan dialog antarbudaya. Tujuan utama politik luar negeri Jerman ialah pelestarian perdamaian dan keamanan di dunia.

• Pokok-Pokok Politik Luar Negeri Jerman

Jerman tergolong negara yang mendukung pembaruan organisasi internasional yang memadai. Sikap ini cukup beralasan. Pertama, di kelompok negara yang dapat dibandingkan dengan Jerman tidak ada negara lain yang terjalin dengan begitu luas ke dalam kerja sama multilateral di bidang politik, ekonomi, dan militer pula. Di lain pihak, politik luar negeri Jerman telah menyesuaikan diri dengan meningkatnya secara tajam beban tanggung jawab internasional yang dipikul oleh Jerman dewasa ini atas permintaan masyarakat bangsa-bangsa. Dalam konteks ini Jerman mendukung reformasi struktur PBB yang menyeluruh. Termasuk dalam pembaruan struktur itu ialah permintaan akan kedudukan Jerman tetap dalam Dewan Keamanan.

Bagi politik luar negeri Jerman, di samping itu pembentukan identitas Eropa sendiri di bidang pertahanan merupakan sumbangan penting demi penguatan dan stabilisasi sosok NATO di Eropa. Pada bulan Desember 2004, NATO menyerahkan pimpinan pasukan di Bosnia-Herzegowina yang selanjutnya dinamakan EUFOR kepada PKPE (Politik Keamanan dan Pertahanan Eropa). Dengan menerima tanggung jawab itu, negaranegara Eropa untuk pertama kali mulai menangani dan mengontrol sebuah pusat kekacauan dengan memakai sarana dan kekuatan sendiri. Hal itu merupakan langkah besar dalam proses perubahan kerja sama transatlantik.

Dengan dipulihkannya kesatuan bangsa pada tahun 1990, politik luar negeri Jerman telah memperoleh ruang gerak baru. Pemerintah Federal menggunakan ruang gerak itu baru setelah pergantian milenium – biarpun mula-mula tidak kelihatan begitu: Pernyataan Jerman setelah serangan teror pada tanggal 11 September 2001 tidak hanya dikeluarkan dengan segera. Kanselir Schröder juga melangkah lebih jauh daripada semua pendahulunya dengan menjanjikan kepada Amerika Serikat “solidaritas Jerman yang tak terbatas”. Dengan sendirinya Jerman juga mengiakan keputusan NATO yang menyatakan “keadaan persekutuan aktif” pada tanggal 2 Oktober 2001, hal yang terjadi untuk pertama kali dalam sejarah NATO.

• Jerman dan Uni Eropa

Kepentingan nasional Jerman menghendaki Eropa yang vital: Di masa lampau, proses integrasi telah terbukti sebagai kondisi umum yang tepat untuk mempertahankan perdamaian, kesejahteraan dan keamanan. Melalui kebersamaan politik dengan negara tetangganya, Jerman telah menemukan mitra tetap, dan bersama Eropa dapat meraih kembali kesatuan negaranya serta pengakuan di dunia. Di mata orang Jerman, penyeimbangan kepentingan secara damai dengan tetangga dan dengan dunia luar telah menjadi resep keberhasilan integrasi Eropa. Kepresidenan Jerman di Dewan Uni Eropa dalam paruh pertama tahun 2007 kembali menggarisbawahi arti penting integrasi tersebut. Dengan memanfaatkan respek dan kepercayaan yang diberikan di Eropa, Kanselir Federal Merkel dan Menteri Luar Negeri Steinmeier memecahkan krisis institusional UE. Jerman telah meletakkan dasar untuk perjanjian Lisboa dan memperoleh dukungan dari semua negara anggota UE untuk penguatan UE dalam segi-segi penting, yaitu kesanggupan mengambil keputusan, penentuan haluan politik, dan institusi.

Pada bulan Maret 2007 diperingati lima puluh tahun penandatanganan Perjanjian-Perjanjian Roma. Paket perjanjian pada tahun 1957 yang menetapkan pendirian Masyarakat Ekonomi Eropa itu menjadi awal kisah sukses integrasi Eropa. Berbeda dengan langkah-langkah awal, dari Masyarakat Batu Bara dan Besi hingga Masyarakat Pertahanan Eropa, fokus Perjanjian- Perjanjian Roma bukan pada pengontrolan industri yang semula penting untuk produksi persenjataan, atau pada penggabungan kekuatan pertahanan. Yang menjadi pusat perhatian ialah pengembangan ekonomi di kawasan barat Eropa melalui pendalaman kerja sama antarnegara dan dukungan bagi perdagangan antara negara-negara pendiri. Pemikiran yang mendasari keputusan pada tahun 1957 itu masih berpengaruh sampai sekarang. Perjanjian-Perjanjian Roma telah meletakkan dasar bagi sebuah uni pabean dan bagi politik perdagangan bersama UE. Sesuai dengan logika perjanjian itu, sudah seharusnya dikembangkan Pasaran Bersama tanpa rintangan untuk perdagangan. Keputusan tentang pendirian Pasaran Bersama itu merupakan faktor penentu bagi dinamika pengembangan persatuan Eropa yang jauh lebih kuat daripada semua pernyataan politik selama puluhan tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran pembentukan Pasaran Bersama diperlukan instansi penata, yaitu Komisi Eropa sebagai lembaga administrasi dan penjaga perjanjian yang kedudukannya di atas kepentingan negara-negara. Pasaran Bersama juga memerlukan penghapusan perbatasan internal demi kebebasan berpindah sepenuhnya untuk barang, jasa, modal dan kerja – dengan demikian digariskan program untuk pasaran internal Eropa yang dirampungkan pada tahun 1992. Pasaran itu lalu melahirkan kebutuhan akan pengamanan dari segi moneter – dan hal itu diusahakan dalam berbagai tahap sampai akhirnya dipenuhi dengan mata uang Ero yang mulai berlaku sebagai alat pembayaran tunai pada awal tahun 2002.

Akibat di bidang kelembagaan yang dibawa oleh integrasi ekonomi itu memberikan impuls bagai tahap-tahap pembaruannya – mulai dari perluasan Komisi Eropa dan penerapan keputusan mayoritas dalam Dewan Uni Eropa (lihat hlm. 87) dan perluasan bidang kewenangan bersama sampai ke reformasi besar-besaran yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian di Maastricht, Amsterdam dan Nice. Perjanjian Lisboa yang diikat pada bulan September 2007 termasuk di antara konsekuensi Perjanjian-Perjanjian Roma dan merupakan dampak dari apa yang disebut spill over integrasi ekonomi ke dalam ranah politik.

Tanpa mengurangi arti integrasi politik di Eropa, boleh dikatakan bahwa motif paling kuat bagi keinginan negaranegara lain untuk bergabung dengan UE adalah dinamika integrasi di bidang ekonomi dan daya tarik pasaran luasnya. Motif itu berlaku untuk masuknya Inggris, Denmark dan Irlandia pada dasawarsa 1970-an, Yunani, Spanyol dan Portugal pada dasawarsa 1980-an, dan juga untuk masuknya Austria, Swedia dan Finlandia pada dasawarsa 1990-an. Hal yang sama berlaku pula untuk daya magnetis UE dalam menarik negara-negara demokrasi baru di bagian timur Eropa Tengah dan di Eropa Tenggara yang berorientasi ekonomi pasaran. Sama halnya dengan Republik Federal Jerman yang masih muda pada awal tahun lima puluhan, penggabungan dengan UE bagi negara-negara demokrasi muda di sebelah selatan dan timur Eropa berarti pula pengukuhan dan penghargaan atas keberhasilan politik mereka dalam menanggulangi diktatur dan kelaliman.

Dalam kebijakan politiknya yang menyangkut Eropa, Jerman selalu mendukung sepenuhnya pendalaman integrasi, perluasannya ke utara, selatan dan timur, dan pengembangan institusi UE. Kekuatan politik Jerman di satu pihak terletak dalam pengarahan hubungan Jerman-Perancis kepada UE, dan di pihak lain dalam hubungan erat dengan negara-negara anggota yang lebih kecil. Dalam sejarah UE terdapat beberapa situasi blokade keputusan dan tahap penentu yang dapat diatasi berkat kesediaan Jerman untuk berkompromi dan untuk memberi sumbangan.

Dewasa ini pun dasar politik Jerman terhadap UE ditandai oleh konsensus lintas-partai. Rakyat Jerman menginginkan Eropa yang mampu bertindak, namun juga bertatanan demokratis dan transparan, dengan Parlemen Eropa yang diperkuat. Sama dengan warga banyak negara Eropa lainnya, orang Jerman tidak setuju UE dikembangkan menjadi “negara di atas negara” dan lebih suka pembagian kewenangan yang lebih tegas. Jerman mendukung sikap pragmatis dalam pengembangan integrasi yang digariskan dalam Perjanjian Lisboa, namun Jerman tetap berminat pada kemajuan lebih lanjut. Disadari oleh orang Jerman bahwa dari Eropa, dari Pasaran Bersama, dari Euro dan dari perluasan UE mereka mendapat keuntungan di bidang ekonomi dan politik.

Letak Jerman di tengah pasaran uniform terbesar di dunia menerangkan sebagian besar dari kekuatan perekonomiannya di bidang ekspor. Selain itu, hubungan ekonomi dengan negaranegara tetangga di kawasan timur Eropa Tengah dapat dilakukan menurut aturan integrasi. Di pasaran itu, Jerman merupakan mitra niaga terbesar di masing-masing negara, dan umumnya juga investor terpenting. Pada waktu bersamaan Jerman juga terkena akibat persatuan Eropa secara khusus. Pasaran di bagian timur negara tidak dapat dilindunginya terhadap persaingan dari para mitra di UE. Jerman juga memikul sebagian besar dari beban pengadaan prasarana yang ditimbulkan oleh pembukaan perbatasan, sebab jalur-jalur angkutan besar di Eropa melewati wilayahnya. Sesuai dengan penghasilan nasional kotornya, Jerman juga membiayai sekitar 20 persen dari anggaran belanja UE.

Sejak dikembangkannya Kerja Sama Politik di Eropa, penguatan peran Uni Eropa dalam percaturan politik dunia termasuk di antara tujuan Jerman. Dilihat dari sudut pandang Jerman, usaha mengamankan negara anggota UE dari ancaman jenis baru merupakan tugas bersama. Di gelanggang politik dunia, Eropa memiliki bobot suara lebih besar dibandingkan masing-masing negaranya. Politik luar negeri Jerman telah memanfaatkan UE secara intensif sebagai wadah dan alat perwakilan kepentingan. Mengingat sejarah Jerman di abad ke-20, kooperasi dengan para mitra di Eropa membuka peluang untuk bertindak secara efektif. Pendirian bahwa masalah politik luar negeri dan politik keamanan lebih baik ditangani secara bersama dengan pihakpihak lain, sudah sejak bertahun-tahun mendapat dukungan tetap oleh sebuah mayoritas stabil khalayak ramai di Jerman. Oleh karena itu kebijakan politik Jerman mengenai Eropa telah berusaha memperkuat daya bertindak Eropa, yang mencakup pula peningkatan langkah bersama di bidang politik luar negeri serta politik keamanan dan pertahanan. Hal itu direalisasikan dengan Perjanjian Lisboa dan dengan pembentukan jabatan “Wakil Tinggi UE untuk Politik Luar Negeri dan Politik Keamanan”, yang akan berwenang untuk hubungan ekstern. Berkenaan dengan adanya minat Uni Eropa untuk memperdalam kemitraan dengan negara-negara Asia Tengah, Pemerintah Federal Jerman selaku pemegang kepresidenan Dewan UE memprakarsai strategi Asia Tengah dari UE yang dirumuskan dalam paruh pertama tahun 2007.

Jerman dan para mitranya menghadapi tantangan baru. Semua koalisi dan konstelasi yang menandai beberapa dasawarsa lalu akan berubah. Keseimbangan baru antara kepentingan dan hak memerlukan kemampuan politik Eropa untuk menghasilkan kompromi. Dilihat dari sudut perekonomian dunia pun, titik berat sedang bergeser – perekonomian Eropa terlibat dalam persaingan global dengan sejumlah kawasan ekonomi lain yang atraktif. Di sisi luarnya, UE berbatasan dengan zone-zone yang lebih kecil stabilitasnya di bidang ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Keadaan itu memerlukan sikap penuh kepercayaan dan aktif dalam menjalankan politik pembangunan dalam semangat kemitraan, termasuk dalam hubungan dengan negara-negara yang letaknya di tepi Laut Tengah.

Eropa yang bersatu bukan tempatnya hal-hal kecil. Kesejahteraan dan keamanan, yaitu hasil kegiatan negara yang bersifat klasik dan mendasar, kini tidak lagi dapat diciptakan tanpa adanya UE. Maka politik integrasi, termasuk tata cara dan institusinya, merupakan inti kehidupan politik di Eropa, bukan hiasan belaka. Bagi Jerman, Uni Eropa yang merupakan pusat Eropa sebagai satuan politik, tetap menjadi salah satu ranah kegiatan politik internasionalnya yang utama.[14]

DAFTAR PUSTAKA

Hintereder, Peter. Fakta Mengenai Jerman. Jakarta : Penerbit Katalis, 2008.

Hoffman, Mark S. The World Almanac and Book of Facts 1993. New York : World Almanac, 1993.

Isaacs, Alan. New Webster’s Universal Encyclopedia. New York : Bonanza Books, 1985.

Morison, Samuel Eliot. The Two-Ocean War. New York : Ballantine Books, 1964.

Macksey, K.J. Panzer Division The Mailed Fist. New York : Ballantine Books, 1968.

Mason, David. U-Boat : The Secret Manace. New York : Ballantine Books, 1968.

Von Der Porten, Edward P. The German Navy in World War Two. New York : Ballantine Books, 1976.

Wiesel, Elie. Malam. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Zieser, Benno. The Road To Stalingrad. New York : Ballantine Books, 1956.

Website :

http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa

http://id.wikipedia.org/wiki/Jerman

http://images.dimasprasetyo.multiply.com/attachment/0/R3ofxgoKCCUAAGTyF6k1/geografi-Rangkuman%20Mata%20Pelajaran%20IPS%20Geografi.doc?nmid=75378219

[2] “geografi-Rangkuman Mata Pelajaran IPS Geografi”, http://images.dimasprasetyo.multiply.com/attachment/0/R3ofxgoKCCUAAGTyF6k1/geografi-Rangkuman%20Mata%20Pelajaran%20IPS%20Geografi.doc?nmid=75378219, diakses tanggal 3 Oktober 2009.

[3] “Jerman”, http://id.wikipedia.org/wiki/Jerman, diakses tanggal 2 Oktober 2009.

[4] Alan Isaacs, New Webster’s Universal Encyclopedia, (New York : Bonanza Books, 1987), hal. 402.

[5] Mark S. Hoffman, The World Almanac and Books of Facts 1993, (New York : World Almanac, 1993), hal. 756-757.

[6] Peter Hintereder, Fakta Mengenai Jerman, (Jakarta : Penerbit Katalis, 2008), hal. 9.

[7] Peter Hintereder, Ibid.

[8] Peter Hintereder, Ibid.

[9] “Jerman”, Ibid.

[10] Peter Hintereder, Op.Cit, hal. 15.

[11] Peter Hintereder, Op.Cit, hal. 18-25.

[12] Peter Hintereder, Op.Cit, hal. 50-69.

[13] Peter Hintereder, Op.Cit, hal. 88-105.

[14] Peter Hintereder, Op.Cit, hal. 70-87.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara langsung dan tidak langsung efek dari perdagangan internasional sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan umat manusia yang sesederhana mungkin, sebagai contoh jika kita pergi ke sebuah toko dan perhatikanlah produk-produk di toko tersebut darimana asalnya, mungkin produk-produk tersebut ada yang buatan asli dalam negeri dan banyak pula yang berasal dari luar negeri (barang impor). Hal sekecil tersebut merupakan salah satu contoh dari perdagangan bebas yang mengizinkan produk-produk dari belahan dunia manapun untuk masuk ke negeri kita.

Melalui instrumen perdagangan bebas (free trade) kita dapat menikmati produk-produk dari mancanegara tanpa harus melancong ke negara itu terlebih dahulu, jelas ini merupakan keuntungan tersendiri yang dapat dirasakan oleh suatu individu. Dan untuk halnya negara perdagangan bebas juga dapat meningkatkan devisa negara dengan melakukan kegiatan expor dan mengurangi impor untuk mencapai surplus perdagangan.

Namun pada realitasnya sulit untuk melakukan perdagangan bebas yang saling menguntungkan antara suatu negara dengan negara lain yang kerap kali hanya menguntungkan salah satu dari negara itu saja, negara yang diuntungkan biasanya hanya negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi saja, sedangkan negara-negara berkembang selalu dipersulit apabila komoditas expornya memasuki negara-negara tersebut.

Akibat dari konflik antara negara maju dengan negara berkembang di dalam perdagangan bebas yang kerap kali merugikan negara berkembang, muncullah isu perdagangan adil (fair trade). Fair trade bertujuan untuk perbaikan penghidupan produsen melalui hubungan dagang yang sejajar, mempromosikan peluang usaha dan kesempatan bagi produsen lemah atau termarjinalisir meningkatkan kesadaran konsumen melalui kampanye fair trade, mempromosikan model kemitraan dalam perdagangan yang adil, mengkampanyekan perubahan dalam perdagangan konvensional yang tidak adil, melindungi hak azasi manusia, pendidikan konsumen dan melakukan advokasi bagi terciptanya kondisi yang lebih baik, khususnya yang berpihak kepada produsen kecil sehingga mereka dapat berpartisipasi di pasar.[1]

Tertarik dengan latar belakang tersebut, maka tim penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam makalah dengan judul “PERDAGANGAN INTERNASIONAL : FAIR TRADE VERSUS FREE TRADE”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi topik pembahasan  dalam penulisan ekonomi politik internasional, yaitu :

1. Apa yang dimaksud dan konsep dari perdagangan bebas (free trade)?
2. Apa yang dimaksud dan konsep dari perdagangan adil (fair trade)?
3. Bagaimana korelasi antara perdagangan bebas (free trade) dengan perdagangan adil (fair trade) di dalam perdagangan internasional?

C. Pokok Masalah

Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.

Perdagangan internasional bisa sangat menguntungkan lewat instrumennya yaitu perdagangan bebas. Hal ini memungkinkannya dimasuki suatu pasar dari suatu negara. Sejak dari berakhirnya perang dunia ke-2 sudah terciptanya pengurangan tarif secara global dari 40% sampai 5%. Menurut data dari World Bank suatu negara yang terlibat dari perdagangan bebas pertumbuhan ekonominya akan melibihi 5% per tahun, sementara bagi negara-negara miskin yang mengikuti perdagangan bebas pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 1%. Disamping data-data tersebut, hal jelasnya adalah jutaan orang di dunia masih hidup dibawah garis kemiskinan akibat dari perjanjian dagangan yang tidak adil ini.[2]

Seiring dengan banyaknya perdebatan mengenai free trade terutama antara negara maju sebagai pihak yang di anggap merugikan negara berkembang dengan penekanan di bidang perekonomian yang menyengsarakan. Maka dari perdebatan itu lahirnya suatu jalan agar kedua pihak merasakan keadilan dari suatu perdagangan internasional melalui fair trade.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Definisi Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Pendudukan yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.[3]

Menurut Amir, M.S. seorang pengamat ekonomi, bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan Internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan internasional, misalnya dengan adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum perdagangan.[4]

Definisi Fair Trade (Perdagangan Adil)

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgium. penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.[5]

Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.[6]

Definisi Free Trade (Perdagangan Bebas)

Fair Trade adalah perdagangan yang berdasarkan pada dialog, keterbukaan dan saling menghormati, yang bertujuan menciptakan keadilan, serta pembangunan berkesinambungan. Melalui penciptaan kondisi perdagangan yang lebih fair dan memihak pada hak-hak kelompok produsen yang terpinggirkan, terutama di negara-negara miskin akibat praktek kebijakan perdagangan internasional.[7]

BAB III

PEMBAHASAN

PERDAGANGAN INTERNASIONAL : FAIR TRADE VERSUS FREE TRADE

A. Free Trade (Perdagangan bebas)

1. Pengertian

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgium. Penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.

Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.

2. Sejarah

Sejarah dari perdagangan bebas internasional adalah sejarah perdagangan internasional memfokuskan dalam pengembangan dari pasar terbuka. Diketahui bahwa bermacam kebudayaan yang makmur sepanjang sejarah yang bertransaksi dalam perdagangan. Berdasarkan hal ini, secara teoritis rasionalisasi sebagai kebijakan dari perdagangan bebas akan menjadi menguntungkan ke negara berkembang sepanjang waktu. Teori ini berkembang dalam rasa moderennya dari kebudayaan komersil di Inggris, dan lebih luas lagi Eropa, sepanjang lima abad yang lalu. Sebelum kemunculan perdagangan bebas, dan keberlanjutan hal tersebut hari ini, kebijakan dari merkantilisme telah berkembang di Eropa di tahun 1500. Ekonom awal yang menolak merkantilisme adalah David Ricardo dan Adam Smith.

Pada periode yang sama, pasar produk organik juga mengalami pertumbuhan yang stabil. Perdagangan barang-barang organik dengan label fair trade sering disebut sebagai fair and green trade.

Ekonom yang menganjurkan perdagangan bebas percaya kalau itu merupakan alasan kenapa beberapa kebudayaan secara ekonomis makmur. Adam Smith, contohnya, menunjukkan kepada peningkatan perdagangan sebagai alasan berkembangnya kultur tidak hanya di Mediterania seperti Mesir, Yunani, dan Roma, tapi juga Bengal dan Tiongkok. Kemakmuran besar dari Belanda setelah menjatuhkan kekaisaran Spanyol, dan mendeklarasikan perdagangan bebas dan kebebasan berpikir, membuat pertentangan merkantilis/perdagangan bebas menjadi pertanyaan paling penting dalam ekonomi untuk beberapa abad. Kebijakan perdagangan bebas telah berjibaku dengan merkantilisme, proteksionisme, isolasionisme, komunisme dan kebijakan lainnya sepanjang abad.

B. Fair Trade (Perdagangan Adil)

1. Pengertian

Fair Trade adalah perdagangan yang berdasarkan pada dialog, keterbukaan dan saling menghormati, yang bertujuan menciptakan keadilan, serta pembangunan berkesinambungan. Melalui penciptaan kondisi perdagangan yang lebih fair dan memihak pada hak-hak kelompok produsen yang terpinggirkan, terutama di negara-negara miskin akibat praktek kebijakan perdagangan internasional.

Fair trade bertujuan untuk perbaikan penghidupan produsen melalui hubungan dagang yang sejajar, mempromosikan peluang usaha dan kesempatan bagi produsen lemah atau termarjinalisir meningkatkan kesadaran konsumen melalui kampanye fair trade, mempromosikan model kemitraan dalam perdagangan yang adil, mengkampanyekan perubahan dalam perdagangan konvensional yang tidak adil, melindungi HAM, pendidikan konsumen dan melakukan advokasi bagi terciptanya kondisi yang lebih baik, khususnya yang berpihak kepada produsen kecil sehingga mereka dapat berpartisipasi di pasar.

2. Sejarah

Bibit-bibit gerakan fair trade lahir di dunia barat akhir tahun ’40-an. Gerakan dilandasi semangat solidaritas dunia barat terhadap negara dunia ketiga. Perintisnya adalah kelompok keagamaan dan LSM.

Menurut sejarahnya, fair trade adalah sebuah gerakan sosial yang muncul akibat adanya ketidakadilan antara produsen dan konsumen. Seringkali terjadi, konsumen merasa bahwa produsen harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi terhadap suatu produk dari yang seharusnya. Sementara itu, hal yang sama pun juga dirasakan oleh produsen, terutama produsen yang skala usahanya masih kecil. Di sinilah kemudian muncul konsep fair trade yang berusaha untuk mengupayakan sebuah kemitraan perdagangan yang didasarkan pada dialog, transparansi dan respek dari kedua belah pihak. Seiring dengan berjalannya putaran waktu, konsep fair trade ini pun semakin berkembang pula (merujuk pada definisi dan prinsip-prinsip yang ada dari The International Fair Trade Association – IFAT ).

Ten Thousand Villages dan SERRV International adalah dua LSM yang memulai pengembangan rantai perdagangan fair trade di negara berkembang. Produknya—anyaman dan rajutan—dijual di gereja atau bazar di Amerika. Saat itu, gerakan ini dipandang sebagai donasi dunia barat bagi penduduk miskin negara berkembang.

Inisiatif ini terus berkembang, bahkan konsep dasarnya mengalami pergeseran. Tak hanya sebagai donasi, ketika sebagian kecil masyarakat dunia barat menilai telah terjadi eksploitasi harga dalam perdagangan antara negara mereka dan negara dunia ketiga, mereka ingin memperbaikinya dengan memberi harga lebih adil. Sekitar tahun ’70-an, sejumlah petani kopi skala kecil di Meksiko yang sangat bergantung pada pihak lain (pengumpul, pedagang, dan pengolah) dalam rantai perdagangan kopi mengembangkan label/sertifikasi fair trade untuk kopi mereka. Nama yang diberikan adalah Max Havelaar. Dalam percobaan awal ini, dibuka hubungan langsung antara pengolah kopi dan pengecer di Belanda dengan koperasi petani kopi di Meksiko. Kini selain sebagai sebuah gerakan, fair trade populer sebagai label/sertifikat yang disematkan pada produk yang dijual. Ini menjadi semacam jaminan dan transparansi lebih bagi konsumen bahwa produsen skala kecil mendapatkan harga yang adil. Dari sisi produsen, sertifikasi memperbesar akses mereka terhadap pasar ekspor.

Sejak pertengahan ‘80-an, gerakan fair trade telah berkembang secara signifikan di dunia barat yang menjadi pasar utamanya. Tahun 2005, penjualan produk fair trade di tingkat global mencapai 1,1 milyar euro. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 30 persen lebih selama tahun 2004. Saat ini, produk-produk berlabel fair trade tak hanya dijual di toko khusus tetapi mulai juga dipajang di rak supermarket. Jenis produknya pun makin beragam. Meski permintaan untuk produk-produk berlabel fair trade lebih banyak tumbuh di dunia barat, saat ini kita bisa melihat bahwa pada pasar lokal di seluruh dunia sudah mulai ada upaya menciptakan perdagangan yang lebih adil bagi produsen.

Pada periode yang sama, pasar produk organik juga mengalami pertumbuhan yang stabil. Perdagangan barang-barang organik dengan label fair trade sering disebut sebagai fair and green trade.

3. Prinsip-Prinsip Fair Trade

Fair trade sebagai sebuah alternatif menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik bagi produsen kecil dan melindungi hak mereka yang selama ini terpinggirkan. Fair trade membantu produsen kecil untuk memperoleh kehidupan yang layak melalui peningkatan pendapatan, melindungi hak produsen kecil atas akses ke pasar, menyalurkan aspirasi & pendapat mereka, tidak diskriminatif terhadap perempuan yang selama ini menjadi warga kelas dua dan korban langsung atas perdagangan yang tidak adil, juga melindungi lingkungan dari kerusakan karena minimnya penggunaan bahan-bahan kimiawi.

Dengan mekanisme fair trade, konsumen bersedia menghargai jerih payah produsen yang selama ini tidak pernah diperhitungkan (misal: pemeliharaan tanaman, mengusir burung, menjemur padi, dsb) sebagai komponen biaya produksi dalam sistem perdagangan konvensional. Sebagai salah satu bentuk apresiasi konsumen atas jerih payah produsen, mereka tidak keberatan untuk membeli harga premium (yang meliputi biaya produksi ditambah biaya untuk reinvestasi) yang ditawarkan oleh produsen.

Diperlukan sebuah kemitraan perdagangan yang dilandaskan pada dialog, transparansi dan respek yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan yang seimbang (bagi Dunia Ketiga) di dalam perdagangan internasional. Fair trade memberikan sumbangan bagi pembangunan yang berkelanjutan dengan menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik dan melindungi hak dari produser dan buruh yang terpinggirkan, terutama di Selatan.

Sebagai gerakan, fair trade terwujud dalam bentuk organisasi International Federation of Alternative Trade (IFAT). Organisasi payung gerakan fair trade sedunia ini bermain di advokasi kebijakan internasional. Pada pertemuan tahunan World Trade Organisation (WTO), IFAT selalu muncul. Sejak di Cancun, Mexico hingga di Hongkong tahun lalu mereka hadir sebagai suara alternatif untuk mewujudkan perdagangan yang lebih adil.

Dalam halaman situs International Fair Trade Association, Asosiasi Internasional Perdagangan yang Adil menyebut sembilan syarat agar sebuah perdagangan dapat disebut adil.

1.   Membuka peluang bagi produsen dari kalangan ekonomi lemah

2.   Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

3.   Meningkatkan keahlian produsen

4.   Mendorong terbentuknya perdagangan yang adil dan merata

5.   Pembayaran dengan harga yang pantas melalui dialog dan prinsip partisipasi           sesuai  dengan perkembangan pasar

6.   Menghormati kesetaraan gender

7.   Membentuk situasi dan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi            pekerja dan masyarakat

8.   Tidak melibatkan pekerja anak

9.   Tidak merusak lingkungan hidup dan memberikan dampak bagi pembangunan       lokal, secara berkala mengurangi tingkat ketergantungan impor dan          membudidayakan produk lokal.

C. Fair Trade Vs Free Trade

Fair Trade muncul sebagai alternatif dari bentuk perdagangan bebas (free trade) yang menurut banyak orang sangat tidak adil. Kenyataan bahwa kemakmuran hanya dinikmati oleh sekelompok kecil warga bumi sementara kemiskinan akut yang massif diderita oleh sebagian besar warga lainnya adalah bukti akibat ketidakadilan free trade yang paling nyata. Bila ditelusuri akar permasalahannya terletak pada aturan-aturan free trade yang pada praktiknya sangat tidak adil. Aturan-aturan doubel standard atau standar ganda yang dipraktekkan negara-negara kaya dalam hubungan perdagangannya dengan negara-negara berkembang telah merubah hubungan perdagangan tersebut yang secara filosofis adalah hubungan partnership yang menguntungkan kedua belah pihak menjadi hubungan eksploitatif. Dengan kata lain hubungan perdagangan antara negara kaya dengan negara berkembang hanya menjadi sarana pelegalan eksploitasi baru setelah cara-cara kolonialisasi tidak lagi dipandang cukup beradab. Standar ganda free trade memaksa negara-negara berkembang untuk meliberalisasi perdagangan mereka, sedangkan pada sisi yang lain negara-negara maju masih menerapkan kebijakan proteksi bagi produk yang akan masuk ke dalam pasar domestik. Konsekuensi penerapan standar ganda tersebut seperti dicatat oleh United Nations telah menyebabkan negara berkembang mengalami kerugian setiap tahunnya sebesar 100 juta dolar US. Selain itu ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang semakin besar dimana saat ini hanya 20% populasi dunia menikmati income yang jumlahnya 60 kali lebih besar dari income orang-orang miskin.[8]

Di tengah kondisi perdagangan yang semakin lama semakin tidak adil tersebut dan telah menyebabkan ketimpangan yang semakin besar antara negara kaya dan negara berkembang, Fair Trade muncul sebagai sebuah gerakan perdagangan alternatif yang berpihak kepada produsen miskin melalui penerapan prinsip keadilan, transparansi, komunikasi dan keadilan gender. Dalam prakteknya, prinsip dan nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk rantai distribusi yang lebih pendek, penguatan organisasi produsen, peningkatan keterlibatan dan peranan perempuan dalam perdagangan, harga premium bagi produk yang dihasilkan.[9]

Sejak menjadi sebuah gerakan pada tahun 1950 fair trade telah menyebar ke berbagai negara di kawasan Eropa, Amerika, dan Asia dan Afrika. Di Indonesia sendiri gerakan fair trade muncul pada pertengahan tahun 1980-an. Dalam perkembangannya fair trade di Indonesia telah cukup membantu produsen-produsen miskin di berbagai wilayah seperti Yogyakarta, Malang, Mataram, Bali, Surakarta. Perkembangan fair trade yang cukup positif tersebut menunjukkan bangkitnya kepedulian lebih banyak masyarakat terhadap orang-orang di sekeliling mereka yang selama ini bekerja keras menyediakan keperluan mereka namun tidak mendapatkan hak sesuai proporsi yang seharusnya mereka terima.[10]

Dengan mekanisme fair trade, konsumen bersedia menghargai jerih payah produsen yang selama ini tidak pernah diperhitungkan (misal : pemeliharaan tanaman, mengusir burung, menjemur padi, dan sebagainya) sebagai komponen biaya produksi dalam sistem perdagangan konvensional. Sebagai salah satu bentuk apresiasi konsumen atas jerih payah produsen, mereka tidak keberatan untuk membeli harga premium (yang meliputi biaya produksi ditambah biaya untuk reinvestasi) yang ditawarkan oleh produsen.[11]

Sebaliknya, produsen juga menghargai kepedulian dan kepercayaan yang diberikan oleh konsumen dengan selalu memberikan informasi sebenarnya mengenai produk mereka (kondisi, waktu panen, varietas) dan menjaga kualitas/kuantitas produknya. Produsen juga melakukan pertemuan rutin untuk membahas dan mencari jalan keluar tentang masalah yang mereka hadapi, khususnya yang berkaitan dengan pola perdagangan yang adil.[12]

Diperlukan sebuah kemitraan perdagangan yang dilandaskan pada dialog, transparansi dan respek yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan yang seimbang (bagi Dunia Ketiga) di dalam perdagangan internasional. Fair trade memberikan sumbangan bagi pembangunan yang berkelanjutan dengan menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik dan melindungi hak dari produser dan buruh yang terpinggirkan, terutama di Selatan.[13]

Pada banyak kajian litelatur lebih banyak membicarakan tentang free trade ketimbang fair trade. Kedua istilah tersebut memiliki persamaan yaitu menyangkut aktivitas jual-beli atau trading. Perbedaannya adalah dari segi etika dan cara kerjanya atau Mode of Production. Free trade atau pasar bebas itu melulu memburu laba atau profit, bila perlu menghalalkan segala cara, tidak peduli dengan hal-hal yang berbau kesejahteraan orang banyak. Free trade dalam praktek menjelma dalam bentuk korporasi-korporasi raksasa atau investor dari negara-negara kaya/maju. Kehadirannya kerap mengatas namakan pembangunan sehingga mendapat restu dari pemerintah, maupun tokoh-tokoh masyarakat. Demi profit, negara pun tak segan-segan dijungkir balikan. Dampak free trade bisa dilihat di beberapa daerah yang kaya dengan sumber daya alam, seperti Papua, Aceh, Bali, dan masih banyak daerah lainnya di tanah air. Terjadinya perusakan lingkungan dan pemiskinan rakyat/penduduk lokal. Bahkan akibat yang lebih ekstrim lagi yaitu munculnya gerakan separatis memisahkan diri dari NKRI, sebagai ungkapan kekecewaan rakyat atas sumber daya alamnya dibabat habis oleh korporasi yang bergandeng mesra dengan pemerintah.[14]

Dari sudur beroperasinya, kepentingan para korporasi tertuang jelas dalam kebijakan yang dikeluarkan melalui organisasi supra negara seperti : IMF (International Monetary Fund), WTO (World Trade Organization), dan WB (World Bank). Jika negara ikut meratifikasi itu berarti wajib hukumnya untuk mengikuti aturan main yang telah ditetapkan. Tak jarang para korporasi juga mempunyai saham dalam membidani kelahiran seorang untuk menjadi pemimpin nasional di suatu negara. Karenanya jika terjadi konflik atau penolakan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut, pemerintah nasional menjadi tidak berkutik, karena sudah menjadi perpanjangan tangan sang korporasi. Rakyat didepak, kemudian terhembas dan yang lebih terhempas lagi adalah kaum perempuannya.[15]

Dari segi produk yang diperjualbelikan, rejim free trade tidak tanggung-tanggung untuk menjadikan sesuatu dijadikan komoditi dan masyarakat hanya dilihat sebagai konsumen. Konsekuensinya semua sektor publik dikendalikan oleh kekuatan korporasi. Di bali bisa dilihat jelas praktek free trade dalam kaitan industri pariwisata seperti biro perjalanan, transportasi, pengunjung, pemandu wisata orang luar negeri, hotel, restoran (dari bahan mentahan, peralatan, serta chef-nya), semua orang luar negeri.[16]

Menyikapi keberadaan rejim pasar bebas, sejumlah kalangan telah mengambil inisiatif dengan membuat wacana alternatif yang dikenal dengan fair trade (perdagangan yang adil). Fair trade menjadi sikap yang dalam praktek bisnis atau profitnya sangat mempertimbangkan nilai-nilai etik kemasyarakatan. Berikut definisi fair trade yang dikutip dari website IFAT : fair trade adalah model perdagangan yang berdasarkan pada dialog, ketebukaan dan saling menghormati, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan , pembangunan kesinambungan melalui penciptaan kondisi perdagangan yang lebih fair dan memihak hak-hak kelompok produsen dan pekerja yang terpinggirkan terutama di negara-negara Selatan yang diakibatkan oleh praktek dan kebijakan perdagangan internasional.[17]

Dari pengertian di atas, terdapat dua hal yang bisa dilihat, yakni : free trade sebagai gerakan dan fair trade sebagai model/kegiatan bisnis. Fair trade sebagai gerakan lebih banyak menyangkut soal keorganisasian. Fair trade adalah gerakan internasional yang berada di bawah organisasi payung yang dulu disebut IFAT (International Fair Trade Association), yang segara berganti nama menjadi : World Fair Trade Organization (WFTO). WFTO bertugas merumuskan aturan main dan kriteria yang harus dipenuhi anggota maupun orang atau organisasi yang ingin bergabung dalam gerakan fair trade. Kegiatan organisasi lebih banyak difokuskan pada kegiatan advokasi kebijakan, terutama kebiajakn perdagangan Internasional/World Trade Organization (WTO), advokasi konsumen melalui kampanye dan pembukaan akses pasar untuk anggota dan memonitoring kegiatan anggota dalam peenrapan prinsip-prinsip fair trade. WFTO anggotanya terdari 300 organisasi di sekitar 80 negara.[18]

Fair trade sebagai model bisnis, menyangkut persoalan anggota mewujudkan nyatakan prinsip-prinsip fair trade seperti yang dilontarkan oleh IFAT, beberapa butir dari prinsip itu yang penting untuk dijadikan pedoman dalam praktek fair trade, antara lain : dalam kegiatan bisnis harus ada unsur aktif memerangi kemiskinan, pembayaran layak dan lencar, tidak memperkejakan tenaga kerja anak, menghormati lingkungan, kesetaraan perempuan atau gender, hubungan bisnis yang berkesinambungan dan ada unsur partnership saling membesarkan. Jadi yang menjadi perhatian para pelaku fair trade adalah dalma kegiatan bisnis atau usaha, lebih mengacu pada norma-norma kemanusiaan. Dalam memproduksi barang, sangat diupayakan menghindari terjadinya eksploitasi baik terhadap sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Profit yang diperoleh bukan melulu untuk memenuhi hasrat atau memiliki melainkan di investasikan lagi ke dalam program yang mensejahterakan produsen dan masyarakat. Para fair trade dalam melakoni bisnis sangat menekankan aspek kreatifitas, keindahan produk untuk konsumen, dan kebajikan dalam berproduksi. Yang jelas, gerakan fair trade tidak terbetas pada sektor kerajinan saja. Fair trade sebagai model bisnis bisa diterapkan di segala bidang usaha dimana saja dan kapan saja. Fair trade tidak hanya profit namun juga happiness and welfare oriented.[19]

BAB IV

KESIMPULAN

Fair Trade adalah perdagangan yang berdasarkan pada dialog, keterbukaan dan saling menghormati, yang bertujuan menciptakan keadilan, serta pembangunan berkesinambungan. Melalui penciptaan kondisi perdagangan yang lebih fair dan memihak pada hak-hak kelompok produsen yang terpinggirkan, terutama di negara-negara miskin akibat praktek kebijakan perdagangan internasional.

Fair trade sebagai sebuah alternatif menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik bagi produsen kecil dan melindungi hak mereka yang selama ini terpinggirkan. Fair trade membantu produsen kecil untuk memperoleh kehidupan yang layak melalui peningkatan pendapatan, melindungi hak produsen kecil atas akses ke pasar, menyalurkan aspirasi dan pendapat mereka, tidak diskriminatif terhadap perempuan yang selama ini menjadi warga kelas dua dan korban langsung atas perdagangan yang tidak adil, juga melindungi lingkungan dari kerusakan karena minimnya penggunaan bahan-bahan kimiawi.

Dalam fair trade, produsen dan konsumen memiliki posisi yang sejajar. Selain itu, kedua belah pihak juga mengedepankan asas transparansi. Hal ini dilakukan melalui informasi dan komunikasi. Sebagai contoh adalah dalam menentukan harga jual. Produsen menghitung seluruh komponen biaya produksi, termasuk aspek konservasi, edukasi dan sosial. Faktor-faktor pembentuk harga jual tersebut kemudian diinformasikan secara terbuka kepada konsumen, begitu juga mengenai proses produksinya. Dan jika komunikasi ini dilakukan dengan benar, maka konsumen pun akan bersedia membayar harga jual yang ditawarkan sebagai salah satu apresiasi mereka.

Dengan mekanisme fair trade, konsumen bersedia menghargai jerih payah produsen yang selama ini tidak pernah diperhitungkan (pemeliharaan tanaman, mengusir burung, menjemur padi, didalam usaha pertanian padi) sebagai komponen biaya produksi dalam sistem perdagangan konvensional. Sebagai salah satu bentuk apresiasi konsumen atas jerih payah produsen, mereka tidak keberatan untuk membeli harga premium (yang meliputi biaya produksi ditambah biaya untuk reinvestasi) yang ditawarkan oleh produsen.

Sebaliknya, produsen juga menghargai kepedulian dan kepercayaan yang diberikan oleh konsumen dengan selalu memberikan informasi sebenarnya mengenai produk mereka (kondisi, waktu panen, varietas) dan menjaga kualitas/kuantitas produknya. Produsen juga melakukan pertemuan rutin untuk membahas dan mencari jalan keluar tentang masalah yang mereka hadapi, khususnya yang berkaitan dengan pola perdagangan yang adil. WTO diharapkan dapat membentuk suatu kemitraan perdagangan yang dilandaskan pada dialog, transparansi dan penghargaan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan yang seimbang (bagi Dunia Ketiga) didalam perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

http://whatbecomethegreaterme.blogspot.com/2007/12/konsep-hukum-fair-trade.html

http://gbgm-umc.org/global_news/full_article.cfm?articleid=2081

http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-dampak-globalisasi-terhadap.html

http://gadisayu18.wordpress.com/2009/03/30/apakah-memang-ada-perdagangan-bebas/

http://www.organicindonesia.org/files/edition_96b7eff1993fbd68dc73ff4f29f768b7126c84d0.pdf

[2] “Fair Trade Versus Free Trade-UMW Action Alert”, http://gbgm-umc.org/global_news/full_article.cfm?articleid=2081, diakses tanggal 29 Mei 2009.

[3] “Makalah Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional”, http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-dampak-globalisasi-terhadap.html, diakses tanggal 7 Juni 2009.

[4] “Makalah Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional”, Ibid.

[5] “Apakah Memang Ada Perdagangan Bebas?”, http://gadisayu18.wordpress.com/2009/03/30/apakah-memang-ada-perdagangan-bebas/, diakses tanggal 7 Juni 2009.

[6] “Apakah Memang Ada Perdagangan Bebas?”, Ibid.

[7] “Hambatan dan Tantangan Fair Trade di Negara Berkembang”, http://www.scribd.com/doc/13921571/Politik-Bisnis-Internasional, diakses 29 Mei 2009.

[8] “Perkembangan Fair Trade di Indonesia”, Ibid.

[9]“Perkembangan Fair Trade di Indonesia”, Ibid.

[10] “Perkembangan Fair Trade di Indonesia”, Ibid.

[11] “Hambatan dan Tantangan Fair Trade di Negara Berkembang”, Ibid.

[12] “Hambatan dan Tantangan Fair Trade di Negara Berkembang”, Ibid.

[13] “Hambatan dan Tantangan Fair Trade di Negara Berkembang”, Ibid.

[14] “Fair Trade dan Free Trade”, http://www.organicindonesia.org/files/edition_96b7eff1993fbd68dc73ff4f29f768b7126c84d0.pdf, diakses tanggal 29 Mei 2009.

[15] “Fair Trade dan Free Trade”, Ibid.

[16] “Fair Trade dan Free Trade”, Ibid.

[17] “Fair Trade dan Free Trade”, Ibid.

[18] “Fair Trade dan Free Trade”, Ibid.

[19] “Fair Trade dan Free Trade”, Ibid.

KERANGKA KONSEPTUAL

I. Pengertian Umum Budaya Politik

Istilah budaya politik mulai dikenal terutama sejak aliran perilaku (behavioralism). Namun istilah ini mengandung kontroversial karena tidak jelas konsepnya. Para pengkritiknya menyebutkan, penggabungan dua konsep budaya dan politik saja sudah mengandung kebingungan apalagi jika dijadikan konsep menjelaskan fenomena politik.

Namun demikian dalam literatur politik khususnya pendekatan perilaku, istilah ini kerapkali digunakan untuk menjelaskan fakta yang hanya dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Dengan kata lain menjelaskan dengan pendekatan budaya politik adalah upaya menembus secara lebih dalam perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok.[1]

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpim politik dan lai-lain.

Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.

Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.[2]

II. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli

Dengan paparan diatas tim penulis akan memaparkan pengertian dan definisi dari budaya politik itu sendiri. Menurut E. B. Taylor budaya adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.[3] Dan sementara pengertian politik itu sendiri menurut Rod Hague adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.[4]

Dari penjelasan diatas dapat kita telaah pengertian dari budaya politik dari beberapa ilmuwan, yakni :

1. Rusadi Sumintapura

Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

2. Sidney Verba

Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

3. Alan R. Ball

Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

4. Austin Ranney

Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

5. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.[5]

6. Walter A. Rosenbaum

Budaya politik dapat didefinisikan dalam dua cara. Pertama, jika terkonsentrasi pada individu, budaya politik merupakan fokus psikologis. Artinya bagaimana cara-cara seseorang melihat sistem politik, apa yang dia rasakan dan ia pikir tentang simbol, lembaga dan aturan yang ada dalam tatanan politik dan bagaimana pula ia meresponnya. Kedua, budaya politik merujuk pada orientasi kolektif rakyat terhadap elemen-elemen dasar dalam sistem politiknya. Inilah yang disebut “pendekatan sistem”.

7. Albert Widjaja

Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagain besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Ia malah menyamakan budaya politik dengan konsep “ideologi” yang dapat berarti “sikap mental”, “pandangan hidup”, dan “struktur pemikiran”. Budaya politik, katanya, menekankan ideologi yang umum berlaku di masyarakat, bukan ideologi perorangan yang sifatnya sering khusus dan beragam.[6]

8. Roy Macridis

Budaya politik adalah sebagai tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama.

9. Samuel Beer

Budaya politik adalah sebagai salah satu konsep dari empat variabel penting dalam analisa politik menyangkut di dalamnya nilai-nilai keyakinan, sikap dan emosi tentang bagaimana pemerintah harus dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah.

10.  Robert Dahl

Kebudayaan politik sebagai salah satu faktor yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai pertentangan politik. Unsur budaya politik yang penting menurut Dahl adalah : orientasi pemecahan masalah, apakah pragmatis atau rasionalistis. Orientasi terhadap aksi bersama apakah mereka bersifat kerjasama atau tidak (ko-operatif atau non-kooperatif). Orientasi terhadap sistem politik, apakah mereka setia atau tidak. Orientasi terhadap orang lain, apakh mereka dipercaya atau tidak.

11.  Lucien Pye

Ia melihat budaya politik terlebih pada aspek perkembangan politik di negara berkembang, dengan indikator pokok menyangkut wawasan politik, bagaimana hubungan antara tujuan, dan cara standar untuk penilaian aksi-aksi politik serta nilai-nilai politik yang menonjol bagi aksi politik.[7]

12.  Finer

Kebudayaan politik suatu bangsa terutama nampaknya terpusat terhadap legitimasi peraturan-peraturan dan lembaga politik serta prosedur.

13.  Dennis Kavanagh

Kebudayaan politik adalah sebagai pernyataan untuk menyatakan lingkungan perasaan dan sikap dimana sistem politik itu berlangsung.[8]

Jadi kebudayaan politik tidak lain adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Dalam kedudukannya sebagai satu subkultur, kebudayaan politik dipengaruhi oleh budaya secara umum.[9]

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :

1. Bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti   orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan Gabriel A. Almond memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari    sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem   politik.
2. Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.
3. Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan  dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.[10]

III. Komponen-Komponen Budaya Politik

Seperti dikatakan oleh Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud dari pernyataan ini menurut Ranney, adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis, bagi terselenggaranya konflik-konflik politik (dinamika politik) dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Sebagai suatu lingkungan psikologis, maka komponen-komponen berisikan unsur-unsur psikis dalam diri masyarakat yang terkategori menjadi beberapa unsur.

Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif (cognitive orientations) dan orientasi afektif (affective oreintatations). Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut.

1. Orientasi kognitif, yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
2. Orientasi afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya.
3. Orientasi evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.[11]

IV. Tipe-Tipe Budaya Politik

1. Berdasarkan sikap yang ditunjukan

Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap ”militan” atau sifat ”tolerasi”.

a. Budaya Politik Militan

Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

b.Budaya Politik Toleransi

Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, maka hal itu dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa tolerasi hampir selalu mengundang kerja sama. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan. Budaya politik terbagi atas :

a. Budaya Politik Yang Memiliki Sikap Mental Absolut

Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang. dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan (bertentangan). Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.

b.Budaya Politik Yang Memiliki Sikap Mental Akomodatif

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.[12]

1. Berdasarkan Orientasi Politiknya

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond  mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :

a. Budaya Politik Parokial

Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan  mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair.

b.Budaya Politik Subyek

Budaya Politik subyek lebih rendah satu derajat dari budaya politikpartisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah-masalah politik.

c. Budaya Politik Parokial

Budaya Politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.

Namun dalam kenyataan tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, pariokal atau subyek. Melainkan terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut, ketiganya menurut Almond dan Verba tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu :

a. Budaya politik subyek-parokial.

b.Budaya politik subyek-partisipan.

c. Budaya politik parokial-partisipan.

Berdasarkan penggolongan atau bentuk-bentuk budaya politik di atas, dapat dibagi dalam tiga model kebudayaan politik sebagai berikut :

Suatu pemerintahan yang kuat dengan disertai kepasifan yang kuat dari rakyat, biasanya mempunyai budaya politik bersifat agama politik, yaitu politik dikembangkan berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat. Budaya tersebut merupakan usaha percampuran politik dengan ciri-ciri keagamaan yang dominan dalam masyarakat tradisional di negara yang baru berkembang.

David Apter memberi gambaran tentang kondisi politik yang menimbulkan suatu agama politik di suatu masyarakat, yaitu kondisi politik yang terlalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elite berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan karena massa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijaksanaan para elite politik.[13]

BAB II

FENOMENOLOGI

POLITIK LUAR NEGERI IRAN DAN RUSIA :

ADU CANGGIH MELAWAN HEGEMONI BARAT

Dengan judul kasus “Politik Luar Negeri Iran dan Rusia : Adu Canggih Melawan Hegemoni Barat” yang dimuat dalam majalah Figur edisi xxxiii/tahun 2008, tim penulis mencoba untuk menggambarkan secara singkat profil dari ketiga kubu tersebut terlebih dahulu.

A. Profil

1. Republik Islam Iran

Iran adalah sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski di dalam negeri negara ini telah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran masih dipanggil Persia di dunia Barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Shah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah sebuah kognat perkataan “Arya” yang berarti “Tanah Bangsa Arya”.

Iran berbatasan dengan Azerbaijan (500 km) dan Armenia (35 km) di barat laut dan Laut Kaspia di utara, Turkmenistan (1000 km) di timur laut, Pakistan (909 km) dan Afganistan (936 km) di timur, Turki (500 km) dan Irak (1.458 km) di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan.

Pada tahun 1979, sebuah Revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini mendirikan sebuah Republik Islam teokratis sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran.[14]

2. Federasi Rusia

Federasi Rusia adalah sebuah negara yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia. Dengan wilayah seluas 17.075.400 km², Rusia adalah negara terbesar di dunia. Wilayahnya kurang lebih dua kali wilayah Republik Rakyat Cina, Kanada atau Amerika Serikat. Penduduknya menduduki peringkat ketujuh terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brasil, dan Pakistan.

Negara ini dahulu pernah menjadi negara bagian terbesar Uni-Soviet. Rusia adalah ahli waris utama Uni Soviet; negara ini mewarisi 50% jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah, dan kurang lebih 50% aset-aset ekonomi dan persenjataannya.

Saat ini Rusia berusaha keras untuk meraih status sebagai negara adidaya lagi. Meskipun Rusia adalah negara penting, tetapi statusnya masih jauh dibandingkan dengan status Uni-Soviet dulu.[15]

3. Hegemoni Barat

Hegemoni barat telah mendominasi segala hal yang mencakup kajian pembangunan yang diterka sebagai pihak yang memberi evolusi sejarah kepada dunia setelah Perang Dunia II. Bagaimanapun juga, keanekaragaman pembangunan pemikiran adalah sebuah bukti dari pembangunan itu sendiri adalah bukan sebuah proses perubahan yang sederhana bagi negara-negara lain, malahan perbedaan harus dibuat diantara teori-teori, strategi, dan pemikiran pembangunan yang digemborkan oleh hegemoni barat tersebut. Dari kekuasaan hegemoni barat yang berusaha untuk menyebarluaskan pengaruhnya atas beberapa negara lainnya sering kali menciptakan pencegahan dari negara-negara lain, baik dari negara barat itu sendiri maupun dari negara lainnya.[16]

Disini hegemoni barat di alamatkan kepada Amerika Serikat dan para sekutunya, yang memiliki aliran faham kapitalisme-liberalisme.

B. Kajian

1. Republik Islam Iran

Setelah rakyat Iran berhasil menggulingkan rezim monarki Shah Muhammad Reza Pahlevi, kondisi politik di Iran menjadi berubah secara total, hal ini dikarenakan terjadinya Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini yang kemudian mengambil alih kekuasaan dan membentuk pemerintahan sementara, pada 11 Februari yang dikepalai Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri. Setelah itu, Khomeini mengadakan pungutan suara untuk membentuk sebuah Republik Islam. Keputusan undian menunjukkan lebih dari 98% rakyat Iran setuju dengan pembentukan itu. Sistem pemerintahan baru yang dibentuk berasaskan undang-undang Islam, sayangnya hanya diterapkan sebagian.

Tetapi, hubungan Iran dengan Amerika menjadi keruh setelah revolusi ini, terutama saat mahasiswa-mahasiswa Iran menawan kedutaan Amerika pada 4 November 1979, atas alasan kedutaan itu menjadi pusat intelijen Amerika. Khomeini tidak mengambil tindakan apapun mengenai tidakan ini sebaliknya memuji mahasiswa-mahasiswa itu. Sebagai balasan, Iran menginginkan Shah Mohammad Reza Pahlavi dikembalikan ke Iran, tetapi ini tidak mereka setujui. Setelah 444 hari di dalam tawanan, akhirnya para tawanan itu dibebaskan sebagai tindak lanjut Deklarasi Aljir.[17]

Sehubungan dengan memanaskan intensitas politik di dunia internasional mengenai Iran dengan teknologi nuklirnya yang selalu diganjal oleh negara-negara barat, Iran mengganggap hal ini sebagai upaya barat agar tidak ada negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki teknologi nuklir selain dari sekutunya yaitu Israel. Atas embargo dari DK PBB terhadap Iran, Ahmadinejad menggertak negara-negara barat agar jangan mengikuti kemauan Amerika Serikat, selanjutnya ia menyebutkan bahwa yang ditakutkan oleh dunia barat bukanlah kemampuan Iran memproduksi bom nuklir, mengingat di dunia ini bom semacan itu tidak ada gunanya, melainkan yang negara-negara barat takutkan adalah kekhawatiran atas kemandirian dan pengetahuan serta kemajuan pemuda Iran di bidang nuklir.[18]

Akibat tekanan yang begitu besar dari barat atas kemajuan teknologi dan militer Iran yang dianggap oleh beberapa negara barat sebagai upaya untuk mendominasi kawasan Timur tengah, mengakibatkan Iran harus lebih keras di forum internasional yang kerap kali mengakitbatkan respon negatif dari negara-negara barat seperti, dukungannya terhadap Hamas dan Hizbullah, dilanjutinya pengayaan nuklir, dan wacana penghapusan negara Zionis-Israel. Hal ini menunjukan bahwa Iran memiliki kecenderungan sifat militan, dalam kasus Iran berdasarkan dari sikap yang ditunjukan, Iran masuk dalam kategori budaya politik yang memiliki sikap mental absolut, yakni memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat dirubah lagi, dan juga budaya politik yang bernada absolut berusaha memelihara kemurnian tradisi (terbukti dengan penolakan kebudayaan barat yang selalu digemborkan oleh Ahmadinejad).

Budaya politik Iran berangkat dari ajaran Islam seperti yang dikatakan oleh presiden Iran saat ini Mahmoud Ahmadinejad, ia selanjutnya mengatakan bahwa budaya politik Iran dikembangkan sejak dari Revolusi Islam untuk memilih pemerintahan yang berani dan tulus memihak partai Allah. Demi menjaga budaya politik Iran yang mengacu pada agama, Ahmadinejad menegaskan kepada rakyat Iran untuk tetap berpegang teguh kepada keadaaan Iran pada saat ini karena menurutnya ada jaringan-jaringan yang terorganisir (hegemoni barat) untuk meruntuhkan haluan politik Iran.[19]

Menurut Mehrdad Mashayekhi, budaya politik Iran hanya sebuah asbtraksi yang tidak menjadi kenyataan. Selanjutnya dikatakan bahwa setengah abad yang lalu, sejarah Iran membuktikan pengaruh persaingan diantara beberapa sub-kultur yang ada seperti, gerakan Islamis, monarki, liberal-demokratis, dan sosialis yang ia katakan sebagai suatu kehadiran yang kuat atas elemen nasionalis yang terselimuti oleh bayang-bayang ajaran Islam dalam budaya politik Islam Iran.[20]

Berdasarkan jabaran diatas maka budaya politik Iran bisa dikatakan tumbuh sejak Revolusi Islam dan berhaluan kepada ajaran-ajaran Imam Khomenei yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Seperti yang dikatakan oleh Gabriel A. Almond konsep budaya politik lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan, selanjutnya ia mengatakan bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik. Dapat kita tarik kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Gabriel A. Almond mengenai konsep budaya politik bahwa semua aspek-aspek tersebut terkandung dalam ajaran suatu agama (dalam kasus Iran adalah Islam), dan dimensi psikologis yang dimaksudkan dalam kajian Iran ini adalah bagaimana efek dari budaya politik itu sendiri menghasilkan suatu tatanan kehidupan politik dalam lahirnya suatu sistem politik di negera tersebut.

2. Federasi Rusia

Karena Rusia merupakan negara federal yang memiliki berbagai macam etnis, setelah keruntuhan Uni Soviet, Rusia mengalami masalah separatisme. Ada beberapa kelompok etnis yang ingin memisahkan diri dan mengakibatkan krisis berlarut-larut, seperti di Chechnya dan Ingushetia.[21]

Setelah runtuhnya Uni Soviet, perekonomian Rusia semakin hancur dan mengakibatkan membengkaknya utang luar negeri Rusia ke negara-negara barat, akibat dari memburuknya perekonomian Rusia mengakibatkan melunaknya sikap Rusia yang mempersilahkan perusahaan minyak dan energi asing untuk mengeksplorasi kandungan-kandungan mineral di bumi Rusia. Bahkan barat sepertinya membuat suatu jebakan untuk membantu perekonomian Rusia dengan memberikan pinjaman berulang kali maupun terjadinya korupsi dan kesewenangan oligarki-oligarki Rusia melalui IMF.

Rusia juga terancam atas perluasan NATO ke wilayah Eropa Timur. Kekhawatiran atas pemilihan di Ukraina, kerjasamanya dengan Belarus, ditambah degan tradisi di Rusia yang dianggap cocok dengan budaya sentralisasi, demokratisasi malah membuat harga diri Rusia merosot di mata dunia dan menimbulkan berbagai macam gejolak dan krisis berkepanjangan.[22]

Setelah naiknya Vladimir Putin sebagai presiden Rusia setelah menggantikan Boris Yetlsin, perekonomian Rusia secara drastis menunjukan peningkatan dengan melakukan nasionalisasi perusahaan mineralnya dan melakukan pemberangusan terhadap oligarki-oligarki yang didukung oleh negara-negara barat. Atas bangkitnya Rusia sebagai suatu kekuatan baru mengakibatkan Amerika Serikat dan negara-negara barat mengantisipasi hal ini dengan melakukan percobaan intervensi atas pemerintahan Putin, seperti isu tentang demokrasi yang tidak sempurna, pemberangusan pemberoktak CheChen, dan dukungan Rusia atas negara-negara yang berseberangan dengan Amerika Serikat seperti Iran, Korea Utara, dan China. Dukungan-dukungan terhadap Korea Utara dan Iran seperti penggunaan hak veto Rusia di DK PBB untuk mencegah sanksi atas negara-negara tersebut, dan penjualan peralatan militer Rusia terhadap Iran serta penjualan uraniumnya. Dengan China, Rusia membuat suatu aliansi pertahanan untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat maupun NATO di Asia Timur dan Asia Tengah.

Sehubungan dengan semakin kuatnya kekuatan Rusia dikancah internasional, hal ini makin membuat Amerika Serikat dan negara-negara barat gusar dan menciptakan iklim yang tidak kondusif di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah. Hal ini bisa ditunjukan dengan pembangunan instalasi anti-misil Amerika Serikat di Ceko dan Polandia yang dianggap oleh Rusia sebagai tindakan yang akan memperburuk hubungan Rusia-Amerika Serikat dan selanjutnya Menteri Luar Negeri Rusia pada saat itu Sergei Lavrov berkata bahwa Rusia siap untuk mencoba anti-misil Amerika Serikat itu, atas sikap Rusia ini Amerika Serikat menampik tudingan tersebut, lewat Menteri Luar Negerinya pada saat itu Condoleeza Rice mengatakan bahwa instalasi anti-misil Amerika Serikat di Ceko dan Polandia bukan untuk ditunjukan kepada kekuatan militer Rusia melainkan untuk menangkis rudal dari kawasan Timur Tengah yang takutnya akan diarahkan ke negara-negara Eropa Barat.

Seperti yang dikatakan oleh Putin bahwa politik Rusia berazaskan demokrasi berdaulat yang dimana demokrasi harus ditentukan oleh Rusia sendiri bukan pihak luar. Dengan mengusung faham paternalistik yang dimana nilai-nilai demokrasi semakin berkurang, Putin mengatakan tujuan atas hal ini sebagai usaha untuk membangun Rusia sebagai kekuatan yang besar,dan dikatakannya masih terdapat ancaman dari dalam (oligarki) maupun dari luar (hegemoni barat).[23]

Budaya politik Rusia lahir dari hancurnya Uni-Soviet, hancurnya ekonomi Rusia di awal tahun, dan akibat krisis ekonomi tahun 1998. Akibat dari beberapa kejadian tersebut mengakibatkan otoritas Rusia harus mengambil langkah yang otoriter dan keras dalam merespon gejolak-gejolak berbagai aspek di negerinya, melalui langkah-langkah otoriternya terbukti Rusia maju sebagai salah satu kekuatan baru di dunia ini yang membuat gusar Amerika Serikat, sehingga kerap kali Amerika Serikat membuat beberapa skenario demi memojokan pemerintahan Putin. Meskipun pemerintahan Rusia yang sekarang lebih bersifat otoriter, namun hal didukung oleh rakyat Rusia yang sudah “terbiasa” dengan pemerintahan otoriter dan takut kacau kembali seperti era 1990-an kurang peduli dengan sistem yang diterapkan Putin apakah demokratis atau tidak. Yang penting rakyat kian sejahtera dan negara Rusia makin terpandang dibawah pemerintahan Putin.[24] Mereka rata-rata sudah bosan menghadapi kebebasan yang terlalu leluasa dimiliki segenap lapisan masyarakat. Gagasan sentralisasi Presiden Putin akan mengakhiri demonstrasi kebablasan dan membatasi ruang gerak para ekstremis yang berlindung di balik agama, budaya, atau lainnya[25].

Menurut Ellen Carnaghan budaya politik Rusia tidak menyukai model institusi demokrasi, mereka lebih menyukai institusi yang sudah ada sekarang. Selanjutnya ia menyampaikan budaya politik Rusia tidak mungkin untuk lebih toleran karena tanpa adanya sistem legal (hukum) untuk menjamin tata tertib pergerakan sosial, resiko untuk penuntutan hak yang lebih demokratis akan semakin melebar.[26] Sedangkan menurut Catherine Danks budaya politik Rusia didominasi oleh otoriterian dan masyarakat Rusia pun percaya bahwa kepemimpinan yang otoriter diperlukan untuk mencegah anarki dan kekacauan politik.[27]

Dijelaskan bahwa budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per individu. Hal ini berkaitan  dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal. Sesuai dengan jabaran yang diberikan diatas bahwa mayoritas rakyat Rusia sudah terbiasa dengan kehidupan politik yang otoriter dan non-demokratis maka budaya politik Rusia bersikap militan, namun sehubungan dengan kebijakan luar negeri Rusia yang sekarang mengingkan diplomasi dengan negara-negara lain demi menamcapkan pengaruhnya sehingga Rusia akan tumbuh kembali menjadi negara kuat dan superior, disini Rusia tergolong dalam budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif. Selain karena keinginan Rusia tersebut, namun juga karena Rusia bukan seperti Uni-Soviet lagi yang mengisolasikan negaranya dari segala pengaruh luar.

Mengacu pada model kebudayaan politik Almond dan Verba, disini budaya politik Rusia masuk kedalam kategori sistem otoriter karena sebagian besar rakyat Rusia hanya menjadi subyek politik yang pasif (dikarenakan sudah terbiasa dengan sistem otoriter) meskipun ada organisasi politik dan partisipan politik yang melakukan tindakan persuasif menentang tatatan sistem politik yang ada. Dalam budaya politik Rusia, otoriter yang dimaksud bukanlah sistem pemerintahan otoriter seperti era Stalin pada masa Uni-Soviet, namun otoriter yang menampikan hukum untuk melakukan penghilangan oposan dan pengkritik pemerintah yang kerap kali didanai oleh negara-negara barat.

BAB III

PENILAIAN

Secara garis besar bahwa budaya politik itu merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah, dan juga berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.

Mengenai masalah Iran dan Rusia dalam melawan hegemoni barat, kedua negara tersebut merupakan negara-negara yang telah mengalami revolusi, dimana terdapat pergolakan politik di masing-masing negara tersebut yang pada kasus Iran mengakibatkan negaranya di isolasi oleh negara-negara barat, sedangkan pada kasus Rusia, Rusia secara sengaja perekonomiannya dihancurkan oleh barat untuk mencegah kembalinya berjaya Uni-Soviet. Berangkat dari masalah-masalah itulah budaya politik kedua negara tersebut bisa dibilang bersifat militan dan otoriter dalam permasalahan politik di negara-negaranya demi melawan kekuatan hegemoni barat yang berusaha menghentikan kekuatan dari kedua negara tersebut. Akibat dari tindakan progresif hegemoni barat tersebut yang menciptakan budaya politik kedua negara tersebut menjadi militan dan otoriter sehingga menamcap pada rakyat-rakyat, bukan menentang atau bersifat oposan bagi kedua negara tersebut.

Dari kasus Iran-Rusia melawan hegemoni barat bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep budaya politik Gabriel A. Almond untuk masalah Iran dan deskripsi konseptual serta model kebudayaan politik Almond dan Verba untuk Rusia.

Untuk kasus Iran, seperti yang dikatakan oleh Gabriel A. Almond konsep budaya politik lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan, selanjutnya ia mengatakan bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik. Dapat kita tarik kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Gabriel A. Almond mengenai konsep budaya politik bahwa semua aspek-aspek tersebut (orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan) terkandung dalam ajaran suatu agama (dalam kasus Iran adalah Islam), sehingga Iran menjadikan ajaran agama sebagai batu berpijarnya atas tumbuh kembangnya budaya politik negera itu, dari hal ini melahirkan suatu budaya politik yang bersifat religius. Selanjutnya, dimensi psikologis yang dimaksudkan dalam kajian Iran ini adalah bagaimana efek dari budaya politik itu sendiri menghasilkan suatu tatanan kehidupan politik dalam lahirnya suatu sistem politik di negera tersebut, seperti yang sudah dikatakan bahwa budaya politik Iran berangkat dari ajaran agama Islam maka sistem politik Iran pun akan berazaskan pada ajaran Islam.

Untuk kasus Rusia, dijelaskan bahwa budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per individu. Hal ini berkaitan  dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal. Sesuai dengan jabaran yang diberikan diatas bahwa mayoritas rakyat Rusia sudah terbiasa dengan kehidupan politik yang otoriter dan non-demokratis maka budaya politik Rusia bersikap militan, namun sehubungan dengan kebijakan luar negeri Rusia yang sekarang menginginkan diplomasi dengan negara-negara lain demi menamcapkan pengaruhnya sehingga Rusia akan tumbuh kembali menjadi negara kuat dan superior, disini Rusia tergolong dalam budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif. Selain karena keinginan Rusia tersebut, namun juga karena Rusia bukan seperti Uni-Soviet lagi yang mengisolasikan negaranya dari segala pengaruh luar. Mengacu pada model kebudayaan politik Almond dan Verba, disini budaya politik Rusia masuk kedalam kategori sistem otoriter karena sebagian besar rakyat Rusia hanya menjadi subyek politik yang pasif (dikarenakan sudah terbiasa dengan sistem otoriter) meskipun ada organisasi politik dan partisipan politik yang melakukan tindakan persuasif menentang tatatan sistem yang ada. Dengan mengacau pada model kebudayaan politik ini bukan berarti bahwa Rusia bukan negara yang otoriter absolut, namun otoriter yang hanya menanggalkan nilai-nilai hukum demi membangun Rusia yang seperti dahulu, sikap otoriter ini dibutuhkan demi melawan para oligarki-oligarki Rusia yang mendapat dukungan dari negara-negara barat karena keuntungan dari para oligarki tersebut disimpan di bank-bank asing.

Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebudayaan politik dari kedua negara tersebut (Iran dan Rusia) terbentuk akibat tekanan luar (hegemoni barat) yang mengakibatkan negaranya harus survive, dan membentuk suatu budaya yang militan untuk membendung laju intervensi asing atas negara-negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia, 2008.

El-Gorary, Adel. Ahmadinejad : The Nuclear Savior of Tehran. Bandung : Pustaka IIMaN, 2007.

Labib, Muhsin dan Ibrahim Muharam dan Musa Kazhim dan Alfian Hamzah. AHMADINEJAD! : David di Tengah Angkara Goliath Dunia. Jakarta : Hikmah, 2007.

Saragih, Simon. Bangkitnya Rusia : Peran Putin dan Eks KGB. Jakarta : Kompas, 2008.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1982.

Website :

http://globalisasi.wordpress.com/2007/01/06/budaya-politik-sebuah-eksplorasi-konsep/

http://mjieschool.multiply.com/journal/item/10/BAB_I_BUDAYA_POLITIK_DI_INDONESIA

http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/94018-12-438551735998.doc

http://chaplien77.blogspot.com/2008/07/pengertian-budaya-politik-pengantar.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Iran

http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia

www.scribd.com/doc/2295977/Development-as-Western-Hegemony,

http://bhariwibowo.blogspot.com/2008/01/demokrasi-ala-rusia.html

http://chickenblue.blog.friendster.com/2007/10/rusia/

http://www.allacademic.com/one/prol/prol01/index.php?cmd=Download+Document&key=unpublished_manuscript&file_index=1&pop_up=true&no_click_key=true&attachment_style=attachment&PHPSESSID=2594a7db06feb7239f97161a27a8481d

http://findarticles.com/p/articles/mi_m2742/is_n222/ai_n25021773/

[2] “Bab I Budaya Politik di Indonesia”, http://mjieschool.multiply.com/journal/item/10/BAB_I_BUDAYA_POLITIK_DI_INDONESIA, diakses tanggal 20 mei 2009.

[3] Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, cetakan ke-23, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1982), hal. 188-189.

[4] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi, (Jakarta : Gramedia, 2008), hal 16.

[5] “Bab I Budaya Politik di Indonesia”, Ibid.

[6] “Budaya Politik Sebuah Eksplorasi Konsep”, Ibid.

[7] “Budaya Politik”, http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/94018-12-438551735998.doc, diakses tanggal 20 Mei 2009.

[8] “Pengertian Budaya Politik (Pengantar)”, http://chaplien77.blogspot.com/2008/07/pengertian-budaya-politik-pengantar.html, diakses tanggal 20 Mei 2009.

[9] “Pengertian Budaya Politik (Pengantar)”, Ibid.

[10] “Bab I Budaya Politik di Indonesia”, Ibid.

[11] “Bab I Budaya Politik di Indonesia”, Ibid.

[12] “Bab I Budaya Politik di Indonesia”, Ibid.

[13] “Bab I Budaya Politik di Indonesia”, Ibid.

[14] “Iran”, http://id.wikipedia.org/wiki/Iran, diakses tanggal 20 Mei 2009.

[15] “Rusia”, http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia, diakses tanggal 20 Mei 2009.

[16] “Development as Western Hegemony”, www.scribd.com/doc/2295977/Development-as-Western-Hegemony, diakses tanggal 22 Mei 2009.

[17] “Iran”, Ibid.

[18] Muhsin Labib, Ibrahim Muharam, Musa Kazhim, dan Alfian Hamzah, AHMADINEJAD! : David di Tengah Angkara Goliath Dunia, cetakan kelima, (Jakarta : Hikmah, 2007), hal. 184-186.

[19] Adel El-Gogary, Ahmadinejad : The Nuclear Savior of Tehran, (Bandung : Pustaka IIMaN, 2007), hal. 45.

[20] “Iran Political Culture in the Islamic Republic”, http://findarticles.com/p/articles/mi_m2742/is_n222/ai_n25021773/, diakses tanggal 25 Mei 2009.

[21] “Rusia”, Ibid.

[22] “Rusia”, Ibid.

[23] Simon Saragih, Bangkitnya Rusia : Peran Putin dan Eks KGB, (Jakarta : Kompas, 2007), hal 108-109.

[24] “Demokrasi Ala Rusia”, http://bhariwibowo.blogspot.com/2008/01/demokrasi-ala-rusia.html, diakses tanggal 20 Mei 2009.

[25] “Rusia”, http://chickenblue.blog.friendster.com/2007/10/rusia/, diakses tanggal 20 Mei 2009.

[26] “Russia, Ukraine, and Belarus: A Comparative Study on Political Culture and

Democratization Success”, http://www.allacademic.com/one/prol/prol01/index.php?cmd=Download+Document&key=unpublished_manuscript&file_index=1&pop_up=true&no_click_key=true&attachment_style=attachment&PHPSESSID=2594a7db06feb7239f97161a27a8481d, diakses 25 Mei 2009.

[27] “Russia, Ukraine, and Belarus: A Comparative Study on Political Culture and

Democratization Success”, Ibid.