Segi Positif dan Negatif Politik Luar Negeri bagi Indonesia

15 12 2009

BAB I

PENDAHULUAN

1). Latar Belakang Masalah

Tepat pada tahun ini bangsa kita Indonesia genap memasuki umurnya yang ke-63, seiring dengan semakin menuanya bangsa kita ini di impit dengan kemajuan global di dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik yang secara tidak langsung menekan bangsa kita ke arah yang lebih maju. Ke arah yang lebih maju yang layaknya di cita-citakan oleh semua bangsa di dunia ini, pencita-citaan ini dapat diperoleh dengan komoditas domestik yang dilanjutkan dengan perjuangan politik luar negeri sebagai komponen lanjutannya.

Namun dengan tidak didukungnya dengan instrumen politik luar negeri yang apik, maka dapat dikatakan bahwa bangsa kita ini jauh tertinggal dari negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Apabila kita menelaah ke era sebelumnya tepatnya pada tahun 1970-an, bangsa-bangsa tersebut berguru dan berkiblat kepada negeri kita, dalam tempo yang singkat pula negara-negara tersebut berhasil membangun bangsanya dengan pesat dengan kepentingan politiknya yang diperjuangkan dalam wadah politik internasional.

Mustahil apabila kita menginginkan suatu pencapaian politik luar negeri yang baik demi tercapainya kepentingan nasional kita apabila tak ada dukungan dari berbagai sumber SDM dan Non-SDM. Dari sumber SDM-nya tertutama bangsa kita ini masih banyak memiliki penduduk yang tidak produktif, kreatif, dan edukatif. Dan sangat penting membangun rakyatnya terlebih dahulu, karena yang seperti kita tahu bahwa politik luar negeri itu kelanjutan dari politik dalam negeri itu sendiri.

Perjuangan politik luar negeri demi tercapainya kepentingan nasional sering kali menghadapi masalah-masalah yang bersifat saling berkepentingan dalam prakteknya, seperti apa yang akan kita dapat dan apa yang harus kita korbankan. Hal ini semacam hubungan saling mutualisme atau dapat berpalingan pada hal yang bersifat parasitme. Hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang harus disiasati oleh negeri ini terlebih pada aspek-aspek negatifnya agar dapat memajukan bangsa kita ini.

2). Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang mejadi topik pembahasan dalam penulisan politik luar negeri ini, yaitu :

  1. Apa saja sisi positif dan negatif politik luar negeri bagi Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

Di dalam literatur hubungan internasional, perbedaan istilah ini memang tidak dikenal (Walter Carlness, 1999). Yang dikenal adalah terminologi foreign policy (kebijakan luar negeri), bukan foreign policy (politik luar negeri). Namun, konvensi penggunaan istilah-istilah ini di Indonesia dapat dipahami sebagai berikut :

Politik luar negeri cenderung dimaknai sebagai sebuah indentitas yang menjadi karakteristik pembeda negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Politik luar negeri adalah sebuah posisi pembeda. Politik luar negeri adalah paradigma besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia. Politik luar negeri adalah wawasan internasional. Oleh karena itu, politik luar negeri cenderung bersifat tetap.

Sementara kebijakan luar negeri adalah strategi implementasi yang diterapkan dengan variasi yang bergantung pada pendekatan, gaya, dan keinginan pemerintahan terpilih. Dalam wilayah ini pilihan-pilihan diambil dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan (finansial dan sumber daya) yang dimiliki. Kebijakan luar negeri, dengan demikian akan bergantung pada politik luar negeri.

Satu permasalah yang cukup pelik dihadapi Indonesia kini adalah krisis politik luar negeri. Harus diakui dengan jujur, saat ini kita hanya memiliki kumpulan kebijakan luar negeri tanpa ada satu politik luar negeri sebagai benang merah yang berarti.

Masalahnya, politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif dibangun pada konteks internasional dan domestik yang kental dengan pertentangan ideologis antara liberalisme dan komunisme. Politik bebas aktif pada konteks itu dapat dimaknai sebagai sebuah retorika penolakan atas keberpihakan dan sekaligus sebagai posisi pembeda yang jelas di dunia internasional yang memiliki katrakteristik bipolar pada saat itu.

Namun, ketika kini dunia internasional mengalami perubahan secara drastus, relevansi kontekstual dari politik luar negeri bebas aktif dipertanyakan. Berbagai keluhan atas tidak jelasnya arah dan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia sesungguhnya dilandasi oleh belum adanya politik luar negeri yang tepat dalam situasi internasional yang sudah berubah secara ekstrem ini. Kebijakan luar negeri yang dihasilkan pula menjadi tumpang tindah jika tidak bersifat sektoral.

Suka atau tidak, yang kita miliki saat ini semata-mata hanya sebuah retorika : bebas memilih apa pun dan aktif berpartipasi dalam perdamaian dunia. Berbagai justifikasi dapat dibangun di septar kalimat ini, tetapi retorika ini sulit untuk dapat memiliki status sebagai posisi pembeda di dunia yang kini sama sekali berbeda. Setiap negara dapat bebas meilih apa yang diigingkannya  sepanjang yang bersangkutan memiliki kekuatan militer relatif yang memadai (Waltz, 1979).

Politik Luar Negeri Indonesia dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia adalah :

“Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintahan Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”

Politik Luar Negeri atau Kebijakan Luar Negeri tidak terlepas dari berbagai perkembangan keadaan nasional dan internasional, bahkan Politik Luar Negeri merupakan cerminan dari kebijakan dalam negeri yang diambil oleh Pemerintah. Demikian pula dengan Politik Luar Negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh banyak faktor, antara lain posisi geografis Indonesia yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra, potensi sumber daya alam serta faktor demografi atau penduduk di Indonesia, serta berbagai perkembangan yang terjadi di dunia internasional.

Dengan demikian Kebijakan Luar Negeri Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Politik Luar Negeri Indonesia yang kita anut bukan menjadikan Indonesia netral terhadap suatu permasalahan melainkan suatu politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri hanya pada satu kekuatan dunia. Aktif berarti kita ikut memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun keikutsertaan kita secara aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu agar terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Aspek negatifnya yang sering dihadapi dalam kebijakan politik tersebut adalah dalam hal berhubungan dengan negara-negara maju saat ini secara terselubung masih menganut blok politik (ketika perang dingin blok barat dengan blok timur). Meski secara gamblang blok tersebut saat ini tidak terlalu ketara, namun secara praktikal mereka masih mengutamakan kepentingan dari kelompok atau bloknya. Blok yang dimaksud adalah bukan kekuatan bipolar seperti yang terjadi seperti pada era perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, namum blok disini merupakan kelompok atau perjalinan kekuatan antara satu negara dengan negara lain dan juga suatu negara negara suatu kelompok negera, yang dimana tidak hanya dalam kepentingan politik namun juga meliputi aspek pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Sedangkan Indonesia yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut tidak diutamakan kepentingannya. Tidak termasuknya Indonesia bukan salah satu negara yang kuat di dunia, sehingga tak adanya suatu tekanan yang dapat Indonesia berikan kepada negara lain demi terlaksananya kepentingan nasional.

BAB III

KESIMPULAN

Sisi positif dari Politik Luar Negeri terhadap Indonesia :

  1. Politik Luar Negeri Indonesia yang bersifat “bebas aktif” membuat Indonesia menjaga jarak dengan urusan dalam negeri negara lain, dimana hal ini sesuai dengan Legal Limits Konvensi Wina 1961.
  2. Politik Bebas Aktif merupakan politik yang mengedepankan hubungan persahabatan, yang jauh dari sikap curiga, yang sesuai dengan Article 3 Konvensi Wina.
  3. Dengan Politik Bebas Aktif, Pemerintahan RI akan mempunyai banyak jalur untuk berhubungan dengan negara lain, demi terciptanya perdamaian dunia. Contoh :
  • Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB 2007-2008.
  • Pengiriman Pasukan Garuda ke Libanon.
  • Penyelenggaraan KTT Global Warming di Bali.

Sisi negatif dari Politik Luar Negeri terhadap Indonesia :

Aspek negatifnya yang sering dihadapi dalam kebijakan politik tersebut adalah dalam hal berhubungan dengan negara-negara maju saat ini secara terselubung masih menganut blok politik (ketika perang dingin blok barat dengan blok timur). Meski secara gamblang blok tersebut saat ini tidak terlalu ketara, namun secara praktikal mereka masih mengutamakan kepentingan dari kelompok atau bloknya. Sedangkan Indonesia yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut tidak diutamakan kepentingannya.





Landasan dan Sumber Politik Luar Negeri Indonesia

15 12 2009

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

  1. Landasan Idiil

Pancasila sebagai landasan idiil dalam politik luar negeri Indonesia. Mohammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri  Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila, berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut menyatakan, bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negera mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik mana pun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila.

  1. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang dasar (UUD) 1945. hal ini berarti, pasal UUD 1945 yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, semakin jelas bahwa politik luar negeri Indonesia merupakan salah satu uapaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia, yang termuat dalam UUD 1945.

  1. Landasan Operasional

Agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia dituangkan dalam TAP MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

  1. Landasan Konseptual

Landasan Konseptual mengatur perumusan politik luar negeri Indonesia. Secara konseptual pengertian politik luar negeri Indonesia dapat ditemui di dalam Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah : “Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”.

Sumber-sumber Politik Luar Negeri Indonesia

  1. Sumber Sistemik

Sumber eksternal dari suatu negara yang terkait dengan struktur hubungan antar negara terdapat pola-pola aliansi yang ada antara negara-negara yang tidak terlepas dari situasi atau sistem-sistem seperti bipolar dan unipolar.

  1. Sumber Masyarakat

Sumber internal yang terkait dengan budaya, sosial masyarakat, struktur pembangunan, ekonomi, nilai-nilai sejarah, atauoun segala unsur-unsur domestik.

  1. Sumber Pemerintah

Sumber internal yang terkait dengan pertanggungjawaban politik.

  1. Sumber Ideo-Sinkratik

Sumber internal yang terkait dengan pengalaman dan kepribadian seorang tokoh  politik karena itu akan mempengaruhi persepsi elit itu sendiri.

Sifat-sifat Politik Luar Negeri Indonesia

1.  Bebas Aktif

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 antara lain mengharuskan Indonesia untuk “….ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ….”. Ketentuan ini pada hakekatnya memberikan landasan utama sifat bebas aktif politik luar negeri RI untuk ikut memberikan sumbangan dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan pada kepentingan nasional bukanlah suatu politik yang netral atau “tidak memihak” atau “mengambil jarak seimbang” secara pasif, pula suatu politik yang “acuh” ataupun menjauhkan diri dari perkembangan dan permasalahan dunia. Politik bebas aktif ditujukan untuk menghapuskan segala bentuk kolonialisme dan ekspansionisme serta merupakan upaya menghindarkan segala bentuk intervensi karena intervensi dapat membahayakan kedaulatan nasional, kemerdekaan dan keutuhan wilayah suatu negara dan menimbulkan ketegangan dunia.

Pengertian bebas aktif mempunyai makna bahwa Indonesia dalam menentukan dan menjalankan politik luar negerinya bersikap mandiri. Kemandirian tersebut merupakan manifestasi perjuangan menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara, sementara kebebasan dan keaktifan politik luar negeri harus selalu dilandasi oleh jiwa ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

  1. Anti Kolonialisme

Sejak di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Indonesia menentang secara tegas adanya penjajahan di atas bumi. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 telah menyatakan bahwa sifat politik luar negeri bebas-aktif, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia berkewajiban untuk :

  • Menghapuskan penjajahan baik di negerinya sendiri maupun yang ada di bagian dunia lainnya;
  • Memperjuangkan perdamaian dunia;
  • Memperjuangkan terwujudnya Tata Dunia Baru yang lebih adil, damai dan sejahtera.
  1. Mengabdi kepada kepentingan nasional

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya Pasal 3 yang menyatakan bahwa ”Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional”, maka dalam hal ini pelaksanaan Politik Luar Negeri difokuskan pada pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009.

  1. Demokratis

Sifat demokratis ini dianut dalam pelaksanaan politik luar negeri RI, seperti tercermin dari pasal 11, UUD 1945 dalam Pasal 13 yaitu : bahwa semua perjanjian yang penting, termasuk konvensi-konvensi internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan suatu negara atau negara-negara lain haruslah mendapat persetujuan dari wakil-wakil rakyat melalui DPR.

Sifat demokratis tersebut juga terlihat dari pengangkatan dan penerimaan duta dari negara sahabat memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.





Perspektif Hubungan Internasional : Realisme

15 12 2009

Diawali dengan sejarah studi Hubungan Internasional yang muncul antara Perang Dunia I dan II, realisme muncul sebagai arus utama pendekatan hubungan internasional akibat ketidaksempurnaan pendekatan kaum idealis, terutama pembahasan tentang ‘perang’. Pendekatan pemikir Idealis dinilai lemah karena terlalu meremehkan ‘power,’ dan terlalu menyanjung tinggi rasionalitas manusia, bahkan meyakini bahwa negara bangsa telah mencacah sekian besar kepentingan bersama demi mengatasi ‘momok’ perang. Debat-debat mengenai permasalahan power, rasionalitas, kepentingan bersama dan perang, mulai muncul pada masa generasi baru realisme (E.H. Carr, H.J. Morgenthau, Reinhold Niebuhr, Frederick Schuman, George Kennan, dkk.) di akhir 1930-an, dimana mereka menekankan pada kemaha-luasan ‘power’ dan pertarungan alami-politik antar bangsa.

Sebenarnya pemikiran mereka sudah diawali sejak jaman Thucydides (The Melian Dialogue 460-406 BC), N. Machiavelli (1496-1527), T. Hobbes (1588-1679) dan J.J. Rosseau (1712-78), yang disebut classic-realism. Realisme klasik menawarkan konsep raison d’etat (state excuse), dimana negara memiliki dalih untuk melindungi negaranya (Sebagaimana doktrin militer pre-emptative strike AS pasca containment Perang Dingin). Hal ini muncul dari asumsi bahwa lingkungan internasional tidak ada yang ‘superior,’ tidak ada satu-satunya kekuatan yang lebih tinggi yang dapat mengatur seluruh penduduk dunia. Sementara tiap negara akan selalu berusaha memaksimalkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Kondisi dunia yang anarki ini menjadikan ‘Balance of Power’ sedemikian penting untuk dijaga, tentunya dengan kode etik hukum internasional (versi Barat) sebagai konsensusnya. Untuk itu, Meinecke mengatakan, negara perlu menguatkan dan menyehatkan dirinya sebagai langkah pertama. Tetapi Machavelli juga menyarankan agar jangan sampai negara mengorbankan kepentingannya sendiri dalam memenuhi etika internasional karena sesungguhnya realisme memandang prinsip moral universal itu tidak ada, meski di tataran domestik, realis masih mengharapkan adanya etika politik yang menjamin kekuatan internal negara. “Raison d’etat” inilah yang akhirnya menjadi prekursor standar ganda.

Perlu diingat bahwa dalam aliran ini, negara dianggap sebagai aktor utama dan satu-satunya yang legitimate dalam melakukan hubungan antar bangsa, dan peran negarawan menjadi luar biasa penting dalam rekomendasi para pemikir realis. Sementara itu pula, banyak kritik yang dialamatkan pada pendekatan ini. Pertanyaan yang cukup serius seperti, apakah pendekatan ini akan ‘long live’ dalam hubungan internasional? dan Apakah realisme klasik mampu memahami dan diterapkan pada masa sekarang? memunculkan banyak jawaban yang berbeda-beda. Oleh karen itu, kebanyakan teorisi hubungan internasional kontemporer melihat bahwa pusat gravitasi disiplin hubungan internasional akan segera (sedang) beralih pada neo-liberalisme, sebuah tren pendekatan yang mungkin cocok digunakan dalam menganalisa keadaan dunia pasca perang dingin.

Esensi Realisme

Di dalam wacana realisme klasik maupun modern terdapat kesepahaman akan segitiga ‘Tripel S’, yaitu ‘Statism’, ’Survival’, dan ‘Self-help’. Statism adalah fokus dari realisme, dimana terdapat dua ‘klaim’ yang dinamis dalam kestatisan hubungan antar bangsa. Pertama, secara teori, dalam world politics, negara adalah aktor utama dan seluruh aktor yang lainnya tidak memiliki tingkat signifikansi yang sebanding dengan state. Kedua, ‘kedaulatan’ negara menjadi penanda adanya komunitas politik mandiri, di mana ia memiliki otoritas hukum di wilayah tersebut. Namun perlu dicatat bahwa hal ini memiliki ketidaksempurnaan analisa secara empiris, di mana pelaku hubungan internasional bukan hanya negara tetapi juga institusi lain dengan adanya kesepakatan/konsensus umum para pemegang status quo (pemenang perang dunia II), kemudian juga kenyataan bahwa kedaulatan dan kekuasaan itu tidak selamanya ada di tangan rakyat, demi mewujudkan kestabilan domestik. Begitu juga analisis secara normatif (Normativitas yang masih berakar dari pemahaman liberal-secular/capitalism), di mana negara sendiri ternyata tidak mampu mengatasi problem global kolektif semisal kelaparan, kemiskinan serta berkurangnya cadangan makanan dunia, degradasi kondisi lingkungan, dan pelanggaran HAM.

Survival, tujuan utama pengorganisasian negara adalah keteraturan dalam mempertahankan kehidupan masyarakat, ini adalah kepentingan nasional terbesar yang harus disadari setiap pemimpin politik. Pemimpin politik ini jua-lah yang akan menentukan sikap negaranya dalam pandangannya atas keamanan internasional serta kerja sama, apakah offensive atau deffensive. Dan kepentingan ekonomi, budaya, serta yang lain hanyalah dianggap sebagai bagian dari “low politics”. Dalam rangka menyelenggarakan keamanan negara itu pula, pemimpin harus memberlakukan kode etik yang digunakan untuk menghukumi tindakan seseorang/sebuah institusi, yaitu berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, bukan berdasarkan pada benar-tidaknya tindakan tersebut. Jikalau-pun ada sebuah moral universal, bagi politikus realis, hal ini hanya berlaku pada komunitas tertentu saja. Tentunya pandangan ini masih memiliki kelemahan, yaitu pada batasan yang tidak jelas, sampai manakah negara harus berperan dalam rangka memenuhi kebutuhan survival tadi.

Self-help, pemikir realis berasumsi bahwa tidak akan ada satu negara pun di dunia ini yang berani menjamin eksistensi kita secara struktural baik ditingkat domestik maupun internasional (dilema keamanan – meski tidak semua konflik yang terjadi, baik domestik maupun internasional disebabkan oleh security dilemma, akan tetapi secara historis lebih banyak disebabkan oleh negara ‘predator’). Dalam politik internasional tidaklah mungkin ada jalinan persahabatan, kepercayaan, dan kehormatan yang logikanya akan mengurangi power gain sebuah state. Yang terjadi hanyalah kondisi ketidakpastian yang disebabkan tiadanya pemerintahan global. Konsep ko-eksistensi yang dimunculkan oleh dilema keamanan hanya didapatkan melalui pemeliharaan balance of power, dimana balance itu sendiri tidaklah statis. Dan kerjasama yang terbatas akan dilakukan hanya jika state menginginkan sesuatu yang lebih dari negara yang lain. Patut disadari pula akan adanya kritik bahwa self-help ini bukanlah sesuatu yang tak terelakkan bagi sebuah dunia tanpa satu otoritas kekuatan, tetapi lebih merupakan strategi yang dipilih untuk dimainkan oleh aktor negara.

Karena pada faktanya, ada negara yang lebih memilih bergabung dalam sebuah sistem keamanan kolektif atau dalam bentuk integrasi kawasan. Memang ditengarai kondisi politik dunia saat ini yang memunculkan lembaga/organisasi internasional semacam WTO, PBB dan anak cabangnya merupakan isyarat dari kemenangan pendekatan liberalisme, walaupun realisme dan liberalisme Barat tetap merujuk pada satu kepentingan (terjaganya status quo peradaban kapitalisme liberal sekuler).

Secara singkat dapat dijelaskan pandangan-pandangan kaum realis dalam melihat negara dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut :

  1. Negara selalu mempunyai kepentingan yang berbenturan.
  2. Perbedaan kepentingan akan menimbulkan perang atau konflik.
  3. Power yang dimiliki oleh suatu negara sangat mempengaruhi penyelesaian konflik dan menentukan pengaruhnya atas negara lain.
  4. Politik didefinisikan sebagai memperluas power, mempertahankan, dan menunjukan power.
  5. Setiap negara dianjurkan untuk membangun kekuatan, beraliansi dengan negara lain, dan memecah belah kekuatan negara lain (divide and rule).
  6. Perdamaian akan tercapai jika telah terwujud Balance of Power atau keseimbangan kekuatan jika yaitu keadaan ketika tidak ada sutu kekuatan yang mendominasi sistem internasional.
  7. Setiap negara akan selalu bergerak dan berbuat berdasarkan kepentingan nasionalnya.

Realisme dan Perkembangnnya

Ada kesulitan untuk mendapatkan konsensus dalam literatur yang selama ini ada, tentang makna Realisme dalam sebuah teori yang koheren (meski Keohane (1989) dan Gilpin (1986) dalam studinya telah mendapati nilai inti kolektif dalam realisme, yaitu pandangan state sebagai aktor, state sebagai rasionalitas, state sebagai power maximizer). Memang perbedaan yang ada dalam tipe-tipe Realisme memiliki alasan yang baik untuk sengaja diklasifikasikan.

Klasifikasi yang pertama didasarkan pada waktu kemunculannya, yaitu realisme klasik (hingga abad 20), realisme modern (1939-79), dan neo-realisme (1979-sampai sekarang). Tetapi pembagian semacam ini tidaklah memberikan solusi atas perbedaan-perbedaan yang ada dalam pemikir yang satu masa, contohnya ketidaksepakatan para pemikir realisme klasik tentang penyebab perang. Klasifikasi kedua adalah didasarkan pada tema-tema yang diusung, R.B.J. Walker, membuat permbedaan antara ‘historical or practical realism’ dengan structural realism (1993). Pembedaan dilanjutkan setelah menganalisa tulisan Thomas Hobbes, muncul tipe baru dalam realisme, yaitu Liberal realism.

Realism historis/praktis menekankan pemahaman bahwa ‘prinsip’ ada dibawah ‘policies’, kemampuan utama pemimpin negara adalah untuk menerima, menerapkan (adaptasi) dan merubah konfigurasi power politik dalam world politics. Dan realisme dijadikan lisensi state untuk melakukan tindakan demi memenuhi kebutuhan survival. Tokoh utama realisme historis ini adalah Machiavelli (Il Prince, 1532), dan E.H. Carr (The Twenty years crisis 1919-1939, 1939). Robert Ashley membedakan lagi antara Machiavelli sebagai realisme praktik dan E.H. Carr sebagai realisme teknik.

Realisme struktural melihat realisme sebagai kondisi permanen konflik atau persiapan menuju konflik. Terdapat dua sayap di sini, sayap pertama digadangi oleh Thucydides (The Peloponnesian War, 400 BC) dan H.J. Morgenthau (Politics Among Nations, 1948), yang menekankan bahwa sifat alami manusia itu sendirilah yang merupakan struktur, sedangkan hukum, keadilan, dan masyarakat tidak begitu diperhatikan. Sayap kedua diwakili oleh J.J. Rousseau (The State of War, 1750) dan Kenneth Waltz (Theory of International Politics, 1979) yang menyakini bahwa anarki adalah struktur yang menimbulkan ketakutan, kecemburuan, keraguan dan perasaan tidak aman sehingga membentuk dan memaksa perilaku negara. Sementara itu Thomas Hobbes (Leviathan, 1651) dan Hedley Bull (The Anarchial Society, 1977) menawarkan realisme liberal yang menolak pesimisme kaum strukturalis dan praksis, dimana kondisi anakhi (State of War) dapat dikurangi nilai resikonya dengan mengatur power diantara negara negara pemimpin melalui konstruksi aturan-aturan dasar bagi koeksistensi mereka sendiri.

Sebagai varian dari realisme, neorealisme seringkali dikenal dengan realisme struktural, yang dibedakan dengan realisme tradisional. Sebagaimana realisme, neorealisme menjadikan negara dan perilaku negara fokusnya dan berusaha menjawab pertanyaan mengapa perilaku negara selalu terkait dengan kekerasan. Semua tradisi realis berangkat dari filsafat keharusan (the philosophy of necessity) yakni melihat perilaku negara sebagai produk dari sebuah kondisi yang tak terelakkan. Dalam pemikiran realis, baik tradisional maupun struktural, perilaku negara yang keras merupakan konsekuensi dari endemiknya kekuasaan dalam politik internasional, seperti secara jelas diekspresikan oleh Morgenthau, “international politics is… struggle for power”. Dalam artian filsafat keharusan ini, politik internasional bersifat amoral.

Tetapi, realisme tradisional dan realisme struktural menjelaskan secara berbeda mengapa politik internasional memiliki karakter endemik yang ditandai dengan perebutan kekuasaan. Bagi realis tradisional, perebutan kekuasaan yang berlangsung terus menerus dalam politik internasional bersumber pada hakekat manusia. Berangkat dari pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh antara lain Tucydides, Machiavelli dan Hobbes, yang melihat pada dasarnya manusia bersifat self-interested dan dalam kondisi state of nature akan berperang satu sama lain, realis tradisional  memproyeksikan negara akan memiliki karakter yang sama, karena politik internasional pada dasarnya adalah gambaran dari state of nature dalam arti yang sebenarnya, tidak lagi merupakan kondisi hipotetis sebagaimana yang digambarkan oleh Hobbes dalam Leviathan.

Dengan istilah “Leviathan” negara dilukiskan seperti monster raksasa purbakala yang hidup dilautan. Namun dalam gambaran sampul buku itu dilukiskan bukan sebagai monster purba ala kitab suci, melainkan sebagai manusia raksasa ysng terdiri atas banyak manusia kecil. Ini mengingatkan kita akan macroanthropos (manusia besar) dalam buku Plato, politeia. Begini bunyi teks Leviathan:

“Alam telah membuat manusia-manusia sedemikian samanya dalam kemampuan tubuh dan pikiran. Kadang seorang yang jelas-jelas lebih kuat fisiknya atau cepat berpikir daripada yang lain, tetapi jika semua itu dihitung, perbedaan di antara mereka tidak begitu penting… karena dalam hal kekuatan fisik, entah dengan cara rahasia atau dengan persengkokolan dengan orang-orang lain yang berada dalam keadaan bahaya yang sama dengan dirinya… karena itu, jelaslah bahwa selama tidak ada kekuasaan yang mereka takuti bersama, mereka berada dalam keadaan yang disebut perang, dan perang seperti itu adalah perang setiap orang melawan orang…”.

Dari sini Hobbes berhasil menarik suatu perbandingan antara hubungan internasional dan keadaan asli (state of nature), yang menggambarkan sistem negara internasional sebagai negara yang mempunyai “sikap perang” secara terus menerus. Sebagaimana Hobbes mengatakan:

“Pada semua zaman, raja-raja, orang-orang yang mempunyai otoritas tertinggi, disebabkan independensi mereka, berada dalam kecemburuan terus-menerus, dan dalam negara dan sikap gladiator-gladiator, yang mempunyai senjata-senjata mereka yang membidik, dan mata mereka tidak jujur satu sama lain; yakni benteng-benteng, garnisun-garnisun, dan senjata-senjata mereka di perbatasan-perbatasan kerajaan mereka; dan mata mereka diarahkan terus menerus pada tetangga-tetangga mereka”.

Perang “semua lawan semua” dipandang sebagai suatu ancaman yang terus menerus, karena masing-masing negara berada dalam kebebasan bertindak untuk menjamin kepentingan-kepentingannya sendiri tanpa dirintangi oleh kritik agama atau moral yang lebih tinggi:

“Dalam negara-negara dan persemakmuran-persemakmuran yang tidak tergantung sama lain, setiap persemakmuran (bukan setiap orang) mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat apa yang akan dipertimbangkan (yakni apa yang akan dipertimbangkan orang, atau majelis yang mewakilinya) paling baik hasilnya bagi keuntungan mereka”.

Kemungkinan perang yang selalu ada ini membuat persemakmuran bersifat permanen, karena hal itu memungkinkan negara untuk memperbesar kekuasaannya dengan mengorbankan negara-negara lain. Akan merupakan kekeliruan belaka kalau kita percaya pada pandangan sekilas bahwa terdapat ketidak-konsistenan mencolok antara dukungan Hobbes bagi perlunya keamanan individu dengan ketidakstabilan yang inheren dalam konsepnya tentang persemakmuran. Di sini pun lagi-lagi ia mencoba meyakinkan kita, mencoba menarik perhatian kita pada naluri dasar tertentu, yakni naluri untuk mendapatkan rasa aman, yang dia ketahui betul-betul hanya dapat bersemi dalam diri para warga Leviathan, berbentuk ketaatan mutlak terhadap kekuasaan yang “mempesona mereka semua”, yakni dalam ketakutan yang memukau dan mencekam-yang jelas bukan merupakan sentimen dasar manusia yang betul-betul merasa aman.

Penegasan Hobbes bahwa kekuasaan adalah motor dari semua hal baik yang manusiawi maupun yang ilahi (bukan kekuasaan Tuhan atas manusia “tidak disebabkan karena Tuhan menciptakan mereka … tetapi karena kekuasaan yang tak dapat dielakkan”). Korelasi filosofis dari ketidakstabilan inheren sebuah masyarakat yang didasarkan pada kekuasaan ialah gambaran mengenai proses sejarah yang tak kenal henti yang agar konsisten dengan pertumbuhan kekuasaan yang terus-menerus, mau tak mau mencaplok individu-individu, bangsa-bangsa, dan akhirnya seluruh umat manusia. Sehingga mereka selalu dalam keadaan perang. Perang antara setiap manusia terhadap manusia lainnya (war of every man against every man).

Dalam keadaan seperti ini, setiap manusia akan mengutamakan keselamatan diri sendiri (self-preservation) dengan jalan memperbesar kekuasaan yang ada padanya. Padahal seluruh manusia berkedudukan sama ditinjau dari segi kemampuan, dan kemampuan sama di antara manusia yang terpenting adalah kemampuan untuk saling membunuh. Untuk meningkatkan kemampuan ini sudah barang tentu diperlukan kekuasaan yang terus meningkat. Di samping itu keselamatan diri manusia hanya dapat dijamin bila manusia mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada apa yang telah dimilikinya. Lebih lanjut Hobbes mengatakan:

I pun for a general indication of all mankind, a perpetual and restless desire of power after power, that ceaseth only in death. And the cause of this is not always that a man hopes for a more intensive delight than he has already attained to; or that he cannot be content with a more moderate power: but because he cannot assure the power and means to leave well, which he hath present, without the acquisition of more”.

Bila kita kaitkan pandangan realisme Hobbesian ini dengan situasi internasional yang terus saja begejolak hingga saat ini, pandangannya tentu terasa sangat relevan, mengingat negara-negara modern pada hakikatnya hidup dalam keadaan asali tanpa adanya suatu pemerintahan dunia yang bersifat supranasional dan memiliki otoritas terakhir di atas kedaulatan masing-masing negara. Karena itu Kant dalam karyanya Zum Ewigen Frieden (menuju perdamaian abadi) mencoba mematahkan sikap pesimisme Hobbes dengan usulan filosofis liberalisme: yang salah satu usulan tersebut berupaya menciptakan sebuah otoritas internasional tunggal agar dapat menjadi sistem rambu lalu lintas tertinggi yang dapat mengatur jalannya roda hubungan internasional.

Bagi realisme struktural, penjelasan terhadap endemiknya perebutan kekuasaan dalam politik internasional bukan berasal dari hakekat manusia (negara), melainkan dari struktur yang menjadi konteks dari perilaku negara-negara. Dalam sebuah sistem yang secara struktural anarkhi, negara harus bertindak semata-mata berdasarkan kepentingannya sendiri, yang berarti mengejar kekuasaan sebesar-besarnya. Dalam sistem yang anarkhi, negara tidak bisa menggantungkan keamanan dan kelangsungan hidupnya pada negara atau institusi lain, melainkan pada kemampuannya sendiri (self-help), yakni mengumpulkan berbagai sarana terutama (tetapi bukan satu-satunya) militer untuk berperang melawan negara lain. Tetapi, kebutuhan sebuah negara untuk mempertahankan diri dengan memperkuat kekekuatan militernya, bagi negara lain merupakan sumber acaman dan menuntut negara lain tersebut melakukan hal yang sama, dan dikenal sebagai dilema keamanan (security dilemma).

Untuk menekankan pentingnya struktur sebagai pembentuk perilaku negara, neorealis membedakan secara tegas karakter politik internasional yang anarkhis dengan politik domestik yang hirarkhis, yang menggambarkan dua prinsip pengorganisasian sistem yang berbeda (the ordering principle of the system). Dua karakteristik lain yang membentuk pemikiran neorealis adalah karakter unit dalam sistem dan distribusi kapasitas unit dalam sistem (Waltz, 1979). Karakter unit dalam sistem mengacu pada fungsi yang dijalankan oleh unit-unit dalam sistem, yakni negara. Dalam pandangan neorealis, semua unit memiliki fungsi yang sama yakni menjamin kelangsungan hidupnya. Tetapi, sekalipun semua negara memiliki fungsi yang sama, negara-negara tersebut berbeda dalam kemampuan, sebagaimana tercermin dalam distribusi kekuasaan yang seringkali tidak seimbang dan sering berubah. Singkatnya, seperti ditulis oleh Waltz, semua negara ‚memiliki kesamaan tugas,  tetapi tidak dalam kemampuan untuk menjalankannya. Perbedaannya terletak pada kapabilitas, bukan pada fungsi mereka.

Beberapa tokoh utama neorealisme antara lain Kenneth Waltz, Stephen Krasner, Robert Gilpin, Barry Buzan, Richard Little dan Charles Jones. Diantara tokoh-tokoh ini, Kenneth Waltz merupakan yang paling menonjol dalam kaitannya dengan perkembangan teoretis studi hubungan internasional. Karyanya, Theory of International Politics, bukan hanya dianggap sebagai karya yang paling komprehensif dan elaboratif yang menggambarkan pemikiran dan posisi neorealism, tetapi juga merupakan produk dari upaya yang sangat ambisius untuk menjadikan Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin yang mapan, yang sederajat dengan disiplin lain.

Theory of Internasional Politics dimaksudkan oleh Waltz untuk memberikan kemampuan eksplanasi yang sangat tinggi (dalam bentuk hubungan kausalitas antar variabel) terhadap fenomena-fenomena politik internasional. Kemampuan ini merupakan kriteria yang sangat penting yang harus dimiliki oleh Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin, tetapi gagal ditunjukkan oleh realisme. Realisme gagal menjelaskan  mengapa berbagai negara yang berbeda atau bahkan bertentangan, misalnya, secara ideologis ataupun politik, tetap berperilaku sama. Mengapa Uni Soviet yang komunis dan Amerika yang liberal kapitalis sama-sama teribat dalam kompetisi merebut kekuasaan, membangun kekuatan militer, atau mengembangkan pengaruh (sphere of influence)? Menurut Waltz, kegagalan realisme menjelaskan kesamaan perilaku berasal dari metodologi yang digunakannya, yakni metodologi behaviouris. Metodologi ini terlalu mengabaikan aspek faktor penting yang menjadi batas-batas kebijakan luar negeri atau perilaku negara. Aspek penting yang menjadikan perilaku negara homogin, dalam pemikiran Waltz, terletak pada kekuatan sistemik, yakni struktur internasional.

Secara metodologis, pemikiran Waltz berbeda dengan metodologi behaviouris dalam artian bahwa mereka memberi penekanan pada peringkat analisa yang berbeda: unit dan struktur. Metodologi behaviouris berusaha menjelaskan produk politik (perilaku atau kebijakan negara) dengan jalan mengamati unit-unit atau bagian-bagian yang membentuk sistem. Dengan cara ini, semua yang terjadi dalam politik internasional dijelaskan dengan melihat perilaku dan hubungan antar unit dalam politik internasional (negara), yakni perilaku dan interaksi yang didasari oleh tuntutan alami yang dimiliki oleh negara (prinsip-prinsip hakekat manusia) untuk berperilaku sesuai dengan kepentingannya (self-interested), yang dalam prakteknya didefinisikan dengan kekuasaan. Metodologi behaviouris oleh Waltz dikategorikan sebagai teori yang reduksionis.

Metodologi strukturalis Waltz bersifat sistemik, yakni menempatkan sistem sebagai unit analisanya. Karakter sistemik lebih menjanjikan daripada karakter reduksionis karena mampu menjelaskan politik internasional, melalui hubungan kausal, yang sangat membatasi dan menentukan perilaku negara.

Ambisi Waltz untuk menghasilkan sebuah teori Hubungan Internasional yang sederajat dengan teori dalam disiplin-disiplin yang lebih mapan, menghasilkan reaksi yang sangat keras dari para ilmuwan Hubungan Internasional. Bahkan, tidak terlalu berlebihan juga ada kecenderungan untuk melihat perdebatan ketiga dalam Hubungan Internasional pada dasarnya adalah perdebatan antara Waltz dengan hampir semua teoritisi lain dengan tradisi pemikiran yang sangat berbeda-beda.

Perbedaan mendasar lain antara realisme klasik dan neorealisme adalah realisme lebih mendasarkan pusat perhatiannya pada aktor utama politin internasional sedangkan neorealisme lebih mendasarkan perhatiannya pada struktur. Sebab neorealis berasumsi bahwa struktur-struktur itulah yang mendasari tindakan. Inilah yang mendasari teori Waltz sebagai teori realis-sturktualism.

Teori yang ditawarkan oleh Waltz adalah tentang pentingnya stuktur anarki yang memberikan pembatasan pada tindakan para aktor politik. Negera-negara memiliki kesamaan dalam segala fungsinya seperti mengumpulkan pajak, dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Waltz berpendapat bahwa negara dibedakan dari besar kecilnya kapabilitas yang dimiliki dan struktur akan dapat berubah dari besar kecilnya kapabilitas yang dimiliki dan stuktur akan dapat berubah sesuai dengan distribusi kepabilitas antar unit-sistem. Perubahan ini merupakan bentuk pergeseran posisi kapabilitas dan kekuatan negara-negara besar yang mendominasi.

Ontologi atau asumsi dasar neorealisme Waltz tidak jauh berbeda dari realisme klasik yaitu :

  1. Keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan pada akhirnya diselesaikan melalui perang.
  2. Menjungjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara.
  3. Skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik.
  4. Sifat alamiah suatu negara adalah anarki.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa teori yang dikemukakan Waltz ini memiliki perbedaan asumsi dasar pada bagian pemahaman sifat dasar manusia. Karena Waltz tidak beranggapan bahwa setiap manusia tidak digambarkan sebagai orang yang selalu cemas akan keselamatan dan kelangsungan hidupnya. Neorealisme ini lebih memfokuskan pada struktur internasional yang dapat memanage masalah internasional. Struktur itu sendiri memberikan batasan-batasan para pemimpin negara dalam menentukan arah kebijakannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa neorealisme yang diusung oleh Waltz lebih membahas tentang hambatan-hambatan struktural kebijakan luar negeri. Dari asumsi dasar tentang keselamatan dan kelangsungan hidup dan poin lain yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dibagi menjadi beberapa konsep. Konsep-konsep itu memiliki nilai normatif. Konsep-konsep yang berkaitan dengan aspek tersebut adalah :

  1. Konsep kedaulatan negara konsep ini menyatakan bahwa negara adalah berdaulat jadi negara tersebut menentukan sendiri bagaimana negara tersebut akan menentukan kebijakan internal dan eksternalnya. Negara yang berdaulat biasanya dicirikan sebagai negara yang merdeka atau dengan istilah kemerdekaan, dimana negara tersebut merdeka dari negara berdaulat lain. Dalam pemberian gelar bukan hanya sekedar diperhatikan dari sisi empiriknya saja namum juga harus dipandang dari sisi normatifnya. Pernyataan ini didukung oleh Waltz dengan pernyataannya bahwa semua negara adalah sederajat hanya dalam legal formal saja, bahkan sangat jauh berbeda, mereka tidak sederajat baik dari subtansi maupun materi. Dengan kata lain Waltz mengakui bahwa suatu norma tentang persamaan memang ada dan diharapkan oleh negara-negara tersebut. Inilah yang menunjukan bahwa Waltzian diilhami oleh aspek-aspek normatif, salah satunya adalah keselamatan dan kelangsungan hidup.
  2. Konsep kepentingan nasional konsep ini mengacu pada pilihan dimana setiap negara menetapkan cara yang terbaik untuk mendapatkan kepentingannya. Perbedaan konsep kepentingan antara realisme dan neorealisme Waltz adalah pemimpin negara dalam pandangan realisme memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan mengacu pada petunjuk yang digariskan oleh kepentingan nasional, dan mereka dapat dipersalahkan apabila terjadi kegagalan ketika melakukannya sedangkan realis-strukturalisme berpendapat bahwa para pemimpin negara akan secara otomatis melakukan hal tersebut.
  3. Pendapat Waltz mengenai ketertiban internasional dan kebijkan luar negeri, ketertiban nasional dapat dihubungkan dengan sistem internasional yang mengaturnya. Realis klasik berpendapat bahwa pemimpin negara dapat dikritik apabila pemimpin negara tersebut melakukan kegagalan dalam menjalankan sistem internasional terutama saat gagal memelihara ketertiban internasional. Sedangkan Waltz menyatakan bahwa kepentingan besar dalam sistem dan manajemen mereka bukan saja sesuatu yang menjanjikan tetapi juga sesuatu yang bermanfaat. Waltz mengganggap itu semua sebagai “ought to be”.

Selain neorealisme yang dibawa oleh Waltz yang dikenal sebagai realis strukturalisme seorang tokoh neorealisme lain yaitu Schelling yang membawakan bentuk yang sedikit berbeda yang dikenal dengan istilah realisme strategis. Keduanya sama-sama berkembang di era perang dingin. Inti yang diuraikan Schelling adalah mengenai logika dan kiat membuat pilihan rasional tentang kebijakan luar negeri. Dalam kaitannya dengan perang dingin Schelling mencoba untuk menunjukan strategi yang didasarkan pada “teori permainan” dapat menjelaskan persaingan nuklir diantara dua negara super power.

Jadi pada sarnya paham yang dibawa oleh Waltz dan Schelling adalah sama termasuk dalam asumsinya dan letak perbedaannya terdapat pada titik konsentrasinya jika jika Waltz lebih memilih dengan strukturalisme sedangkan Schelling lebih menekankan rasionalitas dalam merancang strategi.





Q&A : Kewarganegaraan

15 12 2009
  1. Mengapa Kewiraan diganti menjadi Kewarganegaraan?

Karena setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto yang menghasilkan berbagai perubahan penting, tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 dikeluarkan untuk mencabut Tap MPR No.II/MPR/1978 tentang P4 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Juga pada tahun 2000, mata kuliah kewiraan tidak lagi urusan Dephan, yang dinilai cenderung militeristik, tetapi diserahkan kepada Depdiknas. Oleh Depdiknas pun diganti Kewiraan diganti dengan Kewarganegaraan.

  1. Mengapa mahasiswa masih perlu mempelajari kewarganegaraan?

Dengan adanya pendidikan kewarganegraan, negara indonesia mempunyai ciri khas sebagai negara yang berasaskan pancasila.Sesungguhnya dari segi konseptual makro kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, secara intrinsik telah mengakomodasikan pasal-pasal dari the Declaration of Human Rights. Bahkan secara faktual telah dijabarkan dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) mata pelajaran kewarganegaraan (PPKn) pada setiap jenis dan jenjang SD,SLTP dan SM,dalam bentuk uraian materi (Darmiasti,dkk.1996). Demikian halnya pelajaranan PPKn dinyatakan sebagai bagian integral bidang pendidikan sosial pada dasarnya memiliki potensi bagi pengembangan “democratic values and beliefs (NCSS,1992) sehingga strategi pengajaran yang indoktrinatif perlu disesuai-kan menjadi “inquiry-oriented transmission”. Membandingkan hal-hal ini dengan fenomena yang diungkap di bagian depan menimbulkan pemasalahan pembangunan pendidikan dan kontribusi pembentukan civil society (masyarakat sipil yang berkeadaban) dan berwawasan nasional.

  1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan :

a)Keluarga :

Definisi keluarga sangat bermacam-macam tergantung dari dimensi (sudut pandang) mana seseorang membuat definisi, perbedaan ini dapat terjadi karena dilihat dari dimensi sosial, interaksional, formalitas, tradisional atau yang lainnya.

Definisi yang berorientasi pada formalitas atau legalitas “Keluarga berkumpulnya dua orang atau lebih dan saling berinteraksi yang ada suatu ikatan perkawinan ataupun adopsi”.

Definisi keluarga saat ini harus menggambarkan bentuk-bentuk keluarga yang ada sekarang di masyarakat.

Burgess dkk. (1963) membuat definisi yang berorientasi pada tradisi dan digunakan sebagai referensi secara luas :

  1. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah dan ikatan adopsi.
  2. Para anggota sebuah keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga atau jika mereka hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga sebagai rumah mereka.
  3. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran-peran sosial seperti suami-istri, ayah dan ibu, anak laki dan perempuan, saudara dan saudari.
  4. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri unik tersendiri (Friedman, 1998).

Whall (1986) dalam analisis konsep tentang keluarga sebagai unit yang perlu dirawat, ia mendefinisikan keluarga sebagai kelompok yang mengidentifikasikan diri dengan anggotanya yang terdiri dari dua individu atau lebih yang asosiasinya dicirikan oleh istilah-istilah khusus, yang boleh jadi tidak diikat oleh hubungan darah atau hukum, tapi yang berfungsi sedemikian rupa sehingga mereka menganggap diri mereka sebagai sebuah keluarga.

Family Service America (1984) mendefinisikan keluarga dalam suatu cara yang komprehensif, yaitu sebagai ”dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan-ikatan kebersamaan dan keintiman”.

Dalam menyatukan kedua gagasan sentra dari definisi-definisi diatas, keluarga menunjuk kepada dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan-ikatan kebersamaan dan ikatan emosional dan yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai bagian dari keluarga (Hariyanto, 2005).

Taylor, 1979 memberikan pengertian secara sederhana keluarga dipandang sebagai sebuah sistem sosial, The family is comprised of a network of a continually evolving interpersonal unions (structure). It is linked of bonds of closeness, security, identity, support and sharing (bonding), and is demarcated by genetic heritage, legal sanction, and interpersonal alliance (boundaries). The family is perpetuated to fill individual biologic, economic, psychologic and social needs (function).

Definisi-definisi tambahan tentang keluarga berikut ini mengkonotasikan tipe-tipe keluarga secara umum yang dikemukakan untuk mempermudah pemahaman terhadap literatur tentang keluarga:

  • Keluarga inti (konjugal) yaitu keluarga yang menikah, sebagai orang tua atau pemberi nafkah. Keluarga inti terdiri dari suami, istri dan anak-anak kandung mereka, anak adopsi atau keduanya.
  • Keluarga orientasi (keluarga asal) yaitu unit keluarga yang didalamnya seseorang dilahirkan.
  • Keluarga besar yaitu keluarga inti dan orang-orang yang berhubungan (oleh darah), yang paling lazim menjadi anggota keluarga orientasi yaitu salah satu teman keluarga inti. Berikut ini termasuk sanak keluarga, kakek/nenek, tante, paman dan sepupu.

b)      Masyarakat :

Secara definisi, masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling berinteraksi dan memiliki komponen perubahan yang dapat mengikat satu individu dengan individu lain dengan perilakunya. Sedangkan perubahan merupakan peralihan kondisi yang tadinya buruk, menjadi baik. Masyarakat yang berubah adalah masyarakat yang terdiri dari individu berkepribadian (personality) baik. Personality tidak dibentuk dari performance dan style seseorang, melainkan dari adanya daya intelektual dan perbuatan. Selanjutnya, tidak hanya membentuk saja, tapi juga disertai upaya menjadikan personality tersebut berkualitas.

c)      Bangsa :

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud, halaman 89). Dengan demikian, Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah : Nusantara/Indonesia.

d)     Negara :

  1. I.      Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
  2. II.      Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu permerintahan melalui hukum yang mengikat msyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya.

4.     Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia :

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Kita bangsa Indonesia telah menetapkan pengertian (definisi) HAM sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang nomor 39/1999 sebagai berikut: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia “.

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :

1. Hak asasi pribadi / personal Right
– Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
– Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
– Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
– Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2. Hak asasi politik / Political Right
– Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
– hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
– Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
– Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
– Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
– Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
– Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
– Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
– Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
– Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
– Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
– Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
– Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
– Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan   penyelidikan di mata hukum.

6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
– Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
– Hak mendapatkan pengajaran
– Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat





Wawasan Nusantara

15 12 2009

A. Pengertian

“Wawasan Nusantara”, yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta wilayah dalam menyelanggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Pengertian ini kemudian direvisi oleh tim kelompok kerja LEMHANAS diusulkan sebagai bahan penyusunan GBHN, dalam sidang umum MPR 1999 dengan rumusan “Wawasan Nusantara” adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelanggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara unutk mencapai tujuan nasional.

Oleh karena itu wwasan selain menunjukan kegiatan untuk mengetahui isi serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cara pandang, cara lihat atau cara tanggap indrawi. Sedangkan Nusantara merupakan rangkaian kata-kata Nusa dan Antara, yang menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta diantara benua Asia dan Australia.

Berdasarkan pengertian-pengertian inilah, maka Wawasan Nusantara dapat dikatakan merupakan suatu pandangan, sikap pendirian dan keyakinan bangsa Indonesia yang telah lama dikenal dan dianut, namum tidak dirumuskan secara eksplisit dan sistematis. Dan barulah setelah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973, dirumuskan Wawasan Nusantara mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.

Dari sekian banyak pengertian seperti tersebut di atas, maka pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara ialah adalah geopolitik Indonesia, yang disimpulkan sebagai “cara padang dan sikap bangsai Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragama dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

B. Landasan Idiil dan Konstitusional

Sebagai suatu cara pandang untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional dipergunakan 2 landasan pemikiran , yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Hal ini dikarenakan karena Pancasila tekah diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang terumuskan dalan Pembukaan UUD 1945, yang pada hakekatnya mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan, dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional.

Karena pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan landasan idiil dan dasar negara sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka seharusnyalah dan sewajarnyalah kalau Pancasila itu menjadi landasan idiil dan landasan konstitusional Wawasan Nusantara, karena UUD 1945 telah merupakan konsitusi dasar yang menjadi pedoman pokok sekaligus merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

C. Unsur Dasar Wawasan Nusantara

  1. Wadah (contour)

Wadah kehidupan bermayarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka budaya ialah bangsa Indonesia. Setelah menegara dalm negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik, sedangkan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infra struktur politik.

Dari Penjelasan di atas, dapatlah dilihat bahwa wadah yang dimaksud dalam unsur pertama ini adalah batas ruang lingkup atau bentuk wujud dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diumumkan melalui Dekrit Juanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa bentuk geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil. Deklarasi ini kemudian disahkan melalui Perpu No. 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Bentuk wujud ini tidak dapat dipisahkan dari azaz Archipelago yang telah diperjuangkan pada pertemuan konvensi hukum laut internasional tahun 1982, mengikat semua negara. Oleh karena itu bentuk nusantara batas-batasnya ditentukan oleh laut, sejauh 12 mil dengan di dalamnya terdapat pulau-pulau serta gugusan pulau, berjumlah 17.508 buah pulau (11.808 diantanya belum mempunyai nama), yang satu sama lain dihubungkan, tidak dipisahkan oleh air, baik berupa laut dan selat. Dengan demikian bentuk wujud nusantara sekarang ini terdiri 65% wilayah laut/perairan dan 35% daratan. Luas seluruhnya kira-kira 5 juta km2 luas daratan, dengan panjang pantai 81.000 km. Adapun topografi daratannya merupakan pegunungan dengan gunung-gunung berapi, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Nusantara Indonesia disamping bentuk wujud di atas, juga mempunyai letak geografis yang khas, yaitu sebagai inti daripada posisi silang dunia, yang mempunyai pengaruh yang besar dalam tata kehidupan dan sifat perikehidupan nasionalnya.

  1. Isi (content)

“Isi” adalah inspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Menyadari bahwa untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Oleh karena itu “isi” menyangkut dua hal yang esensial yakni: Pertama, Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita tujuan nasional, dan Kedua. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

Berdasarkan kedua hal yang disebutkan di atas, maka dapat dilihat tujuan nasional yang telah dirumuskan dalam pembukaan undang-undang dasar kita yang, berbunyi “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Merupakan bentuk nyata dari isi konsepsi wawasan nusantara yang harus menjadi cita-cita seluruh bangsa Indonesia, yang pada hakekatnya bertujuan unutk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia dan pula untuk kebahagiaan serta perdamaian bagi seluruh umat manusia.

D. Asas Wawasan Nusantara

Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud, demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama. Harus disadari bahwa kalau asas Wawasan Nusantara diabaikan atau ditinggalkan, maka dapat dipastikan komponen/unsur pembentuk kesepakatan bersama akan mengabaikan/melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa cerai berainya bangsa dan negara Indonesia.

Asas Wawasan Nusantara terdiri dari :

  1. Kepentingan yang sama. Pada waktu penegakan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia itu adalah menghadapi penjajahan secara fisik dan bangsa lain, maka sekarang ini bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan dari bangsa asing dengan cara lain, seperti mendapat tekanan dan paksaan baik secara halus maupun kasar dalam kehidupan di dalam negeri dengan cara adu domba dan pecah belah bangsa yang lebih halus daripada di zaman penjajahan. Sedangkan dalam pergaulan internasional dengan menggunakan dalih hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, dan lingkungan hidup.

Tujuan yang sama adalah tercapainya kesejahteraan/kemakmuran dan rasa aman yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

  1. Keadilan, yang berarti bahwa sesuainya hasil/pembagian hasil atau menikmati kemakmuran sesuai dengan andil, jerih payah usaha, dan kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah.
  2. Kejujuran, yang berarti berani berpikir, berkata dan berbuat/bertindak sesuai realitas, aturan/ketentuan yang besar, biarpun pahit dirasakan dan kurang enak didengarnya, akan tetapi demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara maka hal ini harus dilakukan.
  3. Solidaritas, yang berarti diperlukannya rasa setiakawan, mau memberi dan berkorban bagi orang/pihak lain tanpa meninggalkan dan tetap mengharigai ciri dan karakter budaya masing-masing.
  4. Kerjasama, berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga dicapai kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang lebih besar demi terciptanya sinergi yang lebih baik.
  5. Kesetiaan terhadap kesepakatan/ikrar bersama, ialah setia dan memegang teguh akan kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan Negara Indonesia, yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis sejak Boedi Oetomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

E. Wawasan Nasional

Suatu bangsa yang telah menegara, dalam menyelengarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Pengaruh itu didasarkan atas hubungan timbal balik dan kait mangait ; antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita, dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya, dan tradisi, keadaan alam, dan wilayah serta pengalaman sejarahnya.

Kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategis. Maka wawasan itu juga harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam mengejar kejayaanya.

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan ada tiga faktor penentu utama yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa, yaitu : Pertama, Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup. Kedua, Jiwa, tekad dan semangat manusianya atau rakyat. Dan ketiga lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, maka wawasan nasional adalah adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi dan interrelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik nasional (termasuk lokal dan provinsional), regional maupun global. Oleh karena itu sebelum kajian wawasan nusantara yang dijadikan sebagai wawasan nasional ada baiknya diperhatikan beberapa pemikiran, antara lain :

  • Teori-Teori Kekuasaan :

  1. Paham-paham Kekuasaan

Pemurusan Wawasan Naional lahir berdarakan pertimbangan dan pemikiran sejauhmana konsep operasionalnya dapat diwjudkan dan dipertanggungjawabankan, oleh karena itu dibutuhkan landasan-landasan teori yang padat mendukung tentang rumusan tersebut antara lain :

  1. Paham Machiavelli (Abad XVII)

Dalam bukunya tentang politik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “The Prince”. Machiavelli memeberikan pesan tentang cara membentuk kekuataan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh. Didalamnya terkandung beberapa postulat dan cara pandang tentang bagaimana memelihara kekuasaan politik. Menurut Machiavelli, sebuah negara itu akan bertahan apabila memetapkan dalil-dalil ; Pertama, dalam merebut negara mempertahankan kekuasaan, segala cara dihalalkan. Kedua untuk, menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (Devide et Impera) adalah sah ; Ketiga, dalam dunia politik (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas) yang kuat pasti dapat bertahan dan menang. Selama hidup Machiavelli buku “The Prince” dilarang beredar oleh Sri Paus karena dianggap amoral. Tetapi setelah beliau meninggal buku tersebut menjadi sangat laku untuk dipelajari orang dan dijadikan pedoman oleh banyak kalangan politisi dan para elite politik.

  1. Paham Kaisar Napoleon Bonarparte (Abad XVIII)

Ia berpendapat kekuatan politik harus didampingi dengan  kekuatan logistik dan ekonomi naiosnal yang didukung oleh sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa bangsa demi untuk membentuk kekuatan hankam dalam menduduki dan menjajah negara-negara di sekitar Perancis. Oleh karena itu terjadi invasi militer besar-besaran oleh Napoleon terhadap negara-negara tetangga dan pada akhirnya tersandung di Rusia. Ketiga postulat Machiavelli telah diimplementasikan dengan sempurna oleh Napoleon, dan pada akhir kakiernya telah menjadi bumerang bagi dirinya sehingga ia di bungan di pulau Elba.

  1. Paham Jenderal Clausewitz (Abad XVIII)

Ia menulis sebuah buku tentang perang yang diberi judul “Vom Kriege” (Tentara Perang). Menurut Clausewitz perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Buat dia peperangan adalah sa-sah saja, dalam mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pemikiran inilah yang membenarkan atau menghalalkan Prusia berekspansi sehingga menimbulkan Perang Dunia I dengan kekalahan di pihak Prusia atau Kekaisaran Jerman.

  1. Paham Fuerback dan Hegel

Paham materialisme Fuerback dan teori sistesisnya Hegel menimbulkan dua aliran besar Barat yang berkembang di dunia yaitu kapitalisme disatu pihak dan komunisme dipihak lain.

Pada abad XVII sedang marak paham perdagangan bebas Imechantilism, yang merupakan nenek moyang liberalisme, mereka berpendapat ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya terutama diukur dengan emas. Paham ini yang memicu nafsu kolonialisme negara Eropa Barat dalam mencari emas ke tempat lain. Inilah yang memotivasi negara Columbus untuk mencari daerah baru yaitu Amerika, yang di ikuti oleh Magelhean berkeliling dunia, dan lain-lainnya.

Paham Merchantilism ini telah mendorong Belanda untuk melakukan perdagangan (VOC) dan pada akhirnya menjajah Nusantara selama 3½ abad. Implementasi Machiavelli tampak dengan jelas dari penjajah Belanda segala cara dihalalkan, adu domba, dan praktek hukum rimba.

  1. Paham Lenin (Abad XIX)

Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz, menurut dia perang adalah “kelanjutan politik dengan cara kekerasan” bahkan rekan Lenin yaitu Mao Zhe Dong lebih ekstrim lagi, dia berpendapat perang adalah kelanjutan politik dengan cara pertumpahan darah. Sehinnga bagi Komunisme/Leninisme, perang bahkan pertumpahan darah atau revolusi di negara lain di seluruh dunia adalah sah-sah saja, yaitu di dalam kerangka menkomunikasikan seluruh bangsa di dunia. Oleh karena itu selama Perang Dingin, baik Uni Soviet maupun RRC berlomba-lomba untuk mengekspor paham komunis ke seluruh dunia.

  1. Paham Lucian W. Pye dan Sydney

Dari pendapat ahli tersebut memberikan penjelasan abhwa adanya peranan unsur-unsur subyektif dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa, sehingga kemantapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai apabila berarkar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan. Kebudayaan politik akan menjadi padangan baku dalam melihat kesejahteraan oleh kondisi-kondisi obyeksif tetapi juga harus menghayati subyektif psikologis sehinnga dapat menempatkan dalam kepribadian bangsa.

  1. Teori-teori Geopolitik

Geopolitik berasal dari kata Geo atau Bumi, sedangakan politik mempunyai pengertian kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Beberapa pendapat dari pakar-pakar Geopolitik antara lain sebagai berikut :

  1. 1. Pandangan ajaran Frederich Ratzel

Pada abad ke 19, untuk kalinya Frederich Ratzel merumuskan tentang Ilmu Bumi Politik sebagai hasil penelitiannya secara ilmiah dan universal (tidak khusus suatu negara).

  1. 2. Pandangan ajaran Rudolf Kjellen

Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Yang dikemukakan oleh Ratzel adalah analogi, sedangkan Kjellen menegaskan, bahwa negara adalah suatu organisme yang di anggap sebagai “prinsip dasar”.

  1. 3. Pandangan ajaran Karl Haushofer

Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di bawah kekuasaan Adolf Hiteler (Nazizme), juga dikembangkan ke Jpeang dalam ajaran Hako Ichiu dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Adolf Hitler yang menginginkan Jerman Raya. Pokok-pokok teori Houshofer ini pada dasarnya menganut teori ajaran/pandangan Kjellen.

  1. 4. Pandangan ajaran Sir Halford Mackinder

Teori ahli Geopolitik ini pada dasarnya menganut “konsep kekuatan”, oleh karena itu ajarannya mencetuskan Wawasan Benua yaitu konsep kekuatan di darat. Ia menyatakan : Barang siapa dapat menguasai “Daerah Jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia) alam dapat menguasai “Pulau Dunia”, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Selanjutnya, barang siapa yang dapat ,menguasi pulau dunia akhirnya dapat menguasasi dunia.

  1. 5. Pandangan ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan

Kedua ahli ini mempunyai gagasan “Wawasan Bahari”, yaitu tentang kekuatan di lautan. Ajaranya mengatakan bahwa barang siapa menguasai lautan akan menguasai “Perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan Dunia” sehingga pada akhirnya menguasai dunia.

  1. 6. Pandangan ajaran W. Mitchelm A. Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederik Charles Fuller

Ke-empat ahli geopolitik ini berpendapat bahwa kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Mereka melahirkan teori “Wawasan Dirgantara” yaitu konsep kekuatan di udara, dengan pemikiran bahwa kekuatan di udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman yang dapat diandalkan, dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran di kan dang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang.

  1. 7. Ajaran Nicholas J. Spykman

Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan “teori Daerah Batas” (Rimland), yaitu teori Wawasan Kombinasi, yang menggabungkan kekuatan-kekuatan darat, laut, dan udara. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara.

F. Wawasan Nasional Indonesia

Dapat dikatakan bahwa Wawasan Nasional Indonesia merupakan merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal, maka wawasan nasional Indonesia pun dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dari bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia.

Ajaran Wawasan Nusantara nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa ideologi dipergunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasionalnya, dihadapkan kepada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya, agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembangan dunia.

  1. Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dihadapkan pada segenap fenomena sosial dan kehidupan yang timbul. Sedangkan pemahaman tenatnag negara/state Indonesia menganut paham negara kepulauan yaitu paham yang dikembangkan dari archipelago consept atau azas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negara-negara barat pada umumnya. Perbedaam yang esensial dari pemahaman ini adalah menurut paham Barat peranan laut sebagai “pemisah” pulau, sedangkan paham Indonesia laut sebagai “penghubung” sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut Negara Kepulauan.

  1. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan dari bangsa Indonesia yang dilandasi oleh pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, dan pandangan geopolitik Indonesia yang dilandasi oleh pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, maka dalam pembahasan latar belakang falsafah sebagai dasar pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari :

  1. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila.
  2. Latar belakang pemikiran aspek Kewilayahan Nusantara.
  3. Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia.
  4. Latar belakang pemikiran aspek Kesejahteraan Bangsa Indonesia.

G. Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Nasional

Dengan latar belakang budaya, sejarah, serta kondisi dan konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang Wawasan Nusantara meliputi arah pandang ke dalam dan keluar.

  1. Arah Pandang ke Dalam

Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sendini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

  1. Arah Pandang ke Luar

Arah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling hormat menghormati. Arah pandang keluar, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera pada Pembukaan UUD 1945.

Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan

  1. Kedudukan
  1. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, dengan demikian Wawasan Nusantara dijadikan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
  2. Wawasan Nasional dalam peradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut :

1)      Pancasila sebagao falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.

2)      Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedududkan sebagai landasan konstitusional.

3)      Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.

4)      Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan Konsepsional.

5)      GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar regional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

  1. Fungsi

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu, dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat/masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

  1. Tujuan

Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan senantiasa berorientasi pada  kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh.

H. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan manusia baik secara individu dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara semuanya sedang mengalami suatu proses perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses tersebut adalah : Nilai-nilai kehidupan baru yang dibawakan oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Tetapi apabila kita menengok sejarah kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar dan alamiah. Demikianlah dalam dunia kehidupan ini yang abadi dan yang kekal itu perubahan atau dapat pula dikatakan bahwa tidak ada kehidupan di dunia itu yang abadi atau kekal kecuali perubahan. Berkaitan dengan Wawasan Nusantara yang sarat dengan nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, akankah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan kesatuan itu larut atau hanyut tanpa bekas akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan atau gempuran nilai global yang menantang. Wawasan Persatuan Bangsa antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, serta era baru kapitalisme.





Rangkuman Perkuliahan Pengantar Ilmu Hukum

15 12 2009

KULIAH I

PENGANTAR ILMU HUKUM

KULIAH PENGANTAR

PIH didunia studi hukum dinamakan ”ENCYCLOPEDIA HUKUM” bidang studi yang merupakan pengantar ilmu pengetahuan hukum.

Pengertian dari segi ilmu hukum

Cross memberi definisi, ilmu hukum segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam bentuk dan manifestasinya.

Purnadi Purbacaraka dan Soeryono Soekanto menyebut ilmu hukum mencakup:

  • Ilmu tentang kaidah, menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah dengan        dogmatic hukum dan sistematik hukum.
  • Ilmu pengertian pengertian , yaitu pengertian pokok seperti subyek hukum,hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan subyek hukum.
  • Ilmu tentang kenyataan, menyeroti hukum sebagai perilakuan sikap tindak, sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandinganhukum dan sejarah hukum.

Cabang-cabang Ilmu Hukum yang termasuk Ilmu Hukum :

  • J. Van Apeldoorn, ilmu hukum terdiri :
  1. Sosiologi Hukum
  2. Sejarah Hukum
  3. Perbandingan Hukum
  • W.L.G.. Lemaire, ilmu hukum terdiri :
  1. Ilmu Hukum Positif                3.    Sosiologi Hukum
  2. Perbandingan Hukum             4.    Sejarah Hukum

PENGERTIAN TENTANG HUKUM

Definisi Hukum Oleh  Berbagai Pakar

Prof. Dr. P. Borst.

Hukum adalah keseluruhan peraturan kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.

Dr. E. Utrecht SH, mengatakan.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup tata hidup tata tertib masyarakat dan harus ditaati masyarakat yang bersangkutan

Prof. Paul Scholten, batasan arti hukum, mengandung unsur :

a. Recht is bevel atau hukum adalah perintah

peraturan yang berasal dari negara kepada individu dan masyarakat.

Contoh : Pasal 338 KUHP berbunyi Pembunuhan dengan pidana penjara selama-lamanya 15tahun.

b. Recht is verlof atau hukum adalah izin

Janji yang disepakati dua orang selama  tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Contoh : Izin yang di berikan negara agar segenap individu melaksaanakan tugas sebagaimana mestinya. Izin mendirikan bagunan.

c. Recht is deposite (yang disediakan)

Peraturan/uu dibuat negara umtuk warga negara, selama perjanjian yang mereka buat belum lengkap syarat-syaratnya. Sebagai hukum pelengkap saja.

d. Recht is belofte (hukum janji)

Perjanjian yang dibuat dua orang sesuai kesepakatan, selama tidak melanggar aturan yang di buat.

Contoh : Pasal 1338 KUHP Berbunyi “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kesimpulan uraian diatas hukum terkandung unsur-unsur :

  1. Peraturan yang dibuat oleh yang berwenang
  2. Tujuan mengatur tatatertib kehidupan masyarakat
  3. Mempunyai ciri memerintah dan melarang
  4. Bersifat memaksa agar ditaati

ENAM METODE DALAM MEMPELAJARI HUKUM

  1. METODE IDEALIS metode bertitik tolak dari suatu penglihatan bahwa hukum perwujudan dari nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tertentu adalah keadilan.
  1. METODE NORMATIF ANALITIS adalah metode suatu sistem aturan yang abstrak. Lembaga otonom dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal lain berkaitan dengan peraturan.
  1. METODE SOSIOLOGIS metode mempelajari pandangan yang maelihat hukum alat untuk mengatur masyarakat.

  1. METODE SISTEMATIS metodeyang mempelajari hukum sebagai satu sistem terdiri atas berbagai sub-sistem, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum tatanegara.
  1. METODE HISTORIS metode yang mempelajari melihat bagaimana sejarah terbentuknya hukum itu sendiri.
  1. METODE KOMPRATIF metode mempelajari hukum yang membandingkan tata hukum berlaku disuatu negara denaganegara lain, yang bertujuan agar dapat melihat perbedaan dan persamaan tata hukum yang berlaku dinegara satu dengan yang lain.

KULIAH KE II

PEGERTIAN HUKUM

HUKUM DALAM ARTI SIKAP TINDAK

Hukum bekerja dan mendorong masyarakat  menjadi wujud sikap tindak teratur dan mapan.

Ex :

Individu dan masyarakat naik kendaraan umum tanpa diminta membayar karcis, itu dianggap hal yang terbiasa dan sebagai sesuatu yang wajar, adanya keuntungan antara kedua belah pihak.

HUKUM DALAM ARTI GEJALA SOSIAL

Filosof Yunani , Aristoteles mengatakan ”ZOON POLITICON” ialah manusia makhluk yang hidup bermasyarakat, manusia membutuhkan kerjasama karena manusia membutuhkan. Kadang ada pertentangan satu dengan yang lain mengikuti dinamika sosial masyarakat, dengan kata lain Hukum berarti Gejala Sosial.

HUKUM DALAM ARTI KAIDAH

Kaidah atau Norma adalah ketentuan baik buruk perilaku manusia ditengah pergaulan hidupnya, menentukan seperangkat peraturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan.

Dalam masyarakat dikenal kaidah-kaidah lain yaitu :

a. Kaidah Kesopanan

Serangkain ketentuan bertujuan mengarahkan agar hidup lebih sedap dan     menyenangan.

Ex :

Orang yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua.

b. Kaidah Kesusilaan

Kaidah kehidupan pribad, mengenai menyangkut hati nurani individu ditengah pergaulan patokan mengenai hasrat rohaniah yang tidak nampak.

Ex : Kumpul kebo,pelecehan seksual

c. Kaidah Agama dan Kepercayaan

Menurut yang percaya kaidah ini datang langsung dari wahyu/firman Tuhan, mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai kaidah sosial.

HUKUM DALAM ARTI JALINAN NILAI

Tujuan Hukum  mewujudkan keserasian dan keseimbangan faktor objektif  dan subjektif demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Kepastian Hukum : Syarat mutlak, supaya hukum dapat menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Keadilan dijadikan pedoman kebenaran isi hukum. Kedua-duanya (kepastian hukum dan keadilan) bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan perselisihan yang tak dapat dihindari. Keduanya dibutuhkan agar hukum dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik serta dapat mencapai maksudnya.

Kuliah III

HUKUM DALAM ARTI  LUAS

Tata Hukum terbagi  dalam Privat dan Hukum Publik

n Hukum Privat  : Hukum Sipil, Hukum Dagang

n Hukum Publik : Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Pidana dan Hukum Internasional.

Tata Hukum maempunyai ruang lingkup yang luas:

n Hukum Internasional Publik meliputi hubungan publik dengan publik atau publik dengan privat dari negara yang satu dengan yang lain.

n Hukum Internasional Privat atau Hukum Perdata Internasional hubungan antara Privat dengan Privat antar negara.

HUKUM DALAM ARTI ILMU HUKUM

Ilmu tentang kaidah menelaah hukum sebagai kaidah dengan dogmatic hukum dan sistematic hukum. Hukum dilihat ilmu pengetahuan yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum dan akumulatif.

HUKUM DALAM ARTI DISIPLIN HUKUM

Hukum dilihat sebagai gejala kenyataan yang ada ditengah masyarakat. Disiplin Hukum meliputi :

n  Ilmu Hukum Ilmu yang berusaha menelaah hukum segala betuk manifestasinya.

n  Politik Hukum Mempelajari hukum untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan masyarakat tertentu.

n  Filsafat Hukum mempelajari dan merenungkan hakikat  dan peremusan nilai-nilai mencakup penyesuaian nilai.

KULIAH KE IV

PENGERTIAN ILMU PENGETAHUAN

&

ILMU PENGETAHUAN KAIDAH

A.        Pengertian Ilmu Pengetahuan

Ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematiskan. Suatu cara    menganalisa sesuatu yang akan diuji kebenarannya.

Ciri-ciri pokok yang terdapat pada pengertian ilmu itu :

  1. Bahwa ilmu itu Rasional
  2. Bahwa ilmu itu bersifat Empiris
  3. Bahwa ilmu itu bersifat Umum
  4. Bahwa ilmnu itu bersifat Akumukatif

B.        Metode Ilmu Pengetahuan

Prosedur berpikir teratur digunakan memperoleh konklusi-konklusi ilmiah berdasarkan atas postulat-postulat dan preposisi-preposisi ilmiah.

Metode Ilmu meliputi 6 bagian :

  1. Observasi
  2. Perumusan Masalah
  3. mengumpulkan dan mengklasifikasikan fakta terbaru
  4. Mengadakan Generalisasi
  5. Perumusan Hipotesa
  6. Mengadakan Testing dan Verivikasi

C.        Sikap Ilmiah

Sikap-sikap yang seharusnya dimiliki setiap ilmuwan dalam melakukan tugas

untuk mempelajari, meneruskan, menolak, atau menerima serta mengubah atau menambah ilmu.

Sikap-sikap Ilmiah antara lain :

  1. Obyektivitas
  2. Sikap serba Relatif
  3. Sikap Skeptis/keraguan
  4. Kesabaran Intelektual/Tekun
  5. Kesederhanaan/Bahasa yang tidak sukar diartikan
  6. Sikap tidak memihak pada etik

KULIAH KE V

ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU KAIDAH

Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kaidah

Adalah Ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum.

a. Ide Hukum, Hukum Positif dan Paham Hukum

Ide Hukum menurut Neo Kantiaan Tokohnya Gustav Radbruch, keadilan terletak dalam nilai-nilai  yang mutlak.

Hukum Positif merupakan kenyataan yang memmpunyai pengertian akan mengabdi pada pengadilan.

Paham Hukum Kaidah yang sudah terwujud dalam bentuk tertentu untuk memperoleh perwujudan baru. (UU, Traktat, Perilaku Manusia, Jurisprudensi).

b. Kebiasaan atau Hukum Kebiasaan

Kebiasaan dipandang sebagai perwujudan hukum, sebab digunakan istilah Hukum Kebiasaan.

Kebiasaan dikategorikan :

  • Kebiasaan Umum ( hukum adat Indonesia pada umumnya )
  • Kebiasaan Setempat ( Hukum Kekeluargaan Suku Minangkabau, Tapanuli, Ambon, Irian )
  • Kebiasaa Khusus ( kalangan/orang tertentu : Petani,Pedagang )

Syarat-Syarat bahwa perilaku telah jadi hukum adat :

  1. Diperhatikan oleh yang berkepentingan.
  2. Yang berkepentingan sadar kelakuan mereka terikat pada kebiasaan, karena HUKUM.

KULIAH KE VI

STUDI HUKUM DENGAN PENDEKATAN ILMU PENGERTIAN HUKUM

MASYARAKAT HUKUM

Sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah,berlaku serangkaian peraturan menjadi tingkah laku setiap kelompok dalam pergaulan.

Hukum Adat dapat dilestarikan bila:

  1. Perhatian sukarela menurut sususnannya sendiri.
  2. Pengaruh kepala-kepala persekutuan
  3. Pengendalian dan perkembangan Hakim

MACAM-MACAM BENTUK MASYARAKAT HUKUM

  1. 3 Macam bentuk Masyarakat berdasar pembentukan :

a. Masyarakat Teratur : masyarakat diatur dengan tujuan tertentu

Ex : Perkumpulan Bela Diri

b. Masyarat Teratur dengan sendirinya

Ex : Penonton bioskop

c. Masyarakat tidak teratur

Ex: Sekumpulan manusia yang membaca buku ditempat umum tanpa    sengaja.

  1. Berdasarkan Hubungan yang dicipta anggotanya

a. Masyarakat Paguyuban

Ex : Club-club.

b. Masyarakat Patembayan

Ex :Firma, PT.

  1. Menurut Perikehidupanya atau Kebudayaanya :

a. Masyarakat Primitif.

b. Masyarakat Desa dan Kota

c. Masyarakat Teritorial

d. Masyarakat Genealogis

e. Masyarakat Teritorial Gnealogis

  1. Menurut Hubungan Keluarga

a. Keluarga Inti

b. Keluarga Luas

c. Suku Bangsa

d. Bangsa

SUBYEK HUKUM

Sesuatu menurut hukum berhak/berwenang melakukan perbatan hukum dan bertindak dalam hukum.

Pengecualian Subyek Hukum :

  1. Anak dalam kandungan
  2. Cakap Hukum
  3. Binatang sebagai subyek hukum

OBYEK HUKUM

Sesuatu yang berguna bagi subyek hukum.

Ex : Perjanjian jual beli rumah, rumah adalah subyek hukum.

PERANAN HUKUM

Bekerja ditengah kehidupan masyarakat, berfungsi :

  1. Penertiban Lingkungan
  2. Penyelesaian Pertikaian
  3. Memelahara Tata Tertib
  4. Pengaturan
  5. Pengubahan Tata Tertib dan Aturan
  6. Pengaturan Tentang Pengubahan tersebut

KULIAH KE VII

MENGENAL HUKUM SEBAGAI ILMU KENYATAAN

CABANG-CABANG ILMU HUKUM DALAM DISIPLIN HUKUM

SOSIOLOGI HUKUM : Mempelajari hubungan timbal balik antar hukum sebagai gejala sosial lain. Bertujuan memberi penjelasan terhadap praktik hukum.

ANTROPOLOGI HUKUM : Mempelajari pola sengketa dan penyelesaianya pada masyarakat dalam proses pembangunan.

PSIKOLOGI HUKUM : Mempelajari hukum suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia, psikologi melihat hukum sebagai salah satu pencerminan perilaku manusia.

SEJARAH HUKUM : Mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum suatu masyarakat dan membandingkan antar hukum yang berbeda.

PERBANDINGAN HUKUM

Perbandingan hukum diperlukan karena :

  • Dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan bangsa lain termasuk hukumnya.
  • Sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari.

Tujuan Perbandingan Hukum

  • Mengumpulkan informasi mengenai perbandingan hukum
  • Mendalami pengalaman-pengalaman dalamstudi hukum dalam rangka pembaruan kerja.

KULIAH KE IX

TUJUAN HUKUM DENGAN PENJELASAN TENTANG PASANGAN NILAI DALAM HUKUM

Tujuan Hukum memberikan peraturan-peraturan (petunjuk/pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melingdungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib, dan adil.

Pendekatan untuk tercapainya tujuan tersebut :

  1. Kebebasan dan Ketertiban
  2. Kepentingan Pribadi dan Kepentingan Antar Pribadi
  3. Kesebandingan Hukum dan Kepastian Hukum
  4. Kebendaan (Matrialism) dan Keakhlakan (Spriritualism)
  5. Kelestarian (Conservation) dan Kebaruan (Inovatism)

KULIAH KE X

FUNGSI HUKUM/SENI HUKUM/POLITIK HUKUM

Terjadinya hukum secara umum :

  1. Pandangan Legisme (Perundang-undangan)

Terbentuk oleh perundangan-perundangan (Wetgeving). Hakim secara tegas terikat pada undang-undang, peradilan adalah hal menerapkan secara ”mekanis” dari ketentuan undang-undang pada kejadian-kejadian yang konkret (kasus-kasus), kebiasaan hanya akan memperoleh kekuatan sebagai hukum berdasarkan pengakuan oleh undang-undang.

  1. Pandangan  Freirechtslehre (peradilan abad 19/20)

Hukum terbentuk oleh peradilan (rechtsspraak). Sedangkan undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanya merupakan sarana-sarana pembantu bagi hukum dalam menemukan hukum pada kasus-kasus konkret. Pandangan ini bertitik berat pada kegunaan sosial (sosiale doelmatigheid)

  1. Pandangan Rechtsvinding (yang dianut dewasa ini)

Pandangan berdiri antara keduanya Perundang dan peradilan ajaran menyatakan :

  • Hukum itu terbentuk melalui beberapa cara.
    • Pertama-tama karena wetgever (pembentuk undang-undang) yang membuat aturan-aturan umum, Hakim harus menerapkan UU.
    • Penerapan UU tidak dapat langsung secara mekanis melainkan penafsiran (Interpelasi) dan karena itu Hakim harus Kreatif.
    • Perundang-undangan tidak dapat lengkap sempurna. Kadang-kadang digunakan istilah yang kabur yang maknanya harus diberikan lebih jauh oleh Hakim dan terdapat kekosongan (leemtes) dalam UU yang harus diisi oleh Peradilan.
    • Disamping itu oleh perundang-perundang dan peradilan, hukum juga terbentuk karena di dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan. Anggota masyarakat yang terikat dengan kebiasaan, menganggap saling mengikat meskipun kebiasaan tidak ditetapkan secara eksplisit oleh siapapun.
    • Peradilan Kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukan Hukum.

KULIAH KE XI

SISTEM HUKUM DAN ALIRAN PRAKTEK HUKUM

1.  Aliran Legisme

Menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam Undang-Undang. Hukum identik dengan Undang-Undang. Aliran ini berkeyakinan bahwa semua persoalan sosial akan segara terselesaikan apabila terlah dikeluarkan Undang-Undang yang mengaturnya. Undang-Undang adalah segalanya, sekalipun pada kenyataannya tidak demikian. Pengetahuan mengenai Undang-Undang dianggap Primer, sedangkan mempelajari Jurispudensi adalah sekendur.

2.  Aliran Freie Rechtsbewegung

Beranggapan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya seorang Hakim bebas untuk melakukan menurut Undang-Undang atau tidak. Pada aliran ini Hakim benar-benar sebagai pencipta hukum (Judge Made Law), karena keputusan yang berdasar keyakinannya merupakan Hukum. dan keputusannya ini lebih bersifat dinamis dan up to date karena senantiasa memperhatikan keadaan dan perkembangan masyarakat. Mempelajari yurisprudensi adalah hal yang paling primer, sedangkan mempelajari Undang-Udang adalah sekunder.

3.  Aliran Rechtvinding

Menganggap bahwa sebagai aliran tengah diantara aliran-aliran Legisme dan Frei Rechtbewegung. pada pandangan aliran ini, benar-benar bahwa Hakim terikat Undang-Undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti menurut pandangan Aliran Legisme. Karena hakim juga memiliki kebebasan, namun kebebasan hakim tidak seperti anggapan Aliran Freie Rechtbewegung, sehingga di dalam melakukan tugasnya Hakim mempunyai apa yang disebut sebagai ”Kebebasan Yang Terikat” (Gebonded-Vrijheid) atau Keterikatan ”Yang Bebas” (Vrije-Gebondenheid). Pada aliran ini dituntut untuk memahami penghaytan dan pemahaman hukum haruslah belajar dari Undang-Undang dan Yurisprudensi secara bersamaan.

KULIAH KE XII

ANEKA PEMBEDAAN HUKUM

1.  Ius Constitutum dan Ius Constuendum

  • Ius Consitutum adalah Hukum positif suatu negara yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu pada saat tertentu.
  • Ius Constituendum adalah Hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, tetapi belum merupakan kaidah dalam bentuk UU atau ketentuan lain, pada saatnya akan terwujud menjadi kenyataan, sebaliknya yang sedang berlaku, lambat laun akan pudar ditelan waktu karena tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman.

2.  Hukum Alan dan Hukum Positif

  • Hukum Alam adalah ekspresi dari kegiatan manusia yang mencari keadilan sejati yang mutlak. Hukum alam dimaksudkan suatu rukum hukum yang tidak tergantung dari pada alat-alat kekuasaan negaram yang juga tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor kemanusiaan (waktu dan tempat), namun kekal abadi karena kehendak kodrat.
  • Hukum Positif/Stellingrecht adalah suatu kaidah yang berlaku, sebagai kenyataan hukum yang dikenal dan berlaku serta terikat oleh waktu dan tempat tertentu.

3.  Hukum Imperatif dan Hukum Fakultatif

  • Hukum Imperatif adalah hukum memaksa, kaidah-kaidah hukum yang secara prioritas harus ditaati dan berlaku serta tertuju kepada pribadi-pribadi.
  • Hukum Fakultatif adalah tidak wajid dipatuhi secara apriori atau tidak perintah tersebut ditunjukan kepada penegak hukum.

4.  Hukum Subtantif dan Hukum Ajektif

  • Hukum Subtantif/Materiel adalah rangkaian kaidah yang merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari subyek hukum yang terkait dalam hubungan hukum.
  • Hukum Ajektif/Formil adalah serangkaian kaidah yang memberi petunjuk dengan jelas tentang bagaimana kaidah-kaidah meteriel dari hukum subtantif ditegaskan.

5.  Hukum Tidak Tertulis dan Tertulis

  • Hukum Tidak Tertulis adalah juga hukum kebiasaan (salah satu contoh Hukum Adat di Indonesia), adat disini adalah kebiasaan yang merupakan perbuatan yang diulang-ulang dengan cara dan tindak yang sama. Hukum ini merupakan hukum yang tertua.
  • Hukum Tertulis adalah hukum yang mencakup perundang-undangan dalam berbagai bentuk yang dibuat oleh pembuat UU dan Traktat dalam berbagai bentuk yang dibuat oleh pembuat UU dan Traktat yang dihasilkan dari hubungan Hukum Internasional, yaitu Hukum yang berhubungan dengan peristiwa Internasional.

6.  Hukum Publik dan Hukum Privat

  • Hukum Privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan juga negara sebagai pribadi :
  • Hukum Perdata
  • Hukum Dagang
  • Hukum Perselihan (Privat Internasional dan Nasional)
    • Hukum Publik adalah hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan di antara negara atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan penguasa di satu pihak dengan warga negara pada umumnya.

7.  Traktat

Adalah perjanjian antara negara-negara yang dibuat dalam bentuk tertentu dan membuat negara-negara tersebut terikat pada isi perjanjian.

8.  Doktrin

Adalah pendapat pada sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menumukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut pendapat sarjana hukum sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara tertentu.

KULIAH KE XIV

SUMBER HUKUM

Arti sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimnulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimnulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Sumber hukum yuridis merupakan penerapan dan penjabaran langsung dari sumber hukum segi filosofis ideologis yang diadakan pembedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum materiil :

1.  Sumber Hukum Materiil adalah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya :

  • KUH Pidana segi meteriilnya ialah mengatur tentang pidana umum, kejahatan dan pelanggaran
  • KUH Perdata dari segi meteriilnya mengatur tentang masalah orang sebagai subyek hukum, barang sebagai obyek hukum, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan kadaluarsa.

2.  Sumber Hukum Formal adalah sumber hukum dilihat dari segi yuridis dalam arti formal yaitu sumber hukum dari segi bentuknya yang lazim terdiri dari :

  • Undang-Undang
  • Kebiasaan
  • Traktat
  • Yurisprudensi
  • Doktrin

Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau UU yang dilihat dari segi bentuknya.

Undang-undang dalam arti materiil adalah penetarapan kaidah hukum, semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum dan keputusan penguasa yang dilihat dari segi mempunyai kekuatan mengikat untuk umum.





Pengantar Ilmu Hubungan Internasional

15 12 2009

BAB I

PENDAHULUAN

Hubungan International adalah salah satu cabang ilmu dari bidang Ilmu Politik. Dalam ilmu lebih menekankan pada situasi global di negeri luar sana sehingga kita sebagai warga negara indonesia ini dapat membandingkan sesuatu hal yang tidak dapat diatasi oleh bangsa kita sendiri. Dalam situasi modern ini, banyak manfaat yang dapat kita raih dari cabang ilmu ini seperti membantu stabilitas politik di negeri sahabat kita terutama karena Indonesia merupakan negera mayoritas muslim, kita merasa seperti saudara se-agama dengan bangsa Palestina dan Irak, maka daripada itu kita dapat membantu keterpurukan bangsa tersebut dengan ilmu ini.

Dalam ilmu ini dijabarkan beberapa teori-teori yang berkaitan dan bersinambung dengan disiplin ilmu lainnya seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian-kajiannya. Sehinnga dapat benar-benar membantu dalam prekteknya bukan hanya dalam kajian teorinya saja. Tidak hanya saja mencakup beberapa disiplin ilmu lainnya yang membantu pada kajian yang positif, kita juga tidak mengelakan beberapa kejian dalam hubungan international yang bersifat evil seperti HI mencakup rentang isu yang luas, dari globalisasi dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat-masyarakat dan kedaulatan negara sampai kelestrarian ekologis, proliferasi nuklir, nasionalisme, perkembangan ekonomi, terorisme, kejahatan yang terorganisasi, keselamatan umat manusia, dan hak-hak asasi manusia.

Di dalam makalah ini juga di lampirkan beberapa teori-teori yang di anggap sangat relevan dan membantu juga terdapat sejarah tentang terbentuknya dasar-dasar ilmu hubungan international.

Demikian telah kita lihat beberapa penjabaran yang secara ringkas namun padat dan jelas, untuk lebih padat dan detailsnya dalam dilihat pada isi dari makalah ini.

TUJUAN

  1. Mengetahui sejahah bagaimana disiplin ilmu hubungan international untuk pertama kalinya lahir dan kelanjutannya pada dunia masa kini.
  2. Mengetahui apakah arti dari “Hubungan International” secara ilmu pengetahuannya, teori, realitasnya.
  3. Mengetahui Studi Bidang HI.
  4. Mengetahui beberapa teori dari para tokoh-tokoh terkenal dunia.

MASALAH

  1. Apakah disiplin ilmu hubungan international itu merupakan salah satu dari ilmu pengetahuan?
  2. Apakah teori-teori yang tercantum dalam hubungan international relevan dari prakteknya?
  3. Apakah kandungan isi dari ilmu hubungan international mengalami bentrok dengan beberapa disiplin ilmu lainnya karena ilmu ini bersifat subsitioner?

BAB II

ANALISIS

1. Dasar teori

Hubungan Internasional, cabang dari ilmu politik, adalah studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antarpemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah atau lembaga swa daya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Hubungan Internasional adalah suatu bidang akademis dan kebijakan publik dan dapat bersifat positif atau normatif karena Hubungan Internasional berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu.

Selain ilmu politik, Hubungan Internasional menggunakan perbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian-kajiannya. HI mencakup rentang isu yang luas, dari globalisasi dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat-masyarakat dan kedaulatan negara sampai kelestrarian ekologis, proliferasi nuklir, nasionalisme, perkembangan ekonomi, terorisme, kejahatan yang terorganisasi, keselamatan umat manusia, dan hak-hak asasi manusia.

2. Sejarah Hubungan Internasional

Sistem Internasional Sejarah hubungan internasional sering dianggap berawal dari Perdamaian Westphalia pada 1648, ketika sistem negara modern dikembangkan. Sebelumnya, organisasi-organisasi otoritas politik abad pertengahan Eropa didasarkan pada tatanan hirarkis yang tidak jelas. Westphalia membentuk konsep legal tentang kedaulatan, yang pada dasarnya berarti bahwa para penguasa, atau kedaulatan-kedaulatan yang sah tidak akan mengakui pihak-pihak lain yang memiliki kedudukan yang sama secara internal dalam batas-batas kedaulatan wilayah yang sama. Otoritas Yunani dan Roma kuno kadang-kadang mirip dengan sistem Westphalia, tetapi keduanya tidak memiliki gagasan kedaulatan yang memadai.

Westphalia mendukung bangkitnya negara-bangsa (nation-state), institusionalisasi terhadap diplomasi dan tentara. Sistem yang berasal dari Eropa ini diekspor ke Amerika, Afrika, dan Asia, lewat kolonialisme, dan “standar-standar peradaban”. Sistem internasional kontemporer akhirnya dibentuk lewat dekolonisasi selama Perang Dingin. Namun, sistem ini agak terlalu disederhanakan. Sementara sistem negara-bangsa dianggap “modern”, banyak negara tidak masuk ke dalam sistem tersebut dan disebut sebagai “pra-modern”. Lebih lanjut, beberapa telah melampaui sistem negara-bangsa dan dapat dianggap “pasca-modern”. Kemampuan wacana HI untuk menjelaskan hubungan-hubungan di antara jenis-jenis negara yang berbeda ini diperselisihkan. “Level-level analisis” adalah cara untuk mengamati sistem internasional, yang mencakup level individual, negara-bangsa domestik sebagai suatu unik, level internasional yang terdiri atas persoalan-persoalan transnasional dan internasional level global.

3. Teori hubungan internasional Artikel utama: Teori hubungan internasional

Apa yang secara eksplisit diakui sebagai teori hubungan internasional tidak dikembangkan sampai setelah Perang Dunia I, dan dibahas secara lebih rinci di bawah ini. Namun, teori HI memiliki tradisi panjang menggunakan karya ilmu-ilmu sosial lainnya. Penggunaan huruf besar “H” dan “I” dalam Hubungan Internasional bertujuan untuk membedakan disiplin Hubungan Internasional dari fenomena hubungan internasional. Banyak orang yang mengutip Sejarah Perang Peloponnesia karya Thucydides sebagai inspirasi bagi teori realis, dengan Leviathan karya Hobbes dan The Prince karya Machiavelli memberikan pengembangan lebih lanjut. Demikian juga, liberalisme menggunakan karya Kant dan Rousseau, dengan karya Kant sering dikutip sebagai pengembangan pertama dari Teori Perdamaian Demokratis. Meskipun hak-hak asasi manusia kontemporer secara signifikan berbeda dengan jenis hak-hak yang didambakan dalam hukum alam, Francisco de Vitoria, Hugo Grotius, dan John Locke memberikan pernyataan-pernyataan pertama tentang hak untuk mendapatkan hak-hak tertentu berdasarkan kemanusiaan secara umum. Pada abad ke-20, selain teori-teori kontemporer intenasionalisme liberal, Marxisme merupakan landasan hubungan internasional.

4. Studi HI

Pada mulanya, hubungan internasional sebagai bidang studi yang tersendiri hampir secara keseluruhan berkiblat ke Inggris. Pada 1919, Dewan Politik internasional dibentuk di University of Wales, Aberystwyth, lewat dukungan yang diberikan oleh David Davies, menjadi posisi akademis pertama yang didedikasikan untuk HI. Pada awal 1920-an, jurusan Hubungan Internasional dari London School of Economics didirikan atas perintah seorang pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Phillip Noel-Baker. Pada 1927, Graduate Institute of International Studies (Institut universitaire de hautes Ã(c)tudes internationales), didirikan di Jenewa, Swiss; institut ini berusaha menghasilkan sekelompok personel khusus untuk Liga Bangsa-bangsa. Program HI tertua di Amerika Serikat ada di Edmund A. Walsh School of Foreign Service yang merupakan bagian dari Georgetown Unversity. Sekolah tinggi pertama jurusan hubungan internasional yang menghasilkan lulusan bergelar sarjana adalah Fletcher Schooldi Tufts. Meskipun pelbagai sekolah tinggi yang didedikasikan untuk studi HI telah didirikan di Asia dan Amerika Selatan, HI sebagai suatu bidang ilmu tetap terutama berpusat di Eropa dan Amerika Utara.

5. Teori Epistemologi and teori HI

Teori-teori Utama Hubungan Internasional Realisme, Neorealisme, Idealisme, Liberalisme, Neoliberalisme, Marxisme, Teori dependensi, Teori kritis, Konstruksivisme, Fungsionalisme, Neofungsiionalisme. Secara garis besar teori-teori HI dapat dibagi menjadi dua pandangan epistemologis “positivis” dan “pasca-positivis”. Teori-teori positivis bertujuan mereplikasi metode-metode ilmu-ilmu sosial dengan menganalisis dampak kekuatan-kekuatan material. Teori-teori ini biasanya berfokus berbagai aspek seperti interaksi negara-negara, ukuran kekuatan-kekuatan militer, keseimbangan kekuasaaan dan lain-lain. Epistemologi pasca-positivis menolak ide bahwa dunia sosial dapat dipelajari dengan cara yang objektif dan bebas-nilai. Epistemologi ini menolak ide-ide sentral tentang neo-realisme/liberalisme, seperti teori pilihan rasional, dengan alasan bahwa metode ilmiah tidak dapat diterapkan ke dalam dunia sosial dan bahwa suatu “ilmu” HI adalah tidak mungkin.

Perbedaan kunci antara kedua pandangan tersebut adalah bahwa sementara teori-teori positivis, seperti neo-realisme, menawarkan berbagai penjelasan yang bersifat sebab-akibat (seperti mengapa dan bagaimana kekuasaan diterapkan), teori pasca-positivis pasca-positivis berfokus pada pertanyaan-pertanyaan konstitutif, sebagai contoh apa yang dimaksudkan dengan “kekuasaan”; hal-hal apa sajakah yang membentuknya, bagaimana kekuasaan dialami dan bagaimana kekuasaan direproduksi. Teori-teori pasca-positivs secara eksplisit sering mempromosikan pendekatan normatif terhadap HI, dengan mempertimbangkan etika. Hal ini merupakan sesuatu yang sering diabaikan dalam HI “tradisional” karena teori-teori positivis membuat perbedaan antara “fakta-fakta” dan penilaian-penilaian normatif, atau “nilai-nilai”. Selama periode akhir 1980-an/1990 perdebatan antara para pendukung teori-teori positivis dan para pendukung teori-teori pasca-positivis menjadi perdebatan yang dominan dan disebut sebagai “Perdebatan Terbesar” Ketiga (Lapid 1989).

Teori-teori Positivis Liberalisme/idealisme/Internasionalisme Liberal Teori hubungan internasional liberal muncul setelah Perang Dunia I untuk menanggapi ketidakmampuan negara-negara untuk mengontrol dan membatasi perang dalam hubungan internasional mereka. Pendukung-pendukung awal teori ini termasuk Woodrow Wilson dan Normal Angell, yang berargumen dengan berbagai cara bahwa negara-negara mendapatkan keuntungan dari satu sama lain lewat kerjasama dan bahwa perang terlalu destruktif untuk bisa dikatakan sebagai pada dasarnya sia-sia. Liberalisme tidak diakui sebagai teori yang terpadu sampai paham tersebut secara kolektif dan mengejek disebut sebagai idealisme oleh E.H. Carr. Sebuah versi baru “idealisme”, yang berpusat pada hak-hak asasi manusia sebagai dasar legitimasi hukum internasional, dikemukakan oleh Hans Kóchler

Realisme Realisme, sebagai tanggapan terhadap liberalisme, pada intinya menyangkal bahwa negara-negara berusaha untuk bekerja sama. Para realis awal seperti E.H. Carr, Daniel Bernhard, dan Hans Morgenthau berargumen bahwa, untuk maksud meningkatkan keamanan mereka, negara-negara adalah aktor-aktor rasional yang berusaha mencari kekuasaan dan tertarik kepada kepentingan diri sendiri (self-interested). Setiap kerja sama antara negara-nge dijelaskan sebagai benar-benar insidental. Para realis melihat Perang Dunia II sebagai pembuktian terhadap teori mereka. Perlu diperhatikan bahwa para penulis klasik seperti Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes sering disebut-sebut sebagai “bapak-bapak pendiri” realisme oleh orang-orang yang menyebut diri mereka sendiri sebagai realis kontemporer. Namun, meskipun karya mereka dapat mendukung doktrin realis, ketiga orang tersebut tampaknya tidak mungkin menggolongkan diri mereka sendiri sebagai realis (dalam pengertian yang dipakai di sini untuk istilah tersebut).

Neorealisme terutama merupakan karya Kenneh Waltz (yang sebenarnya menyebut teorinya “realisme struktural”). Sambil tetap mempertahankan pengamatan-pengamatan empiris realisme, bahwa hubungan internasional dikarakterka oleh hubungan-hubungan antarnegara yang antagonistik, para pendukung neorealisme menunjuk struktur anarkis dalam sistem internasional sebagai penyebabnya. Mereka menolak berbagai penjelasan yang mempertimbangkan pengaruh karakteristik-karakteristik dalam negeri negara-negara. Negara-negara dipaksa oleh pencapaian yang relatif (relative gains) dan keseimbangan yang menghambat konsentrasi kekuasaan. Tidak seperti realisme, neo-realisme berusaha ilmiah dan lebih positivis. Hal lain yang juga membedakan neo-realisme dari realisme adalah bahwa neo-realisme tidak menyetujui penekanan realisme pada penjelasan yang bersifat perilaku dalam hubungan internasional. Neoliberalisme berusaha memperbarui liberalisme dengan menyetujui asumsi neorealis bahwa negara-negara adalah aktor-aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi tetap mempertahankan pendapat bahwa aktor-aktor bukan negara dan organisasi-organisasi antarpemerintah adalah juga penting. Para pendukung seperti Joseph Nye berargumen bahwa negara-negara akan bekerja sama terlepas dari pencapaian-pencapaian relatif, dan dengan demikian menaruh perhatian pada pencapaian-pencapaian mutlak. Meningkatnya interdependensi selama Perang Dingin lewat institusi-institusi internasional berarti bahwa neo-liberalisme juga disebut institusionalisme liberal. Hal ini juga berarti bahwa pada dasarnya bangsa-bangsa bebas membuat pilihan-pilihan mereka sendiri tentang bagaimana mereka akan menerapkan kebijakan tanpa organisasi-organisasi internasional yang merintangi hak suatu bangsa atas kedaulatan. Neoliberalimse juga mengandung suatu teori ekonomi yang didasarkan pada penggunaan pasar-pasar yang terbuka dan bebas dengan hanya sedikit, jika memang ada, intervensi pemerintah untuk mencegah terbentuknya monopoli dan bentuk-bentuk konglomerasi yang lain.
6. Teori masyarakat internasional (Aliran pemikiran Inggris)

Teori masyarakat internasional, juga disebut Aliran Pemikiran Inggris, berfokus pada berbagai norma dan nilai yang sama-sama dimiliki oleh negara-negara dan bagaimana norma-norma dan nilai-nlai tersebut mengatur hubungan internasional. Contoh norma-norma seperti itu mencakup diplomasi, tatanan, hukum internasional. Tidak seperti neo-realisme, teori ini tidak selalu positivis. Para teoritisi telah berfokus terutama pada intervensi humanitarian, dan dibagi kembali antara para solidaris yang cenderung lebih menyokong hal tersebut, dan para solidaris, yang lebih menekankan tatanan dan kedaulatan, Nicholas Wheeler adalah seorang solidaris terkemuka, sementara Hedley Bull mungkin merupakan pluraris yang paling dikenal.
Kontrukstivisme Sosial mencakup rentang luas teori yang bertujuan menangani berbagai pertanyaan tentang ontologi, seperti perdebatan tentang lembaga (agency) dan Struktur, serta pertanyaan-pertanyaan tentang epistemologi, seperti perdebatan tentang “materi/ide” yang menaruh perhatian terhadap peranan relatif kekuatan-kekuatan materi versus ide-ide. Konstruktivisme bukan merupakan teori HI, sebagai contoh dalam hal neo-realisme, tetapi sebaliknya merupakan teori sosial. Konstruktivisme dalam HI dapat dibagi menjadi apa yang disebut oleh Hopf (1998) sebagai konstruktivisme “konvensional” dan “kritis”. Hal yang terdapat dalam semua variasi konstruktivisme adalah minat terhadap peran yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan ide. Pakar konstruktivisme yang paling terkenal, Alexander Wendt menulis pada 1992 tentang Organisasi Internasional (kemudian diikuti oleh suatu buku, Social Theory of International Politics [1999]), “anarki adalah hal yang diciptakan oleh negara-negara dari hal tersebut”. Yang dimaksudkannya adalah bahwa struktur anarkis yang diklaim oleh para pendukung neo-realis sebagai mengatur interaksi negara pada kenyataannya merupakan fenomena yang secara sosial dikonstruksi dan direproduksi oleh negara-negara. Sebagai contoh, jika sistem internasional didominasi oleh negara-negara yang melihat anarki sebagai situasi hidup dan mati (diistilahkan oleh Wendt sebagai anarki “Hobbesian”) maka sistem tersebut akan dikarakterkan dengan peperangan. Jika pada pihak lain anarki dilihat sebagai dibatasi (anarki “Lockean”) maka sistem yang lebih damai akan eksis. Anarki menurut pandangan ini dibentuk oleh interaksi negara, bukan diterima sebagai aspek yang alami dan tidak mudah berubah dalam kehidupan internasional seperti menurut pendapat para pakar HI non-realis, Namun, banyak kritikus yang muncul dari kedua sisi pembagian epistemologis tersebut. Para pendukung pasca-positivis mengatakan bahwa fokus terhadap negara dengan mengorbankan etnisitas/ras/jender menjadikan konstrukstivisme sosial sebagai teori positivis yang lain. Penggunaan teori pilihan rasional secara implisit oleh Wendt juga telah menimbulkan pelbagai kritik dari para pakar seperti Steven Smith. Para pakar positivis (neo-liberalisme/realisme) berpendapat bahwa teori tersebut mengenyampingkan terlalu banyak asumsi positivis untuk dapat dianggap sebagai teori positivis.

7. Teori Kritis

Artikel utama: Teori hubungan internasional kritis

Teori hubungan internasional kritis adalah penerapan “teori kritis” dalam hubungan internasional. Pada pendukung seperti Andrew Linklater, Robert W. Cox, dan Ken Booth berfokus pada kebutuhan terhadap emansipansi (kebebasan) manusia dari Negara-negara. Dengan demikian, adalah teori ini bersfat “kritis” terhadap teori-teori HI “mainstream” yang cenderung berpusat pada negara (state-centric). Catatan: Daftar teori ini sama sekali tidak menyebutkan seluruh teori HI yang ada. Masih ada teori-teori lain misalnya fungsionalisme, neofungsionalisme, feminisme, dan teori dependen.

Teori Marxis dan teori Neo-Marxis dalam HI menolak pandangan realis/liberal tentang konflik atau kerja sama negara, tetapi sebaliknya berfokus pada aspek ekonomi dan materi. Marxisme membuat asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan yang lain; sehingga memungkinkan bagi peningkatan kelas sebagai fokus studi. Para pendukung Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal (kapital). Dengan demikian, periode kolonialisme membawa masuk pelbagai sumber daya untuk bahan-bahan mentah dan pasar-pasar yang pasti (captive markets) untuk ekspor, sementara dekolonisasi membawa masuk pelbagai kesempatan baru dalam bentuk dependensi (ketergantungan). Berkaitan dengan teori-teori Marx adalah teori dependensi yang berargumen bahwa negara-negara maju, dalam usaha mereka untuk mencapai kekuasaan, menembus negara-negara berkembang lewat penasihat politik, misionaris, pakar, dan perusahaan multinasional untuk mengintegrasikan negara-negara berkembang tersebut ke dalam sistem kapitalis terintegrasi untuk mendapatkan sumber-sumber daya alam dan meningkatkan dependensi negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Teori-teori Marxis kurang mendapatkan perhatian di Amerika Serikat di mana tidak ada partai sosialis yang signifikan. Teori-teori ini lebih lazim di pelbagai bagian Eropa dan merupakan salah satu kontribusi teoritis yang paling penting bagi dunia akademis Amerika Latin, sebagai contoh lewat teologi.

Teori-teori pascastrukturalis dalam HI berkembang pada 1980-an dari studi-studi pascamodernis dalam ilmu politik. Pasca-strukturalisme mengeksplorasi dekonstruksi konsep-konsep yang secara tradisional tidak problematis dalam HI, seperti “kekuasaan” dan “agensi” dan meneliti bagaimana pengkonstruksian konsep-konsep ini membentuk hubungan-hubungan internasional. Penelitian terhadap “narasi” memainkan peran yang penting dalam analisis pascastrukturalis, sebagai contoh studi pascastrukturalis feminis telah meneliti peran yang dimainkan oleh “kaum wanita” dalam masyarakat global dan bagaimana kaum wanita dikonstruksi dalam perang sebagai “tanpa dosa” (innocent) dan “warga sipil”. Contoh-contoh riset pasca-positivis mencakup: Pelbagai bentuk feminisme (perang “gender” war—“gendering” war) Pascakolonialisme (tantangan-tantangan dari sentrisme Eropad dalam HI)

8. Konsep-konsep dalam hubungan internasional

Konsep-konsep level sistemik Hubungan internasional sering dipandang dari pelbagai level analisis, konsep-konsep level sistemik adalah konsep-konsep luas yang mendefinisikan dan membentuk lingkungan (milieu) internasional, yang dikarakterkan oleh Anarki.

Kekuasaan

Konsep Kekuasaan dalam hubungan internasional dapat dideskripsikan sebagai tingkat sumber daya, kapabilitas, dan pengaruh dalam persoalan-persoalan internasional. Kekuasaan sering dibagi menjadi konsep-konsep kekuasaan yang keras (hard power) dan kekuasaan yang lunak (soft power), kekuasaan yang keras terutama berkaitan dengan kekuasaan yang bersifat memaksa, seperti penggunaan kekuatan, dan kekuasaan yang lunak biasanya mencakup ekonomi, diplomasi, dan pengaruh budaya. Namun, tidak ada garis pembagi yang jelas di antara dua bentuk kekuasaan tersebut.

Polaritas

Polaritas dalam Hubungan Internasional merujuk pada penyusunan kekuasaan dalam sistem internasional. Konsep tersebut muncul dari bipolaritas selama Perang Dingin, dengan sistem internasional didominasi oleh konflik antara dua negara adikuasa dan telah diterapkan sebelumnya. Sebagai akibatnya, sistem internasional sebelum 1945 dapat dideskripsikan sebagai terdiri dari banyak kutub (multi-polar), dengan kekuasaan dibagi-bagi antara negara-negara besar. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 telah menyebabkan apa yang disebut oleh sebagian orang sebagai unipolaritas, dengan AS sebagai satu-satunya negara adikuasa. Beberapa teori hubungan internasional menggunakan ide polaritas tersebut. Keseimbangan kekuasaan adalah konsep yang berkembang luas di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama, pemikirannya adalah bahwa dengan menyeimbangkan blok-blok kekuasaan hal tersebut akan menciptakan stabilitas dan mencegah perang dunia. Teori-teori keseimbangan kekuasaan kembali mengemuka selama Perang Dingin, sebagai mekanisme sentral dalam Neorealisme Kenneth Waltz. Di sini konsep-konsep menyeimbangkan (meningkatkan kekuasaan untuk menandingi kekuasaan yang lain) dan bandwagoning (berpihak dengan kekuasaan yang lain) dikembangkan. Teori stabilitas hegemonik juga menggunakan ide Polaritas, khususnya keadaan unipolaritas. Hegemoni adalah terkonsentrasikannya sebagian besar kekuasaan yang ada di satu kutub dalam sistem internasional, dan teori tersebut berargumen bahwa hegemoni adalah konfigurasi yang stabil karena adanya keuntungan yang diperoleh negara adikuasa yang dominan dan negara-negara yang lain dari satu sama lain dalam sistem internasional. Hal ini bertentangan dengan banyak argumen Neorealis, khususnya yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz, yang menyatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin dan keadaan unipolaritas adalah konfigurasi yang tidak stabil yang secara tidak terelakkan akan berubah. Hal ini dapat diungkapkan dalam teori peralihan Kekuasaan, yang menyatakan bahwa mungkin suatu negara besar akan menantang suatu negara yang memiliki hegemoni (hegemon) setelah periode tertentu, sehingga mengakibatkan perang besar. Teori tersebut mengemukakan bahwa meskipun hegemoni dapat mengontrol terjadinya pelbagai perang, hal tersebut menyebabkan terjadinya perang yang lain. Pendukung utama teori tersebut, A.F.K. Organski, mengemukakan argumen ini berdasarkan terjadinya perang-perang sebelumnya selama hegemoni Inggris. Portugis, dan Belanda. Interdependensi Banyak orang yang menyokong bahwa sistem internasional sekarang ini dikarakterkan oleh meningkatnya interdepedensi atau kesalingbergantungan: tanggung jawab terhadap satu sama lain dan dependensi terhadap pihak-pihak lain. Para penyokong pendapat ini menunjuk pada meningkatnya globalisasi, terutama dalam hal interaksi ekonomi internasional. Peran institusi-institusi internasional, dan penerimaan yang berkembang luas terhadap sejumlah prinsip operasional dalam sistem internasional, memperkukuh ide-ide bahwa hubungan-hubungan dikarakterkan oleh interdependensi.

Dependensi

Teori dependensi adalah teori yang paling lazim dikaitkan dengan Marxisme, yang menyatakan bahwa seperangkat negara Inti mengeksploitasi kekayaan sekelompok negara Pinggiran yang lebih lemah. Pelbagai versi teori ini mengemukakan bahwa hal ini merupakan keadaan yang tidak terelakkan (teori dependensi standar), atau menggunakan teori tersebut untuk menekankan keharusan untuk berubah (Neo-Marxisme).

9. Perangkat-perangkat sistemik dalam hubungan internasional

Diplomasi adalah praktik komunikasi dan negosiasi antara pelbagai perwakilan negara-negara. Pada suatu tingkat, semua perangkat hubungan internasional yang lain dapat dianggap sebagai kegagalan diplomasi. Pemberian sanksi biasanya merupakan tindakan pertama yang diambil setelah gagalnya diplomasi dan merupakan salah satu perangkat utama yang digunakan untuk menegakkan pelbagai pernjanjian (treaties). Sanksi dapat berbentuk sanksi diplomatik atau ekonomi dan pemutusan hubungan dan penerapan batasan-batasan terhadap komunikasi atau perdagangan. Perang, penggunaan kekuatan, sering dianggap sebagai perangkat utama dalam hubungan internasional. Definisi perang yang diterima secara luas adalah yang diberikan oleh Clausewitz, yaitu bahwa perang adalah “kelanjutan politik dengan cara yang lain.” Terdapat peningkatan studi tentang “perang-perang baru” yang melibatkan aktor-aktor selain negara. Studi tentang perang dalam Hubungan Internasional tercakup dalam disiplin “Studi Perang” dan “Studi Strategis”.

Mobilisasi tindakan memperlakukan secara internasional juga dapat dianggap sebagai alat dalam Hubungan Internasional. Hal ini adalah untuk mengubah tindakan negara-negara lewat “menyebut dan mempermalukan” pada level internasional. Penggunaan yang terkemuka dalam hal ini adalah prosedur Komisi PBB untuk Hak-hak Asasi Manusia 1235, yang secara publik memaparkan negara-negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

10. Konsep-konsep unit level dalam hubungan internasional

Sebagai suatu level analisis level unit sering dirujuk sebagai level negara, karena level analisis ini menempatkan penjelasannya pada level negara, bukan sistem internasional.

Tipe rezim

Sering dianggap bahwa suatu tipe rezim negara dapat menentukan cara suatu negara berinteraksi dengan negara-negara lain dalam sistem internasional. Teori Perdamaian Demokratis adalah teori yang mengemukakan bahwa hakikat demokrasi berarti bahwa negara-negara demokratis tidak akan saling berperang. Justifikasi terhadap hal ini adalah bahwa negara-negara demokrasi mengeksternalkan norma-norma mereka dan hanya berperang dengan alasan-alasan yang benar, dan bahwa demokrasi mendorong kepercayaan dan penghargaan terhadap satu sama lain. Sementara itu, komunisme menjustifikasikan suatu revolusi dunia, yang juga akan menimbulkan koeksitensi (hidup berdampingan) secara damai, berdasarkan masyarakat global yang proletar. Revisionisme/Status quo. Negara-negara dapat diklasifikasikan menurut apakah mereka menerima status quo, atau merupakan revisionis, yaitu menginginkan perubahan. Negara-negara revisionis berusaha untuk secara mendasar mengubah pelbagai aturan dan praktik dalam hubungan internasional, merasa dirugikan oleh status quo (keadaan yang ada). Mereka melihat sistem internasional sebagai untuk sebagian besar merupakan ciptaan barat yang berfungsi mengukuhkan pelbagai realitas yang ada. Jepang adalah contoh negara yang beralih dari negara revisionis menjadi negara yang puas dengan status quo, karena status quo tersebut kini menguntungkan baginya.

Agama

Sering dianggap bahwa agama dapat memiliki pengaruh terhadap cara negara bertindak dalam sistem internasional. Agama terlihat sebagai prinsip pengorganisasi terutama bagi negara-negara Islam, sementara sekularisme terletak yang ujung lainnya dari spektrum dengan pemisahan antara negara dan agama bertanggung jawab atas tradisi Liberal.

11. Konsep level sub unit atau individu

Level di bawah level unit (negara) dapat bermanfaat untuk menjelaskan pelbagai faktor dalam Hubungan Internasional yang gagal dijelaskan oleh teori-teori yang lain, dan untuk beranjak menjauhi pandangan yang berpusat pada negara (negara-sentris) dalam hubungan internasional.

Faktor-faktor psikologis dalam Hubungan Internasional Mengevaluasi faktor-faktor psikologis dalam hubungan internasional berasal dari pemahaman bahwa negara bukan merupakan “kotak hitam” seperti yang dikemukakan oleh Realisnme bahwa terdapat pengaruh-pengaruh lain terhadap keputusan-keputusan kebijakan luar negeri. Meneliti peran pelbagai kepribadian dalam proses pembuatan keputusan dapat memiliki suatu daya penjelas, seperti halnya peran mispersepsi di antara pelbagai aktor. Contoh yang menonjol dalam faktor-faktor level sub-unit dalam hubungan internasional adalah konsep pemikiran-kelompok (Groupthink), aplikasi lain yang menonjol adalah kecenderungan para pembuat kebijakan untuk berpikir berkaitan dengan pelbagai analogi-analogi

Politik birokrat – Mengamati peran birokrasi dalam pembuatan keputusan, dan menganggap keputusan-keputusan sebagai hasil pertarungan internal birokratis (bureaucratic in-fighting), dan sebagai dibentuk oleh pelbagai kendala. Kelompok-kelompok keagamaan, etnis, dan yang menarik diri — Mengamati aspek-aspek ini dalam level sub-unit memiliki daya penjelas berkaitan dengan konflik-konflik etnis, perang-perang keagamaan, dan aktor-aktor lain yang tidak menganggap diri mereka cocok dengan batas-batas negara yang pasti. Hal ini terutama bermanfaat dalam konteks dunia negara-negara lemah pra-modern. Ilmu, Teknologi, dan Hubungan Internasional—Bagaimana ilmu dan teknologi berdampak pada perkembangan, teknologi, lingkungan, bisnis, dan kesehatan dunia.
12. Institusi-institusi dalam hubungan internasional

Institusi-institusi internasional adalah bagian yang sangat penting dalam Hubungan Internasional kontemporer. Banyak interaksi pada level sistem diatur oleh institusi-institusi tersebut dan mereka melarang beberapa praktik dan institusi tradisional dalam Hubungan Internasional, seperti penggunaan perang (kecuali dalam rangka pembelaan diri).

Ketika umat manusia memasuki tahap peradaban global, beberapa ilmuwan dan teoritisi politik melihat hirarki institusi-institusi global yang menggantikan sistem negara-bangsa berdaulat yang ada sebagai komunitas politik yang utama. Mereka berargumen bahwa bangsa-bangsa adalah komunitas imajiner yang tidak dapat mengatasi pelbagai tantangan modern seperti efek Dogville (orang-orang asing dalam suatu komunitas homogen), status legal dan politik dari pengungsi dan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan keharusan untuk menghadapi pelbagai masalah dunia seperti perubahan iklim dan pandemik. Pakar masa depan Paul Raskin telah membuat hipotesis bahwa bentuk politik Global yang baru dan lebih absah dapat didasarkan pada pluralisme yang dibatasi (connstrained pluralism). Prinsip ini menuntun pembentukan institusi-institusi berdasarkan tiga karakteristik: ireduksibilitas (irreducibility), di mana beberapa isu harus diputuskan pada level global; subsidiaritas, yang membatasi cakupan otoritas global pada isu-isu yang benar-benar bersifat global sementara isu-isu pada skala yang lebih kecil diatur pada level-level yang lebih rendah; dan heterogenitas, yang memungkinkan pelbagai bentuk institusi lokal dan global yang berbeda sepanjang institusi-institusi tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban global.

BAB III

KESIMPULAN

Kesimpulan yang saya tarik pada kali ini adalah :

  1. Bahwa ilmu hubungan international adalah suatu ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan beberapa disiplin ilmu lainnya sebagai pelengkap dan penunjang.
  2. Permasalahan dalam ilmu hubungan international adalah ketidakrelevannya suatu teori dengan prakteknya itu sendiri.
  3. Dunia sangat butuh ilmu ini karena sebagai perekat antara suatu negara atau bangsa dengan negara atau bangsa lainnya.




Komunikasi Verbal dan Non-Verbal

15 12 2009

KOMUNIKASI VERBAL

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal (Deddy Mulyana, 2005). Bahasa dapat juga didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas.

Jalaluddin Rakhmat (1949), mendefinisikan bahasa secara fungsional dan formal. Secara fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Ia menekankan dimiliki bersama, karena bahasa hanya dapat dipahami bila ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok sosial untuk menggunakannya. Secara firmal, bahasa diartikan sebagai semua kalimat yang terbayangkan, yang dapat dibuat menurut peraturan tatabahasa.

Tatabahasa meliputi tiga unsur : fonologi, sintaksis, dan sematik. Fonologi merupakan pengetahuan tentang bunyi-bunyi dalam bahasa. Sintaksis merupakan pengetahuan tentang cara pembentukan kalimat. Semantik merupakan pengetahuan tentang arti kata atau gabungan kata-kata.

Menurut Larry L.Barker (dalam Deddy Mulyana,2005),bahasa mempunyai tiga fungsi : penamaan (naming atau labeling), interaksi, dan transmisi informasi.

  1. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi.
  2. Fungsi interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi, yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan.
  3. Melalui bahasa, informasi dapat disamakan kepada orang lain, inilah yang disebut fungsi transmisi dari bahasa. Keistimewaan bahasa sebagai fungsi transmisi informasi yang lintas-waktu,dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, memungkinkan kesinambungan budaya dan tradisi kita.

Cansandra L.Book (1980), dalam Human Communication : Principles, Contexts, and Skills, mengemukakan agar komunikasi kita berhasil, setidaknya bahasa harus memenuhi tiga fungsi, yaitu :

  • Mengenal dunia di sekitar kita. Melalui bahasa kita mempelajari apa saja yang menarik minat kita, mulai dari sejarah suatu bangsa yang hidup di masa lalu sampai dengan kemajuan teknologi saat ini.
  • Berhubungan dengan orang lain. Bahasa memungkinkan kita bergaul dengan orang lain untuk kesenangan kita, dan atau mempengaruhi mereka untuk mencapai tujuan kita. Melalui bahasa kita dapat mengendalikan lingkungan kita termasuk orang-orang di sekitar kita.
  • Untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita. Bahasa memungkinkan kita untuk lebih teratur, saling memahami mengenal diri kita, kepercayaan-kepercayaan kita, dan tujuan-tujuan kita.

Keterbatasan Bahasa :

  • Keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek :

Kata-kata adalah kategori-kategori untuk merujuk pada objek tertentu : orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan sebagainya. Tidak semua kata tersedia untuk merujuk pada objek. Suatu kata hanya mewakili realitas, tetapi bukan realitas itu sendiri. Dengan demikian, kata-kata pada dasarnya bersifat parsial, tidak melukiskan sesuatu secara eksak. Kata-kata sifat dalam bahasa cenderung bersifat dikotomis,misalnya baik-buruk, kaya-miskin, pintar-bodoh, dsb.

  • Kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual.

Kata-kata bersifat ambigu, karena kata-kata merepresentasikan persepsi dan interpretasi orang-orang yang berbeda, yang menganut latar belakang sosial budaya yang berbeda pula. Kata berat, yang mempunya makna yang nuansanya beraneka ragam. Misalnya : tubuh orang itu berat ; kepala saya berat : ujian itu berat : dosen itu memberikan sanksi yang berat kepada mahasiswanya yang nyontek.

  • Kata-kata yang mengandung bias budaya.

Bahasa terikat konteks budaya. Oleh karena di dunia ini terdapat berbagai kelompok manusia dengan budaya dan subbudaya yang berbeda. Konsekuensinya dua orang yang berasal dari budaya yang berbeda boleh jadi mengalami kesalahpahaman ketika mereka menggunakan kata yang sama. Misalanya kata awak untuk orang Minang adalah saya atau kita, sedangkan dalam bahasa Melayu (di Palembang dan Malaysia) berarti kamu.

  • Percampuradukkan, penafsiran, dan penilaian.

Dalam berbahasa kita sering mencampuradukkan fakta (uraian), penafsiran (dugaan), dan penilaian. Masalah ini berkaitan dengan kekeliruan persepsi.

Ketika kita berkomunikasi, kita menterjemahkan gagasan kita ke dalam bentuk lambang (verbal atau nonverbal). Proses ini lazim disebut penyandian (encoding). Bahasa adalah alat penyandian, tetapi alat yang tidak begitu baik (lihat keterbatasan bahasa di atas), untuk itu diperlukan kecermatan dalam berbicara.

KOMUNIKASI NONVERBAL

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis.

Klasifikasi pesan nonverbal.

Jalaludin Rakhmat (1994) mengelompokan pesan-pesan nonverbal sebagai berikut :

  • Pesan kinesik. Pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh yang berarti, terdiri dari tiga komponen utama : pesan fasial, pesan gestural, dan pesan postural.

Pesan fasial menggunakan air muka unutk menyampaikan makna tertentu. Berbagai penelitian menunjukan bahwa wajah dapat menyampaikan paling sedikit sepuluh kelompok makna : kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Leathers (1976) menyimpulkan penelitian-penelitian tentang wajah sebagai berikut : a. Wajah mengkomunikasikan penilaian dengan senang dan tak senang, yang menunjukan apakah komunikator memandang objek penelitiannya baik atau buruk ; b. Wajah omunikasikan berminat atau tak berminat pada orang lain atau lingkungan ; c. Wajah mengkomunikasikan intensitas keterlibatan dalam situasi-situasi ; d. Wajah mengkomunikasikan tingkat pengendalian individu terhadap pernyataan sendiri ; dan wajah barangkali mengkomunikasikan adanya atau kurang pengertian.

Pesan gestural menunjukan gerakan sebagian anggota badan seperti mata dan tangan untuk mengkomunikasi berbagai makna.

Pesan postural berkenaan dengan keseluruhan anggota badan, makna yang dapat disampaikan adalah : a. Immediacy yaitu ungkapan kesukaan dan ketidaksukaan terhadap individu yang lain. Postur yang condong ke arah yang diajak bicara menunjukan kesukaan dan penilaian positif ; b. Power mengungkapkan status yang tinggi pada diri komunikator. Anda dapat membayangkan postur orang yang tinggi hatiu di depan anda, dan postur orang yang merendah ; c. Responsiveness, individu dapat bereaksi secara emosional pada lingkungan secara positif dan negatif. Bila postur tidak berubah, anda mengungkapkan sikap yang tidak responsif.

  • Pesan proksemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Umumnya dengan mengatur jarak kita mengungkapkan keakraban kita dengan orang lain.
  • Pesan akrifaktual diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relatif menetap, orang sering berperilaku dalam hubungan dengan orang lain sesuai dengan persepsinya tentang tubuhnya (body image). Erat kaitannya dengan tubuh ialah upaya kita memebentuk citra tubuh dengan pakaian dan kosmetik.
  • Pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal yang sama dapat menyaipaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda. Pesan ini oleh Deddy Mulyana (2005) disebutnua sebagai parabahasa.
  • Pesan sentuhan dan bau-bauan.

Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Sentuhan dengan emosi tertentu dapat mengkomunikasikan : kasih sayang, takut, marah, bercanda, dan tanpe perhatian.

Fungsi pesan nonverbal.

Mark L. Knapp (dalam Jalaludin, 1994), menyebutkan lima fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal :

  1. Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan kembali secara verbal. Misalnya setelah mengatakan penolakan saya, saya menggelengkan kepala.
  2. Subtitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya tanpa sepatah katapun kita berkata, kita menunjukan persetujuan dengan mengangguk-anggukan kepala.
  3. Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memebri makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya anda ‘memuji’ prestasi teman dengan mencibirkan bibir, seraya berkata “Hebat, kau memang hebat”.
  4. Komplemen, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air muka anda menunjukan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata.
  5. Aksentuasi, yaitu menegaskan pesan vebbal atau menggarisbawahinya. Misalnya anda mengungkapkan betapa jengkelnya anda dengan memukul meja.

Sementara itu, Dale G. Leathers (1976) dalam Nonverbal Communication Systems, menyebutkan enam alasan mengapa pesan verbal sangat signifikan, yaitu :

  1. Faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal.
  2. Perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang pesan verbal.
  3. Pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan.
  4. Pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi.
  5. Pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal.
  6. Pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat.




Komunikasi Pribadi dan Kelompok

15 12 2009

KOMUNIKASI ANTARPRIBADI

Komunikasi antar pribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi antara individu-individu (Littlejohn, 1999).

Bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi ini adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang secara tatap-muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal, seperti suami-isteri, dua sejawat, dua sahabat dekat, seorang guru dengan seorang muridnya, dan sebagainya.

Steward L. Tubbs dan Sylvia Moss (dalam Deddy Mulyana. 2005) mengatakan ciri-ciri komunikasi diadik adalah :

  • Peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat;
  • Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara stimulan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal.

Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antarpribadi berperan penting hingga kapanpun, selama manusia masih mempunyai emosi.

Jalaludin Rakhmat (1994) meyakini bahwa komunikasi antarpribadi dipengaruhi oleh persepsi interpersonal; konsep diri; atraksi interpersonal; dan hubungan interpersonal.

  • Persepsi interpersonal

Persepsi adalah memberikan makna pada stimulan inderawi, atau menafsirkan informassi inderawi. Persepsi interpersonal adalah mememberikan makna terhadap stimuli inderawi yang berasal dari seseorang (komunikan), yang berupa pesan verbal dan nonverbal.

  • Konsep diri

Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Konsep diri yang positif, ditandai dengan lima hal, yaitu : a. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah; b. Merasa stara dengan orang lain; c. Menerima pujian tanpa rasa malu; d. Menyadari, bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat; e. Mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenganginya dan berusaha mengubah. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi antarpribadi, yaitu :

  1. Nubuat yang dipenuhi sendiri. Karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya.
  2. Membuka diri. Pengetahuan tentang diri kita akan meningkatkan komunikasi, dan pada saat yang sama, berkomunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang diri kita.
  1. Percaya diri. Ketakutan untuk melakukan komunikasi dikenal sebagai communication apprehension. Orang yang aprehensif dalam komunikasi disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri. Untuk menumbuhkan percaya diri, menumbuhkan konsep diri yang sehat menjadi perlu.
  1. Selektivitas. Konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi kita karena konsep diri mempengaruhi kepada pesan apa kita bersedia membuka diri (terpaan selektif), bagaimana kita mempersepsi pesan (persepsi selektif), dan apa yang kita ingat (ingatan selektif). Selektif itu konsep diri juga berpengaruh dalam penyandian pesan (penyandian selektif).
  • Atraksi  interpersonal

Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Komunikasi antarpribadi dipengaruhi atraksi interpersonal dalam hal :

    1. Penafsiran pesan dan penilaian. Pendapat dan penilaian kita terdapat orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional, kita juga makhluk emosional. Karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, kita juga cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Sebaliknya, jika membecinya, kta cenderung melihat karakteristik secara negatif.
    1. Efektivitas komunikasi. Komunikasi antarpribadi dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Bila kita berkumpul dalam suatu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita, kita akan gembira dan terbuka. Bila berkumpul dengan orang-orang yang kita benci akan membut kita tegang, resah, dan tidak enak. Kita akan menutup diri dan menghindari komunikasi.
  • Hubungan interpersonal

Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya, makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara perserta komunikasi, Miller (1979) dalam Explorations in Inrterpersonal Communication, menyatakan bahwa “Memahami proses komunikasi interpersonal menuntut hubungan simbiosis antara komunikasi dan perkembangan relasional, dan pada gilirannya (secara serentak), perkembangan relasional mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut.”

Lebih jauh, Jalaludin Rakhmat (1994) memberi catatan bahwa terdapat tiga faktor dalam komunikasi antarpribadi yang menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik, yaitu : a. Percaya; b. Sikap suportif; dan c. Sikap terbuka.

KOMUNIKASI KELOMPOK

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kolompok “kecil” seperti rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya (Anwar Arifin, 1984). Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahaan masalah, yang mana anggotanya-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikassi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, dan memiliki sesunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok.

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Deddy Mulyana, 2005). Karena itu kebanyakan teori komunikasi antarpribadi berlaku bagi komunikasi kelompok.

Klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya.

  • Kelompok primer dan sekunder

Charles Horton Cooley pada tahun 1909 (dalam Jalaludin Rakhmat, 1994) mengatakan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerja sama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Jalaludin Rakhmat membedakan kelompok ini berdasarkan karakteristik komunikasinya, sebagai berikut :

    1. Kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam, artinya menembus krpibadian kita yang paling tersembunyi, menyingkap unsur-unsur backstage (perilaku yang kita tampakkan dalam suasana privat saja). Meluas, artinya sedikit sekali kendalam yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Pada kelompok sekunder komunikasi bersifat dangkal dan terbatas.
    1. Komunikasi pada kelompok primer bersifat personal, sedangkan kelompok sekunder nonpersonal.
    1. Komunikasi kelompok primer lebih menekankan asper hubungan daripada aspek isi, sedangkan kelompok primer adalah sebaliknya.
    1. Komunikasi kelompok primer cenderung eksresif sedangkan kelompok sekunder intrumental.
    1. Komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan kelompok sekunder formal.
  • Kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan.

Theodore Newcomb (1930) melahirkan istilah kelompok keanggotaan (membership group). Kelompok keanggotaan  adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara admisnistratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kemlompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur (standrd) untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap.

Menurut teori, kelompok rujukan mempunyai tiga fungsi : fungsi komparatif, fungsi normatif, dan fungsi perspektif.

  • Fasilitas sosial

Fasilitasi (dari kata Perancis facile, artinya mudah) menunjukan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. Robert Zajonz (1965) menjelaskan bahwa kehadiran orang lain dianggap menimbulkan efek pembangkit energi pada perilaku individu. Efek ini terjadi pada berbagai situasi sosial, bukan hanya didepan orang yang menggairahkan kita.

  • Polarisasi

Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrem. Bila sebelum diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum  diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok

Anggota-anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai dua tujuan : a. Melaksanakan tugas kelompok, dan b. Memelihara moral anggota-anggotanya. Tujuan pertama diukur dari hasil kerja kelompok disebut prestasi (performance) tujuan kedua diketahui dari tingkat kepuasan (satisfaction). Untuk itu faktor-faktor keefektifan kelompok dapat dilacak pada karakteristik kelompok, yaitu :

  • Kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif

John F. Cragan dan David W. Right (1980) membagi kelompok menjadi dua : deskriptif dan peskriptif. Kategori deskriptif menunjukan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi, kelompok deskriptif dibedakan menjadi tiga : a. Kelompok tugas; b. Kelompok pertemuan; dan c. Kelompok penyadar.

Kelompok preskriptif, mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam dalam mencapai tujuan kelompok. Cragan dan Wright mengkategorikan enak format kelompok preskriptif, yaitu : diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer.

Pengaruh Kelompok pada perilaku komunikasi

  • Konformitas

Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju (norma) kelompok sebagai akibat tekanan kelompok-kelompok yang real atau dibayangkan.





Analisis Berita : Pengantar Ilmu Hukum

15 12 2009

Analisis “Dephuk dan HAM Paling Buruk”

Harian Kompas, Sabtu 29 Maret 2008

Buruknya pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat pada Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia serta pada Badan Pertahanan Nasional jelas sangat bertentangan dengan maksuud dan tujuan pendirian instansi tersebut dan tidak sesuai dengan kode etik nya. Tidak berhenti pada Departemen Hukum dan Ham serta BPN saja beberapa instansi diantaranya Departeman Kelautan, Depertemen Perikanan, Mahkamah Agung, Departemen Kesehatan, PT PLN, Departemen Agama, Depertemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, Polri, PT Pelabuhan Indonesia, dan Departemen Perhubungan.

Berdasarkan survei integritas KPK, di Dephuk dan HAM pelayanan publik yang buruk ada tiga sektor, yaitu kenotariatan, keimigrasian dan pengurusan paspor, lembaga permasyarakatan.

Pada awalnya usaha untuk mmperbaiki system pelayanan sudah ada, namun BPN, DepHuk dan HAM tidak mengubah sistem administrasinya.BPN sendiri sudah memberikan rekomendasi, namun budaya korupsi masih begitu kuat yang pada akhirnya KPK menagkap Kepala BPN Surabaya yang tertangkap tangan menerima suap.  Yakni pelanggaran atas Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku peraturan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau mufakat yang jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 dan pasal 14.

Analisis “Buruk, Jaksa Hukum Dibelah”

Harian Republika, Senin 17 Maret 2008

Tindakan kontaktor yang merekam pembicaran pada saat transaksi Delapan Enam dijadikan sebagai bukti adanya dugaan tindakan pemerasan oleh oknum Jaksa Kenjari Karawang dalam hal ini bukan saja kontaraktor yang menjadi korban namun beberapa penjabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Dengan bukti tersebut IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) cabang Karawang melaporkan tiga penjabat Kenjari Karawang. Proses pemerasaan tersebut terkait dengan pembatalan keterlibatan dan kasus pemotongan dana bantuan operasional fasilitas (BOPF) 2007 untuk membantu siswa miskin.

IKADIN juga melaporkan dugaan pemerasan terhadap beberapa dokter yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang atas sangkaan penggalapan APBD Program kesehatan tahun 2006 sebesar 6 miliar.

Aturan mengenai Pemerasan dan penggelapan sejumlah uang diatur dalam KUHP diatur dalam Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman pasal 369- 371. Sedangkan Pengelapan diatur dalam Bab XXIV Tentang Pengelapan pasal 372-377.

Sedangkan memberikan uang pelicin kepada oknum jaksa di Kenjari Kuningan yang dilakukan oleh Yogi seorang pengusaha Mini Market Kuningan dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang harus di pertnggung jawabkan olehnya. Walaupun uang tersebut kini kembali kepadanya. Hal ini tidak membuat Yogi ataupun oknum jaksa tersebut lepasa dari segala tuntutan.

Pasal 55  Bab V Penyertaan dalam Delik

(1)   Dipidana sebagai pembuat delik:

  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau maratabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2)   Terhadap pengajur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta aakibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

  1. meraka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
  2. mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Beberapa kasus mengenai “Jaksa Nakal” merupakan suatu pelanggaran atas kode etik  etika dan tanggung jawab profesi hukum. Dalam menjalanakan tugasnya seorang jaksa harus tunduk dan patuh terhadap tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1991 yang berbunyi  di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

  1. melakukan penuntutan dalam perkasa pidana ;
  2. melaksanakan keputusan hakim dan putusan pengadilan,
  3. melakukan pengawasan terhadap keputusan pelepasan bersyarat,
  4. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik,

Analisis “Menunggu Kiprah Komisi Kejaksaan”

Berdasarkan pada pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004 Presiden mengeluarkan PerPres (Peraturan presiden) RI.No.18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Komisi tersebut dibentuk sejak 7 Februari 2005 sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri, bebas, dan kekuasaan manapun, dan bertanggungjawab kepada presiden. Namun lembaga ini baru resmi setelah di lantik pada 16 Maret 2006 dengan tugas utama melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dan melaksanakan tugas kedinasannya.

Dalam Pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden No.18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan Menyatakan: “Hal memeriksa perilaku dan atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan kejaksaan pemeriksaan tersebut harus dilaporkan pada Komisi Kejaksaan, walaupun hasil kerja di bidang pengawasan  sering terlambat sehingga tidak bisa rekomendasi sanksi kepada jaksa agung”.

Perpres No.18 Tahun 2005 memungkinkan Komisi Kejaksaan mengambil alih proses pemeriksaan jaksa nakal jika terdapat indikasi ketidaksanggupan pengawasan atau pemeriksaan perkara yang berlarut-larut.

Daftar Pustaka :

Hamzah, Andi, KUHP & KUHAP, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Supriada, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.