SAARC : SAFTA (2004-2006)

15 12 2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

    Kawasan Asia Selatan merupakan kawasan yang terdiri dari India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maldives, Bhutan, dan Afghanistan. Keseluruh Negara-negara tersebut memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, namun sayangnya tidak dikelola secara baik yang mengakibatkan banyak kasus konflik horizontal yang bersifat ekonomi, politik, sosial, dan budaya di tiap-tiap negara tersebut.

    Secara umum gambaran dari kawasan Asia Selatan sering diwarnai dengan konflik internal maupun konflik eksternal, dimana sejarah membuktikan seperti pemisahan Pakistan dari India, pecahnya Pakistan Timur menjadi Bangladesh, permusuhan India dengan Pakistan, dan banyaknya militan-militan pendukung terorisme di tiap Bnegara-negara tersebut yang kerap kali mengakibatkan hilangnya nyawa penduduk sipil dan memperburuk keadaan ekonomi dari negara-negara tersebut.

    Berangkat dari konflik-konflik itulah dibutuhakn suatu organisasi regional untuk mewadahi tiap-tiap negara Asia Selatan demi mewujudkan kawasan yang terintegrasi dan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal, kesejahteraan rakyatnya, dan perdamaian di tiap-tiap negara. Maka pada tanggal 8 Desember 1985 dibentuklah The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Demi untuk mempercepat investasi lintas-perbatasan di wilayah itu, yang akan memacu perkembangan ekonomi semua negara anggota, munculah “Kawasan Perdagangan Bebas Asia Selatan” atau South Asian Free Trade Area (SAFTA)[1].

    Negara-negara anggota SAARC mengharapkan bahwa dengan terciptanya suatu kawasan perdagangan bebas dapat membantu dan menolong mereka dalam aspek ekonomi terutama dalam era globalisasi seperti ini. Dengan adanya perdagangan bebas diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian di kawasan regional Asia Selatan.

    Tertarik dengan latar belakang tersebut, maka tim penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam makalah dengan judul “SAARC : SAFTA (2004-2006)”.

    B. Identifikasi Masalah

      Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi topik pembahasan  dalam penulisan Organisasi dan Administrasi Internasional ini, yaitu :

      1. Bagaimana SAARC dalam menciptakan SAFTA di Asia Selatan?

      C. Pokok Masalah

        Tujuh negara anggota Asia Selatan pada saat KTT SAARC di Islamabad pada Januari 2004, dengan 1 Januari 2006 ditetapkan sebagai batas waktu untuk pelaksanaannya. Pakta perdagangan bebas yang bertujuan meningkatkan kerjasama perdagangan dan ekonomi antar-negara di Asia Selatan diberlakukan pada awal tahun baru itu, negara-negara anggota Perhimpunan Kerjasama Regional Asia Selatan telah melakukan apa yang dinamakan “‘kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia, tetapi di sebuah kawasan yang masih dalam kemiskinan, pertumbuhan ekonomi minimum dan keterbelakangan.’”

        Disini perdagangan bebas di Asia Selatan dianggap sebagai salah satu penolong untuk memajukan kawasan regional ini untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dilain itu juga, pedagangan bebas dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan keterpurukan dari negara-negara anggota SAARC.

        Maka dari itulah lahir SAFTA yaitu Kawasan Perdagangan Bebas Asia Selatan, yang diharapkan dapat mengakomodir harapan-harapan ekonomi dari negara-negara anggotanya. SAFTA juga berperan penting dalam menyatukan perekonomian Asia Selatan sehingga tercipta integrasi ekonomi yang maksimal di kawasan ini.[2]

        D. Tujuan penulisan

          Dengan menelaah judul penulisan Organisasi dan Administrasi Internasional di atas, dapatlah diketahui apa yang menjadi maksud dan tujuan penulisan ini.

          Maksud dari penulisan ini, yaitu :

          1. Untuk mengetahui profil mengenai SAARC;
          2. Untuk mengetahui pembentukan SAFTA oleh SAARC;
          3. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh SAFTA dalam rangka pembentukan perdagangan bebas di Asia Selatan.

          E. Ruang Lingkup dan Batasan

            Di dalam mengkaji perdagangan bebas di Asia Selatan yang dimotori oleh SAARC dengan pemberlakuan SAFTA, tim penulis membatasi ruang lingkup pada permasalahan ekonomi saja. Tim penulis membasi batasan pada kurun waktu 2004 sampai tahun 2006. Tim penulis mengawali dari tahun tersebut karena dibuatnya Kawasan Perdagangan Bebas Asia Selatan (SAFTA), dan mengakhiri pada tahun 2006 dimana ditetapkan sebagai batas waktu pelaksanaan dari SAFTA.

            BAB II

            DESKRIPSI UMUM

            SAARC

            THE SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION

            ASOSIASI KERJASAMA REGIONAL ASIA SELATAN

            A. Sejarah

              The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) adalah sebuah organisasi ekonomi dan politik yang terdiri dari 8 negara di kawasan Asia Selatan. Mengenai hal kependudukan, organisasi ini meruapakan organisasi regional yang terbesar, dengan jumlah pendudukan hampir mencapai 1,5 miliar orang. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Desember 1985 oleh India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maladewa, dan Bhutan. Pada bulan April 2007, tepatnya pada saat KTT SAARC yang ke-14, Afghanistan menjadi anggota dari organisasi ini yang ke-8.

              Pada akhir tahun 1970-an, presiden Bangladesh Ziaur Rahman mengusulkan untuk memciptakan suatu blok perdagangan yang terdiri dari negara-negara di Asia Selatan, dan ide kerjasama regional ini diperbincangkan kembali pada Mei 1980. Para Menteri Luar Negeri dari 7 negara bertemu untuk pertama kalinya di Kolombo, pada bulan Agustus 1981 untuk memperkenalkan 5 area dalam kerjasama regional. Beberapa area kerjasama yang baru akan ditambahkan pada beberapa tahun ke depannya.

              Tujuan dari SAARC yang sebagaimana tercantum pada piagam adalah :

              • Untuk memajukan kesejahteraan dari rakyat-rakyat Asia Selatan dan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya;
              • Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan dan menyediakan untuk tiap-tiap individu untuk hidup bermatabat and untuk menyarinya bahwa mereka penuh dengan potensi;
              • Untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara Asia Selatan;
              • Untuk memperbesar rasa saling kepercayaan, pemahaman, dan pengertian dari tiadari setiap masalah;
              • Untuk memajukan kerjasama yang aktif dan rasa saling menolong dalam perekonomian, sosial, kebudayaan, dan kajian riset dan teknologi;
              • Untuk memperkuat kerjasama dengan negara berkembang lainnya;
              • Untuk memperkuat kerjasama di antara anggota dalam forum internasional mengenai hal yang sedang terjadi;
              • Untuk bekerjasama dengan organisasi internasional dan regional yang memiliki target dan tujuan yang sama.

              Deklarasi dari SAARC disetujui pada tahun 1983 oleh para Menteri Luar Negeri. Selama pertemuan itu, para Menteri Luar Negeri juga memperkenalkan beberapa program bersama yang dikenal dengan Integrated Programme of Action (IPA), program kerjasama ini meliputi 9 area yang disetujui, yaitu Agrikultur; Pembangunan Daerah Pedalaman; Telekomunikasi; Meteorologi; Kesehatan dan Kependudukan; Transportasi; Pos; Ilmu dan Teknologi; Olahraga; Seni dan Kebudayaan. SAARC didirikan ketika piagam secara resmi disetujui pada tanggal 8 Desember 1985 oleh para Kepala Negara dari Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka.

              Afghanistan ditambahkan pada kelompok kawasan ini atas permintaan dari India pada tanggal 13 November 2005, dan menjadi anggota pada tanggal 3 April 2007. Dengan masuknya Afghanistan menjadikan anggota SAARC menjadi 8 negara. Dan pada April 2006, Amerika Serikat dan Korea Selatan secara resmi diterima sebagai peninjau. Uni Eropa juga menunjukan keinginannya untuk memberikan peninjauan dan mengajukannya secara resmi pada pertemuan Kementerian SAARC pada bulan Juli 2006. Para Menteri Luar Negeri negara-negara SAARC setuju untuk memberikan izin peninjauan terhadap Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Uni Eropa pada tanggal 2 Agustus 2006. Pada tanggal 4 Maret 2007, Iran mengajukan diri sebagai peninjau yang selanjutnya di ikuti oleh Mauritius.

              B. Sekretariat

                Sekretariat SAARC didirikan di Kathmandu pada tanggal 16 Januari 1987 dan diresmikan oleh Raja Nepal Birendra Bir Bikram Shah.

                Diketuai oleh Sekretaris Jenderal yang ditetapkan oleh Dewan Kementerian dari negara-negara anggota yang berdasarkan secara alfabetis dengan masa 3 tahun jabatan. Sekretaris Jendral dibantu oleh Staf Profesional dan Pelayanan Umum, beberapa unit fungsi yang bernama Divisi Penugasan, dan ketua dari utusan negara anggota. Sekretariat menyerasikan dan memantau implementasi dari aktifitas, persiapan dan pelayanan untuk pertemuan, dan menyediakan saluran komunikasi antara SAARC dengan anggotanya dan juga dengan organisasi regional lainnya.

                Dalam beberapa pertemuan terakhir, para ketua negara dari negara-negara anggota SAARC telah menentukan langkah-langkah yang penting dan insiatif yang kuat untuk memperkuat organisasi ini dan untuk memperlebar serta memperdalam kerjasama regional.

                Sekretariat SAARC dan negara-negara anggotanya menghormati tanggal 8 Desember sebagai hari Piagam SAARC.

                Berikut adalah daftar Sekretaris Jenderal di SAARC :

                1. Abul Hasan (Bangladesh), 16 Januari 1987 – 15 Oktober 1989
                2. Khan Kisore Bhargava (India), 17 Oktober 1989 – 31 Desember 1991
                3. Ibrahim Hussain Zakri (Maladewa), 1 Januari 1992 – 31 Desember 1993
                4. Yadav Kant Silwal (Nepal), 1 Januari 1994 – 31 Desember 1995
                5. Naeem U. Hassan (Pakistan), 1 Januari 1996 – 31 Desember 1998
                6. Nihal Rodrigo (Sri Lanka), 1 Januari 1999 – 10 Januari 2002
                7. Q. A. M. A. Rahim (Bangladesh), 11 Januari 2002 – 28 Februari 2005
                8. Lyonpo Chenkyab Dorji (Bhutan), 1 Maret 2005 – 29 Februari 2008
                9. Sheel Kant Sharma (India), 1 Maret 2008 – Sekarang.

                C. Kritikan

                Ketidakmampuan SAARC menjalankan peranannya dalam mempersatukan Asia Selatan kerap kali disangkutkan dengan persengketaan politik dan militer antara India dan Pakistan. Dan karena alasan persengketaan ekonomi, politik, dan perbatasan di Asia Selatan, negara-negara anggotanya tidak dapat memanfaatkan keuntungan dari integrasi ekonomi di kawasan ini. Selama bertahun-tahun, peranan SAARC di Asia Selatan hanya sekedar wadah untuk pertemuan tahunan anggota-anggotanya.

                D. Keanggotaan

                  1. Anggota Tetap
                  • § Republik Islam Afghanistan
                  • § Republik Rakyat Bangladesh
                  • § Kerajaan Bhutan
                  • § Republik India
                  • § Republik Maladewa
                  • § Republik Demoktarik Federal Nepal
                  • § Republik Islam Pakistan
                  • § Republik Sosialis Demokratis Sri Lanka
                  1. Anggota Peninjau
                  • § Amerika Serikat
                  • § Australia
                  • § China
                  • § Iran
                  • § Korea Selatan
                  • § Jepang
                  • § Mauritius
                  • § Myanmar
                  • § Uni Eropa

                  2. Anggota Kedepannya

                  • § Republik Rakyat China telah menunjukan keinginannya untuk bergabung dengan SAARC. Sementara Pakistan dan Bangladesh mendukung keingingan China ini, India enggan untuk membicarakan prospek keanggotaan China, dan juga Bhutan disini malah tidak memiliki hubungan diplomatik dengan China. Walaupun pada KTT Dhaka 2005, India setuju untuk menjadikan China sebagai anggota peninjau dengan Jepang. Pada KTT ke-14, Nepal bersama dengan Pakistan mengumumkan dukungannya terhadap keanggotaan China. China menunjukan keinginannya untuk lebih terlibat di SAARC, walaupun terlalu awal untuk mendaftarkan sebagai anggota tetap.
                  • § Indonesia berniat untuk menjadi peninjau dan didukung oleh Sri Lanka.
                  • § Republik Islam Iran, sebuah negara yang berbatasan langsung dengan 2 anggota negara SAARC, yang secara kebudayaan, ekonomi, dan politik berhubungan dengan Afghanistan, Pakistan, India, dan Bangladesh ini menunjukan keinginannya untuk menjadi anggota dari organisasi ini. Pada tanggal 22 februari 2005, Menteri Luar Negeri Iran, Kamal Kharazzi, menunjukan keinginan Iran untuk bergabung dengan SAARC dengan berkata bahwa negaranya mampu melengkapi kawasan ini dengan “Hubungan Timur dan Barat”. Pada tanggal 3 Maret 2007, Iran mengajukan diri sebagai peninjau.
                  • § Federasi Rusia berniat untuk menjadi peninjau yang didukung oleh India.
                  • § Myanmar telah menunjukan keinginannya untuk menjadi anggota tetap SAARC. Jika ini terkabulkan, maka Myanmar akan menjadi anggota ke-9 dalam organisasi ini. Belakangan ini, India mendukung Myanmar atas usulannya.
                  • § Republik Afrika Selatan telah berpartisipasi dalam beberapa pertemuan.[3]

                  BAB III

                  PEMBAHASAN

                  SAFTA

                  SOUTH ASIAN FREE TRADE AREA

                  KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASIA SELATAN

                  A. Pengertian Teoritis

                    Pengertian kawasan perdagangan bebas dalam dunia perdagangan internasional menurut Black’s Law Dicitionary, pengertian Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas adalah sebagai berikut :

                    “A duty-free area within a country to promote commerce, esp. transshipment and processing, without entering into the country’s market”.

                    (sebuah area/kawasan didalam suatu negara yang diperuntukan bagi memajukan perdagangan, terutama dalam hal pengangkutan dan pemprosesannya, tanpa harus masuk ke dalam pasar dari suatu negara)

                    Dalam Kyoto Convention 1999, Specific Annex I, Annex Concerning Free Zones, Chapter 2 merumuskan Free Zones sebagai berikut :

                    1. Definisi

                    Zona bebas adalah wilayah suatu negara yang berada diluar daerah pabean, sepanjang menyangkut pengenaan bea cukai dan pajak impor.

                    2. Jenis

                      Kawasan bebas dapat terdiri dari satu atau dua jenis sebagai berikut :

                      1. Kawasan komersial untuk kegiatan perdagangan yang kegiatannya terbatas hanya untuk pengiriman barang.
                      2. Kawasan industri untuk kegiatan industri yang memungkinkan kegiatan pemprosesan.
                      3. Kegiatan setaip pihak yang berhak menggunakan gudang pabean, dapat melakukan kegiatan :
                        • Pemeriksaan barang; pengambilan contoh, pemeliharaan barang dan rangkaian kegiatan yang wajar dalam melakukan persiapan pengiriman barang.
                        • Jika pihak yang berwenang mengizinkan dilakukannya pengolahan maka harus disebutkan jenis pemprosesan atau manufaktur yang barang kebutuhannya memperoleh pembebasan pungutan bea cukai dan pajak yang berlaku di seluruh kawasan, atau hanya pada prusahaan yang memperoleh izin melakukan kegiatan tersebut.[4]

                      B. Sejarah

                        South Asian Free Trade Area (SAFTA) adalah suatu langkah transisi yang kemudian diarahklan pada pasar bersama dan integrasi ekonomi. Pada tahun 1995, sidang ke-16 Dewan Kementerian setuju untuk berjuang merealisasi SAFTA, dan dirancang pada tahun 1996 sebagai langkah yang penting untuk kemajuan dari kawasan perdagangan bebas oleh grup ahli antar pemerintahan dari negara-negara anggota atau Inter-Governmental Expert Group (IGEG). Pada KTT ke-10 di Kolombo pada tanggal 29-31 Juli 1998, memutuskan untuk membangun komite yang terdiri dari beberapa staf ahli yang disebut dengan Committee of Experts (COE) yang bertugas untuk membuat draf yang meliputi berbagai aspek untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas diantara negara-negara anggota, juga sebagai pertimbangan asimetri dalam pembangunan regional dan menghasilkan pemikiran untuk pengurusan yang realistis dalam rangka mencapai tujuan.[5]

                        Sebenarnya Para menlu negara SAARC telah menetapkan perjanjian untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas Asia Selatan pada akhir 2001, kata Menlu Nepal Madhuraman Acharya. Kawasan perdagangan bebas itu semula akan mulai diterapkan pada tahun 2000, tetapi kemudian ditunda pada akhir 2001.[6]

                        Draf perjanjian SAFTA yang dirancang oleh COE ditandatangani pada tanggal 6 Januari 2004 sewaktu KTT SAARC ke-14 di Islamabad. Perjanjian ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2006. Sementara itu, catatan produk yang sensitif, aturan-aturan perihal asal, dan bantuan teknis dan mekanisme kompensasi untuk kerugian bagi negara-negara anggota yang kurang berkembang masih dalam proses negosiasi.[7]

                        Dibawah program pembebasan perdagangan yang dijadwalkan selesai pada 10 tahun ke depan tepatnya pada tahun 2016, bea masuk produk dari negara-negara dikawasan tersebut akan dikurangi secara bertahap. Akan tetapi, sebelum perjanjian ini masuk ke batas akhirnya negara-negara yang kurang berkembang, India, Pakistan, dan Sri Langka akan mengurasi bea masuk sebesar 0-5% pada 1 Januari 2009 dari produk yang akan masuk ke negara-negara anggota. negara-negara yang kurang berkembang mengharapkan keuntungan dari tambahan akan perbedaan perjanjian yang sesuai dengan butir di perjanjian SAFTA.[8]

                        SAFTA mengharuskan negara berkembang di Asia Selatan yaitu India, Pakistan dan Sri Lanka untuk menurunkan bea masuk menjadi 20 persen dalam waktu dua tahun sampai dengan 2007. Dalam dalam waktu lima tahun 20 persen bea masuk akan diturunkan menjadi kosong (bebas) yang akan di lakukan secara bertahap setiap tahunnya sampai tahun 2012. Pada negara-negara terbelakang di Asia Selatan yaitu Nepal, Bhutan, Bangladesh dan Maladewa akan diberi tambahan selama tiga tahun untuk membebaskan bea masuk dan akan mengurangi kewajiban bea mereka hingga 30% pada akhir 2007 dan hingga 0-5% pada akhir tahun 2015[9]. Pakistan telah menandatanganinya akan tetapi belum mulai melaksanakanya. Dan ada harapan India akan memulainya sekitar tahun 2008.[10]

                        Setelah berakhirnya tahun 2007, India, Pakistan, Sri Lanka atau negara yang lebih maju di antara negara-negara anggota SAARC akan menurunkan tarifnya dari 30% menjadi 0% dalam lima tahun sedangkan negara-negara yang lebih miskin akan melakukan hal yang sama dalam waktu delapan tahun. Perdana Menteri India Manmohan Singh menyatakan, implementasi SAFTA akan menaikkan tingkat perdagangan intra-regional dari 6 miliar menjadi US$14 miliar per tahunnya. [11]

                        C. Program Liberalisasi Pasar

                          Didalam Perjanjian SAFTA Article 7 disebutkan beberapa program dasar liberalisasi pasar, yaitu :

                          1. Negara-negara anggota yang menyetujui jadwal penurunan tarif berikut ini :

                          a. Penurunan tarif bagi negara yang tidak termasuk kelompok negara tidak berkembang dari tingkat tarif semula sampai 20% dalam jangka waktu 2 tahun, dari tanggal berlakunya persetujuan. Negara-negara anggota di dorong untuk mengambil pengurangan dalam pembayaran tahunan yang sama. Bilamana tingkat tarif sesudah resmi diberlakukan secara aktual dibawah 20%, akan ada penurunan tahunan pada basis margin preferensi 10% pada tingkat tarif aktual setiap 2 tahun.

                          b.Penurunan tarif oleh negara-negara anggota kurang berkembang dari tarif yang berlaku sekarang akan menjadi 30% dalam jangka waktu 2 tahun sejak perjanjian berlaku efektif. Bilamana tarif aktual sewaktu perjanjian berlaku efektif berada dibawah 30% akan ada penurunan tahunan pada basis prefensi sebesar 5% atas tingkatan tarif aktual setiap 2 tahun.

                          c. Penurunan tarif berikutnya oleh negara-negara yang tidak termasuk kelompok negara tidak berkembang dari 20% atau dibawah 0-5% akan diberlakukan dalam jangka waktu 5 tahun, dimulai dari tahun ketiga berlakunya peraturan perjanjian. Namun, penurunan tarif berikutnya oleh Sri Lanka akan menjadi 6 tahun. Negara-negara anggota didorong untuk mengambil penurunan tahunan yang seimbang, tapi tidak kurang dari 15% pertahunnya.

                          1. Penurunan tarif berikutnya oleh negara-negara kurang berkembang dari 30% atau dibawah 0-5% akan diberlakukan kedua kalinya dalam waktu 8 tahun sejak tanggal peraturan diberlakukan.
                          2. Jadwal penurunan tarif diatas tidak akan menghalangi negara anggota untuk segera menurunkan tarif mereka ke 0-5% atau percepatan penurunan tarif.

                          3. a.Negara-negara anggota tidak akan memberlakukan liberalisasi program perdagangan pada paragraf 1 diatas, kepada tatanan tarif yang dimasukan dalam daftar sensitif yang akan dirundingkan oleh negara-negara anggota (negara berkembang dan yang tidak berkembang) dan disatukan dalam persetujuan ini sebagai bagian integral dalam persetujuan ini sebagai bagian integral. Jumlah produk dalam daftar sensitif akan menjadi batasan maksimum untuk secara bersama-sama disetujui oleh negara-negara anggota dengan flexibilitas kepada negara-negara kurang berkembang guna mencari pengambilan nilai sehubungan kepentingan produk ekspor mereka.

                          b.Daftar sensitif akan ditinjau ulang setiap empat tahun atau lebih dini yang mungkin diputuskan oleh Dewan Kementerian, seperti tertera dibawah artikel 10 dengan tujuan mengurangi daftar barang-barang pada daftar sensitif.

                          1. Negara-negara anggota akan memberitahukan Sekretariat SAARC semua tindakan non-tarif dan para-tarif perdagangan mereka pada basis tahunan. Tindakan yang diumumkan akan ditinjau ulang oleh komite para ahli, seperti tertera dibawah artikel 10, pada rapat-rapat reguler mereka untuk mengkaji relevansinya dengan syarat-syarat WTO. Komite ahli akan merekomendasikan penghapusan atau mengimplementasikan tindakan yang tidak secara memaksa agar memfasilitasi perdagangan antar SAARC.
                          2. Semua anggota akan menghapus semua batasan jumlah, kecuali diperbolehkan oleh GATT 1994, sehubungan produk-produk yang dimasukan dalam program liberalisasi perdagangan.
                          3. Dalam hal ketetapan yang tertuang didalam paragraf 1 dalam artikel ini. Negara-negara yang kurang berkembang akan mengurangi tarif mereka 0-5% untuk produk-produk mereka dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal berlakunya persetujuan.[12]

                          D. Instrumen

                            Perjanjian SAFTA akan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan instumen dibawah ini :

                            1. Program Liberalisasi Perdagangan
                            2. Peraturan Masing-Masing Negara
                            3. Perjanjian Institusi
                            4. Konsultasi dan Prosedur Penyelesaian Perselisihan
                            5. Undang-Undang Usaha Perlindungan
                            6. Instrumen lainnya yang dikemudian hari akan dikaji.[13]

                            E. Komponen[14]

                            1. Tarif[15]
                            2. Para-Tarif[16]
                            3. Undang-Undang Non-Tarif
                            4. Undang-Undang Perdagangan Langsung

                            BAB IV

                            PENUTUP

                            KESIMPULAN

                            Dengan komitmen untuk memperkuat kerjasama dibidang perekonomian intra SAARC dan untuk kemaksimalkan potensi regional untuk perdagangan dan pembangunan yang sangat berguna bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara anggota, maka menurut tim penulis kawasan perdagangan bebas di Asia Selatan sangat bermanfaat dan sangat mendukung kegiatan perekonomian dinegara kawasan tersebut. Terlebih lagi India yang saat ini mengalami ledakan ekonomi yang sangat besar sangat menunjang negara-negara di Asia Selatan lainnya untuk melakukan gebrakan yang sama didalam bidang perekonomian internasional yang bisa diakomodir oleh suatu badan yang menangani perdagangan bebas di kawasan Asia Selatan.

                            Dengan itulah SAFTA lahir yang berfungsi sebagai “fasilitator” untuk memajukan kawasan regional Asia Selatan dan juga mempercepat laju tingkat pertumbuhan ekonomi dari negara-negara anggota, selain itu juga SAFTA dapat mengundang para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di negara-negara anggota SAARC. Hal ini terbukti dengan meningkatnya iklim investasi asing di India.

                            Akhir kata bahwa Perjanjian SAFTA dirancang untuk mendorong kerja sama ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan itu.

                            DAFTAR PUSTAKA

                            Kuroda, Haruhiko. Kebangkitan Regionalisme Asia. Metro Manila : ADB, 2008.

                            Samuelson, Paul A. Dan William D. Nordhaus. Makro-Ekonomi. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1994.

                            Website :

                            http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080730231628AA1C2oM

                            http://en.wikipedia.org/wiki/South_Asian_Association_for_Regional_Cooperation

                            http://one.indoskripsi.com/node/6085

                            http://www.encyclo.co.uk/define/Para-tariff

                            http://www.kapanlagi.com/h/0000090062.html

                            http://www.kapanlagi.com/h/0000093143.html

                            http://www.kapanlagi.com/h/0000096821.html

                            http://www.saarc-sec.org/data/agenda/economic/safta/SAFTA%20AGREEMENT.pdf

                            http://www.saarc-sec.org/?t=2.1.6

                            http://www.sinarharapan.co.id/berita/0201/02/lua01.html


                            [1] “Kesepakatan Perdagangan Asia Selatan Tawarkan Harapan”, http://www.kapanlagi.com/h/0000090062.html, diakses tanggal 16 Mei 2009.

                            [2] Harukiko Kuroda, Kebangkitan Regionalisme Asia, (Metro Manila : ADB, 2008), hal. 61.

                            [3] “South Asian Association for Regional Cooperation”,  http://en.wikipedia.org/wiki/South_Asian_Association_for_Regional_Cooperation, diakses tanggal 16 Mei 2009.

                            [4] “GAAT dan WTO”, http://one.indoskripsi.com/node/6085, diakses tanggal 17 Mei 2009.

                            [5] “South Asia Economic Union”, http://www.saarc-sec.org/?t=2.1.6, diakses tanggal 16 Mei 2009.

                            [6] “India dan Pakistan Hadiri Pertemuan SAARC”, http://www.sinarharapan.co.id/berita/0201/02/lua01.html, diakses tanggal 16 Mei 2009.

                            [7] “SAFTA”, http://www.saarc-sec.org/?t=2.1.6, diakses tanggal 16 Mei 2009.

                            [8] “South Asia Free Trade Area”, http://www.saarc-sec.org/?t=2.1.6, diakses tanggal 16 Mei 2009.

                            [9] “Pakta Perdagangan Bebas SAARC Diberlakukan”, http://www.kapanlagi.com/h/0000096821.html, diakses tanggal 16 Mei 2009.

                            [10] “Yahoo Answer! SAFTA”, http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080730231628AA1C2oM, diakses tanggal 16 Mei 2009.

                            [11] “Perjanjian Perdagangan Asia Selatan Rampung”, http://www.kapanlagi.com/h/0000093143.html, diakses tanggal 14 Mei 2009.

                            [12] “Agreement on South Asia Free Trade Area Article 7”, http://www.saarc-sec.org/data/agenda/economic/safta/SAFTA%20AGREEMENT.pdf, diakses tanggal 16 Mei 2009.

                            [13] “Agreement on South Asia Free Trade Area Article 4”, http://www.saarc-sec.org/data/agenda/economic/safta/SAFTA%20AGREEMENT.pdf, diakses tanggal 16 Mei 2009.

                            [14] “Agreement on South Asia Free Trade Article 6”, http://www.saarc-sec.org/data/agenda/economic/safta/SAFTA%20AGREEMENT.pdf, diakses tanggal 16 Mei 2009.

                            [15] Tarif (tariff bea masuk) adalah cukai atau pajak yang dikenakan atas tiap unit komoditi yang diimpor. Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Makro-Ekonomi, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1994), hal. 496.

                            [16] Para Tarif adalah biaya tambahan yang dikenakan kepada barang impor namun bukan dalam bentuk pajak atau bea masuk. “What Does ‘Para-Tariff’ Mean?”, http://www.encyclo.co.uk/define/Para-tariff, diakses tanggal 17 Mei 2009.





                            Pemikiran Montesqieu Mengenai Trias Politika

                            15 12 2009

                            BAB I

                            PENDAHULUAN

                            A. Latar Belakang Masalah

                              Meskipun pada dasarnya konsep tentang pemisahan kekuasaan telah banyak dikaji oleh para pemikir sebelum Montesquieu seperti yang serupa dengan pemikirannya yaitu John Locke, namun apa yang dilakukan oleh Montesquieu dalam merumuskan mesin politik formal dalam struktur politik teori pemisahan kekuasaan pemerintah.

                              Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dari ketiga lembaga itu masing-masing mempunyai peranan dan tanggungjawab tersendiri dalam mengemudikan jalannya suatu pemerintahan yang berdiri disuatu negara.

                              Tak heran hampir seluruh negara-negara di dunia menerapakan konsep ini dalam kehidupan berpolitiknya karena konsep tersebut merupakan cara-cara untuk berpolitik secara demokratis dengan harapan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya mulus atau tanpa halangan.[1]

                              Tertarik dengan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam makalah dengan judul “PEMIKIRAN MONTESQIEU MENGENAI TRIAS POLITIKA”.

                              B. Identifikasi Masalah

                                Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi topik pembahasan  dalam penulisan pemikiran politik barat ini, yaitu :

                                1. Bagaimana konsep Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu?

                                C. Pokok Masalah

                                  Montesquieu menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan dapat saling lepas dan dalam tingkat yang sama. Hal ini berarti bahwa lembaga-lembaga negara dipisahkan sehingga dapat saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain.

                                  Suatu negara bisa dikatakan sebagai negara yang berdemokrasi dalam kehidupan berpolitik dan bernegaranya apabila diterapkannya konsep trias politika ditubuh bangsa tersebut. Dengan melakukan pemisahan-pemisahan kekuasaan antar satu lembaga dengan lembaga lain memungkinkan kontrol dan pengawasan akan lembaga tersebut akan dapat dicapai dengan maksimal. Karena pada dasarnya kekuasaan di suatu negara tidak bisa hanya dilimpahkan di satu lembaga yang independen saja, namun harus dikelola dengan beberapa lembaha independen lainnya (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

                                  Disini dapat dilihat bagaimana lembaga-lembaga tersebut seperti legislatif yang bertugas sebagai pembuat undang-undang, eksekutif yang bertugas sebagai pelaksana undang-udang, dan yudikatif yang bertugas sebagai pelaksana peradilan[2] dapat saling mengawasi dan mengontrol agar jalannya kehidupan berdemokrasi dapat berlangsung.

                                  BAB II

                                  TINJAUAN TEORITIK

                                  Trias Politika berasal dari bahasa Yunani (Tri=tiga; As=poros/pusat; Politika=kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politika membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

                                  Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, akan terjamin kebebasan pembuatan undang-undang oleh parlemen, pelaksanaan undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari-hari oleh pemerintah.[3]

                                  Dalam filsafat ilmu politik pemikiran Montesquieu mengenai Trias Politika berkaitan dengan aliran filsafat idealisme karena sangat menekankan kepada demokrasi dalam tubuh pemerintahan yang tidak dapat ditemui dalam aliran filsafat lainnya.

                                  BAB III

                                  GAMBARAN UMUM MONTESQUIEU

                                  Montesqiueau yang mempunyai nama panjang Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu. Lahir pada tanggal 18 January 1689 di Bordeaux dan wafat pada tanggal 10 February 1755. Ibunya wafat ketika ia masih berusia 7 tahun, ayahnya meninggal pada tahun 1713, ketika ia berusia 24 tahun. Kemudian Montesqiueau diasuh oleh pamannya, Jean Bastite de Secondat. Seorang pastur kaya dan terhormat. Ia mendalami hokum dan pernah menjadi praktisi hukum di pengadilan[4]. Setelah menyelesaikan di Catholic College of julily ia menikah dengan istrinya Jeanne de Lartigue pada usia 26 tahun. [5]

                                  Sesudahnya dia mencapai kesuksesannya di literature dengan dipublkasikannya Letters persanaes. Seorang imajinasi koresponden Persia yang berkunjung ke paris dan mencermati kontraporer sosialnya. Lalu karya selanjutnya ialah mengenai kebangkitan dan kejatuhan Romawi, The Cosiderations on the causes of the Grandeur and Decadance of the Roman yang mirip sebuah novel dan yang paling terbaik ialah karyanya yag bejudul Spirits Of The Laws. Berisi konsep hukum modern yang didalamnya terdapat konsep Trias Politika.

                                  Montesquieu dalam kehidupannya senang melakukan perjalanan tak heran hamper semua Negara besar di Eropa telah ia kunjungi. Dia pernah mengunjungi Jerman,  Australia, Belanda, Italia, dll. Kunjungannya itu bermakna sangat penting atas hasil pemikirannya dimasa depan. Pengalamannya itu memberikan inspirasi, pengalaman dalam pengembangan konsep Trias Politika di masa depan.

                                  BAB IV

                                  KONSEP TRIAS POLITIKA

                                  Konsep Trias Politika merupakan ide pokok dalam Demokrasi Barat, yang mulai berkembang di Eropa pada abad XVII dan XVIII . Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan : pertama, kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

                                  Trias Politica menganggap kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dibukunya yang berjudul, L’Esprit des Lois (The Spirit of Laws). Sebelumnya konsep ini telah diperkenalkan oleh John Locke. Filsuf Inggris  mengemukakan konsep tersebut dalam bukunya Two Treatises on Civil Government (1690), yang ditulisnya sebagai kritik terhadap kekuasaan absolut raja-raja Stuart di Inggris serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 (The Glorious Revolution of 1688) yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris.

                                  Ide pemisahan kekuasaan tersebut, menurut Montesquieu, dimaksudkan untuk memelihara kebebasan politik, yang tidak akan terwujud kecuali bila terdapat keamanan masyarakat dalam negeri. Montesquieu menekankan bahwa seseorang akan cenderung untuk mendominasi kekuasaan dan merusak keamanan masyarakat tersebut bila kekuasaan terpusat pada tangannya. Oleh karenanya, dia berpendapat bahwa agar pemusatan kekuasaan tidak terjadi, haruslah ada pemisahan kekuasaan yang akan mencegah adanya dominasi satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya

                                  Karya Montesqiueau ini hampir diterapkan diseluruh Negara didunia yang menganut Demokrasi termasuk juga Indonesia. Di Negara Komunis yang hanya mempunya satu partai cenderung menjauhi konsep Trias Politica terlihat jelas bahwa bentuk pemerintahan hanya dipegang oleh kalangan partai tunggal tersebut saja, sebut saja China, Korea Utara dan Uni Soviet (masa perang dingin) adalah sejumlah Negara yang menjauhi Trias Politica tak heran jika bentuk pemerintahannya bersifat otoriterian karna tidak adanya  pembagian kekuasaan.

                                  Beda dengan Negara yang mengenakan sistim Trias Politica. Dengan adanya lembaga Legislatif, kepentingan rakyat dapat terwakili secara baik karma merupakan cermin kedaulatan rakyat. Selain itu lembaga ini juga mempunyai fungsi sebagai check and balance terhadap dua lembaga lainnya agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan dengan begitu jalannya pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien.[6]

                                  BAB V

                                  ANALISIS PENURUT PENULIS

                                  Kekuasaan adalah gejala yang selalu ada dalam proses politik. Politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral karena begitu berkaitannya antara keduanya namun dalam hal ini perlu adanya  pembagian kekuasaan (trias politica). Dalam analisis ini kami berpendapat bahwa Prinsip trias politika ini terbagi menjadi tiga kekuasaan politik negara untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol. Dan salah satu prinsip trias politica ini biasa dijalani oleh Negara-negara yang demokrasi.

                                  Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan : Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasan membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Dan Trias Politika ini adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh fihak yang berkuasa. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih kecuali yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Jadi dalam hal ini Trias Politica banyak digunakan atau diterapkan pada negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presidennya dan sebagai presiden itu bukan menjadi satu-satunya kekuasaan yang berwenang atas semua kekuasaan di negara itu jadi perluk adanya pembagian kekuasaan.

                                  BAB VI

                                  KESIMPULAN

                                  Doktrin trias politika ini untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) dan doktrin ini biasa ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan. John Locke mengemukakan konsep trias politika ini dalam bukunya berjudul Two Treatises on Civil Government yang ditulisnya sebagai kritikan atas kekuasaan absolut. Menurut Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu : kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, yang masing-masing terpisah-pisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hunbungan luar negeri). Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1748, filusuf Perancis Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya L’Esprit des Lois (The Spirit of the Laws). Karena melihat sifat dari raja-raja Bourbon, dia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Dalam uraian dia membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurut dia tiga kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakan. Terutama adanya kebebasaan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, oleh karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak azasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurut dia adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Jadi berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, Montesquieu memandang kekuasaan pengadili (yudikatif) itu sebagai kekuasan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai hakim, Montesquieu mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif itu berlainan dengan kekuasaan pengadilan. Sebaliknya oleh Montesquieu kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif, dimasukkan kedalam kekuasaan eksekutif. Oleh Montesquieu dikemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin, jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh tiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya: “Kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak aka nada kemerdekaan. Akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu’. Pokoknya Montesquieu dengan teorinya itu menginginkan jaminan bagi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Dan hal ini menurut pandangannya, hanya mungkin tercapai, jika diadakan pemisahan mutlak antara ketiga kekuasaan tersebut[7]

                                  DAFTAR PUSTAKA

                                  Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia, 2006.

                                  Suhelmi, Ahmad. Pemikiran Politik Barat. Jakarta : Gramedia, 2007.

                                  M.S., Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma, 2003.

                                  Website :

                                  http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/trias-politika-pemisahan-kekuasaan.html

                                  http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1865423-struktur-politik-bag-iii/

                                  http://d.scribd.com/docs/1xyakmss5ix2jcnl5as2.pdf

                                  http://www.en.wikipedia.com/montesquieu


                                  [1] Diakses Rabu, 8 April 2009. http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/trias-politika-pemisahan-kekuasaan.html

                                  [2] Diakses Kamis, 16 April 2009. http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1865423-struktur-politik-bag-iii/

                                  [3] Diakses Kamis, 16 April 2009. http://d.scribd.com/docs/1xyakmss5ix2jcnl5as2.pdf

                                  [4] Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta : Gramedia, 2007), hal. 214.

                                  [5] Diakses Minggu, 26 April 2009. http://www.en.wikipedia.com/montesquieu

                                  [6] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia, 2006), hal. 159.

                                  [7] Miriam Budiarjdo. Op.Cit, hal. 151.





                                  Pemikiran Adolf Hitler Mengenai Supremasi Jerman Raya

                                  15 12 2009

                                  BAB I

                                  PENDAHULUAN

                                  A. Latar Belakang Masalah

                                  Betapa pun dianggap bertanggung-jawab atas kematian puluhan juta jiwa semasa Perang Dunia II, Adolf Hitler akan tetap dicatat sebagai penentu sejarah dunia. Ia adalah satu dari segelintir tentara rendahan yang sanggup tampil menjadi hantu dunia, membawa Jerman keluar dari cengkeraman Sekutu dan bangkit menjadi penguasa Eropa. Sebuah upaya besar yang bahkan seorang jenderal Sekutu pun kecil kemungkinan tak akan sanggup melakukannya.

                                  Tak heran jika kemudian banyak ahli sejarah, politik, bahkan kejiwaan, lalu tertarik membedah profil Hitler secara mendalam. Nazi, partai berpengaruh yang ia pimpin, serta The Third Reich, visi masa depan Jerman yang ia perjuangkan, memang merupakan fenomena tersendiri. Begitu pula dengan angkatan perang Jerman yang sanggup merangsek begitu cepat ke negara-negara sekitar Jerman. Namun, Hitler adalah sosok central yang jauh lebih fenomenal.

                                  Berbagai penilaian diberikan oleh para pengamat, sejawat, dan orang-orang yang pernah berada di lingkaran terdalamnya. Ada yang menyebutnya sebagai nasionalis sejati, orator yang sanggup mempengaruhi orang, penjahat perang yang sadis, psikopat. Tetapi ada pula yang menyebutnya sebagai pemimpin agung serta pemimpin yang lembut dan Leman yang kebapakan. Profilnya amat variatif.

                                  Apa pun itu keputusannya untuk bunuh diri di ujung keambrukan Jerman Nazi harus dianggap sebagai akhir dari sebuah kisah besar yang ironis sekaligus tragis. Ia berhasil membawa keluar rakyatnya yang tengah didera depresi ekonomi hebat, mampu membangun angkatan perang hingga terdigdaya di Eropa, namun justru memilih mengakhiri hidupnya dengan menelan racun dan menembakkan pistol ke mulut. Bersama istrinya, Eva Braun, ia bunuh diri di bunker bawah kota Berlin pada 30 April 1945, ketika disadari bahwa Rusia, musuh besarnya, telah berhasil menguasai kota ini.[1]

                                  Kepada sejumlah perwira dan dokter yang mendampinginya di hari-hari terakhir, ia menyatakan merasa terhormat mati bunuh diri ketimbang menyerah kepada tentara Rusia atau dihadapkan ke pengadilan perang. Yang begitu luar biasa yaitu ambisinya menguasai Eropa tak pernah padam hingga ia memutuskan bunuh diri.

                                  Dari sekian telaah yang ditunjukan kepadanya, yang menarik perhatian untuk diketengahkan adalah visinya yang megalomania. Banyak yang berpendapat, justru dari karakternya inilah Hitler, yang secara intelejensia sebenarnya pas-pasan, memiliki ambisi yang kelewat batas. Ia, misalnya ingin menjadikan Jerman sebagai tuan di bumi ini, atau “Lord of the Earth”. Untuk itu ia harus lebih dulu memimpin Jerman meraih kembali kedigdayaan Imperium Roma yang pernah berjaya antara tahun 962 hingga 1806.[2]

                                  Tertarik dengan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam makalah dengan judul “SUPREMASI JERMAN RAYA”.

                                  B. Pokok Masalah

                                  Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi topik pembahasan  dalam penulisan pemikiran politik barat ini, yaitu :

                                  1. Bagaimana latar belakang konsep lahirnya pemikiran fasisme ala Adolf Hitler?
                                  2. Bagaimana proses terjadinya fasisme di Jerman?
                                  3. Bagaimana supremasi Jerman Raya dicanangkan oleh Adolf Hitler dalam bentuk kekuasaan superior ras Arya dengan agresi militernya?

                                  C.  Pokok Masalah

                                  Dengan bangkitnya Jerman dibawah kekuasaan Hitler yang bernaung di Partai Nazi telah membuka pintu negara Jerman menjadi negara yang terpandang terutama setelah kalahnya Jerman pada Perang Dunia I. Kebangkitan Jerman tidak hanya dalam faktor-faktor kemakmuran negaranya saja, namum dalam hal militer pun Jerman menjadi negara yang sangat kuat dengan adanya propaganda dari pemimpinnya. Disini Rakyat Jerman sudah mencapai titik dimana kekuasaan dan pertahanan menjadi prioritas utama dibanding mementingkan kebebasan berpolitik yang pada akhirnya akan menjadi pertikaian dan pertumpahan darah, Hitler mengerti akan hal-hal tersebut dan menggunakannya demi tercapai tujuannya. Dibantu dengan kapasitas yang fenomenal dalam hal organisasi untuk propaganda dengan semangat tercapainya negara industri besar sesuai dengan pencapainya. Dengan dibangunnya hal-hal tersebut, pembawaan rakyat Jerman terhadap terlahirnya suatu otoritas akan memudahkan lahirnya suatu kepemimpinan fasisme”.[3]

                                  Dengan adanya semangat nasionalisme yang tinggi dan rasa kebangaan yang sangat tinggi terhadap ras-nya sendiri maka dimulailah sebuah propaganda oleh Hitler yang pada kelanjutanya menjadikan Jerman sebagai negara “gila perang”. Dilakukannya beberapa serangan brutal ke negara-negara tengga demi mengukuhkan supremasi Jerman raya di bumi Eropa dengan pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh kaum Nazi. Serangan sadis ini didorong oleh semangat moril yang sangat tinggi, tetapi hakekatnya mereka perupakan pernyataan dari kekuatan-kekuatan jiwa yang primitif. Dalam hal-hal sedemikian dikatakan, bahwa ego telah dikorupsi oleh jiwa.[4]

                                  Seraya dengan meningkatnya nasionalisme, chavinisme, dan perlunya perluasan wiliyah maka pemimpin Jerman Adolf Hitler melakukan ekspansi tanpa terduga ke beberapa negara Eropa dengan tujuan mendirikan suatu negeri bagi bangsa Jerman saja atau dikenal dengan sebutan negera Jerman Raya. Supremasinya disini dapat dilihat dengan giat melakukan tekanan dan penyerangan terhadap negara yang akan didudukinya dan negara yang memerangi Jerman.

                                  BAB II

                                  GAMBARAN SPESIFIK ADOLF HITLER

                                  Nama : Adolf Hitler

                                  Kelahiran : Braunau am Inn, Austria, 20 April 1889

                                  Kematian : Berlin, Jerman, 30 April 1945

                                  Partai Politik : Nazi (Nationalsozialist)

                                  Prestasi : Führer Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (1921-1945)

                                  Reichskanzlier Jerman (1933-1945)

                                  Führer und Reichskanzler (1934-1945)

                                  Awal Hidup :

                                  Adolf Hitler dilahirkan di Braunau am Inn, Austria, dekat Jerman pada 20 April 1889. Ayah Adolf Hitler, Alois Hitler, merupakan seorang pegawai kantor bea cukai. Setelah ayahnya pensiun, keluarga Hitler pindah ke kota Lambach (awal dari kehidupan yg terus berpindah-pindah di masa pensiun ayahnya).Ibunya merupakan keturunan yahudi. Di Kota tersebut terdapat sebuah biara Katolik yang dihiasi ukiran kayu dan batu yang diantaranya terdapat beberapa ukiran swastika, yang kemudian menjadi tempat Adolf muda belajar. Adolf Hitler dapat menyesuaikan dengan baik di sekolah biara tersebut, bahkan konon ia memiliki suara yang lumayan bagus. Sebagai Adolf muda, ia juga memiliki idola, yaitu biarawan yang melayani di sekolah biaranya, bahkan ia pernah serius selama 2 tahun bercita-cita ingin menjadi biarawan. Ketika beranjak dewasa, cita-citanya berubah ingin menjadi seorang seniman. bahkan ia mencoba untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi seni di Wina, Austria namun gagal, dan bahkan ia pernah menjadi seorang tunawisma di kota ini.

                                  Ketika Perang Dunia I meletus, Hitler turut serta pada usia 25 tahun sebagai pengantar pesan dalam pasukan Infantri Resimen Bavaria ke-16, dan ia merupakan salah satu orang yang paling beruntung di medan pertempuran. Pernah suatu kali resimennya bertemu pasukan Inggris dan Belgia di dekat Ieper (bahasa Perancis: Ypres), resimennya kehilangan 2.500 dari 3.000 orang, tewas, luka-luka atau hilang dan Adolf Hitler lolos tanpa luka sedikitpun dan beberapa kali ia berdiri di satu tempat dan kemudian berpindah ke tempat lain yang beberapa detik kemudian tempat dia sebelumnya berdiri kejatuhan bom. Luka pertamanya didapatnya pada tanggal 7 Oktober 1916 tepat 2 tahun setelah ia terjun kedalam perang, akibat pecahan mortir di perang di Kota Somme. Ketika gencatan senjata ditanda tangani pada tanggal 11 November 1918, Hitler sedang dirawat di rumah sakit akibat terkena serangan gas klorin dari inggris yang mengakibatkan buta sementara. Ketika itu Hitler menjabat sebagai kopral.

                                  Tahun 1919 Hitler lalu bergabung dengan sebuah partai kecil bernama Partai Pekerja Jerman dan meninggalkan karir militernya. Saat berhasil menjadi pemimpinnya dan akhirnya mengubah namanya menjadi partai Nazi. Tahun 1920, Hitler menterbitkan simbol Swastika dan Tahun 1921 Partai ini semakin solid dengan didukung oleh kelompok milisia SA. Disinilah kita bisa melihat salah satu kejeniusan Hitler, berorganisasi dan berpidato. Terus terang, secara pribadi, saya tidak pernah melihat orang berpidato sehebat Hitler. Ketika pengikutnya berteriak sambil mengangkat tangan “HAIL HITLER!”. Apapun yang Hitler katakan adalah seperti sebuah Religion’s order yang membuat pengikutnya menjadi super fanatik dan mengikuti apapun yang diucapkannya.

                                  Di penjara dia menulis bukunya yang terkenal, Mein Kampf (Perjuanganku) 1924. Ernst Hanfstaengl menjadi salah satu penerbit buku yang super laris dan menghasilkan income yang banyak. Buku ini bisa digambarkan sebagai sebuah buku otobiografi, pikiran politik/ filsafatnya, sejarah serta buku hariannya. Dalam tulisannya ini Hitler yakin bahwa bangsa Arya adalah ras teringgi, penemu seni, ilmu dan tekhnology. Selanjutnya Hitler ingin menciptakan sebuah “ras arya” yang “genuine” yang nantinya akan meleading kebudayaan, keindahan, martabat dari semua jenis ras manusia. Buku ini kemudian menjadi seperti “The Bible” bagi pengikutnya.

                                  Setelah mendekam di penjara kurang lebih 9 bulan, Hitler mendapat amnesti, tetapi partai Nazi miliknya sudah amburadul saat dia keluar penjara. Disini kita bisa melihat salah satu talenta besarnya dalam berorganisasi. Hitler berhasil membangun kembali partainya dari partai kacau balau sampai menjadi salah satu partai terbesar di Jerman.[5]

                                  Partai Nazi :

                                  Nazisme muncul sebagai akibat dari Perang Dunia I. Pada 11 November 1918 secara mengejutkan bagi pasukan garis depan Jerman, perang tiba-tiba berakhir. Pasukan garis depan tidak merasa dikalahkan dan mereka heran mengapa gencatan senjata terjadi begitu cepat sehingga mereka harus segera meninggalkan posisinya padahal mereka masih berada di wilayah musuh. Mitos yang berkembang di antara para prajurit Jerman yang menyerah ini adalah bahwa mereka telah “ditikam dari belakang.” Bahwa pasukan garis depan dan 2 juta rakyat Jerman tewas selama perang telah dikhianati oleh kelompok Marxis dan Yahudi yang telah memunculkan perbedaan pendapat di negara mereka. Ketika pasukan selamat itu kembali ke Jerman baru yang demokratis, mereka membawa serta kekecewaan mereka. Seusai perang, negara-negara sekutu melanjutkan blokade terhadap Jerman. Pasukan yang kembali dan berbaris melewati München, ibukota Bayern, terkejut melihat keluarga mereka yang masih menderita. Jutaan rakyat Jerman kelaparan dan ribuan lainnya sekarat akibat penyakit TBC dan influenza.

                                  Di Jerman, politik terbagi menjadi 2 kutub, Konservatif dan Sosialis; masing-masing kelompok menjadi radikal di masa krisis. Situasi semakin bertambah buruk dengan munculnya gerakan Republik Soviet München, sebuah upaya untuk menciptakan pemerintahan bergaya Soviet yang dikobarkan oleh kelompok sayap kiri Raterepublik di Munich. Tentara pemerintah diturunkan untuk menumpas pemberontakan tersebut dan pecahlah pertempuran terbuka di jalan-jalan Munich. Lebih dari 500 orang terbunuh. Tentara didukung oleh Freikorps, prajurit bayaran sayap kanan yang dibiayai oleh pemerintah. Freikorps benar-benar menjalankan tugasnya, mereka membantai orang-orang yang mereka anggap sebagai anggota Raterepublik dan berhasil menumpas pemberontakan itu.

                                  Pransangka anti-Semit di kelompok kanan semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa pimpinan Raterepublik sebagian besar adalah orang Yahudi, sehingga muncul kesan bahwa Bolshevisme (komunis) dan Yudaisme pada adalah dasarnya sama. Wajar ketika sikap anti Yahudi kemudian berkembang luas.

                                  Freikorps dielu-elukan di München setelah penumpasan Raterepublik. Kelompok Yahudi adalah kambing hitam yang sempurna untuk disalahkan atas semua penyakit negara tersebut. Freikorps didukung pejabat-pejabat sayap kanan di militer seperti Kapten Ernst Roehm (yang nantinya akan menjadi komandan tertinggi SA, “Pasukan Badai”), seorang pria dengan filosofi sederhana:

                                  “Aku masih muda dan liar. Karenanya, perang dan kerusuhan lebih menarik bagiku dibandingkan tatanan borjuis yang rapi. Brutalitas dihargai, rakyat butuh rasa takut; mereka ingin takut pada sesuatu; mereka ingin seseorang yang membuat mereka takut dan memaksa mereka menyerahkan dalam ketakutan.”

                                  Di awal tahun 1918, sebuah partai bernama Freier Ausschuss für Einen Deutschen Arbeiterfrieden (Komite Bebas untuk Kedamaian Buruh Jerman) didirikan di Bremen, Jerman. Anton Drexler, seorang tukang kunci dan penyair, mendirikan sebuah cabang dari perkumpulan ini pada 7 Maret 1918, di Munich. Drexler pernah menjadi anggota partai Fatherland semasa Perang Dunia I, dan merupakan salah satu penentang perjanjian damai antara Sekutu dengan Jerman yang mengakhiri Perang Dunia I tahun 1918. Ia memiliki pandangan seperti umumnya nasionalis militan saat itu: menentang Perjanjian Versailes, anti-semit dan anti-marxis, dan mempercayai superioritas ras Arya. Ia juga percaya bahwa kapitalisme Internasional merupakan bagian dari gerakan dominasi Yahudi di seluruh dunia dan menuduh kapitalis mengambil keuntungan (profit) dari Perang Dunia I. Drexer juga berpandangan bahwa kekacauaan dan ketidakstabilan politik adalah karena Republik Weimar tidak mau mempedulikan rakyat kecil.

                                  Pada tahun 1919, Drexler, dengan Gottfried Feder, Dietrich Eckart dan Karl Harrer, mengubah nama partai tersebut menjadi Deutsche Arbeiterparte (Partai Pekerja Jerman) atau biasa disingkat DAP.

                                  Tahun 1919, Rohm bergabung dengan partai tersebut. Di sana, dia bertemu dengan seorang veteran Perang Dunia I, berusia 30 tahun: Kopral Adolf Hitler yang sama seperti Rohm, membenci kelompok Komunis dan Yahudi. Hitler juga bergabung dengan partai pekerja Jerman pada tahun 1919. Di kartu anggotanya tertera dia anggota nomor 555 meskipun pada kenyataannnya dia anggota nomor 55; partai itu memberi nomor mulai dari 500 agar anggotanya terlihat banyak.

                                  Hitler tak berbeda dengan ribuan mantan prajurit lainnya di München, dia luntang-lantung tanpa pekerjaan tetap. Tapi kini dia telah menyadari bakat alaminya untuk berorasi dan menarik orang untuk bergabung dengan partainya, sehingga ia memiliki peran dominan di sana. Dia salurkan kebencian, kemarahan atas berakhirnya perang dengan pidato yang berapi-api. Hitler selalu berbicara tentang apa yang disebutnya sebagai ketidakadilan perjanjian damai Versailes yang ditandatangani pada akhir Perang Dunia I. Berdasarkan perjanjian itu, Jerman kehilangan banyak wilayah negaranya. dan dipaksa membayar ganti rugi pada negara-negara pemenang. Pada awal 1920, inflasi merajalela tak terkendali, keuangan benar-benar hancur sehingga rakyat Jerman berpikir bahwa demokrasi tak menghasilkan apapun.

                                  Di Bayern, pada tahun 1921 Hitler dinobatkan menjadi pimpinan partai pekerja Jerman yang kecil itu. Namanya di ubah menjadi Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (“Partai Pekerja Nasionalis Sosialis Jerman”), disingkat Nazi atau NSDAP. Saat itu hanyalah salah satu dari banyak partai sayap kanan di Munich dan mereka semua mengatakan yang sama: Versailes adalah kejahatan dan kelompok Yahudi ada di belakangnya.

                                  Dinamisme Hitler yang dibarengi dengan nada tanpa kompromi dalam pidato-pidatonya mulai menarik warga Bayern terkemuka lainnya untuk berpaling pada partai baru Nazi. Pada tahun 1922, seorang penerbang ulung pemegang penghargaan “Pour le Merite” sekaligus komandan skuadron Richthodenber dalam Perang Dunia I, Hermann Göring, bergabung dengan Nazi. Nazi pun menyebarkan pengaruhnya ke wilayah pedesaan Bayern. Di sana, seorang mahasiswa pertanian yang awalnya ingin menjadi peternak ayam, Heinrich Himmler bergabung dengan Nazi (di kemudian hari, ia ditunjuk sebagai komandan tertinggi SS).

                                  Bulan Januari 1923 di Ruhr, pasukan Perancis datang untuk meminta pembayaran ganti rugi perang, mengasingkan dan menghina rakyat Jerman. Perancis memerintah mereka dengan tangan besi. Rakyat Jerman menganggap hal ini sebagai upaya balas dendam. Sentimen nasionalis pun mulai berkembang di Jerman. Sebagai hasilnya, jumlah anggota Partai Nazi bertambah drastis menjadi sekitar 20.000 orang.

                                  Di München pada tahun 1923, dalam suasana krisis yang disebabkan oleh pendudukan Ruhr, Hitler dan Nazinya mulai bertindak. Hitler berdiri di atas panggung Burgerbrau Keller pada tanggal 8 November dan menghentikan rapat politik sayap kanan, ia menyerukan dilaksanakannya sebuah revolusi nasional untuk menggulingkan pemerintah sayap kiri di Berlin. Keesokan harinya, 9 November 1923, Nazi, bersama dengan partai sayap kanan lainnya berparade di Munich untuk mengumpulkan dukungan. Mereka dihentikan oleh polisi di monumen perang Feldherrenhalle. Awalnya, Nazi berharap militer dan polisi mendukung parade tersebut dan bergabung bersama mereka, tapi yang terjadi sebaliknya, polisi tidak mendukung mereka; tembakan dilepaskan dan peserta parade dibubarkan. Untung bagi Hitler, ia berhasil lolos dari penembakan itu. 4 perwira polisi dan 16 anggota Nazi kehilangan nyawa mereka. Selain membunuh polisi, beberapa pengikut Nazi juga melakukan perampokan bank dalam aksinya.

                                  Hitler kemudian diadili bersama pimpinan parade lainnya pada awal 1924 dengan tuduhan melakukan penyerangan terhadap polisi dan perampokan bank. Dalam pengadilan tersebut, Hitler dengan sikapnya yang menantang berkata:

                                  “Kau bisa menyatakan kami bersalah ribuan kali, tapi dewi yang memimpin pengadilan abadi sejarah akan, dengan senyuman, mencabik-cabik dakwaan penuntut umum dan keputusan pengadilan ini. Dan sang dewi akan membebaskan kami”.

                                  Hitler menjadi terkenal karena pernyataan sikapnya yang berani. Hakim Georg Neithardt, hakim pengadilan yang mendengar pernyataannya itu pun jadi bersimpati padanya dan bahkan mengirim pesan ke Pengadilan Banding untuk mengurangi masa kurungan Hitler. Sebagai hasilnya, Hitler hanya perlu menjalani hukuman 9 bulan penjara di Penjara Landsberg; setelah menyulut revolusi, pembunuhan 4 perwira polisi, dan perampokan bank. Tahun 1924, nama Hitler dan Nazi sempat terbenam.

                                  Pada pertengahan 1920-an ekonomi Jerman pulih dan inflasi mulai berkurang. Pemerintahan Weimar yang berkuasa berhasil menyelesaikan masalah pergantian kerugian perang dengan meminjam uang dari Amerika Serikat. Namun, ada sejumlah rakyat Jerman yang tidak setuju dan menyebut peristiwa ini sebagai “kemerosotan Weimar”. Mereka bergabung dengan kelompok nonpolitik seperti Wandervogel yang menyerukan untuk kembali ke cara hidup lama yang lebih sederhana. Nazi memanfaatkannya dan ikut mensosialisasikan gerakan untuk kembali ke nilai lama ini (gerakan ini tetap bertahan ketika Nazi berkuasa dalam sebuah kelompok yang dinamakan Hitler-Jugend, Pemuda Hitler).

                                  Pada pertengahan tahun 1920-an, partai Nazi menjadi sebuah partai kecil yang radikal. Program partai mereka menjanjikan bahwa jika Nazi berkuasa, Yahudi Jerman, yang dianggap berada dibalik ‘Perjanjian Versailes’, akan dicabut kewarganegaraannya, atau bahkan diusir dari negara tersebut. Menurut Bruno Hahnel, pemimpin Kelompok Muda Hitler untuk tahun 1927—1945, mereka menganggap bahwa Golongan Yahudi Dunia ingin meraih kekuasaan dan menguasai dunia sehingga Kelompok Muda Hitler harus menggagalkannya.

                                  Isu konspirasi Yahudi sedunia itu disuarakan secara terbuka oleh Nazi dan dipercaya. Bersamaan dengan munculnya paham anti-Semit itu, tumbuh keyakinan bahwa kekerasan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses politik, sehingga kemudian, Nazi mendirikan sayap paramiliter yang disebut Sturmabteilung (SA), “Pasukan Badai“. Tugasnya adalah menjaga pertemuan-pertemuan Nazi, mengancam pengikut partai-partai lain, dan menggalang dukungan.

                                  Pada tahun 1928 atau 7 tahun setelah Hitler memimpin partai, Nazi gagal meraih kekuasaan dalam pemilu. Pada pemilu itu, Nazi hanya mendapatkan 2,6% suara. Tapi 4 tahun dan 18 bulan kemudian, Hitler menjadi Kanselir Jerman karena Nazi didukung oleh keadaan.

                                  Pada tahun 1930-an, Jermah jatuh bangkrut. Harga produk pertanian dunia yang jatuh mengakibatkan kemiskinan, jatuhnya Wall Street mengakibatkan kemerosotan ekonomi di seluruh dunia, ditambah lagi dengan datangnya tagihan utang dari Amerika Serikat yang semakin menekan persediaan devisa Jerman. Tahun 1931 angka pengangguran di Jerman meningkat hingga 5 juta orang. Pengangguran hidup dengan susah payah di perkotaan ketika Jerman menjadi negara dengan perekonomian paling buruk di dunia. Keadaan semakin buruk ketika lima bank utama di Jerman hancur pada tahun 1931 menyebabkan lebih dari 20.000 perusahaan Jerman gulung tikar.

                                  Tanpa diduga, dalam krisis ekonomi itu, suara untuk Nazi meningkat. orang-orang mulai tertarik dengan prinsip mereka: “Versailes adalah kejahatan dan Yahudi berada dibelakangnya. Marxisme harus dihancurkan dan Bangsa Jerman harus lahir kembali.” Bahkan karena sedemikian bosannya dengan keadaan ekonomi, orang-orang pedesaan yang belum pernah mendengar tentang Hitler dan partainya ikut memilih Nazi. Seperti misalnya di kota terpencil di wilayah Prusia Timur, Neidenburg, terjadi peningkatan suara yang sangat drastis untuk Nazi. Pada tahun 1928, Nazi mendapat 2.3% suara di sini. Namun pada tahun 1930 dukungan yang mereka dapatkan melonjak ke angka 25.8%; padahal Hitler tak pernah berkunjung ke sana dan tak ada perwakilan partai Nazi di kota itu. Tapi bukan hanya Nazi yang mulai naik daun, komunis juga mulai mendapat dukungan sehingga demokrasi yang baru lahir di Jerman mulai terancam karena para pemilih terdorong ke titik ekstrim; antara Nazi dan Komunis. Pertikaian mulai terjadi, Nazi dan Pasukan Badainya (SA) dengan Komunis.

                                  Meskipun pada pemilu itu, Hitler kalah dari pesaingnya Presiden Hidenburg, ia telah menetapkan dirinya sebagai pemimpin alternatif Jerman yang menawarkan keteraturan, kedisiplinan, dan kharisma. Pada pemilu tahun 1932 mayoritas mulai memilih dua partai yang secara terbuka bertujuan menggulingkan demokrasi Jerman: Nazi dan Komunis. Demokrasi yang datang di Jerman pada akhir PD I dianggap kurang cocok dan harus disingkirkan dari Jerman. Dalam pidato pemilihan umumnya (Juli 1932), Hitler tidak menyembunyikan fakta bahwa Nazi memiliki paham kediktatoran:

                                  Hitler dalam pidato pemilihan umumnya (Juli 1932).

                                  “Musuh kita menuduh kita golongan sosialis-nasional, dan aku pada khususnya, sebagai orang yang tidak toleran dan menyukai permusuhan. Mereka bilang kita tak mau bekerjasama dengan partai lain. Mereka bilang golongan Sosialis-Nasional bukanlah orang Jerman karena menolak bekerjasama dengan partai lain. Lalu, apakah memiliki 30 partai adalah ciri khas bangsa Jerman!? Aku harus mengakui satu hal – orang-orang itu tidak salah. Kita tidak toleran. Aku memiliki satu tujuan – untuk menyingkirkan 30 partai politik itu dari Jerman! Mereka salah mengira kita adalah salah satu dari mereka. kita punya satu tujuan, dan kita akan mewujudkannya dengan setia dan tanpa kompromi sampai ke liang kubur!

                                  Hasilnya pada pemilihan umum bulan Juli 1932 itu, Nazi menjadi partai terbesar di Jerman dengan meraih 37.4% suara. Kini hanya ada satu orang yang menjadi penghalang antara hitler dan posisi Kanselir: Presiden Hindenburg, orang yang pernah bersaing dengan Hitler untuk jabatan presiden dan mengalahkannya. Hindenburg bertemu Hitler pada tanggal 13 Agustus 1932 dan dalam pertemuan itu, Hitler menuntut untuk menjadi kanselir; Hindenburg menolak. Ia tidak setuju bila kekuasaan pemerintah diberikan ke satu partai yang tidak mewakili mayoritas pemilih dan lebih jauh lagi tidak toleran dengan disiplin yang rendah dan seringkali menggunakan kekerasan.

                                  Kemudian, munculah sekelompok orang yang mulai menekan dan melobi Presiden Hindenburg, termasuk salah satu di antaranya seorang pengusaha mantan Direktur Reich Bank Hjalmar Schacht. Ia menulis surat kepada Hindenburg mendesak agar Hitler diberi mandat Kanselir demi kebaikan Jerman. Para pengusaha ketika itu lebih memilih agar perekonomian Jerman dikuasai oleh Nazi daripada Komunis yang jelas akan mematikan usaha mereka. Tekanan baru muncul sebagai akibat dari permainan perang militer: sebuah laporan menegaskan pada kabinet bahwa dalam kerusuhan sipil, militer tidak dapat mengendalikan baik Nazi maupun Komunis.

                                  Tapi bukan hanya Hindenburg saja yang mendapat tekanan; Nazi juga mendapatkan hal yang sama. Partai Nazi terancam bangkrut dan kehabisan uang setelah salah satu tokoh utama partai, Gregor Strasser, mengundurkan diri. Sehingga dukungan suara mereka turun menjadi 33%; tampaknya dukungan untuk mereka sudah mencapai titik maksimal. Untungnya, Nazi mendapat dukungan dari kelompok tradisional Kanan yang ingin menggulingkan demokrasi dan komunis karena tanpa dukungan Hitler, mereka tidak akan mampu melakukannya. Salah satu di antara mereka. mantan Kanselir bangsawan Franz von Papen, menawarkan kesepakatan: Hitler bisa menjadi Kanselir jika ia, von Papen, menjadi wakil Kanselir, dan hanya ada 2 anggota Nazi lainnya yang masuk kabinet yang mayoritas diisi oleh orang-orang konservatif tradisional. Dengan begitu, ia berharap pengaruh Hitler dapat “dijinakkan.” Akhirnya, Hindenburg menawarkan posisi Kanselir kepada Adolf Hitler pada 30 Januari 1933. Dan segera setelah pengangkatan resmi itu, salah satu sahabat terdekat Hindenburg pada saat Perang Dunia I, Jenderal Ludendorff, mengirim telegram kepadanya:

                                  “Ku ramalkan dengan sungguh-sungguh bahwa “orang terkutuk” ini akan membawa negara kita ke dalam jurang yang dalam. Generasi mendatang akan mengutukmu karena ini”.

                                  Suara Untuk Partai Nazi
                                  Tanggal Jumlah Suara
                                  (dalam ribuan)
                                  Persentase Kursi di
                                  Reichstag
                                  Keterangan
                                  Mei 1924 1,918.3 6.5 32 Hitler di dalam penjara
                                  Desember 1924 907.3 3.0 14 Hitler dibebaskan
                                  Mei 1928 810.1 2.6 12 -
                                  September 1930 6,409.6 18.3 107 Krisis finansial terjadi
                                  Juli 1932 13,745.8 37.4 230 Hitler menjadi kandidat presiden
                                  November 1932 11,737.0 33.1 196
                                  Maret 1933 17,277.0 43.9 288 Hitler telah menjadi Kanselir Jerman

                                  [6]

                                  BAB III

                                  PANDANGAN PEMIKIRAN ADOLF HITLER TENTANG

                                  “SUPREMASI JERMAN RAYA”

                                  Setelah kalah dan kacau balaunya Jerman pada perang dunia ke I, Jerman sebagai pihak yang kalah kehilangan banyak wilayahnya dan harus membayar biaya perang dan sebagainya. Hitler yang menganggap perjanjian ini sebagai sampah mampu membuat jutaan rakyat Jerman berdiri di belakangnya untuk menolak isi perjanjian ini dan merebut kembali apa yang menjadi ‘hak milik’ rakyat Jerman.

                                  Mulai tahun 1934 Hitler berhasil membawa Jerman yang seluruhnya porak poranda karena kalah perang kembali menjadi kekuatan besar Eropa. Banyak peninggalannya yang masih bisa kita lihat sekarang, misalnya autobahn atau sistem jalan tol terbaik di dunia (yang tidak memiliki batasan kecepatan) adalah hasil karya rezim Hitler. Mobil volkswagen juga merupakan salah satu hasil rezim Hitler. Kekejaman dan terror yang dia terbar dimuka bumi mungkin tidak bisa dimaafkan, tetapi tidak bisa disangkal bahwa Hitler adalah salah satu jenius dari manusia dimuka bumi ini.[7]

                                  Awal Mula Pemikiran Adolf Hitler :

                                  Untuk mempelajari pemikiran Adolf Hitler dengan faham fasismenya terlebih dahulu kita telaah tentang pemikir yang mempengaruhinya lahirnya famah tersebut :

                                  1. Niccolo Machiavelli

                                  Yang paling menonjol dari dari ajaran Machiavelli terhadap pemikiran Adolf Hitler adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya[8] dan juga menghendaki pengontrolan terhadap kekuasaan, yaitu dengan cara membungkam setiap lawan politiknya. Cara yang dilakukannya yaitu dengan  dibakarlah gedung parlemen Jerman, lalu ia menuduh bahwa aksi keji itu dilakukan para musuh politiknya yang selama ini berdiam di gedung wakil rakyat.[9]

                                  1. Charles Darwin

                                  Pendapatnya yang mengatakan “peperangan (perjuangan untuk mempertahankan hidup” pada mahluk hidup di alam. Oleh sebab itu, ide bahwa “yang kuat tetap hidup dan yang lemah akan musnah” mulai diterapkan juga pada manusia dan kehidupan dalam bermasyarakat. Justifikasi ilmiah Darwinisme inilah yang kemudian digunakan oleh Adolf Hitler untuk membangun ras super.[10]

                                  Inspirasi terbesar dari Darwin terhadap Hitler adalah tentang pertarumhan (perjuangan) untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Bukunya yang terkenal diberi judul Mein Kampf (Perjuangan Saya) teinspirasi dari pertarungan (perjuangan) untuk mempertahankan kelangsungan hidup ini. Sebagaimana Darwin, Hitler memberikan staus kera pada ras-ras non-Eropa, dan mengatakan, “Hapuskan (ras) Jerman Nordik dan tidak ada yang tersisa kecuali tarian para kera”.[11]

                                  2. Freidrich Nietzsche

                                  Pengaruh Nietzsche terhadap ideologi Nazi merupakan sebuah kenyataan yang ditekankan oleh begitu banyak sejarawan. Sebagaimana dinyatakan sejarawan H.F. Peters, banyak orang mengutuk Nietzsche sebagai “bapak fasisme”. Dalam bukunya, The Myth of the 20th Century, ideolog Nazi Alfred Rosenberg secara terbuka memuji Nietzsche. Hitlerjugend (Kaum Muda Hitler), sayap kepemudaan dari gerakan Nazi, menjadikan buku Nietzsche Thus Spake Zarathustra sebagai sebuah naskah keramat. Adolf Hitler memerintahkan pembangunan monumen khusus untuk mengenang Nietzsche, dan merintis pendirian pusat-pusat pendidikan dan perpustakaan “di mana para pemuda Jerman dapat diajarkan doktrin Nietzsche mengenai ras unggul”. Akhirnya, Gedung Peringatan Friedrich Nietzsche dibuka oleh Hitler pada bulan Agustus 1938. [12] Nietzsche merupakan seseorang yang memuliakan individu yang bebas, besar, dan kuat, yaitu seseorang yang diadopsi oleh orang-orang Nazi dari ras arya. Beliau sering mengaburkan makna dari tulisan-tulisannya yang di interpretasikan oleh para psikolog dan eksestialis di abad ke-20. Setelah tahun 1889 beliau dinyatakan tidak waras secara permanen.[13]

                                  Kelanjutan Pemikiran Adolf Hitler :

                                  Teori Darwin telah memasuki benak Hitler, bahkan meresap sampai ke tulang sumsum. Hal ini amat terasa dalam bukunya Mein Kampf (Perjuanganku). Ia menyamakan ras non-Eropa sebagai kera.

                                  Dari dalam dirinya tumbuh ‘kekuatan’ yang mendapat inspirasi dari teori Darwin bahwa untuk mempertahankan hidup manusia harus bertarung. Ia menerjemahkan impiannya dengan menyerang Austria, Cekoslowakia, Perancis, Rusia, dll. Malah terbersit nafsu menguasai seluruh dunia. Ia melansir konsep eugenetika yang menjadi dasar pijakan pandangan evolusionis Nazi. Eugenetika berarti ‘perbaikan’ ras manusia dengan membuang orang-orang berpenyakit dan cacat serta memperbanyak individu sehat. Sehingga menurut teori itu, ras manusia bisa diperbaiki dengan meniru cara bagaimana hewan berkualitas baik dihasilkan melalui perkawinan hewan yang sehat. Sedangkan hewan cacat dan berpenyakit dimusnahkan.

                                  Tak lama setelah berkuasa, Hitler menerapkan teori itu dengan tangan besi. Orang-orang lemah mental, cacat, dan berpenyakit keturunan dikumpulkan dalam ‘pusat sterilisasi’ khusus. Karena dianggap parasit yang mengancam kemurnian rakyat Jerman dan menghambat kemajuan evolusi, maka atas perintah rahasianya, dalam waktu singkat mereka semua dibabat habis.

                                  Masih dalam eforia teori evolusi dan eugenetika, Nazi menghimbau muda-mudi berambut pirang bermata biru yang diyakini mewakili ras murni Jerman biar berhubungan seks tanpa harus menikah. Pada 1935, Hitler memerintahkan didirikannya ladang-ladang khusus reproduksi manusia. Di dalamnya tinggal para wanita muda yang memiliki ras Arya. Para perwira SS (Schutzstaffel) sering mampir ke sana buat mesum dengan dalih eugenetika. Para bayi yang lahir kemudian disiapkan menjadi prajurit masa depan ‘Imperium Jerman’.

                                  Menurut Charles Darwin, karena ukuran tengkorak manusia membesar saat menaiki tangga evolusi, maka di seluruh Jerman dilakukan pengukuran buat membuktikan tengkorak bangsa Jerman lebih besar dari ras lain. Mereka yang tak sebesar ukuran resmi, begitupun yang gigi, mata, dan rambut di luar kriteria evolusionis langsung dihabisi.[14]

                                  Berasal dari sebuah teori yang bersifat ilmiah kemudian Hitler merumuskannya ke dalam teori bernegara dan berbangsa terhadap Jerman, hal ini dimaksudkan agar kemutlakan atas bangsa Arya tidak dapat dipungkiri dan atas dasar itu pula maka Jerman-lah yang seharusnya memimpin dunia ini.

                                  BAB IV

                                  ULASAN PRIBADI TENTANG ADOLF HITLER

                                  Dengan membaca beberapa buku dan artikel yang dimuat dalam beberapa situs internet penulis berpendapat bahwa pemikiran Adolf Hitler akan “Supremasi Jerman Raya” bertitik berat pada pandangan yang berlandaskan atas chauvinisme ras Arya Jerman. Dimana sikap itu berkeyakinan bahwa bangsa Jerman-lah yang seharusnya memimpin dunia ini, karena bangsa lain dianggapnya sebagai kelas inferior.

                                  Dari suatu pandangan itulah nilai nasionalisme bangsa Jerman semakin tinggi yang diprogandakan oleh Hitler. Propaganda ini bertujuan agar terwujudnya suatu negara Jerman Raya yang terdiri dari bangsa-bangsa Jerman yang tersebar di negara-negara Eropa maupun orang yang berbahasa Jerman harus masuk ke dalam wilayah Jerman Raya yang berpusat di Berlin.

                                  Agar tercapainya mimpi akan negara Jerman Raya, maka Hitler menyerukan pasukannya agar menggempur negara-negara di Eropa dan melakukan pembantaian terhadap warga yang bukan berdarah Jerman, pembantaian ini tidak hanya terjadi di Jerman namun juga terjadi di beberapa negara Eropa yang telah jatuh ke tangan Jerman.

                                  Menurut penulis serbuan militer bukanlah hal yang paling utama dalam pendirian negara Jerman Raya melainkan sikap nasionalisme bangsa Jerman yang sangat tinggi pada saat itu yang mengakibatkan penghalalan segala cara demi terwujudkan legalitas bangsa Jerman terhadap kepemimpinan Jerman di Eropa. Sehingga segala keputusan yang diambil oleh Hitler baik itu buruk atau baik selalu mendapat dukungan penuh di rakyat Jerman pada masa itu.

                                  BAB V

                                  KESIMPULAN

                                  Bahwa dapat disimpulkan pemikiran yang diadopsi oleh Adolf Hitler berlandaskan pada nilai-nilai, yaitu Rasisme, suatu sikap memandang rendah terhadap suatu individu atau kelompok yang dikarenakan atas suatu perbedaan yang menonjol berupa fisik, ras, etnis, suku, agama, politik, dan faktor ekonomi. Yang kedua adalah Chauvinisme, suatu sikap nasionalisme yang berlebihan, yang dikelanjutannya menciptakan suatu konflik. Yang ketiga adalah Eugenetika, suatu ‘perbaikan’ ras manusia dengan membuang orang-orang berpenyakit dan cacat serta memperbanyak individu sehat. Sehingga menurut teori itu, ras manusia bisa diperbaiki dengan meniru cara bagaimana hewan berkualitas baik dihasilkan melalui perkawinan hewan yang sehat. Sedangkan hewan cacat dan berpenyakit dimusnahkan. Yang keempat adalah Megalomaniac, suatu tindakan individu atau kelompok yang obsesi atau menggila-gilakan suatu penggunaan kekuasaan. Yang kelima adalah Utopist, suatu individu maupun kelompok yang menginginkan suatu negeri impian yang sempurna sesuai dengan cita-cintanya.

                                  Pemikirannya berasal dari para pemikir terdahulu seperti Machiavelli dalam Il Principe, Charles Darwin dalam Origin of Species, dan Friedrich Nietzsche dalam Thus Spake Zarathustra.

                                  Pemikirannya tentang “Supremasi Jerman Raya” adalah suatu pemikiran tentang terciptanya Jerman yang luas untuk terciptanya suatu negeri Jerman raya yang diperuntukan untuk orang-orang dari ras Arya saja, karena selain dari ras Arya merupakan kelas rendahan (inferior).

                                  DAFTAR PUSTAKA

                                  Bibly, Cyril. Race, Prejudice, and Education. New York : Frederick A. Praeger, 1960.

                                  Downs, Robert B. Books That Changed The World. New York : Mentor, 1956.

                                  Dunn, L.C., dan Th. Dobzhansky. Heredity, Race and Society. New York : Mentor, 1960.

                                  Hoffman, Mark S. The World Almanac and Book of Facts 1993. New York : World Almanac, 1993.

                                  Isaacs, Alan. New Webster’s Universal Encyclopedia. New York : Bonanza Books, 1985.

                                  Katz, Jacob. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ziosnisme. Surabaya : Pustaka Progressif Surabaya, 1997.

                                  Machiavelli. The Prince. New York : Mentor, 1952.

                                  Macksey, K.J. Panzer Division The Mailed Fist. New York : Ballantine Books, 1968.

                                  Mason, David. U-Boat : The Secret Manace. New York : Ballantine Books, 1968.

                                  Morison, Samuel Eliot. The Two-Ocean War. New York : Ballantine Books, 1964.

                                  Von Der Porten, Edward P. The German Navy in World War Two. New York : Ballantine Books, 1976.

                                  Wall, Calvin. Suatu Pengantar Kedalam Ilmu Djiwa Sigmund Freud. Jakarta : PT Pembangunan Djakarta, 1954.

                                  Wiesel, Elie. Malam. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005.

                                  Zieser, Benno. The Road To Stalingrad. New York : Ballantine Books, 1956.

                                  Website :

                                  www.bacaanku.net www.sinarharapan.co.id

                                  www.books.google.com www.wikipedia.com

                                  www.detik.com http://www.wordpress.com

                                  www.fica.org

                                  http://www.indonesianpolitica.com

                                  http://www.jammaahmuslimin.com

                                  http://www.lampungpost.com

                                  www.mail-archive.com

                                  www.multiply.com

                                  www.sarapanpagi.org

                                  www.scribd.com


                                  [1] Robert B. Downs, Books That Changed The World, (New York : Mentor, 1956), hal. 118.

                                  [2] Diakses Kamis, 13 November 2008. http://www.wordpress.com

                                  [3] Robert B. Downs. Op.Cit, hal 120.

                                  [4] Calvin S. Wall, Suatu Pengantar Kedalam Ilmu Djiwa Sigmund Freud, (Jakarta : PT Pembangunan Djakarta, 1962), hal. 63.

                                  [5] Diakses Minggu, 16 November 2008. http://www.sarapanpagi.org

                                  [6] Diakses Minggu, 16 November 2008. http://www.wikipedia.com

                                  [7] Diakses Kamis, 20 November 2008. http://www.sarapanpagi.org

                                  [8] Diakses Sabtu, 13 Desember 2008. http://www.indonesianpolitica.com

                                  [9] Diakses Sabtu, 13 Desember 2008. http://www.lampungpost.com

                                  [10] Diakses Kamis, 20 November 2008. http://www.wikipedia.com

                                  [11] Diakses Jum’at, 21 November 2008. http://www.jammaahmuslimin.org

                                  [12] Diakses Kamis, 20 November 2008. http://www.sarapanpagi.org

                                  [13] Alan Isaacs, New Webster’s Universal Encyclopedia, (New York : Bonanza Books, 1987), hal. 706.

                                  [14] Diakses Jum’at, 21 November 2008. http://www.wikipedia.com





                                  Segi Positif dan Negatif Politik Luar Negeri bagi Indonesia

                                  15 12 2009

                                  BAB I

                                  PENDAHULUAN

                                  1). Latar Belakang Masalah

                                  Tepat pada tahun ini bangsa kita Indonesia genap memasuki umurnya yang ke-63, seiring dengan semakin menuanya bangsa kita ini di impit dengan kemajuan global di dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik yang secara tidak langsung menekan bangsa kita ke arah yang lebih maju. Ke arah yang lebih maju yang layaknya di cita-citakan oleh semua bangsa di dunia ini, pencita-citaan ini dapat diperoleh dengan komoditas domestik yang dilanjutkan dengan perjuangan politik luar negeri sebagai komponen lanjutannya.

                                  Namun dengan tidak didukungnya dengan instrumen politik luar negeri yang apik, maka dapat dikatakan bahwa bangsa kita ini jauh tertinggal dari negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Apabila kita menelaah ke era sebelumnya tepatnya pada tahun 1970-an, bangsa-bangsa tersebut berguru dan berkiblat kepada negeri kita, dalam tempo yang singkat pula negara-negara tersebut berhasil membangun bangsanya dengan pesat dengan kepentingan politiknya yang diperjuangkan dalam wadah politik internasional.

                                  Mustahil apabila kita menginginkan suatu pencapaian politik luar negeri yang baik demi tercapainya kepentingan nasional kita apabila tak ada dukungan dari berbagai sumber SDM dan Non-SDM. Dari sumber SDM-nya tertutama bangsa kita ini masih banyak memiliki penduduk yang tidak produktif, kreatif, dan edukatif. Dan sangat penting membangun rakyatnya terlebih dahulu, karena yang seperti kita tahu bahwa politik luar negeri itu kelanjutan dari politik dalam negeri itu sendiri.

                                  Perjuangan politik luar negeri demi tercapainya kepentingan nasional sering kali menghadapi masalah-masalah yang bersifat saling berkepentingan dalam prakteknya, seperti apa yang akan kita dapat dan apa yang harus kita korbankan. Hal ini semacam hubungan saling mutualisme atau dapat berpalingan pada hal yang bersifat parasitme. Hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang harus disiasati oleh negeri ini terlebih pada aspek-aspek negatifnya agar dapat memajukan bangsa kita ini.

                                  2). Identifikasi Masalah

                                  Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang mejadi topik pembahasan dalam penulisan politik luar negeri ini, yaitu :

                                  1. Apa saja sisi positif dan negatif politik luar negeri bagi Indonesia?

                                  BAB II

                                  PEMBAHASAN

                                  Di dalam literatur hubungan internasional, perbedaan istilah ini memang tidak dikenal (Walter Carlness, 1999). Yang dikenal adalah terminologi foreign policy (kebijakan luar negeri), bukan foreign policy (politik luar negeri). Namun, konvensi penggunaan istilah-istilah ini di Indonesia dapat dipahami sebagai berikut :

                                  Politik luar negeri cenderung dimaknai sebagai sebuah indentitas yang menjadi karakteristik pembeda negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Politik luar negeri adalah sebuah posisi pembeda. Politik luar negeri adalah paradigma besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia. Politik luar negeri adalah wawasan internasional. Oleh karena itu, politik luar negeri cenderung bersifat tetap.

                                  Sementara kebijakan luar negeri adalah strategi implementasi yang diterapkan dengan variasi yang bergantung pada pendekatan, gaya, dan keinginan pemerintahan terpilih. Dalam wilayah ini pilihan-pilihan diambil dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan (finansial dan sumber daya) yang dimiliki. Kebijakan luar negeri, dengan demikian akan bergantung pada politik luar negeri.

                                  Satu permasalah yang cukup pelik dihadapi Indonesia kini adalah krisis politik luar negeri. Harus diakui dengan jujur, saat ini kita hanya memiliki kumpulan kebijakan luar negeri tanpa ada satu politik luar negeri sebagai benang merah yang berarti.

                                  Masalahnya, politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif dibangun pada konteks internasional dan domestik yang kental dengan pertentangan ideologis antara liberalisme dan komunisme. Politik bebas aktif pada konteks itu dapat dimaknai sebagai sebuah retorika penolakan atas keberpihakan dan sekaligus sebagai posisi pembeda yang jelas di dunia internasional yang memiliki katrakteristik bipolar pada saat itu.

                                  Namun, ketika kini dunia internasional mengalami perubahan secara drastus, relevansi kontekstual dari politik luar negeri bebas aktif dipertanyakan. Berbagai keluhan atas tidak jelasnya arah dan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia sesungguhnya dilandasi oleh belum adanya politik luar negeri yang tepat dalam situasi internasional yang sudah berubah secara ekstrem ini. Kebijakan luar negeri yang dihasilkan pula menjadi tumpang tindah jika tidak bersifat sektoral.

                                  Suka atau tidak, yang kita miliki saat ini semata-mata hanya sebuah retorika : bebas memilih apa pun dan aktif berpartipasi dalam perdamaian dunia. Berbagai justifikasi dapat dibangun di septar kalimat ini, tetapi retorika ini sulit untuk dapat memiliki status sebagai posisi pembeda di dunia yang kini sama sekali berbeda. Setiap negara dapat bebas meilih apa yang diigingkannya  sepanjang yang bersangkutan memiliki kekuatan militer relatif yang memadai (Waltz, 1979).

                                  Politik Luar Negeri Indonesia dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia adalah :

                                  “Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintahan Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”

                                  Politik Luar Negeri atau Kebijakan Luar Negeri tidak terlepas dari berbagai perkembangan keadaan nasional dan internasional, bahkan Politik Luar Negeri merupakan cerminan dari kebijakan dalam negeri yang diambil oleh Pemerintah. Demikian pula dengan Politik Luar Negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh banyak faktor, antara lain posisi geografis Indonesia yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra, potensi sumber daya alam serta faktor demografi atau penduduk di Indonesia, serta berbagai perkembangan yang terjadi di dunia internasional.

                                  Dengan demikian Kebijakan Luar Negeri Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Politik Luar Negeri Indonesia yang kita anut bukan menjadikan Indonesia netral terhadap suatu permasalahan melainkan suatu politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri hanya pada satu kekuatan dunia. Aktif berarti kita ikut memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun keikutsertaan kita secara aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu agar terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

                                  Aspek negatifnya yang sering dihadapi dalam kebijakan politik tersebut adalah dalam hal berhubungan dengan negara-negara maju saat ini secara terselubung masih menganut blok politik (ketika perang dingin blok barat dengan blok timur). Meski secara gamblang blok tersebut saat ini tidak terlalu ketara, namun secara praktikal mereka masih mengutamakan kepentingan dari kelompok atau bloknya. Blok yang dimaksud adalah bukan kekuatan bipolar seperti yang terjadi seperti pada era perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, namum blok disini merupakan kelompok atau perjalinan kekuatan antara satu negara dengan negara lain dan juga suatu negara negara suatu kelompok negera, yang dimana tidak hanya dalam kepentingan politik namun juga meliputi aspek pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Sedangkan Indonesia yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut tidak diutamakan kepentingannya. Tidak termasuknya Indonesia bukan salah satu negara yang kuat di dunia, sehingga tak adanya suatu tekanan yang dapat Indonesia berikan kepada negara lain demi terlaksananya kepentingan nasional.

                                  BAB III

                                  KESIMPULAN

                                  Sisi positif dari Politik Luar Negeri terhadap Indonesia :

                                  1. Politik Luar Negeri Indonesia yang bersifat “bebas aktif” membuat Indonesia menjaga jarak dengan urusan dalam negeri negara lain, dimana hal ini sesuai dengan Legal Limits Konvensi Wina 1961.
                                  2. Politik Bebas Aktif merupakan politik yang mengedepankan hubungan persahabatan, yang jauh dari sikap curiga, yang sesuai dengan Article 3 Konvensi Wina.
                                  3. Dengan Politik Bebas Aktif, Pemerintahan RI akan mempunyai banyak jalur untuk berhubungan dengan negara lain, demi terciptanya perdamaian dunia. Contoh :
                                  • Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB 2007-2008.
                                  • Pengiriman Pasukan Garuda ke Libanon.
                                  • Penyelenggaraan KTT Global Warming di Bali.

                                  Sisi negatif dari Politik Luar Negeri terhadap Indonesia :

                                  Aspek negatifnya yang sering dihadapi dalam kebijakan politik tersebut adalah dalam hal berhubungan dengan negara-negara maju saat ini secara terselubung masih menganut blok politik (ketika perang dingin blok barat dengan blok timur). Meski secara gamblang blok tersebut saat ini tidak terlalu ketara, namun secara praktikal mereka masih mengutamakan kepentingan dari kelompok atau bloknya. Sedangkan Indonesia yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut tidak diutamakan kepentingannya.





                                  Landasan dan Sumber Politik Luar Negeri Indonesia

                                  15 12 2009

                                  Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

                                  1. Landasan Idiil

                                  Pancasila sebagai landasan idiil dalam politik luar negeri Indonesia. Mohammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri  Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila, berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut menyatakan, bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negera mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik mana pun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila.

                                  1. Landasan Konstitusional

                                  Landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang dasar (UUD) 1945. hal ini berarti, pasal UUD 1945 yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, semakin jelas bahwa politik luar negeri Indonesia merupakan salah satu uapaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia, yang termuat dalam UUD 1945.

                                  1. Landasan Operasional

                                  Agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia dituangkan dalam TAP MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

                                  1. Landasan Konseptual

                                  Landasan Konseptual mengatur perumusan politik luar negeri Indonesia. Secara konseptual pengertian politik luar negeri Indonesia dapat ditemui di dalam Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah : “Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”.

                                  Sumber-sumber Politik Luar Negeri Indonesia

                                  1. Sumber Sistemik

                                  Sumber eksternal dari suatu negara yang terkait dengan struktur hubungan antar negara terdapat pola-pola aliansi yang ada antara negara-negara yang tidak terlepas dari situasi atau sistem-sistem seperti bipolar dan unipolar.

                                  1. Sumber Masyarakat

                                  Sumber internal yang terkait dengan budaya, sosial masyarakat, struktur pembangunan, ekonomi, nilai-nilai sejarah, atauoun segala unsur-unsur domestik.

                                  1. Sumber Pemerintah

                                  Sumber internal yang terkait dengan pertanggungjawaban politik.

                                  1. Sumber Ideo-Sinkratik

                                  Sumber internal yang terkait dengan pengalaman dan kepribadian seorang tokoh  politik karena itu akan mempengaruhi persepsi elit itu sendiri.

                                  Sifat-sifat Politik Luar Negeri Indonesia

                                  1.  Bebas Aktif

                                  Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 antara lain mengharuskan Indonesia untuk “….ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ….”. Ketentuan ini pada hakekatnya memberikan landasan utama sifat bebas aktif politik luar negeri RI untuk ikut memberikan sumbangan dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

                                  Politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan pada kepentingan nasional bukanlah suatu politik yang netral atau “tidak memihak” atau “mengambil jarak seimbang” secara pasif, pula suatu politik yang “acuh” ataupun menjauhkan diri dari perkembangan dan permasalahan dunia. Politik bebas aktif ditujukan untuk menghapuskan segala bentuk kolonialisme dan ekspansionisme serta merupakan upaya menghindarkan segala bentuk intervensi karena intervensi dapat membahayakan kedaulatan nasional, kemerdekaan dan keutuhan wilayah suatu negara dan menimbulkan ketegangan dunia.

                                  Pengertian bebas aktif mempunyai makna bahwa Indonesia dalam menentukan dan menjalankan politik luar negerinya bersikap mandiri. Kemandirian tersebut merupakan manifestasi perjuangan menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara, sementara kebebasan dan keaktifan politik luar negeri harus selalu dilandasi oleh jiwa ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

                                  1. Anti Kolonialisme

                                  Sejak di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Indonesia menentang secara tegas adanya penjajahan di atas bumi. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 telah menyatakan bahwa sifat politik luar negeri bebas-aktif, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia berkewajiban untuk :

                                  • Menghapuskan penjajahan baik di negerinya sendiri maupun yang ada di bagian dunia lainnya;
                                  • Memperjuangkan perdamaian dunia;
                                  • Memperjuangkan terwujudnya Tata Dunia Baru yang lebih adil, damai dan sejahtera.
                                  1. Mengabdi kepada kepentingan nasional

                                  Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya Pasal 3 yang menyatakan bahwa ”Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional”, maka dalam hal ini pelaksanaan Politik Luar Negeri difokuskan pada pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009.

                                  1. Demokratis

                                  Sifat demokratis ini dianut dalam pelaksanaan politik luar negeri RI, seperti tercermin dari pasal 11, UUD 1945 dalam Pasal 13 yaitu : bahwa semua perjanjian yang penting, termasuk konvensi-konvensi internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan suatu negara atau negara-negara lain haruslah mendapat persetujuan dari wakil-wakil rakyat melalui DPR.

                                  Sifat demokratis tersebut juga terlihat dari pengangkatan dan penerimaan duta dari negara sahabat memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.





                                  Perspektif Hubungan Internasional : Realisme

                                  15 12 2009

                                  Diawali dengan sejarah studi Hubungan Internasional yang muncul antara Perang Dunia I dan II, realisme muncul sebagai arus utama pendekatan hubungan internasional akibat ketidaksempurnaan pendekatan kaum idealis, terutama pembahasan tentang ‘perang’. Pendekatan pemikir Idealis dinilai lemah karena terlalu meremehkan ‘power,’ dan terlalu menyanjung tinggi rasionalitas manusia, bahkan meyakini bahwa negara bangsa telah mencacah sekian besar kepentingan bersama demi mengatasi ‘momok’ perang. Debat-debat mengenai permasalahan power, rasionalitas, kepentingan bersama dan perang, mulai muncul pada masa generasi baru realisme (E.H. Carr, H.J. Morgenthau, Reinhold Niebuhr, Frederick Schuman, George Kennan, dkk.) di akhir 1930-an, dimana mereka menekankan pada kemaha-luasan ‘power’ dan pertarungan alami-politik antar bangsa.

                                  Sebenarnya pemikiran mereka sudah diawali sejak jaman Thucydides (The Melian Dialogue 460-406 BC), N. Machiavelli (1496-1527), T. Hobbes (1588-1679) dan J.J. Rosseau (1712-78), yang disebut classic-realism. Realisme klasik menawarkan konsep raison d’etat (state excuse), dimana negara memiliki dalih untuk melindungi negaranya (Sebagaimana doktrin militer pre-emptative strike AS pasca containment Perang Dingin). Hal ini muncul dari asumsi bahwa lingkungan internasional tidak ada yang ‘superior,’ tidak ada satu-satunya kekuatan yang lebih tinggi yang dapat mengatur seluruh penduduk dunia. Sementara tiap negara akan selalu berusaha memaksimalkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Kondisi dunia yang anarki ini menjadikan ‘Balance of Power’ sedemikian penting untuk dijaga, tentunya dengan kode etik hukum internasional (versi Barat) sebagai konsensusnya. Untuk itu, Meinecke mengatakan, negara perlu menguatkan dan menyehatkan dirinya sebagai langkah pertama. Tetapi Machavelli juga menyarankan agar jangan sampai negara mengorbankan kepentingannya sendiri dalam memenuhi etika internasional karena sesungguhnya realisme memandang prinsip moral universal itu tidak ada, meski di tataran domestik, realis masih mengharapkan adanya etika politik yang menjamin kekuatan internal negara. “Raison d’etat” inilah yang akhirnya menjadi prekursor standar ganda.

                                  Perlu diingat bahwa dalam aliran ini, negara dianggap sebagai aktor utama dan satu-satunya yang legitimate dalam melakukan hubungan antar bangsa, dan peran negarawan menjadi luar biasa penting dalam rekomendasi para pemikir realis. Sementara itu pula, banyak kritik yang dialamatkan pada pendekatan ini. Pertanyaan yang cukup serius seperti, apakah pendekatan ini akan ‘long live’ dalam hubungan internasional? dan Apakah realisme klasik mampu memahami dan diterapkan pada masa sekarang? memunculkan banyak jawaban yang berbeda-beda. Oleh karen itu, kebanyakan teorisi hubungan internasional kontemporer melihat bahwa pusat gravitasi disiplin hubungan internasional akan segera (sedang) beralih pada neo-liberalisme, sebuah tren pendekatan yang mungkin cocok digunakan dalam menganalisa keadaan dunia pasca perang dingin.

                                  Esensi Realisme

                                  Di dalam wacana realisme klasik maupun modern terdapat kesepahaman akan segitiga ‘Tripel S’, yaitu ‘Statism’, ’Survival’, dan ‘Self-help’. Statism adalah fokus dari realisme, dimana terdapat dua ‘klaim’ yang dinamis dalam kestatisan hubungan antar bangsa. Pertama, secara teori, dalam world politics, negara adalah aktor utama dan seluruh aktor yang lainnya tidak memiliki tingkat signifikansi yang sebanding dengan state. Kedua, ‘kedaulatan’ negara menjadi penanda adanya komunitas politik mandiri, di mana ia memiliki otoritas hukum di wilayah tersebut. Namun perlu dicatat bahwa hal ini memiliki ketidaksempurnaan analisa secara empiris, di mana pelaku hubungan internasional bukan hanya negara tetapi juga institusi lain dengan adanya kesepakatan/konsensus umum para pemegang status quo (pemenang perang dunia II), kemudian juga kenyataan bahwa kedaulatan dan kekuasaan itu tidak selamanya ada di tangan rakyat, demi mewujudkan kestabilan domestik. Begitu juga analisis secara normatif (Normativitas yang masih berakar dari pemahaman liberal-secular/capitalism), di mana negara sendiri ternyata tidak mampu mengatasi problem global kolektif semisal kelaparan, kemiskinan serta berkurangnya cadangan makanan dunia, degradasi kondisi lingkungan, dan pelanggaran HAM.

                                  Survival, tujuan utama pengorganisasian negara adalah keteraturan dalam mempertahankan kehidupan masyarakat, ini adalah kepentingan nasional terbesar yang harus disadari setiap pemimpin politik. Pemimpin politik ini jua-lah yang akan menentukan sikap negaranya dalam pandangannya atas keamanan internasional serta kerja sama, apakah offensive atau deffensive. Dan kepentingan ekonomi, budaya, serta yang lain hanyalah dianggap sebagai bagian dari “low politics”. Dalam rangka menyelenggarakan keamanan negara itu pula, pemimpin harus memberlakukan kode etik yang digunakan untuk menghukumi tindakan seseorang/sebuah institusi, yaitu berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, bukan berdasarkan pada benar-tidaknya tindakan tersebut. Jikalau-pun ada sebuah moral universal, bagi politikus realis, hal ini hanya berlaku pada komunitas tertentu saja. Tentunya pandangan ini masih memiliki kelemahan, yaitu pada batasan yang tidak jelas, sampai manakah negara harus berperan dalam rangka memenuhi kebutuhan survival tadi.

                                  Self-help, pemikir realis berasumsi bahwa tidak akan ada satu negara pun di dunia ini yang berani menjamin eksistensi kita secara struktural baik ditingkat domestik maupun internasional (dilema keamanan – meski tidak semua konflik yang terjadi, baik domestik maupun internasional disebabkan oleh security dilemma, akan tetapi secara historis lebih banyak disebabkan oleh negara ‘predator’). Dalam politik internasional tidaklah mungkin ada jalinan persahabatan, kepercayaan, dan kehormatan yang logikanya akan mengurangi power gain sebuah state. Yang terjadi hanyalah kondisi ketidakpastian yang disebabkan tiadanya pemerintahan global. Konsep ko-eksistensi yang dimunculkan oleh dilema keamanan hanya didapatkan melalui pemeliharaan balance of power, dimana balance itu sendiri tidaklah statis. Dan kerjasama yang terbatas akan dilakukan hanya jika state menginginkan sesuatu yang lebih dari negara yang lain. Patut disadari pula akan adanya kritik bahwa self-help ini bukanlah sesuatu yang tak terelakkan bagi sebuah dunia tanpa satu otoritas kekuatan, tetapi lebih merupakan strategi yang dipilih untuk dimainkan oleh aktor negara.

                                  Karena pada faktanya, ada negara yang lebih memilih bergabung dalam sebuah sistem keamanan kolektif atau dalam bentuk integrasi kawasan. Memang ditengarai kondisi politik dunia saat ini yang memunculkan lembaga/organisasi internasional semacam WTO, PBB dan anak cabangnya merupakan isyarat dari kemenangan pendekatan liberalisme, walaupun realisme dan liberalisme Barat tetap merujuk pada satu kepentingan (terjaganya status quo peradaban kapitalisme liberal sekuler).

                                  Secara singkat dapat dijelaskan pandangan-pandangan kaum realis dalam melihat negara dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut :

                                  1. Negara selalu mempunyai kepentingan yang berbenturan.
                                  2. Perbedaan kepentingan akan menimbulkan perang atau konflik.
                                  3. Power yang dimiliki oleh suatu negara sangat mempengaruhi penyelesaian konflik dan menentukan pengaruhnya atas negara lain.
                                  4. Politik didefinisikan sebagai memperluas power, mempertahankan, dan menunjukan power.
                                  5. Setiap negara dianjurkan untuk membangun kekuatan, beraliansi dengan negara lain, dan memecah belah kekuatan negara lain (divide and rule).
                                  6. Perdamaian akan tercapai jika telah terwujud Balance of Power atau keseimbangan kekuatan jika yaitu keadaan ketika tidak ada sutu kekuatan yang mendominasi sistem internasional.
                                  7. Setiap negara akan selalu bergerak dan berbuat berdasarkan kepentingan nasionalnya.

                                  Realisme dan Perkembangnnya

                                  Ada kesulitan untuk mendapatkan konsensus dalam literatur yang selama ini ada, tentang makna Realisme dalam sebuah teori yang koheren (meski Keohane (1989) dan Gilpin (1986) dalam studinya telah mendapati nilai inti kolektif dalam realisme, yaitu pandangan state sebagai aktor, state sebagai rasionalitas, state sebagai power maximizer). Memang perbedaan yang ada dalam tipe-tipe Realisme memiliki alasan yang baik untuk sengaja diklasifikasikan.

                                  Klasifikasi yang pertama didasarkan pada waktu kemunculannya, yaitu realisme klasik (hingga abad 20), realisme modern (1939-79), dan neo-realisme (1979-sampai sekarang). Tetapi pembagian semacam ini tidaklah memberikan solusi atas perbedaan-perbedaan yang ada dalam pemikir yang satu masa, contohnya ketidaksepakatan para pemikir realisme klasik tentang penyebab perang. Klasifikasi kedua adalah didasarkan pada tema-tema yang diusung, R.B.J. Walker, membuat permbedaan antara ‘historical or practical realism’ dengan structural realism (1993). Pembedaan dilanjutkan setelah menganalisa tulisan Thomas Hobbes, muncul tipe baru dalam realisme, yaitu Liberal realism.

                                  Realism historis/praktis menekankan pemahaman bahwa ‘prinsip’ ada dibawah ‘policies’, kemampuan utama pemimpin negara adalah untuk menerima, menerapkan (adaptasi) dan merubah konfigurasi power politik dalam world politics. Dan realisme dijadikan lisensi state untuk melakukan tindakan demi memenuhi kebutuhan survival. Tokoh utama realisme historis ini adalah Machiavelli (Il Prince, 1532), dan E.H. Carr (The Twenty years crisis 1919-1939, 1939). Robert Ashley membedakan lagi antara Machiavelli sebagai realisme praktik dan E.H. Carr sebagai realisme teknik.

                                  Realisme struktural melihat realisme sebagai kondisi permanen konflik atau persiapan menuju konflik. Terdapat dua sayap di sini, sayap pertama digadangi oleh Thucydides (The Peloponnesian War, 400 BC) dan H.J. Morgenthau (Politics Among Nations, 1948), yang menekankan bahwa sifat alami manusia itu sendirilah yang merupakan struktur, sedangkan hukum, keadilan, dan masyarakat tidak begitu diperhatikan. Sayap kedua diwakili oleh J.J. Rousseau (The State of War, 1750) dan Kenneth Waltz (Theory of International Politics, 1979) yang menyakini bahwa anarki adalah struktur yang menimbulkan ketakutan, kecemburuan, keraguan dan perasaan tidak aman sehingga membentuk dan memaksa perilaku negara. Sementara itu Thomas Hobbes (Leviathan, 1651) dan Hedley Bull (The Anarchial Society, 1977) menawarkan realisme liberal yang menolak pesimisme kaum strukturalis dan praksis, dimana kondisi anakhi (State of War) dapat dikurangi nilai resikonya dengan mengatur power diantara negara negara pemimpin melalui konstruksi aturan-aturan dasar bagi koeksistensi mereka sendiri.

                                  Sebagai varian dari realisme, neorealisme seringkali dikenal dengan realisme struktural, yang dibedakan dengan realisme tradisional. Sebagaimana realisme, neorealisme menjadikan negara dan perilaku negara fokusnya dan berusaha menjawab pertanyaan mengapa perilaku negara selalu terkait dengan kekerasan. Semua tradisi realis berangkat dari filsafat keharusan (the philosophy of necessity) yakni melihat perilaku negara sebagai produk dari sebuah kondisi yang tak terelakkan. Dalam pemikiran realis, baik tradisional maupun struktural, perilaku negara yang keras merupakan konsekuensi dari endemiknya kekuasaan dalam politik internasional, seperti secara jelas diekspresikan oleh Morgenthau, “international politics is… struggle for power”. Dalam artian filsafat keharusan ini, politik internasional bersifat amoral.

                                  Tetapi, realisme tradisional dan realisme struktural menjelaskan secara berbeda mengapa politik internasional memiliki karakter endemik yang ditandai dengan perebutan kekuasaan. Bagi realis tradisional, perebutan kekuasaan yang berlangsung terus menerus dalam politik internasional bersumber pada hakekat manusia. Berangkat dari pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh antara lain Tucydides, Machiavelli dan Hobbes, yang melihat pada dasarnya manusia bersifat self-interested dan dalam kondisi state of nature akan berperang satu sama lain, realis tradisional  memproyeksikan negara akan memiliki karakter yang sama, karena politik internasional pada dasarnya adalah gambaran dari state of nature dalam arti yang sebenarnya, tidak lagi merupakan kondisi hipotetis sebagaimana yang digambarkan oleh Hobbes dalam Leviathan.

                                  Dengan istilah “Leviathan” negara dilukiskan seperti monster raksasa purbakala yang hidup dilautan. Namun dalam gambaran sampul buku itu dilukiskan bukan sebagai monster purba ala kitab suci, melainkan sebagai manusia raksasa ysng terdiri atas banyak manusia kecil. Ini mengingatkan kita akan macroanthropos (manusia besar) dalam buku Plato, politeia. Begini bunyi teks Leviathan:

                                  “Alam telah membuat manusia-manusia sedemikian samanya dalam kemampuan tubuh dan pikiran. Kadang seorang yang jelas-jelas lebih kuat fisiknya atau cepat berpikir daripada yang lain, tetapi jika semua itu dihitung, perbedaan di antara mereka tidak begitu penting… karena dalam hal kekuatan fisik, entah dengan cara rahasia atau dengan persengkokolan dengan orang-orang lain yang berada dalam keadaan bahaya yang sama dengan dirinya… karena itu, jelaslah bahwa selama tidak ada kekuasaan yang mereka takuti bersama, mereka berada dalam keadaan yang disebut perang, dan perang seperti itu adalah perang setiap orang melawan orang…”.

                                  Dari sini Hobbes berhasil menarik suatu perbandingan antara hubungan internasional dan keadaan asli (state of nature), yang menggambarkan sistem negara internasional sebagai negara yang mempunyai “sikap perang” secara terus menerus. Sebagaimana Hobbes mengatakan:

                                  “Pada semua zaman, raja-raja, orang-orang yang mempunyai otoritas tertinggi, disebabkan independensi mereka, berada dalam kecemburuan terus-menerus, dan dalam negara dan sikap gladiator-gladiator, yang mempunyai senjata-senjata mereka yang membidik, dan mata mereka tidak jujur satu sama lain; yakni benteng-benteng, garnisun-garnisun, dan senjata-senjata mereka di perbatasan-perbatasan kerajaan mereka; dan mata mereka diarahkan terus menerus pada tetangga-tetangga mereka”.

                                  Perang “semua lawan semua” dipandang sebagai suatu ancaman yang terus menerus, karena masing-masing negara berada dalam kebebasan bertindak untuk menjamin kepentingan-kepentingannya sendiri tanpa dirintangi oleh kritik agama atau moral yang lebih tinggi:

                                  “Dalam negara-negara dan persemakmuran-persemakmuran yang tidak tergantung sama lain, setiap persemakmuran (bukan setiap orang) mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat apa yang akan dipertimbangkan (yakni apa yang akan dipertimbangkan orang, atau majelis yang mewakilinya) paling baik hasilnya bagi keuntungan mereka”.

                                  Kemungkinan perang yang selalu ada ini membuat persemakmuran bersifat permanen, karena hal itu memungkinkan negara untuk memperbesar kekuasaannya dengan mengorbankan negara-negara lain. Akan merupakan kekeliruan belaka kalau kita percaya pada pandangan sekilas bahwa terdapat ketidak-konsistenan mencolok antara dukungan Hobbes bagi perlunya keamanan individu dengan ketidakstabilan yang inheren dalam konsepnya tentang persemakmuran. Di sini pun lagi-lagi ia mencoba meyakinkan kita, mencoba menarik perhatian kita pada naluri dasar tertentu, yakni naluri untuk mendapatkan rasa aman, yang dia ketahui betul-betul hanya dapat bersemi dalam diri para warga Leviathan, berbentuk ketaatan mutlak terhadap kekuasaan yang “mempesona mereka semua”, yakni dalam ketakutan yang memukau dan mencekam-yang jelas bukan merupakan sentimen dasar manusia yang betul-betul merasa aman.

                                  Penegasan Hobbes bahwa kekuasaan adalah motor dari semua hal baik yang manusiawi maupun yang ilahi (bukan kekuasaan Tuhan atas manusia “tidak disebabkan karena Tuhan menciptakan mereka … tetapi karena kekuasaan yang tak dapat dielakkan”). Korelasi filosofis dari ketidakstabilan inheren sebuah masyarakat yang didasarkan pada kekuasaan ialah gambaran mengenai proses sejarah yang tak kenal henti yang agar konsisten dengan pertumbuhan kekuasaan yang terus-menerus, mau tak mau mencaplok individu-individu, bangsa-bangsa, dan akhirnya seluruh umat manusia. Sehingga mereka selalu dalam keadaan perang. Perang antara setiap manusia terhadap manusia lainnya (war of every man against every man).

                                  Dalam keadaan seperti ini, setiap manusia akan mengutamakan keselamatan diri sendiri (self-preservation) dengan jalan memperbesar kekuasaan yang ada padanya. Padahal seluruh manusia berkedudukan sama ditinjau dari segi kemampuan, dan kemampuan sama di antara manusia yang terpenting adalah kemampuan untuk saling membunuh. Untuk meningkatkan kemampuan ini sudah barang tentu diperlukan kekuasaan yang terus meningkat. Di samping itu keselamatan diri manusia hanya dapat dijamin bila manusia mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada apa yang telah dimilikinya. Lebih lanjut Hobbes mengatakan:

                                  I pun for a general indication of all mankind, a perpetual and restless desire of power after power, that ceaseth only in death. And the cause of this is not always that a man hopes for a more intensive delight than he has already attained to; or that he cannot be content with a more moderate power: but because he cannot assure the power and means to leave well, which he hath present, without the acquisition of more”.

                                  Bila kita kaitkan pandangan realisme Hobbesian ini dengan situasi internasional yang terus saja begejolak hingga saat ini, pandangannya tentu terasa sangat relevan, mengingat negara-negara modern pada hakikatnya hidup dalam keadaan asali tanpa adanya suatu pemerintahan dunia yang bersifat supranasional dan memiliki otoritas terakhir di atas kedaulatan masing-masing negara. Karena itu Kant dalam karyanya Zum Ewigen Frieden (menuju perdamaian abadi) mencoba mematahkan sikap pesimisme Hobbes dengan usulan filosofis liberalisme: yang salah satu usulan tersebut berupaya menciptakan sebuah otoritas internasional tunggal agar dapat menjadi sistem rambu lalu lintas tertinggi yang dapat mengatur jalannya roda hubungan internasional.

                                  Bagi realisme struktural, penjelasan terhadap endemiknya perebutan kekuasaan dalam politik internasional bukan berasal dari hakekat manusia (negara), melainkan dari struktur yang menjadi konteks dari perilaku negara-negara. Dalam sebuah sistem yang secara struktural anarkhi, negara harus bertindak semata-mata berdasarkan kepentingannya sendiri, yang berarti mengejar kekuasaan sebesar-besarnya. Dalam sistem yang anarkhi, negara tidak bisa menggantungkan keamanan dan kelangsungan hidupnya pada negara atau institusi lain, melainkan pada kemampuannya sendiri (self-help), yakni mengumpulkan berbagai sarana terutama (tetapi bukan satu-satunya) militer untuk berperang melawan negara lain. Tetapi, kebutuhan sebuah negara untuk mempertahankan diri dengan memperkuat kekekuatan militernya, bagi negara lain merupakan sumber acaman dan menuntut negara lain tersebut melakukan hal yang sama, dan dikenal sebagai dilema keamanan (security dilemma).

                                  Untuk menekankan pentingnya struktur sebagai pembentuk perilaku negara, neorealis membedakan secara tegas karakter politik internasional yang anarkhis dengan politik domestik yang hirarkhis, yang menggambarkan dua prinsip pengorganisasian sistem yang berbeda (the ordering principle of the system). Dua karakteristik lain yang membentuk pemikiran neorealis adalah karakter unit dalam sistem dan distribusi kapasitas unit dalam sistem (Waltz, 1979). Karakter unit dalam sistem mengacu pada fungsi yang dijalankan oleh unit-unit dalam sistem, yakni negara. Dalam pandangan neorealis, semua unit memiliki fungsi yang sama yakni menjamin kelangsungan hidupnya. Tetapi, sekalipun semua negara memiliki fungsi yang sama, negara-negara tersebut berbeda dalam kemampuan, sebagaimana tercermin dalam distribusi kekuasaan yang seringkali tidak seimbang dan sering berubah. Singkatnya, seperti ditulis oleh Waltz, semua negara ‚memiliki kesamaan tugas,  tetapi tidak dalam kemampuan untuk menjalankannya. Perbedaannya terletak pada kapabilitas, bukan pada fungsi mereka.

                                  Beberapa tokoh utama neorealisme antara lain Kenneth Waltz, Stephen Krasner, Robert Gilpin, Barry Buzan, Richard Little dan Charles Jones. Diantara tokoh-tokoh ini, Kenneth Waltz merupakan yang paling menonjol dalam kaitannya dengan perkembangan teoretis studi hubungan internasional. Karyanya, Theory of International Politics, bukan hanya dianggap sebagai karya yang paling komprehensif dan elaboratif yang menggambarkan pemikiran dan posisi neorealism, tetapi juga merupakan produk dari upaya yang sangat ambisius untuk menjadikan Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin yang mapan, yang sederajat dengan disiplin lain.

                                  Theory of Internasional Politics dimaksudkan oleh Waltz untuk memberikan kemampuan eksplanasi yang sangat tinggi (dalam bentuk hubungan kausalitas antar variabel) terhadap fenomena-fenomena politik internasional. Kemampuan ini merupakan kriteria yang sangat penting yang harus dimiliki oleh Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin, tetapi gagal ditunjukkan oleh realisme. Realisme gagal menjelaskan  mengapa berbagai negara yang berbeda atau bahkan bertentangan, misalnya, secara ideologis ataupun politik, tetap berperilaku sama. Mengapa Uni Soviet yang komunis dan Amerika yang liberal kapitalis sama-sama teribat dalam kompetisi merebut kekuasaan, membangun kekuatan militer, atau mengembangkan pengaruh (sphere of influence)? Menurut Waltz, kegagalan realisme menjelaskan kesamaan perilaku berasal dari metodologi yang digunakannya, yakni metodologi behaviouris. Metodologi ini terlalu mengabaikan aspek faktor penting yang menjadi batas-batas kebijakan luar negeri atau perilaku negara. Aspek penting yang menjadikan perilaku negara homogin, dalam pemikiran Waltz, terletak pada kekuatan sistemik, yakni struktur internasional.

                                  Secara metodologis, pemikiran Waltz berbeda dengan metodologi behaviouris dalam artian bahwa mereka memberi penekanan pada peringkat analisa yang berbeda: unit dan struktur. Metodologi behaviouris berusaha menjelaskan produk politik (perilaku atau kebijakan negara) dengan jalan mengamati unit-unit atau bagian-bagian yang membentuk sistem. Dengan cara ini, semua yang terjadi dalam politik internasional dijelaskan dengan melihat perilaku dan hubungan antar unit dalam politik internasional (negara), yakni perilaku dan interaksi yang didasari oleh tuntutan alami yang dimiliki oleh negara (prinsip-prinsip hakekat manusia) untuk berperilaku sesuai dengan kepentingannya (self-interested), yang dalam prakteknya didefinisikan dengan kekuasaan. Metodologi behaviouris oleh Waltz dikategorikan sebagai teori yang reduksionis.

                                  Metodologi strukturalis Waltz bersifat sistemik, yakni menempatkan sistem sebagai unit analisanya. Karakter sistemik lebih menjanjikan daripada karakter reduksionis karena mampu menjelaskan politik internasional, melalui hubungan kausal, yang sangat membatasi dan menentukan perilaku negara.

                                  Ambisi Waltz untuk menghasilkan sebuah teori Hubungan Internasional yang sederajat dengan teori dalam disiplin-disiplin yang lebih mapan, menghasilkan reaksi yang sangat keras dari para ilmuwan Hubungan Internasional. Bahkan, tidak terlalu berlebihan juga ada kecenderungan untuk melihat perdebatan ketiga dalam Hubungan Internasional pada dasarnya adalah perdebatan antara Waltz dengan hampir semua teoritisi lain dengan tradisi pemikiran yang sangat berbeda-beda.

                                  Perbedaan mendasar lain antara realisme klasik dan neorealisme adalah realisme lebih mendasarkan pusat perhatiannya pada aktor utama politin internasional sedangkan neorealisme lebih mendasarkan perhatiannya pada struktur. Sebab neorealis berasumsi bahwa struktur-struktur itulah yang mendasari tindakan. Inilah yang mendasari teori Waltz sebagai teori realis-sturktualism.

                                  Teori yang ditawarkan oleh Waltz adalah tentang pentingnya stuktur anarki yang memberikan pembatasan pada tindakan para aktor politik. Negera-negara memiliki kesamaan dalam segala fungsinya seperti mengumpulkan pajak, dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Waltz berpendapat bahwa negara dibedakan dari besar kecilnya kapabilitas yang dimiliki dan struktur akan dapat berubah dari besar kecilnya kapabilitas yang dimiliki dan stuktur akan dapat berubah sesuai dengan distribusi kepabilitas antar unit-sistem. Perubahan ini merupakan bentuk pergeseran posisi kapabilitas dan kekuatan negara-negara besar yang mendominasi.

                                  Ontologi atau asumsi dasar neorealisme Waltz tidak jauh berbeda dari realisme klasik yaitu :

                                  1. Keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan pada akhirnya diselesaikan melalui perang.
                                  2. Menjungjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara.
                                  3. Skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik.
                                  4. Sifat alamiah suatu negara adalah anarki.

                                  Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa teori yang dikemukakan Waltz ini memiliki perbedaan asumsi dasar pada bagian pemahaman sifat dasar manusia. Karena Waltz tidak beranggapan bahwa setiap manusia tidak digambarkan sebagai orang yang selalu cemas akan keselamatan dan kelangsungan hidupnya. Neorealisme ini lebih memfokuskan pada struktur internasional yang dapat memanage masalah internasional. Struktur itu sendiri memberikan batasan-batasan para pemimpin negara dalam menentukan arah kebijakannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa neorealisme yang diusung oleh Waltz lebih membahas tentang hambatan-hambatan struktural kebijakan luar negeri. Dari asumsi dasar tentang keselamatan dan kelangsungan hidup dan poin lain yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dibagi menjadi beberapa konsep. Konsep-konsep itu memiliki nilai normatif. Konsep-konsep yang berkaitan dengan aspek tersebut adalah :

                                  1. Konsep kedaulatan negara konsep ini menyatakan bahwa negara adalah berdaulat jadi negara tersebut menentukan sendiri bagaimana negara tersebut akan menentukan kebijakan internal dan eksternalnya. Negara yang berdaulat biasanya dicirikan sebagai negara yang merdeka atau dengan istilah kemerdekaan, dimana negara tersebut merdeka dari negara berdaulat lain. Dalam pemberian gelar bukan hanya sekedar diperhatikan dari sisi empiriknya saja namum juga harus dipandang dari sisi normatifnya. Pernyataan ini didukung oleh Waltz dengan pernyataannya bahwa semua negara adalah sederajat hanya dalam legal formal saja, bahkan sangat jauh berbeda, mereka tidak sederajat baik dari subtansi maupun materi. Dengan kata lain Waltz mengakui bahwa suatu norma tentang persamaan memang ada dan diharapkan oleh negara-negara tersebut. Inilah yang menunjukan bahwa Waltzian diilhami oleh aspek-aspek normatif, salah satunya adalah keselamatan dan kelangsungan hidup.
                                  2. Konsep kepentingan nasional konsep ini mengacu pada pilihan dimana setiap negara menetapkan cara yang terbaik untuk mendapatkan kepentingannya. Perbedaan konsep kepentingan antara realisme dan neorealisme Waltz adalah pemimpin negara dalam pandangan realisme memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan mengacu pada petunjuk yang digariskan oleh kepentingan nasional, dan mereka dapat dipersalahkan apabila terjadi kegagalan ketika melakukannya sedangkan realis-strukturalisme berpendapat bahwa para pemimpin negara akan secara otomatis melakukan hal tersebut.
                                  3. Pendapat Waltz mengenai ketertiban internasional dan kebijkan luar negeri, ketertiban nasional dapat dihubungkan dengan sistem internasional yang mengaturnya. Realis klasik berpendapat bahwa pemimpin negara dapat dikritik apabila pemimpin negara tersebut melakukan kegagalan dalam menjalankan sistem internasional terutama saat gagal memelihara ketertiban internasional. Sedangkan Waltz menyatakan bahwa kepentingan besar dalam sistem dan manajemen mereka bukan saja sesuatu yang menjanjikan tetapi juga sesuatu yang bermanfaat. Waltz mengganggap itu semua sebagai “ought to be”.

                                  Selain neorealisme yang dibawa oleh Waltz yang dikenal sebagai realis strukturalisme seorang tokoh neorealisme lain yaitu Schelling yang membawakan bentuk yang sedikit berbeda yang dikenal dengan istilah realisme strategis. Keduanya sama-sama berkembang di era perang dingin. Inti yang diuraikan Schelling adalah mengenai logika dan kiat membuat pilihan rasional tentang kebijakan luar negeri. Dalam kaitannya dengan perang dingin Schelling mencoba untuk menunjukan strategi yang didasarkan pada “teori permainan” dapat menjelaskan persaingan nuklir diantara dua negara super power.

                                  Jadi pada sarnya paham yang dibawa oleh Waltz dan Schelling adalah sama termasuk dalam asumsinya dan letak perbedaannya terdapat pada titik konsentrasinya jika jika Waltz lebih memilih dengan strukturalisme sedangkan Schelling lebih menekankan rasionalitas dalam merancang strategi.





                                  Q&A : Kewarganegaraan

                                  15 12 2009
                                  1. Mengapa Kewiraan diganti menjadi Kewarganegaraan?

                                  Karena setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto yang menghasilkan berbagai perubahan penting, tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 dikeluarkan untuk mencabut Tap MPR No.II/MPR/1978 tentang P4 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Juga pada tahun 2000, mata kuliah kewiraan tidak lagi urusan Dephan, yang dinilai cenderung militeristik, tetapi diserahkan kepada Depdiknas. Oleh Depdiknas pun diganti Kewiraan diganti dengan Kewarganegaraan.

                                  1. Mengapa mahasiswa masih perlu mempelajari kewarganegaraan?

                                  Dengan adanya pendidikan kewarganegraan, negara indonesia mempunyai ciri khas sebagai negara yang berasaskan pancasila.Sesungguhnya dari segi konseptual makro kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, secara intrinsik telah mengakomodasikan pasal-pasal dari the Declaration of Human Rights. Bahkan secara faktual telah dijabarkan dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) mata pelajaran kewarganegaraan (PPKn) pada setiap jenis dan jenjang SD,SLTP dan SM,dalam bentuk uraian materi (Darmiasti,dkk.1996). Demikian halnya pelajaranan PPKn dinyatakan sebagai bagian integral bidang pendidikan sosial pada dasarnya memiliki potensi bagi pengembangan “democratic values and beliefs (NCSS,1992) sehingga strategi pengajaran yang indoktrinatif perlu disesuai-kan menjadi “inquiry-oriented transmission”. Membandingkan hal-hal ini dengan fenomena yang diungkap di bagian depan menimbulkan pemasalahan pembangunan pendidikan dan kontribusi pembentukan civil society (masyarakat sipil yang berkeadaban) dan berwawasan nasional.

                                  1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan :

                                  a)Keluarga :

                                  Definisi keluarga sangat bermacam-macam tergantung dari dimensi (sudut pandang) mana seseorang membuat definisi, perbedaan ini dapat terjadi karena dilihat dari dimensi sosial, interaksional, formalitas, tradisional atau yang lainnya.

                                  Definisi yang berorientasi pada formalitas atau legalitas “Keluarga berkumpulnya dua orang atau lebih dan saling berinteraksi yang ada suatu ikatan perkawinan ataupun adopsi”.

                                  Definisi keluarga saat ini harus menggambarkan bentuk-bentuk keluarga yang ada sekarang di masyarakat.

                                  Burgess dkk. (1963) membuat definisi yang berorientasi pada tradisi dan digunakan sebagai referensi secara luas :

                                  1. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah dan ikatan adopsi.
                                  2. Para anggota sebuah keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga atau jika mereka hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga sebagai rumah mereka.
                                  3. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran-peran sosial seperti suami-istri, ayah dan ibu, anak laki dan perempuan, saudara dan saudari.
                                  4. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri unik tersendiri (Friedman, 1998).

                                  Whall (1986) dalam analisis konsep tentang keluarga sebagai unit yang perlu dirawat, ia mendefinisikan keluarga sebagai kelompok yang mengidentifikasikan diri dengan anggotanya yang terdiri dari dua individu atau lebih yang asosiasinya dicirikan oleh istilah-istilah khusus, yang boleh jadi tidak diikat oleh hubungan darah atau hukum, tapi yang berfungsi sedemikian rupa sehingga mereka menganggap diri mereka sebagai sebuah keluarga.

                                  Family Service America (1984) mendefinisikan keluarga dalam suatu cara yang komprehensif, yaitu sebagai ”dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan-ikatan kebersamaan dan keintiman”.

                                  Dalam menyatukan kedua gagasan sentra dari definisi-definisi diatas, keluarga menunjuk kepada dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan-ikatan kebersamaan dan ikatan emosional dan yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai bagian dari keluarga (Hariyanto, 2005).

                                  Taylor, 1979 memberikan pengertian secara sederhana keluarga dipandang sebagai sebuah sistem sosial, The family is comprised of a network of a continually evolving interpersonal unions (structure). It is linked of bonds of closeness, security, identity, support and sharing (bonding), and is demarcated by genetic heritage, legal sanction, and interpersonal alliance (boundaries). The family is perpetuated to fill individual biologic, economic, psychologic and social needs (function).

                                  Definisi-definisi tambahan tentang keluarga berikut ini mengkonotasikan tipe-tipe keluarga secara umum yang dikemukakan untuk mempermudah pemahaman terhadap literatur tentang keluarga:

                                  • Keluarga inti (konjugal) yaitu keluarga yang menikah, sebagai orang tua atau pemberi nafkah. Keluarga inti terdiri dari suami, istri dan anak-anak kandung mereka, anak adopsi atau keduanya.
                                  • Keluarga orientasi (keluarga asal) yaitu unit keluarga yang didalamnya seseorang dilahirkan.
                                  • Keluarga besar yaitu keluarga inti dan orang-orang yang berhubungan (oleh darah), yang paling lazim menjadi anggota keluarga orientasi yaitu salah satu teman keluarga inti. Berikut ini termasuk sanak keluarga, kakek/nenek, tante, paman dan sepupu.

                                  b)      Masyarakat :

                                  Secara definisi, masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling berinteraksi dan memiliki komponen perubahan yang dapat mengikat satu individu dengan individu lain dengan perilakunya. Sedangkan perubahan merupakan peralihan kondisi yang tadinya buruk, menjadi baik. Masyarakat yang berubah adalah masyarakat yang terdiri dari individu berkepribadian (personality) baik. Personality tidak dibentuk dari performance dan style seseorang, melainkan dari adanya daya intelektual dan perbuatan. Selanjutnya, tidak hanya membentuk saja, tapi juga disertai upaya menjadikan personality tersebut berkualitas.

                                  c)      Bangsa :

                                  Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud, halaman 89). Dengan demikian, Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah : Nusantara/Indonesia.

                                  d)     Negara :

                                  1. I.      Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
                                  2. II.      Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu permerintahan melalui hukum yang mengikat msyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya.

                                  4.     Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia :

                                  HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

                                  Kita bangsa Indonesia telah menetapkan pengertian (definisi) HAM sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang nomor 39/1999 sebagai berikut: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia “.

                                  Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :

                                  1. Hak asasi pribadi / personal Right
                                  – Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
                                  – Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
                                  – Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
                                  – Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

                                  2. Hak asasi politik / Political Right
                                  – Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
                                  – hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
                                  – Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
                                  – Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

                                  3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
                                  – Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
                                  – Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
                                  – Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

                                  4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
                                  – Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
                                  – Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
                                  – Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
                                  – Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
                                  – Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

                                  5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
                                  – Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
                                  – Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan   penyelidikan di mata hukum.

                                  6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
                                  – Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
                                  – Hak mendapatkan pengajaran
                                  – Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat








                                  Ikuti

                                  Get every new post delivered to your Inbox.