Wawasan Nusantara

15 12 2009

A. Pengertian

“Wawasan Nusantara”, yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta wilayah dalam menyelanggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Pengertian ini kemudian direvisi oleh tim kelompok kerja LEMHANAS diusulkan sebagai bahan penyusunan GBHN, dalam sidang umum MPR 1999 dengan rumusan “Wawasan Nusantara” adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelanggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara unutk mencapai tujuan nasional.

Oleh karena itu wwasan selain menunjukan kegiatan untuk mengetahui isi serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cara pandang, cara lihat atau cara tanggap indrawi. Sedangkan Nusantara merupakan rangkaian kata-kata Nusa dan Antara, yang menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta diantara benua Asia dan Australia.

Berdasarkan pengertian-pengertian inilah, maka Wawasan Nusantara dapat dikatakan merupakan suatu pandangan, sikap pendirian dan keyakinan bangsa Indonesia yang telah lama dikenal dan dianut, namum tidak dirumuskan secara eksplisit dan sistematis. Dan barulah setelah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973, dirumuskan Wawasan Nusantara mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.

Dari sekian banyak pengertian seperti tersebut di atas, maka pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara ialah adalah geopolitik Indonesia, yang disimpulkan sebagai “cara padang dan sikap bangsai Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragama dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

B. Landasan Idiil dan Konstitusional

Sebagai suatu cara pandang untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional dipergunakan 2 landasan pemikiran , yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Hal ini dikarenakan karena Pancasila tekah diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang terumuskan dalan Pembukaan UUD 1945, yang pada hakekatnya mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan, dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional.

Karena pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan landasan idiil dan dasar negara sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka seharusnyalah dan sewajarnyalah kalau Pancasila itu menjadi landasan idiil dan landasan konstitusional Wawasan Nusantara, karena UUD 1945 telah merupakan konsitusi dasar yang menjadi pedoman pokok sekaligus merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

C. Unsur Dasar Wawasan Nusantara

  1. Wadah (contour)

Wadah kehidupan bermayarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka budaya ialah bangsa Indonesia. Setelah menegara dalm negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik, sedangkan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infra struktur politik.

Dari Penjelasan di atas, dapatlah dilihat bahwa wadah yang dimaksud dalam unsur pertama ini adalah batas ruang lingkup atau bentuk wujud dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diumumkan melalui Dekrit Juanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa bentuk geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil. Deklarasi ini kemudian disahkan melalui Perpu No. 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Bentuk wujud ini tidak dapat dipisahkan dari azaz Archipelago yang telah diperjuangkan pada pertemuan konvensi hukum laut internasional tahun 1982, mengikat semua negara. Oleh karena itu bentuk nusantara batas-batasnya ditentukan oleh laut, sejauh 12 mil dengan di dalamnya terdapat pulau-pulau serta gugusan pulau, berjumlah 17.508 buah pulau (11.808 diantanya belum mempunyai nama), yang satu sama lain dihubungkan, tidak dipisahkan oleh air, baik berupa laut dan selat. Dengan demikian bentuk wujud nusantara sekarang ini terdiri 65% wilayah laut/perairan dan 35% daratan. Luas seluruhnya kira-kira 5 juta km2 luas daratan, dengan panjang pantai 81.000 km. Adapun topografi daratannya merupakan pegunungan dengan gunung-gunung berapi, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Nusantara Indonesia disamping bentuk wujud di atas, juga mempunyai letak geografis yang khas, yaitu sebagai inti daripada posisi silang dunia, yang mempunyai pengaruh yang besar dalam tata kehidupan dan sifat perikehidupan nasionalnya.

  1. Isi (content)

“Isi” adalah inspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Menyadari bahwa untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Oleh karena itu “isi” menyangkut dua hal yang esensial yakni: Pertama, Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita tujuan nasional, dan Kedua. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

Berdasarkan kedua hal yang disebutkan di atas, maka dapat dilihat tujuan nasional yang telah dirumuskan dalam pembukaan undang-undang dasar kita yang, berbunyi “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Merupakan bentuk nyata dari isi konsepsi wawasan nusantara yang harus menjadi cita-cita seluruh bangsa Indonesia, yang pada hakekatnya bertujuan unutk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia dan pula untuk kebahagiaan serta perdamaian bagi seluruh umat manusia.

D. Asas Wawasan Nusantara

Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud, demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama. Harus disadari bahwa kalau asas Wawasan Nusantara diabaikan atau ditinggalkan, maka dapat dipastikan komponen/unsur pembentuk kesepakatan bersama akan mengabaikan/melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa cerai berainya bangsa dan negara Indonesia.

Asas Wawasan Nusantara terdiri dari :

  1. Kepentingan yang sama. Pada waktu penegakan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia itu adalah menghadapi penjajahan secara fisik dan bangsa lain, maka sekarang ini bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan dari bangsa asing dengan cara lain, seperti mendapat tekanan dan paksaan baik secara halus maupun kasar dalam kehidupan di dalam negeri dengan cara adu domba dan pecah belah bangsa yang lebih halus daripada di zaman penjajahan. Sedangkan dalam pergaulan internasional dengan menggunakan dalih hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, dan lingkungan hidup.

Tujuan yang sama adalah tercapainya kesejahteraan/kemakmuran dan rasa aman yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

  1. Keadilan, yang berarti bahwa sesuainya hasil/pembagian hasil atau menikmati kemakmuran sesuai dengan andil, jerih payah usaha, dan kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah.
  2. Kejujuran, yang berarti berani berpikir, berkata dan berbuat/bertindak sesuai realitas, aturan/ketentuan yang besar, biarpun pahit dirasakan dan kurang enak didengarnya, akan tetapi demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara maka hal ini harus dilakukan.
  3. Solidaritas, yang berarti diperlukannya rasa setiakawan, mau memberi dan berkorban bagi orang/pihak lain tanpa meninggalkan dan tetap mengharigai ciri dan karakter budaya masing-masing.
  4. Kerjasama, berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga dicapai kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang lebih besar demi terciptanya sinergi yang lebih baik.
  5. Kesetiaan terhadap kesepakatan/ikrar bersama, ialah setia dan memegang teguh akan kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan Negara Indonesia, yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis sejak Boedi Oetomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

E. Wawasan Nasional

Suatu bangsa yang telah menegara, dalam menyelengarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Pengaruh itu didasarkan atas hubungan timbal balik dan kait mangait ; antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita, dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya, dan tradisi, keadaan alam, dan wilayah serta pengalaman sejarahnya.

Kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategis. Maka wawasan itu juga harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam mengejar kejayaanya.

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan ada tiga faktor penentu utama yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa, yaitu : Pertama, Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup. Kedua, Jiwa, tekad dan semangat manusianya atau rakyat. Dan ketiga lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, maka wawasan nasional adalah adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi dan interrelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik nasional (termasuk lokal dan provinsional), regional maupun global. Oleh karena itu sebelum kajian wawasan nusantara yang dijadikan sebagai wawasan nasional ada baiknya diperhatikan beberapa pemikiran, antara lain :

  • Teori-Teori Kekuasaan :

  1. Paham-paham Kekuasaan

Pemurusan Wawasan Naional lahir berdarakan pertimbangan dan pemikiran sejauhmana konsep operasionalnya dapat diwjudkan dan dipertanggungjawabankan, oleh karena itu dibutuhkan landasan-landasan teori yang padat mendukung tentang rumusan tersebut antara lain :

  1. Paham Machiavelli (Abad XVII)

Dalam bukunya tentang politik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “The Prince”. Machiavelli memeberikan pesan tentang cara membentuk kekuataan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh. Didalamnya terkandung beberapa postulat dan cara pandang tentang bagaimana memelihara kekuasaan politik. Menurut Machiavelli, sebuah negara itu akan bertahan apabila memetapkan dalil-dalil ; Pertama, dalam merebut negara mempertahankan kekuasaan, segala cara dihalalkan. Kedua untuk, menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (Devide et Impera) adalah sah ; Ketiga, dalam dunia politik (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas) yang kuat pasti dapat bertahan dan menang. Selama hidup Machiavelli buku “The Prince” dilarang beredar oleh Sri Paus karena dianggap amoral. Tetapi setelah beliau meninggal buku tersebut menjadi sangat laku untuk dipelajari orang dan dijadikan pedoman oleh banyak kalangan politisi dan para elite politik.

  1. Paham Kaisar Napoleon Bonarparte (Abad XVIII)

Ia berpendapat kekuatan politik harus didampingi dengan  kekuatan logistik dan ekonomi naiosnal yang didukung oleh sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa bangsa demi untuk membentuk kekuatan hankam dalam menduduki dan menjajah negara-negara di sekitar Perancis. Oleh karena itu terjadi invasi militer besar-besaran oleh Napoleon terhadap negara-negara tetangga dan pada akhirnya tersandung di Rusia. Ketiga postulat Machiavelli telah diimplementasikan dengan sempurna oleh Napoleon, dan pada akhir kakiernya telah menjadi bumerang bagi dirinya sehingga ia di bungan di pulau Elba.

  1. Paham Jenderal Clausewitz (Abad XVIII)

Ia menulis sebuah buku tentang perang yang diberi judul “Vom Kriege” (Tentara Perang). Menurut Clausewitz perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Buat dia peperangan adalah sa-sah saja, dalam mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pemikiran inilah yang membenarkan atau menghalalkan Prusia berekspansi sehingga menimbulkan Perang Dunia I dengan kekalahan di pihak Prusia atau Kekaisaran Jerman.

  1. Paham Fuerback dan Hegel

Paham materialisme Fuerback dan teori sistesisnya Hegel menimbulkan dua aliran besar Barat yang berkembang di dunia yaitu kapitalisme disatu pihak dan komunisme dipihak lain.

Pada abad XVII sedang marak paham perdagangan bebas Imechantilism, yang merupakan nenek moyang liberalisme, mereka berpendapat ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya terutama diukur dengan emas. Paham ini yang memicu nafsu kolonialisme negara Eropa Barat dalam mencari emas ke tempat lain. Inilah yang memotivasi negara Columbus untuk mencari daerah baru yaitu Amerika, yang di ikuti oleh Magelhean berkeliling dunia, dan lain-lainnya.

Paham Merchantilism ini telah mendorong Belanda untuk melakukan perdagangan (VOC) dan pada akhirnya menjajah Nusantara selama 3½ abad. Implementasi Machiavelli tampak dengan jelas dari penjajah Belanda segala cara dihalalkan, adu domba, dan praktek hukum rimba.

  1. Paham Lenin (Abad XIX)

Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz, menurut dia perang adalah “kelanjutan politik dengan cara kekerasan” bahkan rekan Lenin yaitu Mao Zhe Dong lebih ekstrim lagi, dia berpendapat perang adalah kelanjutan politik dengan cara pertumpahan darah. Sehinnga bagi Komunisme/Leninisme, perang bahkan pertumpahan darah atau revolusi di negara lain di seluruh dunia adalah sah-sah saja, yaitu di dalam kerangka menkomunikasikan seluruh bangsa di dunia. Oleh karena itu selama Perang Dingin, baik Uni Soviet maupun RRC berlomba-lomba untuk mengekspor paham komunis ke seluruh dunia.

  1. Paham Lucian W. Pye dan Sydney

Dari pendapat ahli tersebut memberikan penjelasan abhwa adanya peranan unsur-unsur subyektif dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa, sehingga kemantapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai apabila berarkar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan. Kebudayaan politik akan menjadi padangan baku dalam melihat kesejahteraan oleh kondisi-kondisi obyeksif tetapi juga harus menghayati subyektif psikologis sehinnga dapat menempatkan dalam kepribadian bangsa.

  1. Teori-teori Geopolitik

Geopolitik berasal dari kata Geo atau Bumi, sedangakan politik mempunyai pengertian kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Beberapa pendapat dari pakar-pakar Geopolitik antara lain sebagai berikut :

  1. 1. Pandangan ajaran Frederich Ratzel

Pada abad ke 19, untuk kalinya Frederich Ratzel merumuskan tentang Ilmu Bumi Politik sebagai hasil penelitiannya secara ilmiah dan universal (tidak khusus suatu negara).

  1. 2. Pandangan ajaran Rudolf Kjellen

Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Yang dikemukakan oleh Ratzel adalah analogi, sedangkan Kjellen menegaskan, bahwa negara adalah suatu organisme yang di anggap sebagai “prinsip dasar”.

  1. 3. Pandangan ajaran Karl Haushofer

Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di bawah kekuasaan Adolf Hiteler (Nazizme), juga dikembangkan ke Jpeang dalam ajaran Hako Ichiu dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Adolf Hitler yang menginginkan Jerman Raya. Pokok-pokok teori Houshofer ini pada dasarnya menganut teori ajaran/pandangan Kjellen.

  1. 4. Pandangan ajaran Sir Halford Mackinder

Teori ahli Geopolitik ini pada dasarnya menganut “konsep kekuatan”, oleh karena itu ajarannya mencetuskan Wawasan Benua yaitu konsep kekuatan di darat. Ia menyatakan : Barang siapa dapat menguasai “Daerah Jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia) alam dapat menguasai “Pulau Dunia”, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Selanjutnya, barang siapa yang dapat ,menguasi pulau dunia akhirnya dapat menguasasi dunia.

  1. 5. Pandangan ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan

Kedua ahli ini mempunyai gagasan “Wawasan Bahari”, yaitu tentang kekuatan di lautan. Ajaranya mengatakan bahwa barang siapa menguasai lautan akan menguasai “Perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan Dunia” sehingga pada akhirnya menguasai dunia.

  1. 6. Pandangan ajaran W. Mitchelm A. Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederik Charles Fuller

Ke-empat ahli geopolitik ini berpendapat bahwa kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Mereka melahirkan teori “Wawasan Dirgantara” yaitu konsep kekuatan di udara, dengan pemikiran bahwa kekuatan di udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman yang dapat diandalkan, dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran di kan dang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang.

  1. 7. Ajaran Nicholas J. Spykman

Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan “teori Daerah Batas” (Rimland), yaitu teori Wawasan Kombinasi, yang menggabungkan kekuatan-kekuatan darat, laut, dan udara. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara.

F. Wawasan Nasional Indonesia

Dapat dikatakan bahwa Wawasan Nasional Indonesia merupakan merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal, maka wawasan nasional Indonesia pun dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dari bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia.

Ajaran Wawasan Nusantara nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa ideologi dipergunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasionalnya, dihadapkan kepada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya, agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembangan dunia.

  1. Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dihadapkan pada segenap fenomena sosial dan kehidupan yang timbul. Sedangkan pemahaman tenatnag negara/state Indonesia menganut paham negara kepulauan yaitu paham yang dikembangkan dari archipelago consept atau azas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negara-negara barat pada umumnya. Perbedaam yang esensial dari pemahaman ini adalah menurut paham Barat peranan laut sebagai “pemisah” pulau, sedangkan paham Indonesia laut sebagai “penghubung” sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut Negara Kepulauan.

  1. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan dari bangsa Indonesia yang dilandasi oleh pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, dan pandangan geopolitik Indonesia yang dilandasi oleh pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, maka dalam pembahasan latar belakang falsafah sebagai dasar pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari :

  1. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila.
  2. Latar belakang pemikiran aspek Kewilayahan Nusantara.
  3. Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia.
  4. Latar belakang pemikiran aspek Kesejahteraan Bangsa Indonesia.

G. Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Nasional

Dengan latar belakang budaya, sejarah, serta kondisi dan konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang Wawasan Nusantara meliputi arah pandang ke dalam dan keluar.

  1. Arah Pandang ke Dalam

Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sendini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

  1. Arah Pandang ke Luar

Arah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling hormat menghormati. Arah pandang keluar, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera pada Pembukaan UUD 1945.

Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan

  1. Kedudukan
  1. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, dengan demikian Wawasan Nusantara dijadikan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
  2. Wawasan Nasional dalam peradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut :

1)      Pancasila sebagao falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.

2)      Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedududkan sebagai landasan konstitusional.

3)      Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.

4)      Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan Konsepsional.

5)      GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar regional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

  1. Fungsi

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu, dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat/masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

  1. Tujuan

Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan senantiasa berorientasi pada  kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh.

H. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan manusia baik secara individu dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara semuanya sedang mengalami suatu proses perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses tersebut adalah : Nilai-nilai kehidupan baru yang dibawakan oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Tetapi apabila kita menengok sejarah kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar dan alamiah. Demikianlah dalam dunia kehidupan ini yang abadi dan yang kekal itu perubahan atau dapat pula dikatakan bahwa tidak ada kehidupan di dunia itu yang abadi atau kekal kecuali perubahan. Berkaitan dengan Wawasan Nusantara yang sarat dengan nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, akankah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan kesatuan itu larut atau hanyut tanpa bekas akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan atau gempuran nilai global yang menantang. Wawasan Persatuan Bangsa antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, serta era baru kapitalisme.


Aksi

Information

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: