Budaya Politik Iran dan Rusia dalam Menghadapi Hegemoni Barat (Amerika Serikat dan Sekutunya)

15 12 2009

BAB I

KERANGKA KONSEPTUAL

I. Pengertian Umum Budaya Politik

    Istilah budaya politik mulai dikenal terutama sejak aliran perilaku (behavioralism). Namun istilah ini mengandung kontroversial karena tidak jelas konsepnya. Para pengkritiknya menyebutkan, penggabungan dua konsep budaya dan politik saja sudah mengandung kebingungan apalagi jika dijadikan konsep menjelaskan fenomena politik.

    Namun demikian dalam literatur politik khususnya pendekatan perilaku, istilah ini kerapkali digunakan untuk menjelaskan fakta yang hanya dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Dengan kata lain menjelaskan dengan pendekatan budaya politik adalah upaya menembus secara lebih dalam perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok.[1]

    Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

    Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpim politik dan lai-lain.

    Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.

    Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.[2]

    II. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli

      Dengan paparan diatas tim penulis akan memaparkan pengertian dan definisi dari budaya politik itu sendiri. Menurut E. B. Taylor budaya adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.[3] Dan sementara pengertian politik itu sendiri menurut Rod Hague adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.[4]

      Dari penjelasan diatas dapat kita telaah pengertian dari budaya politik dari beberapa ilmuwan, yakni :

      1. Rusadi Sumintapura

      Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

      2. Sidney Verba

        Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

        3. Alan R. Ball

          Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

          4. Austin Ranney

            Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

            5. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr

              Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.[5]

              6. Walter A. Rosenbaum

                Budaya politik dapat didefinisikan dalam dua cara. Pertama, jika terkonsentrasi pada individu, budaya politik merupakan fokus psikologis. Artinya bagaimana cara-cara seseorang melihat sistem politik, apa yang dia rasakan dan ia pikir tentang simbol, lembaga dan aturan yang ada dalam tatanan politik dan bagaimana pula ia meresponnya. Kedua, budaya politik merujuk pada orientasi kolektif rakyat terhadap elemen-elemen dasar dalam sistem politiknya. Inilah yang disebut “pendekatan sistem”.

                7. Albert Widjaja

                  Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagain besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Ia malah menyamakan budaya politik dengan konsep “ideologi” yang dapat berarti “sikap mental”, “pandangan hidup”, dan “struktur pemikiran”. Budaya politik, katanya, menekankan ideologi yang umum berlaku di masyarakat, bukan ideologi perorangan yang sifatnya sering khusus dan beragam.[6]

                  8. Roy Macridis

                    Budaya politik adalah sebagai tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama.

                    9. Samuel Beer

                      Budaya politik adalah sebagai salah satu konsep dari empat variabel penting dalam analisa politik menyangkut di dalamnya nilai-nilai keyakinan, sikap dan emosi tentang bagaimana pemerintah harus dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah.

                      10.  Robert Dahl

                      Kebudayaan politik sebagai salah satu faktor yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai pertentangan politik. Unsur budaya politik yang penting menurut Dahl adalah : orientasi pemecahan masalah, apakah pragmatis atau rasionalistis. Orientasi terhadap aksi bersama apakah mereka bersifat kerjasama atau tidak (ko-operatif atau non-kooperatif). Orientasi terhadap sistem politik, apakah mereka setia atau tidak. Orientasi terhadap orang lain, apakh mereka dipercaya atau tidak.

                      11.  Lucien Pye

                      Ia melihat budaya politik terlebih pada aspek perkembangan politik di negara berkembang, dengan indikator pokok menyangkut wawasan politik, bagaimana hubungan antara tujuan, dan cara standar untuk penilaian aksi-aksi politik serta nilai-nilai politik yang menonjol bagi aksi politik.[7]

                      12.  Finer

                      Kebudayaan politik suatu bangsa terutama nampaknya terpusat terhadap legitimasi peraturan-peraturan dan lembaga politik serta prosedur.

                      13.  Dennis Kavanagh

                      Kebudayaan politik adalah sebagai pernyataan untuk menyatakan lingkungan perasaan dan sikap dimana sistem politik itu berlangsung.[8]

                      Jadi kebudayaan politik tidak lain adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Dalam kedudukannya sebagai satu subkultur, kebudayaan politik dipengaruhi oleh budaya secara umum.[9]

                      Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :

                      1. Bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti   orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan Gabriel A. Almond memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari    sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem   politik.
                      2. Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.
                      3. Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan  dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.[10]

                      III. Komponen-Komponen Budaya Politik

                      Seperti dikatakan oleh Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud dari pernyataan ini menurut Ranney, adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis, bagi terselenggaranya konflik-konflik politik (dinamika politik) dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Sebagai suatu lingkungan psikologis, maka komponen-komponen berisikan unsur-unsur psikis dalam diri masyarakat yang terkategori menjadi beberapa unsur.

                      Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif (cognitive orientations) dan orientasi afektif (affective oreintatations). Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut.

                      1. Orientasi kognitif, yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
                      2. Orientasi afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya.
                      3. Orientasi evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.[11]

                      IV. Tipe-Tipe Budaya Politik

                      1. Berdasarkan sikap yang ditunjukan

                      Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap ”militan” atau sifat ”tolerasi”.

                      a. Budaya Politik Militan

                      Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

                      b.Budaya Politik Toleransi

                      Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

                      Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, maka hal itu dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa tolerasi hampir selalu mengundang kerja sama. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan. Budaya politik terbagi atas :

                      a. Budaya Politik Yang Memiliki Sikap Mental Absolut

                      Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang. dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan (bertentangan). Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.

                      b.Budaya Politik Yang Memiliki Sikap Mental Akomodatif

                      Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.[12]

                      1. Berdasarkan Orientasi Politiknya

                      Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond  mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :

                      a. Budaya Politik Parokial

                      Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan  mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair.

                      b.Budaya Politik Subyek

                      Budaya Politik subyek lebih rendah satu derajat dari budaya politikpartisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah-masalah politik.

                      c. Budaya Politik Parokial

                      Budaya Politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.

                      Namun dalam kenyataan tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, pariokal atau subyek. Melainkan terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut, ketiganya menurut Almond dan Verba tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu :

                      a. Budaya politik subyek-parokial.

                      b.Budaya politik subyek-partisipan.

                      c. Budaya politik parokial-partisipan.

                      Berdasarkan penggolongan atau bentuk-bentuk budaya politik di atas, dapat dibagi dalam tiga model kebudayaan politik sebagai berikut :

                      Model-Model Kebudayaan Politik
                      Demokratik Industrial Sistem Otoriter Demokratis Pra Industrial
                      Dalam sistem ini cukup banyak aktivis politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai politik dan kehadiran pemberian suara yang besar. Di sini jumlah industrial dan modernis sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik seperti mahasiswa, kaum in-telektual dengan tindakan persuasif menentang sistem yang ada, tetapi sebagian besar jumlah rakyat hanya menjadi subyek yang pasif. Dalam sistem ini hanya terdapat sedikit sekali parti-sipan dan sedikit pula keter-libatannya dalam peme-rintahan

                      Suatu pemerintahan yang kuat dengan disertai kepasifan yang kuat dari rakyat, biasanya mempunyai budaya politik bersifat agama politik, yaitu politik dikembangkan berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat. Budaya tersebut merupakan usaha percampuran politik dengan ciri-ciri keagamaan yang dominan dalam masyarakat tradisional di negara yang baru berkembang.

                      David Apter memberi gambaran tentang kondisi politik yang menimbulkan suatu agama politik di suatu masyarakat, yaitu kondisi politik yang terlalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elite berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan karena massa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijaksanaan para elite politik.[13]

                      BAB II

                      FENOMENOLOGI

                      POLITIK LUAR NEGERI IRAN DAN RUSIA :

                      ADU CANGGIH MELAWAN HEGEMONI BARAT

                      Dengan judul kasus “Politik Luar Negeri Iran dan Rusia : Adu Canggih Melawan Hegemoni Barat” yang dimuat dalam majalah Figur edisi xxxiii/tahun 2008, tim penulis mencoba untuk menggambarkan secara singkat profil dari ketiga kubu tersebut terlebih dahulu.

                      A. Profil

                        1. Republik Islam Iran

                        Iran adalah sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski di dalam negeri negara ini telah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran masih dipanggil Persia di dunia Barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Shah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah sebuah kognat perkataan “Arya” yang berarti “Tanah Bangsa Arya”.

                        Iran berbatasan dengan Azerbaijan (500 km) dan Armenia (35 km) di barat laut dan Laut Kaspia di utara, Turkmenistan (1000 km) di timur laut, Pakistan (909 km) dan Afganistan (936 km) di timur, Turki (500 km) dan Irak (1.458 km) di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan.

                        Pada tahun 1979, sebuah Revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini mendirikan sebuah Republik Islam teokratis sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran.[14]

                        2. Federasi Rusia

                          Federasi Rusia adalah sebuah negara yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia. Dengan wilayah seluas 17.075.400 km², Rusia adalah negara terbesar di dunia. Wilayahnya kurang lebih dua kali wilayah Republik Rakyat Cina, Kanada atau Amerika Serikat. Penduduknya menduduki peringkat ketujuh terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brasil, dan Pakistan.

                          Negara ini dahulu pernah menjadi negara bagian terbesar Uni-Soviet. Rusia adalah ahli waris utama Uni Soviet; negara ini mewarisi 50% jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah, dan kurang lebih 50% aset-aset ekonomi dan persenjataannya.

                          Saat ini Rusia berusaha keras untuk meraih status sebagai negara adidaya lagi. Meskipun Rusia adalah negara penting, tetapi statusnya masih jauh dibandingkan dengan status Uni-Soviet dulu.[15]

                          3. Hegemoni Barat

                            Hegemoni barat telah mendominasi segala hal yang mencakup kajian pembangunan yang diterka sebagai pihak yang memberi evolusi sejarah kepada dunia setelah Perang Dunia II. Bagaimanapun juga, keanekaragaman pembangunan pemikiran adalah sebuah bukti dari pembangunan itu sendiri adalah bukan sebuah proses perubahan yang sederhana bagi negara-negara lain, malahan perbedaan harus dibuat diantara teori-teori, strategi, dan pemikiran pembangunan yang digemborkan oleh hegemoni barat tersebut. Dari kekuasaan hegemoni barat yang berusaha untuk menyebarluaskan pengaruhnya atas beberapa negara lainnya sering kali menciptakan pencegahan dari negara-negara lain, baik dari negara barat itu sendiri maupun dari negara lainnya.[16]

                            Disini hegemoni barat di alamatkan kepada Amerika Serikat dan para sekutunya, yang memiliki aliran faham kapitalisme-liberalisme.

                            B. Kajian

                              1. Republik Islam Iran

                              Setelah rakyat Iran berhasil menggulingkan rezim monarki Shah Muhammad Reza Pahlevi, kondisi politik di Iran menjadi berubah secara total, hal ini dikarenakan terjadinya Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini yang kemudian mengambil alih kekuasaan dan membentuk pemerintahan sementara, pada 11 Februari yang dikepalai Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri. Setelah itu, Khomeini mengadakan pungutan suara untuk membentuk sebuah Republik Islam. Keputusan undian menunjukkan lebih dari 98% rakyat Iran setuju dengan pembentukan itu. Sistem pemerintahan baru yang dibentuk berasaskan undang-undang Islam, sayangnya hanya diterapkan sebagian.

                              Tetapi, hubungan Iran dengan Amerika menjadi keruh setelah revolusi ini, terutama saat mahasiswa-mahasiswa Iran menawan kedutaan Amerika pada 4 November 1979, atas alasan kedutaan itu menjadi pusat intelijen Amerika. Khomeini tidak mengambil tindakan apapun mengenai tidakan ini sebaliknya memuji mahasiswa-mahasiswa itu. Sebagai balasan, Iran menginginkan Shah Mohammad Reza Pahlavi dikembalikan ke Iran, tetapi ini tidak mereka setujui. Setelah 444 hari di dalam tawanan, akhirnya para tawanan itu dibebaskan sebagai tindak lanjut Deklarasi Aljir.[17]

                              Sehubungan dengan memanaskan intensitas politik di dunia internasional mengenai Iran dengan teknologi nuklirnya yang selalu diganjal oleh negara-negara barat, Iran mengganggap hal ini sebagai upaya barat agar tidak ada negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki teknologi nuklir selain dari sekutunya yaitu Israel. Atas embargo dari DK PBB terhadap Iran, Ahmadinejad menggertak negara-negara barat agar jangan mengikuti kemauan Amerika Serikat, selanjutnya ia menyebutkan bahwa yang ditakutkan oleh dunia barat bukanlah kemampuan Iran memproduksi bom nuklir, mengingat di dunia ini bom semacan itu tidak ada gunanya, melainkan yang negara-negara barat takutkan adalah kekhawatiran atas kemandirian dan pengetahuan serta kemajuan pemuda Iran di bidang nuklir.[18]

                              Akibat tekanan yang begitu besar dari barat atas kemajuan teknologi dan militer Iran yang dianggap oleh beberapa negara barat sebagai upaya untuk mendominasi kawasan Timur tengah, mengakibatkan Iran harus lebih keras di forum internasional yang kerap kali mengakitbatkan respon negatif dari negara-negara barat seperti, dukungannya terhadap Hamas dan Hizbullah, dilanjutinya pengayaan nuklir, dan wacana penghapusan negara Zionis-Israel. Hal ini menunjukan bahwa Iran memiliki kecenderungan sifat militan, dalam kasus Iran berdasarkan dari sikap yang ditunjukan, Iran masuk dalam kategori budaya politik yang memiliki sikap mental absolut, yakni memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat dirubah lagi, dan juga budaya politik yang bernada absolut berusaha memelihara kemurnian tradisi (terbukti dengan penolakan kebudayaan barat yang selalu digemborkan oleh Ahmadinejad).

                              Budaya politik Iran berangkat dari ajaran Islam seperti yang dikatakan oleh presiden Iran saat ini Mahmoud Ahmadinejad, ia selanjutnya mengatakan bahwa budaya politik Iran dikembangkan sejak dari Revolusi Islam untuk memilih pemerintahan yang berani dan tulus memihak partai Allah. Demi menjaga budaya politik Iran yang mengacu pada agama, Ahmadinejad menegaskan kepada rakyat Iran untuk tetap berpegang teguh kepada keadaaan Iran pada saat ini karena menurutnya ada jaringan-jaringan yang terorganisir (hegemoni barat) untuk meruntuhkan haluan politik Iran.[19]

                              Menurut Mehrdad Mashayekhi, budaya politik Iran hanya sebuah asbtraksi yang tidak menjadi kenyataan. Selanjutnya dikatakan bahwa setengah abad yang lalu, sejarah Iran membuktikan pengaruh persaingan diantara beberapa sub-kultur yang ada seperti, gerakan Islamis, monarki, liberal-demokratis, dan sosialis yang ia katakan sebagai suatu kehadiran yang kuat atas elemen nasionalis yang terselimuti oleh bayang-bayang ajaran Islam dalam budaya politik Islam Iran.[20]

                              Berdasarkan jabaran diatas maka budaya politik Iran bisa dikatakan tumbuh sejak Revolusi Islam dan berhaluan kepada ajaran-ajaran Imam Khomenei yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Seperti yang dikatakan oleh Gabriel A. Almond konsep budaya politik lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan, selanjutnya ia mengatakan bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik. Dapat kita tarik kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Gabriel A. Almond mengenai konsep budaya politik bahwa semua aspek-aspek tersebut terkandung dalam ajaran suatu agama (dalam kasus Iran adalah Islam), dan dimensi psikologis yang dimaksudkan dalam kajian Iran ini adalah bagaimana efek dari budaya politik itu sendiri menghasilkan suatu tatanan kehidupan politik dalam lahirnya suatu sistem politik di negera tersebut.

                              2. Federasi Rusia

                                Karena Rusia merupakan negara federal yang memiliki berbagai macam etnis, setelah keruntuhan Uni Soviet, Rusia mengalami masalah separatisme. Ada beberapa kelompok etnis yang ingin memisahkan diri dan mengakibatkan krisis berlarut-larut, seperti di Chechnya dan Ingushetia.[21]

                                Setelah runtuhnya Uni Soviet, perekonomian Rusia semakin hancur dan mengakibatkan membengkaknya utang luar negeri Rusia ke negara-negara barat, akibat dari memburuknya perekonomian Rusia mengakibatkan melunaknya sikap Rusia yang mempersilahkan perusahaan minyak dan energi asing untuk mengeksplorasi kandungan-kandungan mineral di bumi Rusia. Bahkan barat sepertinya membuat suatu jebakan untuk membantu perekonomian Rusia dengan memberikan pinjaman berulang kali maupun terjadinya korupsi dan kesewenangan oligarki-oligarki Rusia melalui IMF.

                                Rusia juga terancam atas perluasan NATO ke wilayah Eropa Timur. Kekhawatiran atas pemilihan di Ukraina, kerjasamanya dengan Belarus, ditambah degan tradisi di Rusia yang dianggap cocok dengan budaya sentralisasi, demokratisasi malah membuat harga diri Rusia merosot di mata dunia dan menimbulkan berbagai macam gejolak dan krisis berkepanjangan.[22]

                                Setelah naiknya Vladimir Putin sebagai presiden Rusia setelah menggantikan Boris Yetlsin, perekonomian Rusia secara drastis menunjukan peningkatan dengan melakukan nasionalisasi perusahaan mineralnya dan melakukan pemberangusan terhadap oligarki-oligarki yang didukung oleh negara-negara barat. Atas bangkitnya Rusia sebagai suatu kekuatan baru mengakibatkan Amerika Serikat dan negara-negara barat mengantisipasi hal ini dengan melakukan percobaan intervensi atas pemerintahan Putin, seperti isu tentang demokrasi yang tidak sempurna, pemberangusan pemberoktak CheChen, dan dukungan Rusia atas negara-negara yang berseberangan dengan Amerika Serikat seperti Iran, Korea Utara, dan China. Dukungan-dukungan terhadap Korea Utara dan Iran seperti penggunaan hak veto Rusia di DK PBB untuk mencegah sanksi atas negara-negara tersebut, dan penjualan peralatan militer Rusia terhadap Iran serta penjualan uraniumnya. Dengan China, Rusia membuat suatu aliansi pertahanan untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat maupun NATO di Asia Timur dan Asia Tengah.

                                Sehubungan dengan semakin kuatnya kekuatan Rusia dikancah internasional, hal ini makin membuat Amerika Serikat dan negara-negara barat gusar dan menciptakan iklim yang tidak kondusif di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah. Hal ini bisa ditunjukan dengan pembangunan instalasi anti-misil Amerika Serikat di Ceko dan Polandia yang dianggap oleh Rusia sebagai tindakan yang akan memperburuk hubungan Rusia-Amerika Serikat dan selanjutnya Menteri Luar Negeri Rusia pada saat itu Sergei Lavrov berkata bahwa Rusia siap untuk mencoba anti-misil Amerika Serikat itu, atas sikap Rusia ini Amerika Serikat menampik tudingan tersebut, lewat Menteri Luar Negerinya pada saat itu Condoleeza Rice mengatakan bahwa instalasi anti-misil Amerika Serikat di Ceko dan Polandia bukan untuk ditunjukan kepada kekuatan militer Rusia melainkan untuk menangkis rudal dari kawasan Timur Tengah yang takutnya akan diarahkan ke negara-negara Eropa Barat.

                                Seperti yang dikatakan oleh Putin bahwa politik Rusia berazaskan demokrasi berdaulat yang dimana demokrasi harus ditentukan oleh Rusia sendiri bukan pihak luar. Dengan mengusung faham paternalistik yang dimana nilai-nilai demokrasi semakin berkurang, Putin mengatakan tujuan atas hal ini sebagai usaha untuk membangun Rusia sebagai kekuatan yang besar,dan dikatakannya masih terdapat ancaman dari dalam (oligarki) maupun dari luar (hegemoni barat).[23]

                                Budaya politik Rusia lahir dari hancurnya Uni-Soviet, hancurnya ekonomi Rusia di awal tahun, dan akibat krisis ekonomi tahun 1998. Akibat dari beberapa kejadian tersebut mengakibatkan otoritas Rusia harus mengambil langkah yang otoriter dan keras dalam merespon gejolak-gejolak berbagai aspek di negerinya, melalui langkah-langkah otoriternya terbukti Rusia maju sebagai salah satu kekuatan baru di dunia ini yang membuat gusar Amerika Serikat, sehingga kerap kali Amerika Serikat membuat beberapa skenario demi memojokan pemerintahan Putin. Meskipun pemerintahan Rusia yang sekarang lebih bersifat otoriter, namun hal didukung oleh rakyat Rusia yang sudah “terbiasa” dengan pemerintahan otoriter dan takut kacau kembali seperti era 1990-an kurang peduli dengan sistem yang diterapkan Putin apakah demokratis atau tidak. Yang penting rakyat kian sejahtera dan negara Rusia makin terpandang dibawah pemerintahan Putin.[24] Mereka rata-rata sudah bosan menghadapi kebebasan yang terlalu leluasa dimiliki segenap lapisan masyarakat. Gagasan sentralisasi Presiden Putin akan mengakhiri demonstrasi kebablasan dan membatasi ruang gerak para ekstremis yang berlindung di balik agama, budaya, atau lainnya[25].

                                Menurut Ellen Carnaghan budaya politik Rusia tidak menyukai model institusi demokrasi, mereka lebih menyukai institusi yang sudah ada sekarang. Selanjutnya ia menyampaikan budaya politik Rusia tidak mungkin untuk lebih toleran karena tanpa adanya sistem legal (hukum) untuk menjamin tata tertib pergerakan sosial, resiko untuk penuntutan hak yang lebih demokratis akan semakin melebar.[26] Sedangkan menurut Catherine Danks budaya politik Rusia didominasi oleh otoriterian dan masyarakat Rusia pun percaya bahwa kepemimpinan yang otoriter diperlukan untuk mencegah anarki dan kekacauan politik.[27]

                                Dijelaskan bahwa budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per individu. Hal ini berkaitan  dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal. Sesuai dengan jabaran yang diberikan diatas bahwa mayoritas rakyat Rusia sudah terbiasa dengan kehidupan politik yang otoriter dan non-demokratis maka budaya politik Rusia bersikap militan, namun sehubungan dengan kebijakan luar negeri Rusia yang sekarang mengingkan diplomasi dengan negara-negara lain demi menamcapkan pengaruhnya sehingga Rusia akan tumbuh kembali menjadi negara kuat dan superior, disini Rusia tergolong dalam budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif. Selain karena keinginan Rusia tersebut, namun juga karena Rusia bukan seperti Uni-Soviet lagi yang mengisolasikan negaranya dari segala pengaruh luar.

                                Mengacu pada model kebudayaan politik Almond dan Verba, disini budaya politik Rusia masuk kedalam kategori sistem otoriter karena sebagian besar rakyat Rusia hanya menjadi subyek politik yang pasif (dikarenakan sudah terbiasa dengan sistem otoriter) meskipun ada organisasi politik dan partisipan politik yang melakukan tindakan persuasif menentang tatatan sistem politik yang ada. Dalam budaya politik Rusia, otoriter yang dimaksud bukanlah sistem pemerintahan otoriter seperti era Stalin pada masa Uni-Soviet, namun otoriter yang menampikan hukum untuk melakukan penghilangan oposan dan pengkritik pemerintah yang kerap kali didanai oleh negara-negara barat.

                                BAB III

                                PENILAIAN

                                Secara garis besar bahwa budaya politik itu merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah, dan juga berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.

                                Mengenai masalah Iran dan Rusia dalam melawan hegemoni barat, kedua negara tersebut merupakan negara-negara yang telah mengalami revolusi, dimana terdapat pergolakan politik di masing-masing negara tersebut yang pada kasus Iran mengakibatkan negaranya di isolasi oleh negara-negara barat, sedangkan pada kasus Rusia, Rusia secara sengaja perekonomiannya dihancurkan oleh barat untuk mencegah kembalinya berjaya Uni-Soviet. Berangkat dari masalah-masalah itulah budaya politik kedua negara tersebut bisa dibilang bersifat militan dan otoriter dalam permasalahan politik di negara-negaranya demi melawan kekuatan hegemoni barat yang berusaha menghentikan kekuatan dari kedua negara tersebut. Akibat dari tindakan progresif hegemoni barat tersebut yang menciptakan budaya politik kedua negara tersebut menjadi militan dan otoriter sehingga menamcap pada rakyat-rakyat, bukan menentang atau bersifat oposan bagi kedua negara tersebut.

                                Dari kasus Iran-Rusia melawan hegemoni barat bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep budaya politik Gabriel A. Almond untuk masalah Iran dan deskripsi konseptual serta model kebudayaan politik Almond dan Verba untuk Rusia.

                                Untuk kasus Iran, seperti yang dikatakan oleh Gabriel A. Almond konsep budaya politik lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan, selanjutnya ia mengatakan bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik. Dapat kita tarik kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Gabriel A. Almond mengenai konsep budaya politik bahwa semua aspek-aspek tersebut (orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan) terkandung dalam ajaran suatu agama (dalam kasus Iran adalah Islam), sehingga Iran menjadikan ajaran agama sebagai batu berpijarnya atas tumbuh kembangnya budaya politik negera itu, dari hal ini melahirkan suatu budaya politik yang bersifat religius. Selanjutnya, dimensi psikologis yang dimaksudkan dalam kajian Iran ini adalah bagaimana efek dari budaya politik itu sendiri menghasilkan suatu tatanan kehidupan politik dalam lahirnya suatu sistem politik di negera tersebut, seperti yang sudah dikatakan bahwa budaya politik Iran berangkat dari ajaran agama Islam maka sistem politik Iran pun akan berazaskan pada ajaran Islam.

                                Untuk kasus Rusia, dijelaskan bahwa budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per individu. Hal ini berkaitan  dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal. Sesuai dengan jabaran yang diberikan diatas bahwa mayoritas rakyat Rusia sudah terbiasa dengan kehidupan politik yang otoriter dan non-demokratis maka budaya politik Rusia bersikap militan, namun sehubungan dengan kebijakan luar negeri Rusia yang sekarang menginginkan diplomasi dengan negara-negara lain demi menamcapkan pengaruhnya sehingga Rusia akan tumbuh kembali menjadi negara kuat dan superior, disini Rusia tergolong dalam budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif. Selain karena keinginan Rusia tersebut, namun juga karena Rusia bukan seperti Uni-Soviet lagi yang mengisolasikan negaranya dari segala pengaruh luar. Mengacu pada model kebudayaan politik Almond dan Verba, disini budaya politik Rusia masuk kedalam kategori sistem otoriter karena sebagian besar rakyat Rusia hanya menjadi subyek politik yang pasif (dikarenakan sudah terbiasa dengan sistem otoriter) meskipun ada organisasi politik dan partisipan politik yang melakukan tindakan persuasif menentang tatatan sistem yang ada. Dengan mengacau pada model kebudayaan politik ini bukan berarti bahwa Rusia bukan negara yang otoriter absolut, namun otoriter yang hanya menanggalkan nilai-nilai hukum demi membangun Rusia yang seperti dahulu, sikap otoriter ini dibutuhkan demi melawan para oligarki-oligarki Rusia yang mendapat dukungan dari negara-negara barat karena keuntungan dari para oligarki tersebut disimpan di bank-bank asing.

                                Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebudayaan politik dari kedua negara tersebut (Iran dan Rusia) terbentuk akibat tekanan luar (hegemoni barat) yang mengakibatkan negaranya harus survive, dan membentuk suatu budaya yang militan untuk membendung laju intervensi asing atas negara-negara tersebut.

                                DAFTAR PUSTAKA

                                Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia, 2008.

                                El-Gorary, Adel. Ahmadinejad : The Nuclear Savior of Tehran. Bandung : Pustaka IIMaN, 2007.

                                Labib, Muhsin dan Ibrahim Muharam dan Musa Kazhim dan Alfian Hamzah. AHMADINEJAD! : David di Tengah Angkara Goliath Dunia. Jakarta : Hikmah, 2007.

                                Saragih, Simon. Bangkitnya Rusia : Peran Putin dan Eks KGB. Jakarta : Kompas, 2008.

                                Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1982.

                                Website :

                                http://globalisasi.wordpress.com/2007/01/06/budaya-politik-sebuah-eksplorasi-konsep/

                                http://mjieschool.multiply.com/journal/item/10/BAB_I_BUDAYA_POLITIK_DI_INDONESIA

                                http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/94018-12-438551735998.doc

                                http://chaplien77.blogspot.com/2008/07/pengertian-budaya-politik-pengantar.html

                                http://id.wikipedia.org/wiki/Iran

                                http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia

                                www.scribd.com/doc/2295977/Development-as-Western-Hegemony,

                                http://bhariwibowo.blogspot.com/2008/01/demokrasi-ala-rusia.html

                                http://chickenblue.blog.friendster.com/2007/10/rusia/

                                http://www.allacademic.com/one/prol/prol01/index.php?cmd=Download+Document&key=unpublished_manuscript&file_index=1&pop_up=true&no_click_key=true&attachment_style=attachment&PHPSESSID=2594a7db06feb7239f97161a27a8481d

                                http://findarticles.com/p/articles/mi_m2742/is_n222/ai_n25021773/


                                [1] “Budaya Politik Sebuah Eksplorasi Konsep”, http://globalisasi.wordpress.com/2007/01/06/budaya-politik-sebuah-eksplorasi-konsep/, diakses tanggal 20 Mei 2009.

                                [2] “Bab I Budaya Politik di Indonesia”, http://mjieschool.multiply.com/journal/item/10/BAB_I_BUDAYA_POLITIK_DI_INDONESIA, diakses tanggal 20 mei 2009.

                                [3] Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, cetakan ke-23, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1982), hal. 188-189.

                                [4] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi, (Jakarta : Gramedia, 2008), hal 16.

                                [5] “Bab I Budaya Politik di Indonesia”, Ibid.

                                [6] “Budaya Politik Sebuah Eksplorasi Konsep”, Ibid.

                                [7] “Budaya Politik”, http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/94018-12-438551735998.doc, diakses tanggal 20 Mei 2009.

                                [8] “Pengertian Budaya Politik (Pengantar)”, http://chaplien77.blogspot.com/2008/07/pengertian-budaya-politik-pengantar.html, diakses tanggal 20 Mei 2009.

                                [9] “Pengertian Budaya Politik (Pengantar)”, Ibid.

                                [10] “Bab I Budaya Politik di Indonesia”, Ibid.

                                [11] “Bab I Budaya Politik di Indonesia”, Ibid.

                                [12] “Bab I Budaya Politik di Indonesia”, Ibid.

                                [13] “Bab I Budaya Politik di Indonesia”, Ibid.

                                [14] “Iran”, http://id.wikipedia.org/wiki/Iran, diakses tanggal 20 Mei 2009.

                                [15] “Rusia”, http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia, diakses tanggal 20 Mei 2009.

                                [16] “Development as Western Hegemony”, www.scribd.com/doc/2295977/Development-as-Western-Hegemony, diakses tanggal 22 Mei 2009.

                                [17] “Iran”, Ibid.

                                [18] Muhsin Labib, Ibrahim Muharam, Musa Kazhim, dan Alfian Hamzah, AHMADINEJAD! : David di Tengah Angkara Goliath Dunia, cetakan kelima, (Jakarta : Hikmah, 2007), hal. 184-186.

                                [19] Adel El-Gogary, Ahmadinejad : The Nuclear Savior of Tehran, (Bandung : Pustaka IIMaN, 2007), hal. 45.

                                [20] “Iran Political Culture in the Islamic Republic”, http://findarticles.com/p/articles/mi_m2742/is_n222/ai_n25021773/, diakses tanggal 25 Mei 2009.

                                [21] “Rusia”, Ibid.

                                [22] “Rusia”, Ibid.

                                [23] Simon Saragih, Bangkitnya Rusia : Peran Putin dan Eks KGB, (Jakarta : Kompas, 2007), hal 108-109.

                                [24] “Demokrasi Ala Rusia”, http://bhariwibowo.blogspot.com/2008/01/demokrasi-ala-rusia.html, diakses tanggal 20 Mei 2009.

                                [25] “Rusia”, http://chickenblue.blog.friendster.com/2007/10/rusia/, diakses tanggal 20 Mei 2009.

                                [26] “Russia, Ukraine, and Belarus: A Comparative Study on Political Culture and

                                Democratization Success”, http://www.allacademic.com/one/prol/prol01/index.php?cmd=Download+Document&key=unpublished_manuscript&file_index=1&pop_up=true&no_click_key=true&attachment_style=attachment&PHPSESSID=2594a7db06feb7239f97161a27a8481d, diakses 25 Mei 2009.

                                [27] “Russia, Ukraine, and Belarus: A Comparative Study on Political Culture and

                                Democratization Success”, Ibid.


                                Aksi

                                Information

                                Berikan Balasan

                                Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

                                WordPress.com Logo

                                You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

                                Twitter picture

                                You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

                                Facebook photo

                                You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

                                Google+ photo

                                You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

                                Connecting to %s




                                Ikuti

                                Get every new post delivered to your Inbox.

                                %d blogger menyukai ini: